SMSI dan PWI Peduli Keselamatan Jurnalis Peliput Covid-19 Kendati Pemerintah Tutup Mata

BEKASI , KR- Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Bekasi Raya terus menunjukkan kepeduliannya terhadap upaya memerangi virus corona (covid-19). Salah satu bentuk dukungan SMSI dalam memerangi corona adalah dengan membagikan alat pelindung diri (APD), kepada kalangan wartawan bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bekasi Raya Peduli.

Bertempat di sekretariat PWI Bekasi Raya, Kamis, 16 April 2020, jajaran pengurus SMSI Bekasi Raya bersama PWI Bekasi Raya Peduli membagikan APD kepada wartawan, Adapun isi setiap APD berupa masker jenis kain dan untuk kesehatan merk sensi, hand zanititer berupa gel dan cairan serta sarung tangan model karet maupun plastik.

Ketua PWI Bekasi Raya, Melody Sinaga didampingi Ketua PWI Peduli Ade Muksin dan Ketua SMSI Bekasi Raya, Doni Ardon dalam jumpa pers mengatakan pemberian APD kepada wartawan perlu dilakukan karena profesi tersebut sangat rentan tertular virus mengingat tugasnya setiap hari melakukan liputan dan bertemu banyak orang.

“Profesi wartawan itu sangat mulia, dia peduli dengan orang lain, menyampaikan informasi tentang pandemi covid 19, merekam berbagai peristiwa yang terjadi dan termasuk meliput pembagian APD kepada petugas medis, meskipun dia sendiri tidak memiliki APD,” Kata Melody.

Untuk itu pihaknya ingin membantu melindungi teman-teman wartawan dari bahaya virus Korona.

" Terus terang saja..walaupun Dewan Pers dan PWI pusat sudah menyampaikan himbauannya kepada pemerintah agar memberikan perhatian kepada jurnalis yang melakukan tugas dilapangan..tetapi ini khusus yang diBekasi nih...kota maupun Kabupaten..kita melihatnya memang perhatiannya itu kurang dan engga ada..boleh saya bilang nyaris engga ada lah baik Kota maupun Kabupaten."

"Semoga para wartawan yang bertugas di Bekasi, baik Kabupaten maupun Kota Bekasi selalu terlindungi dalam menjalankan tugas mulianya,” Ujar Melody.

"Kami sampaikan terimakasih kepada rekan-rekan SMSI dan PWI Bekasi Raya Peduli,  kegiatan hari ini menunjukkan bukti kepedulian kita bersama terhadap sesama profesi dalam menghadapi pandemi Covid-19,” Ucap Melody.

Ditambahkan Ketua PWI Bekasi Raya Peduli, Ade Muksin, dirinya antusias atas inisiatif SMSI Bekasi Raya membantu penanganan wabah pandemi Covid-19 di kalangan wartawan.

“SMSI Bekasi Raya menggalang dana di keluarga SMSI dan media partnernya, lalu terealisasi dana pengadaan paket APD untuk dibagikan kepada wartawan melalui program PWI Bekasi Peduli, ini sungguh luar biasa dan saya merasa terharu,” Terang Ade.

Adapun sehubungan pemberlakuan PSBB, maka untuk pendistribusian paket APD Wartawan tersebut, selain di kantor PWI juga didistribusikan langsung ke para wartawan di titik kumpul peliputan, seperti Pemda, Polres, Polsek, kantor redaksi hingga pusat keramaian.

“Setelah pembagian disini (kantor PWI_red), selanjutnya menyebar dan langaung membagikannya ke sasaran yang akan menerima bantuan aksi peduli dari SMSI ini," Jelasnya.

Pembagian APD Diupayakan Berkesinambungan

Di tempat yang sama, Ketua SMSI Bekasi Raya, Doni Ardon mengatakan aksi tersebut selain wujud kepedulian terhadap sesama insan pers, juga menjadi rekam jejak digital era pandemi covid 19 tahun 2020.

"Kita, saat ini, telah menjadi saksi digital era pandemi Covid 19, dimana ada pergeseran nilai transaksi pasar baik secara online maupun konvensional selama wabah corona berlangsung," Ucapnya seraya menunjukan struk pembelian masker dan hand sanitizer.

