KORAN REPUBLIK

KORAN REPUBLIK
Kota Sibuk

Kamis, 23 April 2020

Danrem 033 Tinjau Renbang Makogasgabpad di Pulau Galang, Batam


KEPRI, BATAM , KR - Komandan Resort Militer (Danrem) 033/Wira Pratama Brigjen TNI Gabriel Lema, S.Sos. selaku Dansatgasgabpad meninjau lahan yang di rencanakan akan dibangun Makogasgabpad (Markas Komando Tugas Gabungan Terpadu) di Pulau Galang Batam, Rabu (22/4/20).

Peninjauan lahan tersebut didampingi oleh Kasiops Korem 033/WP, Wadandenzibang Tanjungpinang dan perwakilan dari PUPR, yang direncanakan akan di bangun Makogasgabpad sebagai Markas Komando Pengendalian Percepatan Penanganan Inveksi Covid-19 di wilayah Provinsi Kepri khususnya Kota Batam.


Disela peninjauannya Dansatgasgabpad Brigjen TNI Gabriel Lema, S.Sos. yang juga menjabat sebagai Danrem 033/WP itu berharap agar Makogasgabpad tersebut akan segera dapat di bangun secepat mungkin.

"Karena dengan sudah adanya RS Khusus Infeksi Covid-19 Pulau Galang ini, juga harus di dukung dengan Makogasgabpad sebagai Markas Komando Pengendalian Operasional secara terpusat," tutur Brigjen TNI Gabriel Lema.

Markas Komando Tugas Gabungan Terpadu yang akan di bangun tersebut diperuntukkan sebagai Markas Komando dan pengendalian untuk membantu RSKI Covid-19 Pulau Galang dalam percepatan penanganan Covid-19 yang lokasinya berada persis di depan Rumah Sakit Khusus Infeksi Covid-19 Pulau Galang.

(Kh/BD) KR

Sumber : Penrem 033/WP

Selasa, 21 April 2020

Rapat Anggaran RSPAD, KASAD Teleconfrece Dengan KASAU,KASAL,Panglima TNI dan Komisi I DPR RI


JAKARTA , KR - Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Andika Perkasa melakukan teleconference dengan Panglima TNI, Kasal dan Kasau serta jajaran Komisi I DPR RI terkait laporan anggaran operasional rumah sakit TNI rujukan penanganan Covid-19, (19/4/2020).
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
“Kami memiliki 69 rumah sakit di seluruh Indonesia, namun TNI AD baru bisa membantu RSPAD secara signifikan, meskipun bantuan kecil untuk rumah sakit lainnya sudah kami lakukan,” Ujar Kasad.
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
TNI AD terus mengawal RSPAD Gatot Soebroto guna mempercepat langkah penanganan pasien, dan TNI AD telah mengeluarkan anggaran sebesar 40 miliyar rupiah.
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
“Hingga kini, RSPAD telah menerima bantuan sebesar 90 miliyar untuk penanganan Covid-19 ini, dimana 50 miliyarnya dibantu oleh Kementerian Pertahanan,” Terang Kasad.

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Lebih lanjut Kasad mengatakan, biaya operasional RSPAD Gatot Soebroto cukup tertatih untuk memenuhi kebutuhan APD, dan TNI AD terus menyuplai ketersediaan APD para tenaga medis.
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
“Hal lainnya, RSPAD dulunya tidak punya labolaturium rapid test PCR berbasis antigen untuk mengidentifikasi pasien positif corona, kemudian RSPAD mendapatkan bantuan dari Kemenkes satu lab PCR. Kami kawal untuk menyiapkan fasilitasnya termasuk penyediaan reagen, yang paling utama untuk melakukan uji SWAB,” Papar Jenderal TNI Andika Perkasa.
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Menanggapi laporan Kasad tersebut, Ketua Komisi I DPR, Meutya Viada Hafid mengapresiasi langkah TNI AD dalam mengawal RSPAD.
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
“Kami mengapresiasi apa yang telah dilakukan TNI AD, meski dalam keterbatasan, namun tetap memberikan yang terbaik.

