Carut Marut Program PKH dan BPNT diDaerah

JAWA BARAT , KR - Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT) ini dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis , (26/4/2020).

Penyaluran bantuan sosial PKH diberikan kepada KPM yang ditetapkan oleh Direktorat Jaminan Sosial Keluarga. Penyaluran bantuan diberikan empat tahap dalam satu tahun, bantuan PKH diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

Nilai bantuan merujuk Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 26/LJS/12/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Indeks dan Komponen Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2017. Komponen bantuan dan indeks bantuan PKH pada tahun 2017, sebagai berikut: a. Bantuan Sosial PKH Rp. 1.890.000 b. Bantuan Lanjut Usia Rp. 2.000.000 c. Bantuan Penyandang Disabilitas Rp. 2.000.000 d. Bantuan Wilayah Papua dan Papua Barat Rp. 2.000.000,-

Namun apa jadinya bila penyaluran tersebut dicomplaint para Kepala Desa seperti baru-baru ini yang melalui Video yang diunggah oleh Kepala Desa Ciwaru Taufik Guntur Rohmi, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Suka Bumi, Provinsi Jawa Barat yang menyampaikan sikapnya terkait PKH dan BPNT mengatakan bahwa " Hari ini saya menyampaikan salah satu bentuk perkeliruan dari sebuah pendataan yang sudah lama terjadi dan dampaknya bisa kami rasakan hari ini ..ketika kami hari ini dituntut untuk mendata berkaitan dengan bantuan-bantuan yang akan disalurkan oleh Pemerintah Pusat,Provinsi maupun Kabupaten...akibat adanya salah satu wabah internasional...wabah dunia yang hari ini juga dirasakan oleh indonesia yaitu adanya dampak virus Corona dan hari ini pemerintah republik indonesia memberikan satu kebijakan bantuan-bantuan yang sifatnya dapat dirasakan oleh masyarakat yang terdampak daripada terjadinya wabah ini," Kata Kades Ciwaru.

Taufik Guntur Rohmi melanjutkan," Bapak Presiden RI yang terhormat ..perlu saya sampaikan..Kami hari ini dihadapkan pada satu dilema pendataan yang termasuk hari ini kamio juga bisa membongkar..bisa menyampaikan membongkar salah-satu bentuk perkeliruan dari sebuah program yang memang sekian lama..sejak Presiden RI menjabat sebagai Presiden dari periode pertama sampai hari ini periode kedua diantaranya Program PKH dan Program BPNT...ini satu program yang sebetulnya kalau pendataannya baik ..kalau pendataannya melalui pendampingan yang bagus itu program bisa mendidik terhadap masyarakat..tapi pada kenyataannya yang dirasakan oleh Desa kami ..ini terus-terusan menjadi dilema..terus-terusan ini menjadi masalah...ketika kami teliti bagamana negara tidak dirugikan..bagaimana negara tidak diselewengkan uangnya...bagaimana negara dapat memberikan bantuan secara tepat sasaran kalau pendataan dari PKH dan BPNT seperti ini...bahkan kami cenderung kesulitan untuk berkoordinasi dengan para pendamping PKH," Ungkap Kades Ciwaru.

"Hari ini alhamdulilah ada staff Desa kami yang kebetulan awalnya dia sebagai pendamping Desa..tapi dia mengundurkan diri...kenapa mengundurkan diri?..secara Blak-blakan dia mengatakan...dia tidak mau terlibat..dia tidak mau masuk dalam sebuah jaringan..yang ternyata jaringan tersebut seolah-olah terkoordinir...adanya kerja-sama Bank terkait..adanya kerja-sama antara pendamping PKH dan orang Kementerian dan termasuk mungkin dari Dinas terkait..ini satu hal yang perlu dievaluasi..ini satu hal yang perlu diperbaiki...ini kebijakan Presiden yang secara tidak langsung ini dikhianati oleh para petugas.. oleh para pegawai...oleh para Pejabat terkait yang mengolah mengatur bantuan ini."