Diakui Doni Ardon CEO dua Media Online mengungkapkan bahwa," Merebaknya corona virus berdampak luas bagi kegiatan perekonomian masyarakat. Sebagian usaha mengalami kerugian lantaran sepinya pengunjung yang berujung pada anjloknya penjualan. Namun, di sisi lain sebagian usaha justru mendapat berkah di balik bencana ini."

"Lalu, minat masyarakat meningkat terhadap platform komunitas sehubungan penghentian aktivitas ekonomi dan pembatasan akses serta aktivitas masyarakat," Ungkap Doni.

Ia mengingatkan bahwa pandemi Corona berpotensi menyebar luas jika tidak segera ditangani. Data yg diketahuinya, infeksi Virus Corona di seluruh dunia sampai dengan Senin, 13 April 2020 telah mencapai 1.848.503 kasus. Sebagian besar yang menjadi korban keganasan corona merupakan insan pers.

"Insya Allah aksi pembagian APD untuk wartawan ini akan kita lakukan setiap minggunya secara terus menerus hingga pandemi Covid 19 dinyatakan berakhir oleh pemerintah," Jelas Doni.

Sementara Wakil Ketua SMSI Bekasi Raya  Irwan Awaluddin menambahkan," Kegiatan tersebut dilakukan dengan secara tidak langsung agar dapat menyentuh dengan membuka mata Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten Bekasi Khususnya serta wilayah NKRI lainnya agar dapat memberikan perhatian penuh terhadap para pejuang Publikasi digarda terdepan yang rela mengorbankan jiwa dan raganya demi kepentingan negara, bangsa dan agama dalam bentuk penyajian informasi yang sangat dibutuhkan oleh segenap rakyat indonesia khususnya dan dunia pada umumnya," Pungkas Irwan.

(Ardon) KR 

Kang Emil : Ber-KTP BODEBEK dan Perantau Dibantu Pemprov Jabar dan Lima Wilayah

BANDUNG, KR -- Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Bodebek (Kota Bogor, Bekasi, Depok, Kabupaten Bogor, dan Bekasi) disertai dengan program jaring pengaman sosial yang komprehensif. Program tersebut akan segera disalurkan kepada warga yang membutuhkan supaya dampak sosial dan ekonomi akibat PSBB bisa tertangani.

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengatakan, Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar akan mengelompokkan warga terdampak COVID-19. Pertama, warga yang sudah terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kemudian, warga rawan miskin baru.

"DTKS ini mayoritas akan dibantu oleh APBN melalui kementerian-kementerian. Kemudian, ada kelompok dua yang namanya non di DTKS, yaitu mereka-mereka yang rawan miskin baru yang sebelumnya tidak masuk daftar bantuan," kata Kang Emil --sapaan Ridwan Kamil-- dalam jumpa pers di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Minggu (12/4/20).

"Warga rawan miskin baru terbagi dua juga, yang ber-KTP Bodebek dan perantau. Jadi, kepada para perantau di lima wilayah ini jangan khawatir, Anda tetap akan juga dibantu oleh Pemerintah Jawa Barat dan pemerintah lima wilayah ini. Anda akan disamakan haknya selama Anda memang berhak dan butuh bantuan, kami akan bantu," imbuhnya.

Pemda Provinsi Jabar mengalokasikan anggaran sekitar Rp.4 triliun yang bersumber dari APBD untuk program jaring pengaman sosial. Tujuannya, supaya masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari semasa pandemi COVID-19.

Guna kelompok masyarakat penerima bantuan program itu tepat sasaran, Pemda Provinsi Jabar menginstruksikan para Ketua Rukun Tangga (RT) dan Rukun Warga (RW) untuk melakukan pemetaan dan pendataan masyarakat kelompok miskin baru.

"Hari ini RT dan RW sedang melakukan pendataan, maka DTKS yang ada datanya dibantu, yang tidak masuk juga dibantu walaupun ber-KTP atau tidak ber-KTP wilayah tersebut, selama de facto memang bekerja, ngekos atau bekerja di situ," ucap Kang Emil.