(Ikhsan/NH) MHI

Minggu, 19 April 2020

Pemerintah Abaikan Insan Pers, Pokja Wartawan Wappres Bagikan Sembako dan Masker Covid-19


SUMUT,KAB, BATU BARA , KR- Sejak mewabahnya Virus Corona dinusantara, termasuk di Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara membawa dampak melemahnya perekonomian, sehingga berakibat  meningkatnya jumlah warga yang kurang mampu,untuk itu sebagai wujud keprihatinan atas kesulitan ekonomi warga khususnya warga kurang mampu akibat dampak Covid-19, wartawan yang tergabung dalam kelompok Wappres (Warung Apresiasi Pers) Kabupaten Batu Bara menyalurkan bantuan berupa 1,7 ton beras dan 350 buah masker, Jumat (17/04/2020).

Adapun aksi kemanusiaan yang dilakukan Wartawan Wappres tersebut mendapat sambutan hangat sekaligus haru dari warga yang menerimanya.

“Aksi simpati dan humanis di tengah pandemi wabah Covid – 19 yang melanda hampir di seluruh negara, tak terkecuali di Indonesia membuat rekan rekan pers terketuk untuk berbagi dengan sesama,” ujar H.Guntur Sinaga salah seorang wartawan Wappres yang dituakan.


Pembagian sembako beras dan ratusan lembar masker dilakukan wartawan yang juga disebut ‘wartawan sayap kiri’ ini kepada warga yang berpenghasilan pas – pasan di beberapa desa di Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Medang Deras, Kecamatan Air Putih Kecamatan Tanjung Tiram, Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kecamatan Datuk Lima Puluh dan Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara.

“Ratusan paket sembako beras dan 350 buah masker di bagikan rekan–rekan wartawan yang bergabung di Markas Wappres Lima Puluh secara simbolis diberikan kepada 13 warga di markas dan juga mendatangi dari rumah ke rumah. Bantuan itu di berikan untuk mendukung program pemerintah menghadapi bencana wabah Pandemi Covid 19, khususnya di Kabupaten Batu Bara”, jelas Guntur Sinaga.

Guntur berharap dalam situasi pandemi Corona yang tengah mewabah mewakili wartawan Wappres menghimbau agar warga jangan bepergian dan mengunjungi tempat–tempat keramaian, kalau bisa di rumah saja. Tidak perlu panik sambil menunggu wabah ini berakhir. Jangan lupa berdoa agar kita diselamatkan dari wabah yang berbahaya ini,” Harap H.Guntur.

Aksi sosial wartawan yang pertama di Kabupaten Batu Bara ini mendapat apresiasi dari dua anggota DPRD Batu Bara yang hadir saat penyaluran bantuan kendati pihak pemerintah tak perduli dengan insan Pers.

Anggota Fraksi Demokrat Azuar Simanjuntak dan anggota Fraksi PKS Citra Muliadi Bangun mengungkapkan aksi kemanusiaan yang dilakukan wartawan Wappres menunjukkan kepedulian terhadap warga ditengah tengah kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Guntur juga menerangkan, sembako yang disalurkan adalah bantuan dari para donatur di Kabupaten Batu Bara.

Aksi bagi sembako dan masker diikuti oleh wartawan televisi, online dan juga media cetak.

(Juheri) KR

Sabtu, 18 April 2020

Salah Gunakan Kewenangan, Pendamping PKH Digelandang Masuk Kandang Polsek


KABUPATEN BEKASI , KR - Surat Edaran Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01/MS/K/07/2019 tentang Perum Bulog Sebagai Penyedia Komoditas Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Sejalan dengan itu, Perum Bulog juga telah memberikan jaminan beras berkualitas dan menyalurkan sesuai dengan prinsip 6T Tepat Sasaran,Tepat Waktu , Tepat Jumlah, Tepat Kualitas, Tepat Harga dan Tepat Administrasi . Tentu pemerintah dan Bulog mempunyai kesamaan paham dan kepentingan untuk melayani KPM yang ikut dalam program BPNT, (18/4/2020).


