KPK Secara Resmi Menahan Gubernur Nurdin Abdullah dan Dua Temannya Terkait Kasus Suap dan Korupsi

JAKARTA, KR - Hasil dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Prof Dr Ir HM. Nurdin Abdullah, M. Agr di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan No : Sprin.Lidik-98/01/10/2020, pada Sabtu, 27 Februari 2021, Pukul : 01.00 Wita.

Dimana dalam operasi tersebut Tim KPK telah mengamankan beberapa orang antara lain :

1. Agung Sucipto ( Kontraktor, 64 Thn); 2. Nuryadi ( Sopir pak Agung Sucipto, 36 Thn); 3. Samsul Bahri ( Adc Gubernur Prov. Sulsel, Polri, 48 Thn); 4. Edy Rahmat (Sekdis PU Provinsi Sulawesi Selatan) dan 5. Irfandi ( Sopir Edy Rahmat).

Dengan barang bukti yang diamankan oleh Tim KPK yaitu 1 (satu) koper yang berisi uang sebesar Rp 1 miliar yang kemudian diamankan di Rumah Makan Nelayan Jl. Ali Malaka, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar.

Tim KPK kemudian langsung membawa Prof Dr Ir HM Nurdin Abdullah, M.Agr dan Rombongan langsung ke Jakarta guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Usai sampai di Kantor KPK dan menjalani pemeriksaan. Belum genap 24 jam KPKpun menggelar Konferensi Pers terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji dan gratifikasi oleh penyelenggara negara atau para pihak yang mewakilinya terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan dan Pembangunan Infrastruktur di lingkungan Pemerintahan Sulawesi-Selatan tahun 2020-2021.

Penyampaian Ketua KPK , Firli Bahuri dalam Konferensi Pers mengatakan, bahwa,"Kami memastikan bahwa seluruh proses ketentuan Undang-undang kita jalankan dan sebagaimana janji KPK dan KPK menyampaikan berdasarkan pemeriksaan seluruh saksi, pengumpulan barang bukti dan juga pemeriksaan para pihak yang diduga sebagai tersangka,..yang pertama..kami betul-betul prihatin dengan kejadian tindakan korupsi ini..karena korupsi ini menjadi kejahatan yang menjadi perhatian kita semua, karena tidak hanya perbuatan melanggar hukum, tetapi korupsi ini juga merugikan keuangan negara, perekonomian negara dan termasuk merampas hak-hak rakyat termasuk hak-hak kita semua apalagi di masa sekarang kita prihatin karena kita sama-sama menghadapi pandemi Covid-19," Katanya dalam pembukaan Konferensi Pers KPK.

Dalam Kasus tersebut Firli Bahuri memaparkan, bahwa," Adapun kejadian yang kita tangani adalah Tim KPK telah mengamankan enam orang pada hari Jum'at 26 Februari 202, kurang lebih dari jam 23:00 sampai dini hari, di tiga tempat yang berbeda di Sulawesi-Selatan, yang pertama adalah Rumah Dinas saudara (ER),di Jalan poros Bulu Kumba dan Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi-Selatan..yang pertama adalah AS yang berprofesi sebagai Kontraktor, yang kedua Ny sebagai Supir saudara AS, ketiga SB sebagai Ajudan NA,ER jabatan sebagai Sekertaris Dinas PUPR Provinsi Sulawesi-Selatan,F pekerjaan adalah Sopir dari Keluarga ER, NA adalah Gubernur Sulawesi-Selatan," Paparnya.

Mengenai Kronologis Tangkap Tangan Ketua KPK menjelaskan, bahwa,"Pada hari Jum'at 26 Februari 2021Tim KPK mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada terjadinya dugaan penerimaan sejumlah uang oleh Penyelenggara Negara yang diberikan oleh AS kepada NA melalui perantara saudara ER yangmerupakan representative dan sekaligus juga sebagai orang kepercayaan dari saudara NA..pada Pukul 24:00 WIB, AS Bersama IF menuju ke salah satu rumah makan di makasar dan setelah tiba di rumah makan tersebut telah ada saudara ER yang menunggu, dengan beriringan mobil IF mengemudikan mobil milik ER sedangkan saudara AS dan ER bersama-sama dalam satu mobil milik AS menuju ke jalan Hasanudin Makassar, dalam perjalanan tersebut AS menyerahkan Proposal terkait beberapa Proyek Pekerjaan Infrastruktur di Kabupaten Sinjai, Sulawesi-Selatan, tahun anggaran 2021 kepara ER, sekitar pukul 21:00 WIB, IF kemudian mengambil koper yang diduga berisi uang dari dalam mobil milik AS yang selanjutnya di pindahkan ke bagasi mobil milik ER di Jalan Hasanudin," Jelasnya.

Lebih lanjut, Ketua KPK mengungkapkan," Pada sekira pukul 23:00 WIT, AS diamankan saat dalam perjalanan menuju Bulu Kumba sedangkan sekitar pukul 00:00 WIT, ER beserta uang dalam koper sejumlah sekitar Dua Milyar Rupiah turut disita dari Rumah Dinasnya...pada sekitar pukul 02:00 WIT saudara NA juga ikut di amankan oleh KPK dari Rumah Jabatan Dinas Gubernur Sulawesi-Selatan,"Ungkapnya.

Terkait hasil pemeriksaan dan pengumpulan barang bukti, Ketua KPK menjelaskan, bahwa," AS (Direktur PT APB) telah lama kenal baik denga NA, yang berkeinginan mendapatkan beberapa Proyek Infrastruktur di Sulawesi-Selatan Tahun 2021, AS sebelumnya telah mengerjakan beberapa proyek di Sulawesi-Selatan diantaranya peningkatan jalan ruwes-Palampang Monte-Monto Lempangan di Kabupaten Sinjai,Bulu Kumba, (DAK)tahun 2019 sebesar Rp 28,9 Miliar, Pembangunan Jalan Ruwes-Palampang Monte-Monto Lempangan, tahun 2020 dengan nilai proyek, Rp 15,7 Miliar yang ketiga pembangunan Jalan Ruwes Palampang Monte-Bonto Lempangan satu paket APBD Provinsi Sulawesi-Selatan dengan nilai ,Rp 19 Miliar, Pembangunan Jalan Pedesterian dan Penerangan Jalan Kawasan Wisata Bira, dana bantuan keuangan Provinsi Sulsel,tahun 2020 kepada Kabupaten Bulu Kumba tahun anggaran 2020 ini dengan nilai proyek, Rp 2,8 Miliar, termasuk rehabilitasi jalan parkiran satu dan dua, kawasan Wisata Bira dengan nilai proyek Rp 7,1 Miliar," Jelas Firli Bahuri.

"Sejak tahun 2021, telah ada komunikasi aktif saudara AS dan ER sebagai representasi dan sekaligus orang kepercayaan NA,untuk bisa memastikan agar AS mendapatkan kembali Proyek yang diinginkannya di tahun 2021..dalam beberapa komunikasi..diduga ada tawar menawar fee untuk penentuan masing-masing dari nilai Proyek yang nantinya akan di kerjakan oleh AS," Kata Ketua KPK.

"Pada sekitar awal Februari 2021, ketika NA sedang berada di Bulu Kumba bertemu dengan saudara ER dan juga AS yang telah mendapatkan Proyek Pekerjaan Wisata Bira, NA menyampaikan pada ER bahwa kelanjtan Proyek Wisata Bira, akan kembali di kerjakan oleh AS yang kemudian NA memberikan persetujuan dan memerintahkan ER untuk segera mempercepat pembuatan "Document Detil Engginering Design" yang akan di lelang pada APBD tahun 2022, disamping itu pada akhir Februari 2021, ketika ER bertemu dengan NA, disampaikan bahwa Fee Proyek yang di kerjakan oleh AS di Bulu Kumba sudah di berikan kepada pihak lain, saat itu NA mengatakan, yang penting operasional kegiatan NA tetap bisa di bantu oleh AS,"Papar Firli Bahuri.

"AS selanjutnya pada 26 Februari 2021, diduga menyerahkan uang sebesar Rp 2 Miliar kepada NA melalui saudara ER, selain itu NA juga diduga menerima uang dari kontraktor lain,"Tandasnya.

"Berdasarkan keterangan para saksi dan bukti yang cukup maka KPK berkeyakinan bahwa tersangka dalam perkara ini sebanyak 3 (Tiga) orang, pertama sebagai penerima yaitu saudara NA dan saudara ER, sedangkan sebagai pemberi adalah saudara AS, adapun para tersangka tersebut disangkakan saudara NA dan ER melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf b, atau Pasal 11 dan Pasal 12 B, UU Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah di ubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55, ayat 1 ke 1 KUHP,"Tegasnya.

"Sedangkan Sebagai pemberi saudara AS disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a, atau Pasal 5 ayat 1 huruf i atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999, tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto asal 5 ayat 1-1 KUHP," Imbuhnya.