"Jangan sampai ada perantau, karena alasan tidak ber-KTP di sana tidak dihitung sebagai yang dibantu. Selama ekonominya memang susah dan perlu bantuan, itu perlu kita bantu. Tidak boleh ada orang warga Indonesia yang kelaparan di tanah Jawa Barat. Siapapun itu, insyaallah kami bantu," tambahnya.

Selain program jaringan pengaman sosial yang digagas Pemda Provinsi Jabar, kata Kang Emil, ada enam sumber bantuan bagi masyarakat Bodebek. Pertama adalah Program Keluarga Harapan. Kedua, kartu sembako atau bantuan pangan non tunai. Ketiga, kartu prakerja. Kemudian, bantuan sosial dari pemerintah pusat. Empat bantuan itu bersumber dari APBN.

"Kalau di kabupaten, mereka akan dibantu pertama kali oleh dana desa. Sekitar 20 sampai 30 persen dana desa akan dipergunakan untuk membantu warga miskin baru karena COVID-19. Yang keenam, baru dana sosial dari provinsi yang (besarannya) Rp.500 ribu selama 4 bulan itu sudah siap. Dan yang ketujuh, kalau masih kurang, akan diberikan oleh dana sosial dari kota/kabupaten di lima wilayah," katanya.

Gerakan Nasi Bungkus (GASIBU)

Menurut Kang Emil, pihaknya akan menggagas Gerakan Nasi Bungkus atau Gasibu. Semua pihak, mulai dari BUMD, mahasiswa, perusahaan swasta, sampai masyarakat umum, dapat ikut dalam gerakan tersebut. Kemudian, akan ada dapur umum di setiap kelurahan di lima wilayah yang memberlakukan PSBB.

Kehadiran Gasibu dan dapur umum bertujuan untuk memastikan semua masyarakat Jabar dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-harinya. Agar dua gerakan itu berjalan, Kang Emil meminta semua RW di Jabar, khususnya Bodebek, melaporkan dan mendata masyarakat yang memerlukan bantuan.

"Gerakan nasi bungkus ini adalah, jika bantuan sosial yang jumlahnya 7 masih ada yang terlewat, ada orang-orang lapar di jalan di RW-RW, minimal perutnya tidak kosong. Akan ada dapur umum di kelurahan-keluruhan di lima daerah yang akan bagikan nasi bungkus kepada mereka yang kelaparan," ucapnya.

"Kepada mereka yang mampu menyumbang makanan atau nasinya atau apa, silahkan koordinasikan dengan RW masing-masing untuk membantu mereka yang mungkin tidak termasuk atau terlewatkan oleh bantuan formal dari pemerintah. Jadi, Jawa Barat insyaallah dijamin tidak ada mereka yang berkesusahan yang tidak dibantu oleh bantuan pemerintahan baik formal maupun non formal," imbuhnya.

Selain itu, Pemda Provinsi Jabar menerima aduan masyarakat yang membutuhkan bantuan, tapi belum terbantu, melalui aplikasi PIKOBAR (Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jabar). Hal tersebut bertujuan untuk memastikan semua masyarakat yang membutuhkan terbantu.

"Ada fitur di PIKOBAR, aplikasi di mana warga yang merasa harusnya dibantu terlewatkan sana-sini dari 7 pintu masuk, juga bisa lapor di aplikasi PIKOBAR. Nanti, aplikasi itu akan mengklarifikasi untuk membantu. Intinya adalah jangan khawatir tidak boleh ada orang kelaparan kesusahan karena sistem formal. Maka, kita bantu dengan sistem pengaduan lewat aplikasi agar disiplin dan terukur," kata Kang Emil.

(FDL/JL) KR 

Fachrul Razi Tegaskan," Dana Desa Tak Cair,Segera Ganti Mendes!"

JAKARTA , KR - Pimpinan Komite I DPD RI, H. Fachrul Razi, MIP yang menjabat Wakil Ketua Komite I DPD RI menjadi geram dengan kebijakan pemerintah pusat yang hingga saat ini masih ambigu dalam mengambil sikap dalam pencairan dana desa. “Jika dana desa tidak cair segera, sebaiknya Menteri Desa di Ganti Saja, pak Menteri jangan kebanyakan selfie dan pencitraan di media,” tegas Senator asal Aceh ini di Jakarta Rabu,( 8/4/2020).