Kendati demikian lain halnya dengan penyaluran BPNT di Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi,  masih ada e-waroeng di beberapa Desa yang menjadi penyedia komoditas Bantuan Pangan non Tunai (BPNT) yang beroperasi di luar Perum Bulog, yang memang sudah bersinergi dengan Mensos sebagai penyedia Komoditas BPNT.

e-Waroeng non Bulog menyediakan komoditas BPNT yang berbeda dengan e-waroeng yang komoditasnya di supplier oleh Bulog itu sendiri, yang menurutnya lebih berkualitas dari e-waroeng Bulog (Versi e-waroeng non Bulog), sehingga hal tersebut menimbulkan kecemburuan dan ketidakadilan sosial bagi masyarakat penerima BPNT (KPM).

Selain itu, berdampak juga untuk e-Waroeng lain, seperti e-Waroeng di Desa Sembereja, Kecamatan Pebayuran yang e-waroeng nya tersendat di karenakan banyak KPM yang melakukan pengambilan / Gesek di e-Waroeng Non Bulog, yang menurutnya 1 atau 2 hari biasanya KPM sudah menggesek semua ini sudah 2 hari masih banyak yang belum menggesek,

"Biasanya  2 hari sudah habis, KPM sudah menggesek untuk mengambil BPNT, ini sudah 2 hari masih numpuk, padahal saya sudah infokan Ke RT dan ketua kelompok, dan berhubung sedang Pandemi Corono tidak boleh berkerumun  saya sarankan agar di akomodir oleh mereka, gak taunya sudah  pada gesek di e-waroeng lain, yang katanya di e-waroeng saya gak bagus barangnya, padahal kan kalau gak bagus bisa di tukar", Herannya. Senin, (13/04/2020).

Adanya oknum RT Desa Sumbereja yang menurut informasi melakukan kolektif Kartu ATM Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan mengarahkan untuk menggesek ke e-waroeng di luar Desa Sumbereja, Awak Media mencoba melakukan konfirmasi ke Pemerintah Desa Sumbereja, dan di layani oleh Sekretaris Desa Sumbereja, H.Rahmat.

Ketika di Konfirmasi, Rahmat menjelaskan bahwa, "Tidak benar info tersebut, sepengetahuan saya, RT maupun aparatur Desa Sumbereja tidak ada yang melakukan kolektif ATM KPM untuk Bantuan Pangan Non Tunai, apalagi sampai mengarahkan untuk menggesek di e-waroeng di luar Desa Sumbereja" Jelasnya.

Menurutnya, "mungkin ada oknum yang memanfaatkan RT Desa Sumbereja untuk melakukan itu dan mengambil keuntungan dari momen ini", Sambung nya ketika di konfirmasi. Senin, (13/04/2020).

Pemeriksaan Pihak Kepolisian


Menyikapi hal demikian, dengan adanya aduan dari beberapa masyarakat, Kapolsek Pebayuran AKP. Asep Romli memerintahkan Kanit Binmas Polsek Pebayuran Ipda Suhartono untuk melakukan kroscek di lapangan, alhasil di temukan nya Supplier non Bulog yang melakukan pendistribusian BPNT untuk e-Waroeng (MR) di Desa Karang Jaya, dan membawanya ke kantor Polsek Pebayuran untuk di lakukan pemeriksaan terkait perijinan nya sebagai Supplier Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Dinas sosial maupun dari Bulog. Selasa, (14/04/2020).

Hasil pemeriksaan Kepolisian Sektor Pebayuran menyatakan bahwa e-Waroeng (MR) belum melengkapi surat-surat perijinan (Legalitas) yang di keluarkan oleh Dinas dan instansi terkait, dalam pernyataan yang di bacakan langsung olehnya,

"(MR) mengakui kegiatannya dalam pendistribusian Komoditas Sembako Bantuan Pangan Non Tunai sudah menyalahi tugas dan wewenangnya sebagai pendamping PKH, dan belum memiliki legalitas dari Dinsos dan Bulog untuk pendistribusian, dan apabila mengulanginya dia pun siap di proses sesuai hukum yang berlaku" Bacanya di surat pernyataan

Lebih lanjut (MR) membacakan, apabila dirinya di perkenankan dia akan melengkapi legalitasnya ke Dinas Sosial dan Bulog untuk melakukan pendistribusian, tutupnya.