" Para tersangka NA, ER dan AS di lakukan penahanan selama 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai 18 Maret 2021."

"Saudara NA akan di tahan di Cabang Rutan KPK, Cabang POM Dam Jaya Guntur, ER di tahan di Rutan Cabang KPK pada Kavling C-1, AS di tahan Cabang KPK padegru Merah Putih, untuk memutus rantai penularan Covid-19," Pungkas Ketua KPK Firli Bahuri.

(Fkr) KR

dr.Siti Nadia : Info Tidak Benar Tersebar, Terkait "Puluhan Wartawan Terkapar Pasca Vaksinasi Covid-19"

JAKARTA, KR - Beredarnya informasi melalui Whatsapp Group maupun Medsos Terkait "Puluhan Wartawan Terkapar Pasca Vaksinasi Covid-19" yang terus mengemuka, sehingga menimbulkan kepanikan dan ketakutan di tengah masyarakat umumnya dan Insan Pers khususnya di Negara Kesaatuan Republik Indonesia,(27/02/2021).

Menyangkut akan persoalan tersebut, pihak Kementerian Kesehatanpun menilai akan perlunya mengklarifikasi tentang hal tersebut agar informasi yang telah beredar itu dapat di luruskan, sehingga menjadi informasi yang sebenarnya dan dapat di percaya sepenuhnya.

Hal tersebut di sampaikakan melalui video berdurasi 1:24 detik yang dirilis oleh Juru Bicara Kementerian Kesehatan, dr Siti Nadia Tarmidzi untuk di sampaikan kepada Awak Media khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

Dalam muatan video tersebut dr Siti Nadia Tarmidzi mengatakan, bahwa," Teman-teman Media yang saya hormati...pada kesempatan ini...kami ingin mengklarifikasi terkait informasi yang beredar, bahwa,"Puluhan Wartawan Terkapar Pasca Vaksinasi Covid-19", kami sampaikan informasi yang beredar di Whatsapp Group maupun Media Sosial..ini adalah tidak benar!," Tandasnya.

Selanjutnya Jubir Kemenkes menjelaskan, bahwa,"Pada hari ini, pasca penyuntikan Covid-19 terdapat lima Awak Media yang memang di observasi karena memang merasa ada keluhan efek samping pasca penyuntikan vaksinasi dan saat ini kelima AWak Media tersebut sudah kembali kerumah masing-masing dan dalam kondisi sehat," Jelasnya.

Siti Nadia mengungkapkan, bahwa "Adapun di dalam pemeriksaan diketahui..Awak Media ini sebelumnya tidak melakukan sarapan ataupun makan siang sebelum pelaksanaan Vaksinasi dan yang kedua adalah tidak cukup istirahat pada malam hari sebelumnya saat esok hari mendapatkan Vaksinasi,"Ungkapnya.

Jubir Kemenkespun menghimbau bagi Awak Media yang esok akan di Vaksinasi agar mempersiapkan diri dengan istirahat yang cukup serta dalam kondisi perut tidak kososng. " Kami menghimbau kepada Awak Media yang akan di Vaksinasi untuk istirahat yang cukup dan melakukan sarapan sebelum mendatangi lokasi Vaksinasi,"Ujarnya.

Siti Nadia kembali menegaskan terkait berita bohong (Hoax) yang beredar di Whatsapp Group maupun Medsos," Kembali kami tegaskan mengenai Berita atau Informasi yang mengatakan puluhan Awak Media terkapar adalah tidak benar," Pungkasnya.

(Joko) KR

Penjelasan Veronica (Jubir Gubernur), Terkait Gubernur Sul-Sel Nurdin Abdullah Terjaring OTT KPK

MAKASSAR, KR - Informasi yang beredar dan berkembang serta menjadi buah bibir di masyarakat tentang Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah terjaring OTT KPK pada dini hari Sabtu (26/2), menimbulkan reaksi dari Pemprov Sulawesi Selatan untuk mengklarifikasi terkait isyu yang merebak.

Juru Bicara Gubernur Nurdin Abdullah, Veronica Moniaga dalam keterangan pers melalui video menyatakan, bahwa," Saya Veronica Moniaga, Juru Bicara Gubernur Sulawesi Selatan, Profesor Nurdin Abdullah, ingin menjelaskan mengenai sejumlah kabar yang beredar terkait dengan bapak Gubernur Sulawesi Selatan...Jadi bapak Gubernur Sul-Sel sejauh ini tidak terlibat yang namanya proses atau Operasi Tangkap Tangan..melainkan di jemput secara baik dirumah jabatan Gubernur...pada dini hari ketika beliau sedang beristirahat bersama keluarga...meskipun belum diketahui penyebab di jemputnya," Ujarnya.

Selanjutnya Veronica menegaskan, bahwa," Sekali lagi secara baik, namun bapak Gubernur sebagai warga negara yang baik, mengikuti prosedur yang ada...mengingat berdasarkan dari keterangan petugas KPK yang datang, bahwa beliau hanya ingin dimintai keterangan sebagai saksi," Ungkapnya.

Juru Bicara Gubernur Nurdin Abdullahpun menjelaskan kronologis kejadian tersebut, bahwa," Bapak Gubernur berangkat bersama dengan satu ajudan, mengingat bahwa beliau juga Kepala Daerah dan tentunya juga dengan petugas KPK, tanpa disertai penyitaan barang bukti, karena memang tidak ada barang bukti yang dibawa serta dari rumah jabatan Gubernur...mari kita sama-sama menunggu dan menghormati proses yang berjalan saat ini, sekian dan terima kasih,"Tutup Veronica Moniaga.

Sebelumnya berdasarkan informasi yang didapat dan di himpun, bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu, 27 Februari 2021, Pukul : 01.00 Wita, dimana Tim KPK sebanyak 9 orang telah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Prof Dr Ir HM. Nurdin Abdullah, M. Agr di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan No : Sprin.Lidik-98/01/10/2020.

Dalam operasi tersebut Tim KPK telah mengamankan beberapa orang antara lain :

1. Agung Sucipto ( Kontraktor, 64 Thn); 2. Nuryadi ( Sopir pak Agung, 36 Thn); 3. Samsul Bahri ( Adc Gubernur Prov. Sulsel, Polri, 48 Thn); 4. Edy Rahmat (Sekdis PU Provinsi Sulawesi Selatan) dan 5. Irfandi ( Sopir Edy Rahmat).

Dengan barang bukti yang diamankan oleh Tim KPK yaitu 1 (satu) koper yang berisi uang sebesar Rp 1 miliar yang kemudian diamankan di Rumah Makan Nelayan Jl. Ali Malaka, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar.

Tim KPK kemudian langsung membawa Prof Dr Ir HM Nurdin Abdullah, M.Agr dan Rombongan langsung ke KLINIK TRANSIT di Jln. Poros Makassar untuk dilakukan pemeriksaan Swab antigen Untuk persiapan berangkat ke Jakarta melalui Bandara Sultan Hasanudin.

Sementara Tim KPK dan Rombongan di kawal oleh 4 orang Anggota Detasemen Gegana Polda Sulsel antara lain :1. Iptu. Cahyadi; 2. Bripka. Laode Budi; 3. Briptu. Sardi Ahmad; 4. Bripda. M. Syaharuddin.

Dimana Kemudian pada pukul 05.44 Wita rombongan selesai melaksanakan pemeriksaan Swab antigen dan menuju Bandara Sultan Hasanudin untuk berangkat ke Jakarta menggunakan Pesawat Garuda GA 617 yang kemudian Tim Dan Rombongan Memasuki Gate 2 untuk keberangkatan ke Jakarta pada pukul 07.00Wita.

(Aziz) KR

H. Syaiful Huda Gelar Reses Bertema, Khidmah NU : Menyebarkan Aswaja dan Meneguhkan Komitmen Kebangsaan di Kabupaten Bekasi

KABUPATEN BEKASI, KR– Anggota DPR RI yang juga sebagai Ketua Komisi X Fraksi PKB, H. Syaiful Huda mengadakan Reses III Masa Sidang 2020-2021 Daerah Pemilihan Jawa Barat VII meliputi Purwakarta, Karawang dan Bekasi. Kali ini Reses dilaksanakan dihadapan para warga nahdliyyin di PCNU Kabupaten Bekasi tepatnya di ruang Aula PCNU Kabupaten Bekasi, Jl. KH. Mas’ud No. 164, Desa Tridaya Sakti, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dengan membawa tema, Khidmah NU : Menyebarkan Aswaja dan Meneguhkan Komitmen Kebangsaan di Kabupaten Bekasi. Jumat (26/02/2021).

Dalam Reses ini dilaksanakan secara protokol kesehatan, diikuti oleh para pengurus PCNU dan para ketua lembaga diruang aula dan diikuti pula melalui zoom meeting oleh para ketua MWC (Majlis Wakil Cabang) diberbagai kecamatan serta para badan otonom lainnya yang ada dikepengurusan Nahdlatul Ulama Kabupaten Bekasi.