Pimpinan Komite I ini menyayangkan jika Dana Desa tahap pertama sebesar 40 persen baru tersalurkan 32 persen dari pagu tahap pertama 40 persen atau 13 persen dari keseluruhan dana desa tahun 2020 sebesar Rp. 72 trilun. Sementara menurut Senator Fachrul Razi, dana desa bisa digunakan untuk menanggulangi COVID-19, “kita bisa gunakan baik pencegahan maupun penanganan pandemi bahkan untuk logistik, bantuan sosial dan bantuan mendesak lainnya, ini jelas Pemerintah kurang masif dan cepat,” jelasnya.

Senator Fachrul Razi mengatakan, dalam keadaan pencegahan Covid-19, desa memiliki peran yang sangat signifikan dalam melakukan pencegahan. “Semua orang pulang kerumah, dan rakyat dihimbau tidak keluar rumah dan semuanya berada di dalam tanggung jawab desa sementara dana desa hingga pertengahan April ini tidak dapat digunakan untuk pencegahan Covid-19,” tegas Fachrul Razi.

Fachrul Razi mengatakan akibat pandemi Covid–19, yang merasakan susah dan menderita itu masyarakat di desa. Negara harus hadir di desa dalam menyelamatkan rakyatnya.  “Rakyat di desa-desa menjerit karena mereka membutuhkan bantuan sembako, sementara dana desa yang seharusnya dapat digunakan namun tidak dicairkan oleh pemerintah hingga saat ini,” tegas Fachrul Razi.

Dana desa dibutuhkan untuk direalokasi penggunaannya untuk penanganan dan pencegahan Covid–19 serta Padat Karya Tunai Desa (PKTD) sebagai upaya memperkuat daya beli. “Tersendatnya penyaluran dana desa tahap pertama pada April 2020 ini sangat berbahaya karena kita berada dalam bencana, disaat di desa dibutuhkan untuk realokasi terkait penanganan dan pencegahan Covid–19 serta dipergunakan untuk Padat Karya Tunai Desa (PKTD).

Pimpinan Komite I ini sejak awal sudah mengingatkan bahwa berkaitan dana desa, berikan hak desentralisasi desa dalam mengelolanya, jangan terlalu di ikat dengan aturan-aturan yang menyebabkan dana desa itu akhirnya terlambat. Fachrul Razi juga menegaskan bahwa Peraturan Menteri Desa tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa harus ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati untuk mengatur hal–hal yang sama tetapi dengan pertimbangan kebijakan di daerah semakin menghambat dana desa. 

Fachrul Razi meminta Mendagri lebih tegas terhadap Kepala Daerah, “jika perlu tahan dana transfer ke daerah jika Bupati dan Walikota terlibat dalam penghambatan dana desa, kepala daerah yang belum menetapkan peraturan bupati atau peraturan wali kota tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa, silahkan Pak Menteri kasih hukuman adminstrasi hingga hukuman yang berat,” karena menurutnya kelalaian lebih berbahaya dalam keadaan darurat seperti ini,” pintanya.

Mendagri Tito Karnavian telah mengeluarkan kebijakan tegas dalam bentuk Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintahan Daerah. “Harusnya dalam keadaan darurat seperti ini, Menteri Desa dapat mengeluarkan Intruksi percepatan dana desa lebih cepat dalam terkait aturan lainnya karena kondisi darurat,” tutupnya.

(JLambretta) KR 

Ratas Efektivitas Penyaluran Program Jaring Pengaman Sosial

JAKARTA , KR - Pemerintah telah menyiapkan dana sebesar sekitar Rp110 triliun yang dialokasikan untuk jaring pengaman sosial bagi masyarakat lapisan bawah agar tetap mampu memenuhi kebutuhan pokok dan untuk menjaga daya beli dalam mengatasi dampak sosial ekonomi penyebaran Virus Korona (Covid-19). Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rapat Terbatas (ratas) mengenai Efektivitas Penyaluran Program Jaring Pengaman Sosial, Selasa (7/4), melalui Konferensi Video dari Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta.