(Hery) KR

Aksi Sosial Para Perwira Polda Sul-Teng Ditengah Covid-19 Merebak


PALU , KR- Wabah virus corona atau covid-19 yang kian merebak di tanah air tentunya membawa dampak negatif terhadap perekonomian secara keseluruhan termasuk Sul-Teng sehingga tak dapat disangkal virus ini terus mewabah di Sulteng, dari data terpublis dalam laporan Pusdatina Covid 19 pada Senin 13 April 2020. Terdata 19 orang dinyatakan positif, 3 orang meninggal dunia, 2 orang sembuh, 283 orang ODP dan 26 orang dinyatakan PDP,(16/4/2020).


Sebagai bentuk pencegahan dan peduli sosial pada Selasa 14 April 2020 sejumlah Perwira Kepolisian Daerah ( Polda ) Provinsi Sulawesi Tengah yang dipimpin AKBP Teddy Salawati berbagi Masker dan sembako di Panti Asuhan Nur Anatapura Kota Palu.

Aksi sosial yang dilakukan Para perwira  ini merupakan salah satu bentuk kepedulian terhadap sesama, khususnya menyangkut masalah kesehatan yang tengah menjadi pusat perhatian seluruh masyarakat sehubungan dengan merebaknya virus covid 19

Dan juga sebagai bentuk respon melihat keadaan masyarakat yang belum melakukan pencegahan diri khusus penggunaan masker. Untuk sembako hanya ingin meringankan kekurangan kebutuhan masyarakat yang bisa terjangkau ," Ujar AKBP Teddy.

"Aksi sosial ini merupakan inisiatif dan gerakan spontanitas teman-teman perwira di polda untuk berbagi dengan masyarakat dan anak - anak panti asuhan," Ungkap AKBP Teddy .
 
Pihaknya berharap semoga dengan adanya bantuan ini dapat membantu meringankan beban serta memberikan manfaat bagi para pengasuh panti dan anak - anak panti asuhan.

'Kegiatan ini sangat didukung oleh Bapak Kapolda  Sulteng, Saya sangat berterimakasih untuk teman-teman perwira Polda dan tim yang sudah membantu sehingga aksi sosial ini dapat berjalan dengan lancar. Harapannya dengan berbagi masker gratis dapat menghentikan penyebaran penularan virus Covid-19, dan bantuan sembako beras, supermi, telur dan sedikit uang tunai dapat dimanfaatkan kebutuhan anak - anak yatim dipanti ini," Ujar Perwira dua bunga tersebut pada Koran Republik

Masyarakat Diluar Panti Asuhanpun Dapat Bantuan


Selain dua panti asuhan bantuan juga diberikan kepada beberapa Ibu (ina - ina) jualan di pasar Inpres. Serta sambil mobile dimana saja ditemukan tukang becak, penjual pisang kacang yang jalan kaki serta siapapun dilewati atau berpapasan dijalan yang butuh bantuan seperti pemulung diberikan bantuan beras dan sabun cuci dan masker kain.

" Kami berusaha tidak hanya dengan himbauan namun berusaha berbuat bertindak ĺangsung dengan bantuan sembako maupun masker. Sekemampuan kami para Perwira Pòlri Poĺda Sulteng ," imbuh mantan Kasubdit Tipikor Sulteng itu.

Kegiatan ini mendapat respon baik dari masyarakat dan pengurus Panti asuhan dikarenakan masker sudah sangat mahal dan langka dan kurangnya dermawan datang kepanti asuhan ditengah wabah corona harapannya dengan berbagi masker gratis dapat menghentikan penyebaran penularan virus Covid-19.

" Kami atas nama pengasuh panti nur anatapura mengucapkan terimakasih banyak kepada jajaran perwira Polda Sulteng atas bantuan masker dan sembakonya," ujar Ny.Hasna selaku ketua Panti asuhan pada Koran Republik.