Ketua PCNU Kabupaten Bekasi, KH. Komarudin, MM., mengucapkan terimaksihnya atas silaturahmi ke PCNU oleh Kang Huda, anggota dewan DPR RI dari PKB. Kyai Komar berharap, agar kedepan antara NU dan PKB bisa tetap sinergi kedepannya.

“Dengan adanya silaturahmi ini, saya berharap, NU di Kabupaten Bekasi bisa terus bersinergi dengan PKB. Semoga kedepan, PKB bisa semakin besar dan bertambah kursi di parlemen,” tuturnya.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Syaiful Huda mengajak kepada warga NU, agar antara NU dan PKB jangan dipisahkan, harus terus selaras dan bersinergi, “ Juz’un min Nahdlatil Ulama,” Kata Kang Huda, sapaan akrabnya.

“PKB harus mengabdi untuk perjuangan Nahdlatul Ulama. NU memang bukan partai politik, tapi warga NU partai politiknya adalah PKB, jangan sampai NU terpisah dari perjuangan politik PKB,” ujarnya.

Masih kata kang Huda, “Kalo ada yang mengatakan, NU jangan berpolitik..!, saya meyakini, berarti ada orang yang ingin memanfaatkan warga NU untuk berpolitik ke partai yang lain,” ungkapnya.

Kang Huda juga menyampaikan, bahwa dirinya kini sedang memperjuangkan nasib para guru honorer, salah satunya adalah peluang pengangkatan guru honorer menjadi status P3K sebanyak satu juta orang. 

“Insya Alloh hal ini akan terus saya perjuangkan, termasuk beasiswa – beasiswa pendidikan sampai perguruan tinggi. Satu kecamatan, satu kader nahdlatul ulama lulusan SLTA, agar kuliah mendapat beasiswa sampai lulus S.1, bahkan sampai S.2 dan S.3. Tahun ini kita sudah mengusahakan memberikan beasiswa kepada kader nahdlatul ulama seluruh Indonesia sebanyak 3500 orang,” terang kang Huda.

Kang Huda juga menegaskan bahwa dirinya akan terus berkomitmen dan memperjuangkan hal – hal yang sifatnya menjadi kebutuhan masyarakat banyak, sesuai kapasitasnya di komisi X, yaitu bidang pendidikan, olahraga dan sejarah. 

(*) KR

Presiden : Akhir Februari dan Awal Maret, Vaksinasi Awak Media Sudah Disiapkan Untuk 5000 Orang

JAKARTA, KR - Presiden Joko Widodo meninjau pelaksanaan vaksinasi massal yang khusus diperuntukkan bagi para wartawan dan dimulai dari wilayah DKI Jakarta. Vaksinasi tersebut dilaksanakan di Hall A Basket Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 25 Februari 2021.

"Sesuai yang saya sampaikan pada saat Hari Pers Nasional bahwa kita ingin mendahulukan insan pers untuk divaksinasi dan alhamdulillah pada pagi hari ini sudah dimulai," ujar Presiden dalam keterangannya di lokasi acara.

Presiden mengatakan, vaksinasi bagi para wartawan ini diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada mereka yang dalam menjalankan tugas kesehariannya harus berada langsung di lapangan dan sering berinteraksi dengan narasumber atau orang-orang lainnya.

"Ini memberikan perlindungan yang baik bagi insan pers yang pagi hari ini telah dilakukan vaksinasi," ucapnya.

Kepala Negara dengan didampingi oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, dan Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh langsung memantau jalannya proses vaksinasi setibanya di lokasi sekira pukul 09.10 WIB.

Sama halnya dengan proses vaksinasi yang diperuntukkan bagi para tenaga kesehatan dan pekerja publik, para wartawan yang mengikuti vaksinasi kali ini juga harus terlebih dahulu melalui sejumlah tahapan seperti validasi data, penapisan kondisi kesehatan, dan lain sebagainya sebelum ditetapkan untuk dapat mengikuti vaksinasi.

Rencananya, vaksinasi awal yang akan digelar hingga Sabtu (27/2) mendatang tersebut akan mengikutkan sebanyak 5.512 wartawan yang telah terdata. Sementara untuk pelaksanaan pada Kamis (25/2) ini, sebanyak 1.838 jurnalis akan mendapatkan suntikan dosis pertama vaksin.

Berawal bagi para wartawan di Provinsi DKI Jakarta, kegiatan vaksinasi ini juga akan berlanjut untuk para wartawan yang ada di daerah-daerah lainnya.

Pelaksanaan vaksinasi ini merupakan tindak lanjut dari apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada Puncak Peringatan Hari Pers Nasional 2021 pada 9 Februari 2021 lalu.

Dalam acara tersebut, Kepala Negara memastikan bahwa awak media sebagai garda terdepan edukasi penanganan pandemi di tengah masyarakat juga akan turut memperoleh prioritas vaksinasi tersebut secara bertahap.

"Tadi saya sudah bisik-bisik ke Prof. Nuh (Ketua Dewan Pers), di akhir bulan Februari sampai awal Maret nanti, untuk awak media sudah kita siapkan kira-kira 5.000 orang untuk bisa divaksin," ucap Presiden saat itu.

Ketua Dewan Pers, Mohammad Nuh dalam keterangan persnya kepada wartawan mengatakan, "Vaksinasi Covid-19 bagi insan pers adalah bagian dari tugas Dewan Pers yaitu melindungi pers dari tekanan dan ancaman dari luar ketika menjalankan tugas jurnalistik, selain ancaman dari penyakit, dari dalam tumbuh,"ungkapnya. 

Nuh menambahkan,"Karena itu wartawan, insan pers harus diberi perlindungan dengan vaksin, supaya sehat dan bisa menyajikan berita berkualitas,"imbuhnya.

(Iksn/Tgh) KR

Sumber: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Diduga Bangun Tower Tanpa Izin, Desa Mangun Jaya Layangkan Surat Panggilan Pada PT.Inti Bangun Sejahtera,Tbk

KABUPATEN BEKASI, KR - Carut-marut pelimpahan berkas Desa Mangun Jaya antara Kades Terpilih Jayadi Said dengan Pejabat Sementara Encep terus bergulir sehingga terasa menggangu serta membuat agak tersendatnya berbagai aktifitas kegiatan Desa Mangun Jaya dikarenakan persoalan tersebut.

Hal itu di ungkapkan Kades Terpilih Desa Mangun Jaya, Jayadi Said pada Awak Media disaat para Awak Media melakukan konfirmasi terkait pembangunan tower di Rt 002, Rw 013, Kampung Rukem, Desa Mangun Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, yang mana didalam pelaksanaannya disinyalir tidak dilengkapi dengan izin yang memang sudah seharusnya di tempuh guna mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bekasi,(16/02/2021).

Dalam keterangannya Kades Jayadi Said mengatakan pada Awak Media pada (16/02/2021) di ruang kerjanya, bahwa," Jadi begini, terkait masalah tower..dan kebetulan juga masalah perijinan..terus pekerjaan..sampai detik sekarang pemilihan selesai..itu perijinan dad di pemerintahannya pak PJ Encep..kebetulan sayakan baru dilantik kemaren nih..ada memang selentingan-selentingan bahwa itu..masalah perijinan, masalah uang sewaan itu belum diselesaikan..tapi karena itu masih haknya pemerintahan yang lama jadi saya belum bisa berbuat pada saat itu...nah hari ini saya melayangkan surat kepengusahanya nih...kita mau verifikasi masalah perizinan..baru hari ini kita layangkan..jadi kita panggil tujuannya mau mengecek itu..nah masalah legalitas dan perizinannya," Ungkapnya.

Selanjutnya Jayadi Said, memaparkan, bahwa," Jadikan ini baru Peralihan..jangan sampai yang lama memberikan izin terus permasalahannya di kepemerintahan saya., jadi hari ini, baru tadi pagi kita layangkan surat pemanggilan, jadi saya belum tahu persis masalah tower..apakah itu sudah sesuai dengan aturan yang ada termasuk dari bawah..kan kita perlu verifikasi,..karena ini dari yang pihak kantor ini pengembang  belum hadir, jadi kita belum bisa memberikan keterangan yang lebih detail..jadi gambarannya itu seperti itu, jadi saya juga pengen tahu juga..karena pekerjaan masih berjalan..terus juga perizinan-perizinan lama...sementara sekarang pemerintahan yang baru..jangan sampai nanti terjadi permasalahan di masyarakat..saya yang tidak tahu-menahu tapi saya ikut kena imbasnya..mengenai nama  perusahaannya adalah PT.Inti Bangun Sejahtera," Papar Kades Mangun Jaya.