“Pemerintah telah memperluas jumlah keluarga penerima manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH), dari 9,2 juta penerima menjadi 10 juta,” ujar Presiden Jokowi. Untuk PKH, Presiden sampaikan juga akan memperbesar nilai manfaat dengan menaikkan kurang lebih 25% dan juga penyaluran dipercepat dari tiga bulan sekali menjadi sebulan sekali. “Kemudian Kartu Sembako juga dinaikan dari 15,2 juta penerima menjadi 20 juta penerima manfaat yang nilainya dinaikan 30% dari Rp150.000 menjadi Rp200.000 dan diberikan selama 9 bulan,” imbuh Presiden.

Khusus untuk Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), Presiden sampaikan Pemerintah sedang menyiapkan program bantuan sosial khusus untuk Rp3,7 juta berbasis keluarga. “Rp1,1 juta nanti disiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta dan Rp2,6 juta disiapkan oleh Pemerintah Pusat selama dua bulan sesuai masa tanggap darurat yang ditetapkan oleh Satgas Covid-19,” kata Presiden.

Selain itu, Presiden juga telah memerintahkan Menteri Sosial untuk segera mendistribusikan 200 ribu paket sembako untuk wilayah Jabodetabek dan juga Kartu Prakerja yang akan segera dimulai tanggal 9 April ini. “Anggarannya dinaikkan dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun dan penerima manfaatnya 5,6 juta orang, terutama untuk yang terkena PHK, pekerja informal, pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak Covid-19,” ujarnya.

Lebih lanjut, Presiden juga sampaikan akan memberikan bantuan bagi pelanggan listrik 450 VA dan 900 VA. “Sudah saya sampaikan minggu yang lalu bahwa tarif listrik bagi 24.000.000 pelanggan 450 VA digratiskan dan 7.000.000 pelanggan 900 VA didiskon 50% selama bulan April, Mei, dan Juni,” Presiden menjelaskan.

(SOF/TGH/EN) KR 

Sumber: Seskab

Wakil Jaksa Agung Wafat Akibat Kecelakaan Di Tol Jagorawi

JAKARTA TIMUR , KR - Kejadian laka lantas pada ,Sabtu 04 April pukul 14.25 yang berlokasi di Km 13 B lintas Tol Jagorawi (Arah Jakarta ), Telah menelan korban sebanyak 2 (dua) orang dari tiga orang yang ada didalam mobil jenis Nissan G-TR.

"Korban yang tewas dibawa ke RS.Kramat jati, Sementara yang mengalami luka-luka dibawa ke Rs.Bina Husada," Kata para petugas dilapangan yang terdiri dari 1.9406 ,2.Jago 211,212,210 ,3.K-02 ,4.Tirta (Anugrah mandiri),Tirta 01JM dan 5.G-03,12,Plebet JM, setelah mendapatkan laporan pada pukul 14.30 wib dan mendatangi TKP pukul 14.35 wib.

Tentang kronologis kejadian mereka mengatakan," Kendaraan.datang dari arah selatan mengarah Jakarta diduga berjalan di L4 sehingga menabrak pembatas media tengah dan kendaraan terbakar," Ungkap mereka pada Awak Media.

"Untuk sementara yang diketahui mengenai identitas korban meninggal ditempat selain supir dan Wakil jaksa Agung Dr. Arminsyah SH,MSi sementara Ardi ajudan Wakil jaksa Agung mengalami Luka-luka berat yang kemudian kesemuanya dilarikan kerumah sakit dan ini masuk jenis laka lantas 3-3 K" Imbuh mereka, hal tersebut berdasarkan keterangan dari Para Petugas Kijang 9406 yang Mendapat info dari Sentral komunikasi Taman mini 2 dilanjut dengan mendatangi Tkp, kemudian Mendata identitas pengemudi & Kendaraan lalu Melaporkan kejadian dan Mengevakuasi kendaraan ke pool derek, untuk selanjutnya perkara tersebut diserahkan pada Petugas Laka Polres Jakarta Timur.