(kh) KR

Jumat, 17 April 2020

SMSI dan PWI Peduli Keselamatan Jurnalis Peliput Covid-19 Kendati Pemerintah Tutup Mata


BEKASI , KR- Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Bekasi Raya terus menunjukkan kepeduliannya terhadap upaya memerangi virus corona (covid-19). Salah satu bentuk dukungan SMSI dalam memerangi corona adalah dengan membagikan alat pelindung diri (APD), kepada kalangan wartawan bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bekasi Raya Peduli.

Bertempat di sekretariat PWI Bekasi Raya, Kamis, 16 April 2020, jajaran pengurus SMSI Bekasi Raya bersama PWI Bekasi Raya Peduli membagikan APD kepada wartawan, Adapun isi setiap APD berupa masker jenis kain dan untuk kesehatan merk sensi, hand zanititer berupa gel dan cairan serta sarung tangan model karet maupun plastik.

Ketua PWI Bekasi Raya, Melody Sinaga didampingi Ketua PWI Peduli Ade Muksin dan Ketua SMSI Bekasi Raya, Doni Ardon dalam jumpa pers mengatakan pemberian APD kepada wartawan perlu dilakukan karena profesi tersebut sangat rentan tertular virus mengingat tugasnya setiap hari melakukan liputan dan bertemu banyak orang.

“Profesi wartawan itu sangat mulia, dia peduli dengan orang lain, menyampaikan informasi tentang pandemi covid 19, merekam berbagai peristiwa yang terjadi dan termasuk meliput pembagian APD kepada petugas medis, meskipun dia sendiri tidak memiliki APD,” Kata Melody.


Untuk itu pihaknya ingin membantu melindungi teman-teman wartawan dari bahaya virus Korona.

" Terus terang saja..walaupun Dewan Pers dan PWI pusat sudah menyampaikan himbauannya kepada pemerintah agar memberikan perhatian kepada jurnalis yang melakukan tugas dilapangan..tetapi ini khusus yang diBekasi nih...kota maupun Kabupaten..kita melihatnya memang perhatiannya itu kurang dan engga ada..boleh saya bilang nyaris engga ada lah baik Kota maupun Kabupaten."

"Semoga para wartawan yang bertugas di Bekasi, baik Kabupaten maupun Kota Bekasi selalu terlindungi dalam menjalankan tugas mulianya,” Ujar Melody.

"Kami sampaikan terimakasih kepada rekan-rekan SMSI dan PWI Bekasi Raya Peduli,  kegiatan hari ini menunjukkan bukti kepedulian kita bersama terhadap sesama profesi dalam menghadapi pandemi Covid-19,” Ucap Melody.

Ditambahkan Ketua PWI Bekasi Raya Peduli, Ade Muksin, dirinya antusias atas inisiatif SMSI Bekasi Raya membantu penanganan wabah pandemi Covid-19 di kalangan wartawan.

“SMSI Bekasi Raya menggalang dana di keluarga SMSI dan media partnernya, lalu terealisasi dana pengadaan paket APD untuk dibagikan kepada wartawan melalui program PWI Bekasi Peduli, ini sungguh luar biasa dan saya merasa terharu,” Terang Ade.

Adapun sehubungan pemberlakuan PSBB, maka untuk pendistribusian paket APD Wartawan tersebut, selain di kantor PWI juga didistribusikan langsung ke para wartawan di titik kumpul peliputan, seperti Pemda, Polres, Polsek, kantor redaksi hingga pusat keramaian.

“Setelah pembagian disini (kantor PWI_red), selanjutnya menyebar dan langaung membagikannya ke sasaran yang akan menerima bantuan aksi peduli dari SMSI ini," Jelasnya.

Pembagian APD Diupayakan Berkesinambungan



Di tempat yang sama, Ketua SMSI Bekasi Raya, Doni Ardon mengatakan aksi tersebut selain wujud kepedulian terhadap sesama insan pers, juga menjadi rekam jejak digital era pandemi covid 19 tahun 2020.

"Kita, saat ini, telah menjadi saksi digital era pandemi Covid 19, dimana ada pergeseran nilai transaksi pasar baik secara online maupun konvensional selama wabah corona berlangsung," Ucapnya seraya menunjukan struk pembelian masker dan hand sanitizer.