Berkaitan akan hal pelimpahan berkas di saat serah terima jabatan, Jayadi Said menuturkan , bahwa," Belum ada..memang pada waktu itu rencananyakan di Desa, tapi karena ada pertimbangan sesuatu itu di batalkan disini, akhirnya setelah pelantikan nah itu kita langsung sertijab,...tapi saya sama Pak Camat mohon izin saya belum bisa menandatangani pak Camat,..karena saya belum verifikasi...aset Desa..kan kalau cuma di tulisan saja ini catatan (seraya lengannya mencontohkan sesuatu dimeja-red), terus saya tanda tangani..nanti saya bermasalah nanti..,kalau ini bener..kalau enggak!, mangkanya perlu saya Crossceck dulu, karena keterangan yang tertulis dengan fakta yang ada ini sesuai apa tidak," Tuturnya.

"Kalau bicara seperti Laptop, Komputer, terus kendaraan apa masih layak di pakai atau tidak, ataukah sudah rusak?..kan kita perli tahu...nah mangkanya belum di tanda tangani berita acara aset Desa ini..nah termasuk permasalahan tower ini,..engga ada serah terima..jadi saya belum bisa jawab..hanya sebatas saya bisa menyampaikan, bahwa saya hari ini, tadi pagi saya baru malayangkan surat menyangkut legalitas keberadaan tower itu," Tandas Jayadi Said.

Dalam sesi penutup wawancara, Kades Mangun Jaya menghimbau kepada para pelaku kegiatan pembangunan tower yang dilakukan oleh PT. Inti Bangun Sejahtera, dimana  masuk kewilayah Desa Mangun Jaya, agar dapat memberikan laporan ke Desa yang dipimpinnya, selain menghargai pihak Desa juga agar mudah dalam pengawasan kegiatan tersebut, manakala terjadi hal-hal yang tidak diinginkan termasuk pula terkait aspek legalitas dari kegiatan pembangunan tower tersebut.

Kabid Diskominfo, Mailiana saat di konfirmasi wartawan melalui Whatsapp mengatakan, terkait Bangunan Tower yang di kerjakan oleh PT.Inti Bangun Sejaterah,Tbk dan berdasarkan data yang dikirim oleh wartawan melalui Whatsapp, maka pihak Dinas telah melakukan pengecekan apakah sudah terdaftar di Diskoimfo, namun setelah di cek PT. Inti Bangun Sejaterah,Tbk belum masuk dan terdaftar di Diskoimfo," kata Mailiana,(23/02/2021).

Mailiana sebagai Kepala Bagian Bidang di Diskoimfo menegaskan, "Kami akan memanggil PT.Inti Bangun Sejaterah,Tbk melalui surat Dinas secepatnya," tegas Mailiana.

"Harapan saya kepada perusahaan pembangunan tower ini supaya segeralah melapor ke Desa..kita verifikasi masalah perizinannya...apakah sudah sesuai..kalau memang sudah selesai ya silahkan dilanjutkan...kalau memang belum..ya harus dilengkapi..karena perizinannya di era pemerintahan yang lama..kebetulan pekerjaannya belum selesai di era yang baru...makanya kita juga perlu tahu," Pungkas Kades Mangun Jaya, Jayadi Said.

Selanjutnya Awak Mediapun meminta tanggapan dari Ketua DPC Aliansi Wartawan Indonesia (AWI), Irwan A (24/02/2021) terkait pembangunan tower yang disinyalir tak berizin tersebut, dalam tanggapannya Irwan A menegaskan bahwa," Bila benar seperti itu informasi dan keterangan yang didapat....mengenai IMB tower yang diduga tidak memiliki izin dan bahkan tidak ada laporan ke Desa termasuk juga ke Dinas terkait, yang seharusnya hal tersebut segera ditempuh dengan mengikuti prosedur yang ada...untuk itu kami dari Aliansi Wartawan Indonesia (AWI) meminta agar Satpol PP Kabupaten Bekasi segera melakukan eksekusi dengan menutup kegiatan Pembangunan Tower di Rt 002, Rw 013, Kampung Rukem, Desa Mangun Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, sampai izin IMBnya diterbitkan, sesuai dalam Penegakan Perda yang mengacu dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No.10 Tahun 2014 dan Peraturan izin Mendirikan Bangunan No.10 Tahun 2013,"tandasnya.

"Bilamana hal tersebut tidak dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Bekasi ...sudah tentu dapat diduga kuat adanya persekongkolan dalam permainan kotor di keduanya, selain untuk melanggar aturan dan sudah tentu bertujuan untuk merugikan Pemerintah Kabupaten Bekasi agar kehilangan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ), dan kalau itu terbukti jelas, kamipun meminta pada Bupati Kabupeten Bekasi agar segera "Mempersona Non Gratakan" oknum Satpol PP tersebut yang telah merugikan Pemkab Bekasi...dan di tambah lagi pihak kamipun tidak tinggal diam yang sudah tentu bila terbukti ada hal-hal yang jelas bersifat merugikan negara (Tindak Pidana Korupsi)..pastilah kami akan melakukan pelaporan kepada yang berwajib..agar menjadi efek jera bagi para pelaku-pelakunya...begitulah Kura-kura," pungkas Ketua DPC AWI Kab.Bekasi.

(JLambretta) KR

Tanggul Sungai "Proyek Citarum Harum" Jebol di Kunjungi Presiden Jokowi dan Rombongan, Kab.Bekasi

KABUPATEN BEKASI, KR - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meninjau perbaikan tanggul Sungai Citarum di Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (24/02/2021). Tanggul tersebut jebol pada Sabtu (20/02/2021) sekitar pukul 10 malam lalu dan mengakibatkan banjir di sejumlah desa.

Dalam peninjauan di lokasi, Presiden tampak didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Kepala BNPB Doni Monardo, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja.

Dalam keterangan persnya, Kepala Negara menyampaikan, perbaikan tanggul tersebut telah dimulai sejak dua hari yang lalu. Diungkapkannya, ia juga telah meminta agar perbaikan tanggul dapat diselesaikan dalam waktu dua hari.

“Ada tiga titik yang mengalami jebol tanggul seperti ini. Tetapi dua hari yang lalu sudah mulai dikerjakan dan ini insyaallah, tadi saya memberikan target maksimal 2 hari lagi sudah harus selesai tanggulnya sehingga semuanya berfungsi normal kembali,” ujarnya.

Pemerintah juga akan segera menyelesaikan perbaikan hunian warga yang terdampak banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Citarum ini.

“Kemudian masyarakat yang terkena dampak, di sini ada tadi 30 juga perumahannya akan segera diselesaikan dalam waktu yang secepat-cepatnya,” tandas Presiden Jokowi.

Pada kesempatan tersebut Presiden meninjau proses pengurukan di desa terdampak banjir. Tampak sejumlah alat berat seperti ekskavator digunakan dalam proses pengurukan tersebut. Selain itu, Presiden juga meninjau rumah-rumah penduduk yang mengalami kerusakan akibat banjir.

Banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Citarum berdampak pada 4.867 KK dengan jumlah pengungsi mencapai 9.438 jiwa. Para pengungsi tersebut kini berada di 17 titik pengungsian yang tersebar di sembilan desa yang terdampak, yakni Desa Karangsegar, Desa Sumberurip, Desa Karangharja, Desa Sumbereja, Desa Karangpatri, Desa Bantarsari, Desa Karanghaur, Desa Sumbersari, dan Desa Bantarjaya.

Sebagaimana di ketahui Proyek Citarum Harum merupakan upaya masif untuk mengembalikan Sungai Citarum seperti sedia kala. Proyek ini sudah berjalan selama dua tahun dan mulai menampakkan hasil, permukaan sungai Citarum tidak lagi kusam dan kotor. Proyek yang ditangani oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam hal ini Militer III/Siliwangi diklaim sangat cepat melakukan proses restorasi, revitalisasi dan rehabilitasi Sungai Citarum.

Sungai Citarum yang mendapat gelar “The Dirtiest River The World” dari publik internasional membuat Presiden Joko Widodo melahirkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum. Peraturan ini sekaligus menandai komitmen pemerintah untuk merestorasi, merevitalisasi dan merehabilitasi Sungai Citarum.

Kepala Staf Daerah Militer (Kasdam) III/Siliwangi Brigjen TNI Nurcahyanto mengatakan Sungai Citarum memiliki pencemaran yang sangat berat yang diakibatkan oleh lima sumber yakni limbah domestik, limbah rumah sakit, limbah industri, sedimentasi, dan Keramba Jaring Apung (KJA).

“Berdasarkan Perpres, prajurit Kodam Siliwangi mempunyai tanggungjawab terhadap lima persoalan sumber di DAS Citarum. Untuk mengatasinya kami melakukan rehabilitasi lahan kritis dengan melakukan penanaman sesuai target yaitu 125 juta bibit pohon di lahan seluas 80 ribu hektare. Sudah terealisasi 1,4 juta bibit pohon yang ditanam di 667 hektare.