"Padahal kalau melihat data sebelum saya bacakan ini mungkin bapak-bapak yang terhormat pemangku kebijakan sudah tahu bahwa data-data ini sudah terjadi perkeliruan..salah satu contoh saya bisa perlihatkan ( Seraya kades menunjukan data-data yang diselewengkan dengan memberikan penjelasannya secara Detil)..ini salah satu contoh bagaimana negara ini dibohongi padahal jelas-jelas data ini mereka memiliki..bahkan data yang kami miliki ini adalah data Dinas terkait..dari Departemen terkait..Departemen sosial..hari ini kenapa saya sampaikan..kalau memang segala bantuan yang akan dikucurkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten terhadap masyarakat dibawah masyarakat Desa mau tepat sasaran ini harus diperbaiki..jadi saya mohon kalau memang perkeliruan ini yang jelas-jelas sampai hari ini saya mengganggap bahwa ada permainan diantara Pendamping PKH..bahkan cenderung Pendamping PKH itu dimasukan pada unsur-unsur Politik ketika pendataan..kenapa saya sampaikan ini..banyak dari Pendamping PKH yang tadinya dari Kader Partai...ini tidak akan benar...ini tidak akan baik..pendataan yang baik dan benar itu pendataan yang datang dari Pemerintah Desa dari Rt dari Rw yang betul-betul dekat dan tahu apa yang dirasakan dan menjadi keinginan warganya..apa yang dibutuhkan warganya..bapak Presiden insya allah bila itu yang dilakukan apapun baik bantuan..maupun program yang berkaitan dengan masyarakat kecil yang dibawah akan tepat sasaran, "Pungkas Kades Ciwaru dengan Tegas.

Pendamping PKH Tidak Pernah Berkomunikasi Dengan Desa

Sebelumnya pada (05/02/2020) dilokasi berbeda hal tersebutpun telah dikeluhkan juga Oleh Kades Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi ,Pipit Heriyati, saat dijumpai Koran Republik diKantornya mengatakan," Program PKH masuk KeDesa Lambang Sari tapi sampai hari ini saya belum dapet informasi terkait siapa saja yang mendapatkan bantuan itu..mekanismenya seperti apa ..ini yang belum pernah saya dapatkan informasi itu..berapa itemnya saya tidak tahu..cuma memang ada beberapa warga yang Complaint terkait PKH bantuan uang ..karena ATM mereka itu dipegang oleh Koordinator PKH..saya juga belum tahu nih betul atau tidaknya cuma ada yang menyatakan begitu bahwa mereka tidak memegang ATM ataupun Buku Tabungan..kalau rastra ada kalau tidak salah diuangkan..karena belum ada komunikasi..siapa saja penerimanya..warga saya yang mana..harusnyakan..tim PKH ini dateng dong keDesa..minta data dong..nih datanya orang yang tidak mampu yang mana aja misalnya..tepat sasaran engga kalau yang ini-ini-ini misalnya..kan kita lebih paham...lebih tahu wilayahnya," Papar Kades Lambang Sari.

Pipit berharap," Program inikan dari Pemerintah Pusat..kementerian...harapannyakan bisa membantu warga yang Pra-Sejahtera ..kalau dari Pemerintah Pusat kekami yang paling bawah..Desa..ya seharusnya Program ini bisa tersampaikan dengan baik...harus ada komunikasi..harus ada koordinasi biar Program ini sesuai dengan Harapan..kalau engga ada komunikasi..engga ada koordinasi bagaimana bisa tepat sedangkan kami yang lebih mengetahui kondisi bawah," Jelasnya.

"Saya juga tidak tahu siapa Koordinator PKHnya...karena tidak pernah yang namanya dateng kek..silaturahmi kek keKepala Desa atau Desa..menyampaikan ini ada Program misalnya Program PKH ini..disampaikan kekami ..meminta bantuan siapa yang tepat untuk menerima..kitakan punya catatan mengenai warga kita yang tidak mampu,...Untuk Pemerintah Pusat mohon untuk Koordinator-koordinator PKH ini agar ditekankan untuk ber komunikasi dengan pihak Desa..agar semuanya bisa berjalan dengan maksimal," Tutup Kades Lambang Sari.

(DD/JL) KR 

Bantuan PSBB Amburadul dan Diskriminasi Insan Pers, Ratusan Wartawan Turun Aksi di Jakarta

JAKARTA , KR -Ratusan jurnalis yang mengatasnamakan dirinya Forum Wartawan Jakarta (FWJ) turun kejalan untuk suarakan aspirasinya. Kedatangan kelompok wartawan secara spontan menggelar aksinya dengan membentangkan spanduk dan tulisan-tulisan protes keras atas kinerja Pemprov DKI dalam penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai progran pencegahan wabah covid-19 dinilai amburadul.

"Kami mendukung apa yang telah ditetapkan pemerintah, namun kami kecewa atas sistemnya yang tak jelas. "Ucap Penasehat Forum Wartawan Jakarta (FWJ), Lemens Kodongan, di depan Balaikota Jakarta Pusat, Kamis (23/4/2020) siang.