Diakui Doni Ardon CEO dua Media Online mengungkapkan bahwa," Merebaknya corona virus berdampak luas bagi kegiatan perekonomian masyarakat. Sebagian usaha mengalami kerugian lantaran sepinya pengunjung yang berujung pada anjloknya penjualan. Namun, di sisi lain sebagian usaha justru mendapat berkah di balik bencana ini."

"Lalu, minat masyarakat meningkat terhadap platform komunitas sehubungan penghentian aktivitas ekonomi dan pembatasan akses serta aktivitas masyarakat," Ungkap Doni.

Ia mengingatkan bahwa pandemi Corona berpotensi menyebar luas jika tidak segera ditangani. Data yg diketahuinya, infeksi Virus Corona di seluruh dunia sampai dengan Senin, 13 April 2020 telah mencapai 1.848.503 kasus. Sebagian besar yang menjadi korban keganasan corona merupakan insan pers.

"Insya Allah aksi pembagian APD untuk wartawan ini akan kita lakukan setiap minggunya secara terus menerus hingga pandemi Covid 19 dinyatakan berakhir oleh pemerintah," Jelas Doni.

Sementara Wakil Ketua SMSI Bekasi Raya  Irwan Awaluddin menambahkan," Kegiatan tersebut dilakukan dengan secara tidak langsung agar dapat menyentuh dengan membuka mata Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten Bekasi Khususnya serta wilayah NKRI lainnya agar dapat memberikan perhatian penuh terhadap para pejuang Publikasi digarda terdepan yang rela mengorbankan jiwa dan raganya demi kepentingan negara, bangsa dan agama dalam bentuk penyajian informasi yang sangat dibutuhkan oleh segenap rakyat indonesia khususnya dan dunia pada umumnya," Pungkas Irwan.

(Ardon) KR 

Senin, 13 April 2020

Kang Emil : Ber-KTP BODEBEK dan Perantau Dibantu Pemprov Jabar dan Lima Wilayah


BANDUNG, KR -- Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Bodebek (Kota Bogor, Bekasi, Depok, Kabupaten Bogor, dan Bekasi) disertai dengan program jaring pengaman sosial yang komprehensif. Program tersebut akan segera disalurkan kepada warga yang membutuhkan supaya dampak sosial dan ekonomi akibat PSBB bisa tertangani.

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengatakan, Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar akan mengelompokkan warga terdampak COVID-19. Pertama, warga yang sudah terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kemudian, warga rawan miskin baru.

"DTKS ini mayoritas akan dibantu oleh APBN melalui kementerian-kementerian. Kemudian, ada kelompok dua yang namanya non di DTKS, yaitu mereka-mereka yang rawan miskin baru yang sebelumnya tidak masuk daftar bantuan," kata Kang Emil --sapaan Ridwan Kamil-- dalam jumpa pers di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Minggu (12/4/20).


"Warga rawan miskin baru terbagi dua juga, yang ber-KTP Bodebek dan perantau. Jadi, kepada para perantau di lima wilayah ini jangan khawatir, Anda tetap akan juga dibantu oleh Pemerintah Jawa Barat dan pemerintah lima wilayah ini. Anda akan disamakan haknya selama Anda memang berhak dan butuh bantuan, kami akan bantu," imbuhnya.

Pemda Provinsi Jabar mengalokasikan anggaran sekitar Rp.4 triliun yang bersumber dari APBD untuk program jaring pengaman sosial. Tujuannya, supaya masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari semasa pandemi COVID-19.

Guna kelompok masyarakat penerima bantuan program itu tepat sasaran, Pemda Provinsi Jabar menginstruksikan para Ketua Rukun Tangga (RT) dan Rukun Warga (RW) untuk melakukan pemetaan dan pendataan masyarakat kelompok miskin baru.

"Hari ini RT dan RW sedang melakukan pendataan, maka DTKS yang ada datanya dibantu, yang tidak masuk juga dibantu walaupun ber-KTP atau tidak ber-KTP wilayah tersebut, selama de facto memang bekerja, ngekos atau bekerja di situ," ucap Kang Emil.