 Kemudian untuk mengatasi pencemaran kami membuat tempat pembuangan komunal, sumur resapan dan mengelola sampah rumah tangga,” ujar Nurcahyanto saat ditemui pada acara Seminar Nasional Model Sinergitas Pentahelix Merawat Alam dan Mitigasi Bencana di Hotel Asrilla, Bandung, Jumat (22/02/2019).

Pemerintah Indonesia Bekerjasama Dengan Jepang Bereskan Pencemaran Sungai Citarum dan Isu Perubahan Iklim

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan,  menggelar pertemuan dengan Menteri Lingkungan Jepang Shinjiro Koiszumi dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bahar, secara virtual pada 18 Februari 2021 membahas tentang hal tersebut.

Luhut menjelaskan, "Indonesia dan Jepang sudah bekerjasama untuk menangani  permasalahan mengenai lingkungan, terutama di bidang pencemaran lingkungan dan penangan sampah laut sejak 2019," jelasnya.

"Pemerintah Indonesia telah mengatur penanganan sampah dan lingkungan dalam  Peraturan Presiden  (PP) Nomor 83 Tahun 2018 yang melibatkan 16 Kementrian atau lembaga yang terkait, untuk menyinergikan kegiatan yang berkontribusi pada  penanganan sampah laut tersebut.Ditargetkan  pada  2025, penanganan  sampah  di  laut  sudah  mencapai  angka  70%,"Kata Luhut.

Menurut Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi , mengatakan bahwa,  “Kami sudah melakukan berbagai kebijakan dan menjalankan berbagai program mulai dari 2018 sampai 2020. Kami telah berhasil mengurangi kebocoran sampah ke laut dari sungai sebesar 15% berkat program seperti penanganan DAS (Daerah Aliran Sungai) di kawasan Sungai Citarum,” Ungkapnya.

Lebih lanjut ia juga mengungkapkan, bahwa,"Melalui kerjasama Indonesia dan Jepang mengenai waste to energy (WTE) sejak 2017, limbah yang menjadi polutan di DAS mulai diolah. Pihak Jepang sudah mulai merealisasikannya dengan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan (PSEL). Salah satunya PSEL yang dibangun oleh pihak Jepang melalui JICA terdapat di Legok Nangka, Jawa  Barat," pungkasnya.

(Fid/JL) KR

Ketum SMSI : Surat Edaran Kapolri Sebagai Langkah Bijaksana Dalam Menangani Pelanggaran UU ITE

JAKARTA, KR - Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menyambut positif  kebijakan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jendral Drs Listyo Sigit Prabowo, M.Si. 

Melalui kebijakanya, Polri dibawah kepemimpinannya kini lebih mengedepankan pola restorative justice atau jalan damai, kecuali yang memecah belah bangsa terkait penanganan kasus yang berkaitan dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). 

Dalam Surat Edaran No. 2/II/2021, Kapolri meminta penyidik menentukan dengan tegas apakah sebuah laporan masuk dalam kategori kritik, masukan, hoaks, atau pencemaran nama baik.

Bila masih kategori pencemaran nama baik, fitnah, dan penghinaan, Kapolri meminta penyidik mengedepankan jalur damai.

Menanggapi surat edaran Kapolri tersebut, hari Senin (22/2/2921), Ketua Umum  Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Firdaus di dampingi sekretaris Jenderal SMSI M. Nasir menyampaikan kebijakan Kapolri tersebut merupakan langkah positif yang telah dibuat institusi Polri di tengah maraknya kasus pelanggaran UU ITE khususnya kepada media.

Namun demikian Firdaus berpendapat,  UU ITE sejatinya dilahirkan untuk mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik. Untuk itu ia berharap  UU ITE dikembalikan ke alurnya awalnya tersebut dan pasal 27, 28, 29, serta 45 dalam UU ITE, sebaiknya  dihapus dan pengaturan pasal-pasal tersebut dikembalikan ke KUHP.

Presiden RI Joko Widodo sebenarnya sudah mewacanakan untuk merevisi UU ITE tersebut, karena di dalamnya terdapat pasal “karet” yang multitafsir dan memungkinkan disalahgunakan oleh penegak hukum atau orang yang berperkara. 

Surat edaran Kapolri tersebut dipandang Firdaus sebagai langkah bijaksana dalam menangani perkara pelanggaran UU ITE. 

Firdaus memberi contoh, walaupun telah ada kesepakan kesepahaman atau MoU antara Dewan Pers dan Polri tentang kasus pers agar  ditangani dengan menggunakan UU Pers, tetapi masih banyak khususnya di daerah, wartawan yang dikriminalasi dengan UU ITE karena pemberitaanya.

"Kita tetap dukung kebijakan yang telah dikeluarkan Kapolri, sambil kita menunggu rekomedasi revisi UU ITE yang tengah dirumuskan Dewan Pers terkait penyempurnaan UU ITE yang kini tengah digodok pemerintah," pungkas Firdaus, diamini M. Nasir. 

(*)

Sampah Kiriman Bekasi Kota dan Tanggul Citarum Jebol Lengkapi Banjir Yang Melanda Kab.Bekasi

KABUPATEN BEKASI, KR - Kondisi banjir di berbagai wilayah Kabupaten Bekasi Minggu siang (21/02/21) masih cukup tinggi, dengan debet air yang terus-menerus kian bertambah yang diakibatkan dari bermacam-macam persoalan yang muncul akibat terpaan hujan lebat.

Dari persoalan Kali Jambe yang meluap akibat timbunan sampah kiriman Bekasi Kota sehingga menyebabkan banjir merambah ke wilayah Kecamatan Tambun Selatan dan Kecamatan Tambun Utara hingga dengan jebolnya tanggul Citarum yang juga merendam pemukiman warga di sekitarnya

Disisi lain, adanya warga sekitar Kampung Babakan Banten, Kecamatan Pebayuran yang tedampak  serta dalam keadaan terkepung oleh banjir yang menghantam wilayah tersebut akibat jebolnya tanggul Citarum, minta di evakuasi karena banjir semakin tinggi. Para wargapun terpaksa mengungsi di atap genteng rumahnya guna menghindari luapan air yang semakin meninggi, dikarenakan tak ada bantuan evakuasi yang datang ketempatnya, para wargapun meminta bantuan siapa saja melalui telephone celluler, Whatsapps dengan mengirimkan pesan video untuk di perhatikan secara intensif.

Sementara tim relawan dari BNPB dan masyarakat lainnya berupaya bergerak cepat menuju lokasi terdampak banjir, banjir di tiga perkampungan di Kecamatan Pebayuran tersebut adalah akibat dari tanggul kali Citarum yang Jebol. 

Evakuasi yang di lakukan berjalan lamban dikarenakan sulitnya akses ke lokasi, lantaran jalan terputus oleh banjir.

Menyikapi terkait Jebolnya tanggul Citarum di Babakan Banten, Desa Sumberurip, Kecamatan Pebayuran, Kab.Bekasi Minggu pagi 21 Februari 2021 sekira jam 06.00 WIB, serta banjir yang hampir merata di 20 Kecamatan di Kabupaten Bekasi, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi, Nyumarno, SM mendesak agar Bupati Bekasi segera Tanggap Darurat.

Dalam rilis yang di keluarkannya, Nyumarno mengemukakan berbagai solusi yang seharusnya dapat dilakukan oleh Pemkab Bekasi terkait mengatasi permasalahan banjir yang dinilainya sudah sangat mendesak.

"Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi harus segera menetapkan Kabupaten Bekasi dengan status “siaga darurat banjir”, dan kemudian segera pula ditetapkan menjadi “tanggap darurat banjir”," ungkap Nyumarno.

Kalau “Siaga Pandemi Covid-19” kan Bencana Non Alam, kemarin bisa sampai ada refocusing anggaran. Nah sekarang ini kan Banjir masuknya Bencana Alam. Jadi saya berharap regulasi membolehkan ditetapkannya status Kabupaten Bekasi Tanggap Darurat Banjir, agar dapat dialokasikan anggaran besar untuk tanggap darurat banjir”. Ini jelas kondisinya berbeda, bencana non alam (Covid-19), dan bencana alam (banjir), tegasnya.

Menurut Nyumarno,"Dengan ditetapkannya Kabupaten Bekasi menjadi “tanggap darurat banjir”, maka harus dilakukan hal-hal strategis, bahkan bisa mengambil anggaran dana tak terduga untuk kondisi tanggap darurat, sehingga dapat dipergunakan untuk penanganan korban dan dampak banjir,"jelasnya. 

"Penanganan banjirpun juga bermacam-macam, dari mendirikan posko dapur umum, posko kesehatan, baju layak pakai, susu bayi, makanan bayi, pampers untuk balita, bantuan makanan siap saji, bantuan logistik lain, armada dan peralatan di BPBD, insentif rekan-rekan di BPBD, bahkan bisa juga penambahan perahu karet, namun upayakan perahu karet yang pakai mesin, agar sesuai kondisi arus banjir yang sangat deras," papar Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi.