Kemudian Kejaksaan Agung mengeluarkan rilis resmi :

PUSAT PENERANGAN HUKUM KEJAKSAAN AGUNG RI   
Jl. Sultan Hasanuddin No.1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Telp./Fax: 021-7236510,  Email: subbidhumas@gmail.com

SIARAN PERS
SABTU, 04  APRIL  2020

WAKIL JAKSA AGUNG RI DR. ARMINSYAH, SH.MSi WAFAT

Inna lillahi wa inna illahi roji'un telah meninggal dunia dengan tenang Bapak Wakil Jaksa Agung RI. Dr. Arminsyah, SH. Msi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati Pasar Rebo Jakarta

Saat ini almarhum disemayamkan di rumah duka :
Perumahan Tanjung Mas Raya
Jl. Merpati Mas Blok B6 No. 1 Tanjung Barat Jakarta Selatan

Almarhum akan dikebumikan : Minggu 05 April 2020
Pukul 08.00 WIB
Tempat TPU Pendongkelan Cengkareng  Jakarta Barat

Semoga almarhum husnul khotimah aamiin yaa robbal'alamiin

KEPALA PUSAT PENERANGAN HUKUM

HARI SETIYONO, S.H., M.H.                            (Ikhsan A/Antonius) KR 

Bantu perangi Covid 19, SMSI Siapkan Pusdiklat Untuk Penginapan Paramedis dan Tenaga Kesehatan

BANTEN, KR - Dalam rangka memerangi covid 19, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat, siap  mendukung program Pemerintah Pusat dalam penanganan covid 19. Hal ini disampaikan Ketua Umum SMSI Pusat Firdaus saat menggelar rapat terbatas di  Gedung Journalist Boarding School (JBS) yang juga merupakan Pusdiklat Serikat Media Siber Indonedia (SMSI), yang terletak di Cilegon Banten, Jumat 3 April 2020.

Hadir dalam rapat, Penanggungjawab JBS, Rian Nopandra yang juga menjabat Ketua PWI Banten, Ketua Harian BPD-PHRI Provinsi Banten sekaligus  Konsultan Journalist Boarding School (JBS) GS Ashok Kumar, Sekretaris Litbang SMSI Pusat, Eddy Muhdi Zein. Rapat digelar  di ruang Meeting Hendro S Effendy.

Rapat digelar usai Presiden RI Joko Widodo memberi arahan terbaru dalam penanganan covid 19 pada Kamis (02/04/2020), yakni Rapid test massal, libatkan tokoh agama, stop ekspor alat kesehatan, insentif UMKM,  stok pangan dan jangan liburan.

Konsultan JBS, Ashok Kumar mengatakan, guna mendukung program penanganan covid 19 oleh Pemerintah Pusat, JBS yang terletak di Krotek, Cibeber Kota Cilegon, siap digunakan untuk membantu dalam penanganan covid 19 baik sebagai tempat menginap paramedis dan tenaga kesehatan atau media center covid 19. Oleh karena itu, menurut Ashok, pihaknya juga siap bersinergi dengan Gugus Tugas Covid 19 Pemerintah daerah.

"Agar terlaksana dengan baik, maka harus ada dukungan dari Pemkot Cilegon agar saling bahu membahu memerangi covid 19," ujarnya.

Senada dikatakan Ketua PWI Banten, Rian Nopandra, menurutnya, terkait dukungan penanganan covid 19, pihaknya siap setiap saat untuk bersinergi.

"Sesuatu yang tidak dapat ditolak, jika JBS sebagai Pusdiklat SMSI  akan digunakan untuk penanggulangan tempat Tinggal Tim Medis atau tenaga kesehatan, maka selaku penjab Pusdiklat SMSI Pusat, kami siap sepenuhnya mendukung" ungkap Rian Nopandra yang akrap dipanggil Opan.

Opan juga mengatakan, dalam memerangi covid 19 perlu langkah nyata dalam penangannnya. Oleh karena itu, masyarakat pers tidak boleh tinggal diam, dengan terus membantu dan mendukung penanggulangannya.

"Membasmi covid 19 ini perlu kerjasama semua pihak baik pemerintah, masyarakat dan juga pers. Semoga dengan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat, covid 19 segera bisa dibasmi," tuturnya.

Sementara itu, Ketua SMSI Pusat,  Firdaus berharap masyarakat jangan panik dan tetap waspada.