"Jangan sampai ada perantau, karena alasan tidak ber-KTP di sana tidak dihitung sebagai yang dibantu. Selama ekonominya memang susah dan perlu bantuan, itu perlu kita bantu. Tidak boleh ada orang warga Indonesia yang kelaparan di tanah Jawa Barat. Siapapun itu, insyaallah kami bantu," tambahnya.

Selain program jaringan pengaman sosial yang digagas Pemda Provinsi Jabar, kata Kang Emil, ada enam sumber bantuan bagi masyarakat Bodebek. Pertama adalah Program Keluarga Harapan. Kedua, kartu sembako atau bantuan pangan non tunai. Ketiga, kartu prakerja. Kemudian, bantuan sosial dari pemerintah pusat. Empat bantuan itu bersumber dari APBN.

"Kalau di kabupaten, mereka akan dibantu pertama kali oleh dana desa. Sekitar 20 sampai 30 persen dana desa akan dipergunakan untuk membantu warga miskin baru karena COVID-19. Yang keenam, baru dana sosial dari provinsi yang (besarannya) Rp.500 ribu selama 4 bulan itu sudah siap. Dan yang ketujuh, kalau masih kurang, akan diberikan oleh dana sosial dari kota/kabupaten di lima wilayah," katanya.

Gerakan Nasi Bungkus (GASIBU)



Menurut Kang Emil, pihaknya akan menggagas Gerakan Nasi Bungkus atau Gasibu. Semua pihak, mulai dari BUMD, mahasiswa, perusahaan swasta, sampai masyarakat umum, dapat ikut dalam gerakan tersebut. Kemudian, akan ada dapur umum di setiap kelurahan di lima wilayah yang memberlakukan PSBB.

Kehadiran Gasibu dan dapur umum bertujuan untuk memastikan semua masyarakat Jabar dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-harinya. Agar dua gerakan itu berjalan, Kang Emil meminta semua RW di Jabar, khususnya Bodebek, melaporkan dan mendata masyarakat yang memerlukan bantuan.

"Gerakan nasi bungkus ini adalah, jika bantuan sosial yang jumlahnya 7 masih ada yang terlewat, ada orang-orang lapar di jalan di RW-RW, minimal perutnya tidak kosong. Akan ada dapur umum di kelurahan-keluruhan di lima daerah yang akan bagikan nasi bungkus kepada mereka yang kelaparan," ucapnya.

"Kepada mereka yang mampu menyumbang makanan atau nasinya atau apa, silahkan koordinasikan dengan RW masing-masing untuk membantu mereka yang mungkin tidak termasuk atau terlewatkan oleh bantuan formal dari pemerintah. Jadi, Jawa Barat insyaallah dijamin tidak ada mereka yang berkesusahan yang tidak dibantu oleh bantuan pemerintahan baik formal maupun non formal," imbuhnya.

Selain itu, Pemda Provinsi Jabar menerima aduan masyarakat yang membutuhkan bantuan, tapi belum terbantu, melalui aplikasi PIKOBAR (Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jabar). Hal tersebut bertujuan untuk memastikan semua masyarakat yang membutuhkan terbantu.

"Ada fitur di PIKOBAR, aplikasi di mana warga yang merasa harusnya dibantu terlewatkan sana-sini dari 7 pintu masuk, juga bisa lapor di aplikasi PIKOBAR. Nanti, aplikasi itu akan mengklarifikasi untuk membantu. Intinya adalah jangan khawatir tidak boleh ada orang kelaparan kesusahan karena sistem formal. Maka, kita bantu dengan sistem pengaduan lewat aplikasi agar disiplin dan terukur," kata Kang Emil.

(FDL/JL) KR 


PESANAN PEMIRSA

Para Korban Keganasan Reklame Tumbang Ajukan Gugatan Hukum

KABUPATEN BEKASI,KR- Team Kuasa Hukum dari Lembaga Hukum Jaring Garuda NKRI diantaranya Anthony Lesnussa.SH,Irwan Awaluddin SH dan Rah...

BERITA TERKINI


NASIONAL


DAERAH