“Penetapan siaga darurat banjir ini juga harus disampaikan ke Propinsi Jawa Barat, agar Kabupaten Bekasi juga masuk dalam siaga darurat banjir di wilayah Jawa Barat. 

Dia menjelaskan,bahwa, "Penetapan “status siaga darurat banjir” dan kemudian ditingkatkan menjadi “status tanggap darurat banjir” oleh Pemkab Bekasi ini sudah sangat layak dan sudah berdasarkan kondisi real banjir di lapangan," jelasnya.

"Hal lain yang tak kalah penting, di Kabupaten Bekasi ini ada Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TFTJSP), yang tugasnya mengkoordinasikan penyaluran CSR dari ribuan perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi. Pindahkan perencanaan alokasi CSR, untuk penanganan korban dan dampak banjir, ini bisa dilakukan secepatnya, dan tanpa banyak regulasi lagi," ungkap Nyumarno.

“Meski demikian, kami dari DPRD juga akan turut membantu mendorong serta memantau langsung penanganan banjir di lapangan,” walau hanya dimulai dari kepedulian dan bantuan pribadi yang ala kadarnya. Saya juga menghimbau kepada warga masyarakat Bekasi lainnya, yang tidak terdampak dan banjir sudah surut di wilayahnya, termasuk pelaku-pelaku usaha dan pabrik di Bekasi, Ayo bantu korban banjir, Ayo Peduli Banjir..!," pungkas Nyumarno.

Sementara dilokasi berbeda dalam moment yang sama, Ketua LSM GEMPAL, Ribah saat di hubungi oleh Awak Media melalui Whatsapp terkait sampah kiriman Bekasi Kota melalui Kali Jambe yang menyababkan banjir (22/02/2021), menegaskan, bahwa," Pada intinya kami mengutuk keras pembuangan sampah-sampah ilegal..baik dari Kota Bekasi maupun dari Kabupaten Bekasi, karena sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 18 tahun 2008, tentang pengolahan sampah, bahwa sampah itu seharusnya sudah menggunakan system 3R-0Weis,(Reduce,Reuse, Recycle), jadi system angkat-angkut buang itu sudah tidak boleh lagi," Tegasnya.

" Tapi kenapa..Pemerintah Kota Bekasi..Pemkot Bekasi..patut diduga kuat masih melakukan Dumping terhadap sampah-sampah yang ada di wilayah mereka, seharusnya mereka sudah menerapkan konsep 3R-0Weis."

"Jelas.., kami mengutuk keras terkait hal ini, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kami akan melakukan langkah-langkah hukum untuk melakukan somasi...bahkan gugatan dan lain-lainnya terkait pengelolaan sampah di Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi yang diduga kuat tidak benar,"Pungkas Ketua LSM Gempal mengakhiri statementnya melalui Whatsapp voicemail.

(JLambretta) KR

Sambut HPN 2021, AWI Majalengka Rubah Pengurus DPC dan DPP Siapkan Pengurus DPD Jawa-Barat

MAJALENGKA, KR - Masih dalam rangka mengisi rangkain acara Hari Pers Nasional, Aliansi Wartawan Indonesia (AWI) DPC Majalengka mengadakan tasyakuran sekaligus penyerahan SK Perubahan DPC AWI Kabupaten Majalengka serta penetapan pengurus DPD Aliansi Wartawan Indonesia (AWI) Jawa-Barat, bertempat di Kantor Sekretariat AWI Jl. Paseureuhan, No 14 RT01 RW 06, Desa Sutawangi, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka.

Dengan memperhatikan dan menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes) sesuai himbauan dari satgas Covid-19 Kabupaten Majalengka, acara diawali dengan pembacaan do'a dan menyanyikan lagu Indonesia Raya setelahnya.

Dalam kegiatan tersebut, ikut hadir juga beberapa Ketua DPC Se-Jawa Barat, pengurus beserta anggota dan juga pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) AWI. Adapun Ketua dan pengurus DPC yang menghadiri acara itu diantaranya, DPC Kabupaten Subang, Sumedang, Tasik, Indramayu dan Kota Cirebon dan hadir dari Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Majalengka Drs. Deden Hamdani.

Dalam kesempatan acara silaturahmi dan syukuran Hari Pers Nasional yang dilakukan AWI DPC Majalengka, pada saat itu pula diserahkan SK Perubahan kepengurusan AWI masa bhakti 2020-2025. Selain penyerahan SK perubahan, dalam kesempatan yang sama DPP AWI mengukuhkan kepengurusan DPD AWI Provinsi Jawa Barat, masa bhakti 2021-2026.

Masduki Muchsin, S.E. Ketua DPC AWI Majalengka melalui Dixcete Augustaf dalam sambutannya mengatakan, " Saya sangat berterimakasih kepada para Ketua dan pengurus DPC maupun DPD yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa menghadiri acara atau kegiatan yang dilaksanakan oleh DPC AWI Kabupaten Majalengka hari ini," katanya.

Lebih lanjut Ketua DPC AWI Majalengka mengatakan, "Kami berharap Insan Pers yang tergabung dalam AWI ini tetap solid dan dalam koridor yang benar. Walaupun kita ini bisa dikatakan heterogen, buktinya yang ikut di AWI ada mantan Kuwu, mantan Dewan, pengusaha bahkan mantan Bupati gabung di kita. Akan tetapi walaupun demikian, kita punya yang namanya aturan yang mengikat. Semua perbedaan karakter ataupun sifat, di atur dengan aturan yang ada. Yaitu Undang-undang Pers dan aturan yang dibuat oleh AWI itu sendiri untuk anggotanya," tandas Masduki Muchsin.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Penasehat DPD AWI Aceng Syamsul Hadie, S.sos., M.M menyampaikan bahwa organisasi kewartawanan itu unik. Karena mampu mengorganisir orang-orang yang pinter, cerdas, cerdik, kreatif.

"Walaupun, wartawan-wartawan yang tergabung di AWI ini pada "susah diatur." Ko, mau-maunya ya diorganisir? Inilah uniknya mengurus orang-orang pinter, cerdas, cerdik dan juga kreatif, kita harus profesional, terhormat dan bermartabat," ungkapnya.

Lain halnya dengan Ketua DPC AWI Kabupaten Tasikmalaya melalui Humasnya Suryana, menyampaikan selamat atas pengukuhan DPD AWI Provinsi Jawa Barat dan berharap, acara silaturahmi ini terus berlanjut kedepannya.

"Ini sebagai contoh dari Kabupaten Majalengka, walaupun saya rasa ini persiapannya sangat minim. Tapi, keberhasilan dilaksanakan acara ini terbilang luar biasa. Saya salut saya hormat kepada penyelenggara," ucapnya, disambut tepuk tangan dari para Insan Pers yang hadir.

Adapun Herman yang mewakili Ketua DPC AWI Kabupaten Indramayu menyampaikan amanat dari Ketuanya, menyikapi jaman sekarang bahwasanya dimasa dewasa ini tumbuh kembangnya wartawan itu bagaikan tumbuhnya jamur dimusim hujan. 

"Makanya saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh sesepuh kita. Kita di AWI harus bisa menjadi jurnalis yang profesional, berwibawa dan bermartabat. Maka, dalam perkembangan di era globalisasi ini, AWI harus menjadi garda terdepan dalam rangka mengimbangi adanya kemajuan teknologi informasi yang semakin hari ada perkembangan. Saya yakin AWI akan berada di garda terdepan. Karena, misi AWI adalah yang tadinya tidak bisa menulis, menjadi penulis hebat." tandasnya. 

(Ato) KR

Insiden Kejadian Karamnya Kapal Ferry KM. BELI di penyebrangan Perigi Piai, Tebas Kuala, Kab. Sambas

KABUPATEN SAMBAS, KR - Kejadian tenggelamnya 1 ( satu ) unit  Kapal Ferry KM. BELI, sekitar pukul 13.20 WIB, dimana mengakibatkan penumpang beserta kendaraan ikut terjatuh dan tenggelam yang berlokasi di penyebrangan Perigi Piai, Tebas Kuala, Kab. Sambas, (20/02/2021) siang. 

Dalam keterangan para petugas yang mengevakuasi penyelamatan penumpang dan kendaraannya di lokasi, mengatakan," Pada pukul 13.20 WIB, Kapal Ferry KM. BELI yang sedang bersandar di dermaga Perigi Piai sebelum sempat menurunkan penumpang mengalami miring sebelah kanan dan air masuk kedalam Ferry kemudian tumbang ke arah sebelah bagian kanan. Sehingga mengakibatkan penumpang dan kendaraan ikut terjatuh dan tenggelam," Katanya.

"Kegiatan penyelamatan pada saat ini masih dalam tahap proses evakuasi penumpang dan kendaraan serta materiil lainnya..Perkembangan selanjutnya akan segera dilaporkan pada kesempatan pertama," Imbuhnya menutup pembicaraan.