"Jangan panik, apalagi selalu muncul rasa takut yang tidak perlu. Seandainya terjadi hal yang terburuk, kita terjangkiti virus itu, kita tetap harus berfikir positif dan tawakal bahwa  kemungkinan besar kita akan pulih," ucap Firdaus.

Pada kesempatan tersebut, Firdaus mengungkapkan,  JBS sebagai Pusdiklat SMSI akan disiapkan dalam rangka ikut berperan aktif mendukung program pemerintah dalam penanganan covid 19.

Usai rapat yang dilaksanakan marathon, dari pukul 13.00 wib, rombongan makan siang di Lobi Machmud Matangara, kemudian dilanjutkan ngopi bareng dan santap malam  di Coffe Shop Amir Machmud dan diakhiri dengan meninjau ruangan Journalist Boarding Scool(JBS) yang terdiri dari 10 standar room, 3 superior dan 2 Junior suite room ditambah dengan fasilitas meeting room, kitchen dan gudang serta coffee shop.

(JLambretta) KR 

Ketua DPRD : Bupati Segera Realisasikan Anggaran Covid-19 Rp 240 Miliar

KABUPATEN BEKASI, KR - Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Aria Dwi Nugraha mendesak Pemerintah Kabupaten Bekasi agar dapat segera merealisasikan Anggaran untuk Penanganan bencana Covid-19, yang telah disepakati Bupati dan DPRD sebesar Rp 240 Miliar.

Aria Dwi Nugraha mengatakan, bahwa Bupati segera mengeluarkan anggaran tersebut untuk melengkapi peralatan para Petugas Medis dan juga Satgas untuk pencegahan wabah virus corona di wilayah Kabupaten Bekasi," ujar Aria ( 4/20 ).

Ketua DPRD Aria Dwi Nugraha dari Praksi Gerindra menegaskan bahwa Kami Dewan sudah mengingatkan agar anggaran yang nantinya dicairkan dapat dipergunakan sebaik-baik mungkin dan dilakukan pengawasan dan anggarannya harus diawasi agar tidak ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan dengan tujuan lain, karena anggaran terebut adalah anggaran tanggap bencana," tegas Aria.

"Kami Para DPRD, akan bersama-sama Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penggunaan alokasi anggaran dana pencegahan dan penanganan penyebaran Corona (Covid-19) agar tepat sasaran dan tidak menjadi ajang Korupsi pihak-pihak yang memanfaatkan situasi di balik wabah virus corona, karena penyediaan dana itu diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 6/KM.7/2020 tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan /atau Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)," ungkap Aria.

Perhatian untuk Pers dan Masyarakat

Sementara dilokasi berbeda Ketua DPC AWI (Aliansi Wartawan Indonesia) Irwan A saat dimintakan tanggapannya oleh Awak Media mengatakan," bahwa  Pemerintah Kabupaten Bekasi dapat segera mungkin mengalokasikan anggaran terebut..tidak hanya untuk pencegahan dan penanganan Covid-19, tetapi juga harus ada dampak dari kebijakan Pemerintah Daerah untuk mengadakan rumah  tinggal karantina di Kabupaten Bekasi," katanya.

Irwan A  menegaskan, "Pemerintah Kabupaten Bekasi harus dapat memikirkan para jurnalis yang meliput kegiatan penanggulangan Covid-19 agar dapat perhatian penuh dari Pemkab Bekasi mengingat kinerja para insan pers dalam peliputan sarat dengan pertaruhan nyawa dan juga menghimbau agar Masyarakat tetap didalam rumah, namun bagi warga miskin merasakan berdampak, semestinya Pemerintah juga dapat memikirkan alokasi anggaran untuk mengadakan penyediaan sembako serta kebutuhan lainnya bagi warga yang terkena dampak corona sehingga tidak hanya memikirkan anggaran Kesehatan Medis saja yang harus di pikirikan namun Pemerintah dan DPRD juga memikirkan kebutuhan Masyarakat termasuk para insan Pers diKabupaten Bekasi yang nota bene telah banyak membantu mempublikasikan kinerja kepemerintahan diKabupaten Bekasi," Pungkas Irwan.

(JLambretta) KR