Sejak berita tersebut di turunkan, belum ada penjelasan resmi dari pihak institusi terkait yang memberikan penjelasan secara rinci dan resmi terkait kejadian tersebut.

(YT) KR

Dalam Penanganan Banjir, Kinerja Camat Tambun-Selatan, Junaefi Mendapat Apresiasi Warga

KABUPATEN BEKASI, KR - Sejumlah wilayah di Kabupaten Bekasi terendam banjir, salah satunya wilayah Kecamatan Tambun Selatan, dikarenakan derasnya hujan turun dengan intensitas tinggi disertai dengan menumpuknya sampah kiriman dari Bekasi Kota di Kali Jambe sehingga mengakibatkan meluapnya aliran air berdampak banjir di sepanjang bantaran Kali Jambe yang berlokasi di wilayah Kecamatan Tambun-Selatan, (19/02/2021).

Dalam pantauan Awak Media, untuk wilayah Tambun Selatan, terdampak banjir meliputi banyak Desa dan Kelurahan yang di lalui Kali Jambe, diantaranya Kelurahan Jati Mulya, Desa Lambang Sari, Desa Mekar Sari serta Desa Mangun Jaya.

Hal tersebut di benarkan oleh Camat Tambun Selatan, Junaefi terkait beberapa Desa di wilayahnya yang terdampak banjir saat dikonfirmasi Awak Media di Posko Siaga Banjir Muspika Kecamatan Tambun Selatan, mengatakan,"wilayah yang terdampak banjir Jati Mulya, Lambang Sari, Mekar Sari termasuk mangun jaya," Ungkapnya.

"Bantuan Beko dari PT WIKA sama ADHI KARYA itu alhamdulillah hari ini mulai di keruk dan sampai nanti insya allah akan di angkut oleh dinas kebersihan ..masing-masing desa berkoordinasi by Phone dan sekarang saya dengar tadi barusan dari Jati Mulya sudah agak surut ya..mudah-mudahan bisa normal kembali.ya."

Terkait sampah dari Bekasi Kota, Camat Junaefi mengatakan," Oh kita sudah bersinergi dengan camat dan lurah sekitar kita...Mustika Jaya, bahwa rencana kedepan nanti masing-masing titik akan memasang jaring, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa dipasang jaring dititik-titik yang rawan oleh sampah-sampah liar dengan spot-spot bisa diangkut..jadi nanti kita dapat menghindari sampah itu dari mulut terowongan tol..otomatis nanti kalau debit air tinggi sampah tidak keluar ..jadi tidak ada lagi sampah-sampah yang keluar dari tol itu, jadi lebih mudah," Terangnya.

Camatpun menghimbau kepada masyarakat, bahwa," Untuk semuanya mudah-mudahan tidak ada lagi buang sampah ke kali...mari kita jaga kali dan kali Jambe memang luar biasa akibatnya di wilayah Tambun Selatan,"Tandasnya.

Mengenai penanganan banjir Junaefi mengatakan," Oh iya..ada beberapa sudah di buatkan dapur umum , seperti Kampung Kobak, Papan Mas..tadi saya sudah menerima laporan-laporan dan saya berkoordinasi dengan Lurah-lurah saya..Kepala Desa saya semuanya di titik-titik itu sudah di keluarkan dapur umumnya dan alhamdulillah kita dapat beberapa bantuan dari Dinas Sosial serta langsung kita diskusikan dengan Kepala Desa," Ujar Camat.

Sementara bentuk bantuan yang di berikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bekasi, Camat Junaefi mengatakan," Ini ada sarden, ada mie instan, ada beras, ada air," Jelasnya.

Neil Warga setempat ketika dimintakan tanggapannya terkait kinerja Camat Junaefi dalam mengatasi permasalahan banjir di Kecamatan Tambun Selatan, mengatakan," Menurut saya Camat Junaefi cukup tanggap dalam menangani permasalahan banjir, juga mau untuk langsung terjun kelapangan melihat situasi...terlebih masalah sampah di Kali Jambe," Ungkapnya.

Sementara Hutabarat warga setempat di lokasi berbeda mengatakan," Bah...bagus kali camat kita itu...jarang kita lihat Camat-camat lain kayak orang itu,mau turun ke lapangan, info kami dengar katanya mau bikin banjir kanal di Kali Jambe...apa betul tuh?..kalau betul..., Bah..pasti kita dukung Camat kita itu, biar bersihlah Kali tu,"Pungkaanya seraya acungkan jempol sambil tersenyum.

(JLambretta) KR

Warga Kawasan Pantai Kenjeran Dikejutkan Dengan Kemunculan Angin Puting Beliung, Surabaya

SURABAYA, KR - Fenomena munculnya angin Puting Beliung di kawasan Pantai Kenjeran, Surabaya, pada Rabu (17/2/2021) petang, mengejutkan warga pesisir pantai yang tengah berada di lokasi.

Dalam video amatir yang direkam warga pesisir Pantai Kenjeran, nampak pusaran angin puting beliung menerjang laut selat Madura. Angin puting beliung yang muncul saat cuaca sedang mendung dan hujan ini berukuran besar.

Warga setempat yang melihat kejadian langsung dan merekam video tersebut mengatakan," Puting beliung di kenjeran..rebo tujuh belas februari sore ini..sekitar jam lima belas (seraya melihat jam ditangannya), angin yang bawa air ini..hmm nyedot airnya..kejadian sore ini boss...semoga tidak ada apa-apa," Katanya.

Kendati kejadian tersebut berada di laut serta muncul saat cuaca sedang mendung dan hujan gerimis, namun dampaknya sempat merusak sebuah lapak dagangan warga, yang kebetulan sedang berjualan di pesisir Pantai Kenjeran.

warga setempat lainnya, Joko mengatakan,"Anginnya besar..cuma ada di tengah laut..cuma sempat juga agak kepinggir jadi seperti hujan gerimis," Ungkapnya.

Kemunculan Angin Puting Beliung tersebut selain membuat ketakutan para pedagang di pesisir pantai yang kemudian selain membuat panik para pedagang yang berusaha segera menutup dagangannya dikarenakan takut terkena terjangan angin, hal tersebutpun dirasakan para nelayan setempat yang sempat menunda untuk mencari ikan dikarenakan kekhawatirannya akan dampak terjangan angin tersebut, mengingat fenomena kemunculan angin puting beliung ini berlangsung cukup lama, yakni  kurang lebih setengah jam.

(Aryo) KR

HPN 2021, Bunda Risma Tertarik Program Kemanusiaan SMSI

BANTEN, KR - Pujian Menteri Sosial RI Tri Rismaharini yang sekarang kerap disapa Bunda Risma membuat suasana gembira menghiasi raut wajah para pengurus dan anggota Serikat Media Siber Indonesia yang terkenal dengan nama SMSI,(14/2/2021).

Tidak salah memang menyebut SMSI, karena singkatan resmi organisasi konstituen Dewan Pers ini adalah SMSI yang sekarang menjadi rumah para pengusaha pers siber (online) di seluruh Indonesia yang sementara ini berjumlah 1224 orang.

Pujian bunda Risma dialamatkan pada SMSI dalam acara peresmian Jalan Bakti SMSI dan sanitasi berupa 16 tempat mandi, cuci, dan kakus (MCK), sebagai hadiah untuk masyarakat setempat, yakni Kampung Jaha, Kelurahan Pagar Agung, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten.

“Jalan sepanjang 750 meter dan lebar 2,5 meter serta 16 MCK ini sebagai hadiah dari SMSI untuk masyarakat dalam memperingati Hari Pers Nasional 2021,” kata Ketua Umum SMSI Firdaus dalam sambutan rangkaian acara menyambut Hari Pers Nasional (HPN) yang diselenggarakan SMSI, 7 Februari 2021 di Kampung Jaha. 

Acara HPN yang ditandai dengan peresmian jalan dan MCK juga dihadiri segenap warga masyarakat yang menunggu kehadiran Bunda Risma sejak pagi, para Ketua RT, RW, lurah, dan camat, serta Sekretaris Wilayah Daerah Provinsi Banten Dr Al Muktabar, M.Sc, serta Wali Kota Serang H. Safrudin.

“Bagi saya ini menarik karena jarang sekali ada inisiatif dari luar selain pemerintah untuk membangun jalan. Saya baru tahu setelah 20 tahun jadi PNS (pegawai negeri sipil, Red) dan 10 tahun jadi wali kota, itu ada pihak lain di luar pemerintah bangun jalan lalu diserahkan kepada pemerintah. Saya jadi Wali Kota Surabaya 10 tahun itu bangun jalan sepanjang 350 km. SMSI sekali tepuk bangun jalan 750 meter. Saya tertarik dengan konsep SMSI dalam memberikan sumbangan yang berbeda. Bangun jalan itu sama dengan kita membangun peradaban Jika jalan dibangun maka peradaban berubah,” tutur Risma yang kemudian berterima kasih kepada SMSI yang telah membantu warga.

“Saya berterima kasih yang sebesar- besarnya untuk SMSI yang telah bantu masyarakat. Dulu sewaktu saya jadi wali kota itu saya dahulukan bangun infrastruktur di kampung-kampung,” katanya.

Apresiasi ini membuat para anggota dan pengurus SMSI yang hadir merasa mendapat penguatan bahwa bakti sosial membangun jalan dan MCK itu sesuatu yang baik dan luar biasa.

Pujian itu memberi semangat jajaran pengurus SMSI, dan kalangan pers yang hadir, antara lain Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch. Bangun, Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan SMSI Pusat Dr Retno Intani, Ketua SMSI Provinsi Banten Lesman Bangun, Penasihat SMSI Pusat Ervik Ari Susanto, Sekretaris Jenderal SMSI Mohammad Nasir, Ketua Bidang Organisasi Cahyonoadi RS, dan pengurus lainnya Andi Setiadi, serta Sahatma Refindo.

“Saya datang kemari, memenuhi undangan, sama sekali tidak melihat siapa yang mengundang. Saya hanya melihat kegiatannya yang baik sekali, untuk kemanusiaan,” kata Risma. 

Semakin jelas, program yang luar biasa lah yang diapresiasi oleh Bunda Risma. Bunda Risma memandang kegiatan yang bermanfaat untuk manusia dan kemanusiaan menempati posisi yang sangat tinggi, untuk semua orang, universal, melampaui identitas kelompok atau golongan.

Bahkan membangun jalan dan MCK, kata Risma, berarti membangun peradaban. 

Masyarakat yang semula tidak punya akses jalan, menjadi punya akses. Perjalanan lancar kemana-mana lancar, memperlancar jalur usaha warga. 

Begitu pula dengan kehadiran MCK, akan mengubah pola hidup masyarakat dalam kebersihan dan kesehatan. Ini sangat penting.

Program bangun jalan dan MCK itu dirancang dan dijalankan oleh SMSI dengan mendapat dukungan dari para anggota, serta banyak pihak terutama PT Dwi Ratna Putra.

SMSI hadir di Kampung Jaha dengan program kemanusiaan juga tidak melihat siapa masyarakat yang tinggal di kampung itu, tidak melihat suku dan agama yang dianut warga setempat.

“Kami di sini hanya bekerja untuk membantu masyarakat. Kami tidak kenal si A atau si B yang akan menggunakan jalan ini. Kami hanya tahu mereka butuh bantuan,” tutur Nasir, Ketua HPN SMSI 2021.

(*)

Anggaran HPN-75,2021 Bekasi, "Bak Lenyap Ditelan Bumi", Jadi Sorotan Tajam Organisasi dan Insan Pers

BEKASI RAYA, KR -  Insan pers Bekasi mengaku kecewa terhadap sikap Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Kota Bekasi yang terkesan menganak-tirikan wartawan, di saat hari perayaan Hari Pers Nasional yaitu Hari bersejarah bagi para Insan Pers untuk merayakan Anniversarynya, berujung munculnya bola panas yang menggelora, dikarenakan adanya dugaan salah satu Organisasi wartawan yang terkesan ingin mendominasi dan menguasai Anggaran Pemerintah Derah untuk kegiatan HPN.

"Kami kecewa, selama beberapa tahun ke belakang ini, bahwa lokasi anggaran Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk peringatan Hari Pers Nasional (HPN) ke -75 Tahun 2021 tidak transparan dan terkesan beberapa oknum organisasi wartawan ingin menguasainya, padahal HPN adalah milik semua masyarakat Pers Indonesia dan Pengusaha Media, serta semua yang masuk kategori Insan Pers," kata Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) perwakilan Bekasi Raya, Doni Ardon saat ditemui wartawan, Sabtu (13/02/2021).

Doni menjelaskan, bahwa,"Selama ini Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Kota Bekasi belum pernah membantu peringatan HPN di Bekasi, yang ada hanya sebatas membantu kegiatan salah satu Organisasi kewartawanan dalam rangka mengikuti pelaksanaan HPN di tingkat Nasional," jelas Doni

"Bahkan di saat Pandemi Covid-19, anggaran HPN-75, 2021 yang semestinya sudah di anggarkan dan disiapkan terkait janji yang sudah ditetapkan, malah justru terkesan dikaburkan," tandasnya.

Diapun mengungkapkan, bahwa "Saya tanyakan hal ini ke Diskominfo, katanya tidak diusulkan oleh Humas Pemkab Bekasi, padahal jelas-jelas Kabag Humas saat itu bang Surya yang mengarahkan kita untuk mengajukannya ke Bupati Bekasi setahun sebelum kegiatan dilaksanakan dan agar ditembuskan juga ke Ketua DPRD, Kepala Bappeda dan Kepala Diskominfo," ungkap Doni Ardon Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI).

"Dirinya mengaku prihatin dengan kondisi tersebut, terlebih jika mengingat besarnya harapan Insan Pers Bekasi Raya untuk dapat merayakan HPN ke-75, 2021 secara bersama-sama seperti yang dilakukannya pada perayaan HPN tahun 2019 dan 2020," papar Doni.

"Karena HPN ini bukanlah milik salah satu Organisasi wartawan, tapi milik semua masyarakat Pers di Indonesia, walaupun tanggalnya bertepatan dengan hari lahir PWI, itu sebatas penghormatan dari Presiden terhadap Organisasi wartawan tertua di tanah air, "tapi harap diingat dan di catat baik-baik," bahwa HPN ini milik semua masyarakat Pers yang ada di Indonesia, jadi bukan milik salah satu Organisasi," terang Doni.

Ketua DPC SMSI Bekasi Raya mengaku prihatin dengan kondisi yang telah berlangsung sejak beberapa tahun ke belakang, hal itu pula yang menjadi alasannya menggelar HPN di tahun 2019 dan 2020 menggunakan dana pribadi.

"Adapun tahun 2021, HPN tingkat Bekasi akan tetap digelar kembali bersama-sama Insan Pers Bekasi Raya lainnya, dikarenakan kondisi pandemi maka Insan Pers yang diundang hanya Pengurus Organisasi ke Wartawanan dan Komunitas Pers," ungkap Doni.

Terkait Gonjang-ganjing Hari Pers Nasional (HPN) Bekasi, Ketua DPC Aliansi Wartawan Indonesia (AWI) Kabupaten Bekasi, Irwan A saat diminta tanggapannya oleh wartawan terkait ada atau tidaknya bantuan Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Kota Bekasi pada HPN Tahun 2021, mengemukakan, bahwa,"Kalau memang ada dana HPN-75,2021 dialokasikan pemerintah, coba jelaskan alokasinya kemana selama beberapa tahun ke belakang? dan siapa oknum yang menerimanya? Karena yang saya ketahui selama dua tahun ke belakang ini, semua kegiatan HPN Bekasi digelar menggunakan dana pribadi ketua DPC SMSI Bekasi Raya, Doni Ardon dan dana patungan rekan rekan dengan hasil dari berjualan voucher di tahun 2019 dan berjualan kaos di tahun 2020," jelas Irwan.

Lanjut Irwan, bahwa "Peran Pers sangatlah dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah sebagai sarana komunikasi dan media informasi (Komunikator dan Informator) yang penting bagi masyarakat dan dibutuhkan Pemerintah, Polri dan TNI......begitulah kura-kura," pungkas Irwan.  

Didalam permasalahan yang sama, Julham sebagai Wartawan Radarnusantara.com  Kabupaten Bekasi mengatakan, bahwa," Dalam peringatan Hari Pers Nasional ke -75 Tahun 2021, akan bergabung dengan SMSI Bekasi Raya untuk bertransformasi dengan agenda Launching Kampung Tangguh Binaan Batalyon D Kesatuan Brimob Polda Metro Jaya dan Desa Wisata Bumdesa Hegarmukti Lestari," kata Julham.

"Tentunya ini merupakan inisiatif bagus dan prestasi terbesar bahwasanya peran serta Pers dapat dirasakan tidak hanya di kalangan Pemerintah saja, tetapi juga Polri dan TNI adalah sebagai mitra kerja Pers," jelas Julham.  

"Bahwa dirinya dan Insan Pers Bekasi lainnya mengaku kecewa dengan sikap Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Kota Bekasi yang tidak dapat membantu acara peringatan Hari Pers Nasional yang ke - 75 tahun 2021 tingkat Bekasi Raya," ungkap Julham.

"Saya mendengar kabar bahwa terjadi kegaduhan di Internal Organisasi yang kerap memanfaatkan Dana HPN bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi maupun Kota Bekasi, hal ini sungguh memalukan dan memprihatinkan," pungkas  Julham. 

"Walaupun Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi tidak dapat membantu dalam acara peringatan Hari Pers Nasional yang ke -75, hal ini dapat diduga bahwa Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten Bekasi Alergi kepada para Insan Pers, maka ini menjadi suatu bentuk ke kecewaan Insan Pers kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi," papar Julham.

( JL/Hp )