Ia mengkritisi sistem pendataan penerima bantuan paket sembako yang dijanjikan Gubernur DKI Jakarta tidak sesuai dengan ucapan Anies Baswedan. Bahkan Lemens menilai ada kekeliruan dan bersumber pada sistem maupun SDM dari jajaran Pemprov DKI yang kurang mumpuni.

"Warga DKI yang terdampak semua menunggu realisasi yang dijanjikan Anies, tapi faktanya tidak sesuai. "Kritik Lemens.

Dalam penerapan PSBB guna mencegah penyebaran virus corona yang digaungkan pemerintah untuk tetap dirumah akan membuat rakyat kelaparan. Pasalnya, rakyat disuguhkan banyak aturan dan janji-janji pemerintah yang berbanding berbalik 180 derajat.

"Faktanya kan memang seperti itu. Kami sebagai pengawas kebijakan anggaran pemerintah, sekaligus kontrol sosial publik sangat kecewa dengan ketidakjelasan pembagian paket sembako ke warga DKI. Kita bisa hitung pakai logika saja bahwa 70% warga DKI sudah diambang kepanikan akibat tidak adanya sistem yang baik. "Ulasnya. 

Permasalahan aturan PSBB berlaku untuk semuanya, termasuk profesi wartawan, namun sangat disayangkan Pemprov DKI terkesan tak peduli dan terlihat adanya indikasi pembiaran atas surat yang dikirim FWJ untuk bantuan kepada 120 media dan 300 wartawan yang ada di Forum Wartawan Jakarta (FWJ).

"Itu namanya diskriminasi, karena kami yakin adanya oknum dari pemprov DKI sendiri yang menjegal surat kami sehingga tak mendapatkan disposisi pak Gubernur. Jika itu terjadi, maka bisa kami katakan oknum itu telah melanggar HAM berat. "Tegas Lemens.

Pernyataan yang sama juga disampaikan Wakil Ketua 1 Bidang Organisasi Forum Wartawan Jakarta (FWJ) Esa Tjatur Setiawan selepas orasi di depan balaikota Jakarta Pusat, Kamis (23/4/2020). Ia menyayangkan Gubernur Anies Baswedan tidak mendengarkan jeritan warganya. "Anies terkesan tak melihat warganya secara langsung dilapangan, dia hanya menerima laporan-laporan dari para pembisiknya, padahal dilapangan terdengar dan terlihat warganya hampir terkapar. "Cecer Esa.

Dengan peristiwa itu, melalui Forum Wartawan Jakarta menawarkan solusi terbaik. FWJ menawarkan dibentuknya Hotline call centre diluar dari instansi pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Karena ia menilai dengan sistem yang dibangun FWJ akan membantu Pemprov DKI Jakarta dalam hal pendataan penerima bantuan dan data berapa banyak warga yang tak menerima. Sistem itu bekerja update per 6 jam sekali dengan hasil input setiap RT, RW dan kelurahan. "Urainya.

Ia juga menambahkan, selain pendataan yang akan dilakukan FWJ dilapangan, pihaknya membuka pengaduan secara online dan langsung diterima serta direport, "selama ini kan hotline hanya ada di Dinsos, dan warga mengeluhkan karena pengaduan warga terkesan dibiarkan dan diabaikan. Bahkan untuk masuk ke sistemnya saja susah. "Sindir Esa.

Banyaknya Laporan Subsidi Tak Merata

Sementara Ketua Umum Forum Wartawan Jakarta (FWJ) Mustofa Hadi Karya yang biasa disapa Opan ini membenarkan adanya aksi serentak dan dadakan tanpa adanya komando khusus. "Ini aksi dadakan loh atas banyaknya laporan masyarakat ke kami. Selain dari temen-teman wartawan dilapangan, kami juga menerima banyak pengaduan warga soal tak meratanya subsidi pembagian paket sembako yang dijanjikan pak Anies. "Terang Opan.

Opan juga merinci adanya lima (5) tuntutan Forum Wartawan Jakarta atas aksi damainya di depan balaikota Jakarta Pusat. Menurutnya tuntutan itu juga mengarah pada sistem pendataan dan tidak adanya perhatian Pemprov DKI terhadap para wartawan diluar lingkup pokja balaikota.

"Tuntutan kami itu simple ajah, yakni:

1). Kami Wartawan Bukan Musuh Pemprov DKI, Jangan Pentingkan Diri Sendri, Ingat Kita Senasib;

2). Singkirkan Naufal dan para Pembisik Busuk Gubernur DKI Jakarta;

3). Wartawan Juga Manusia, dan Layak Diperhatikan;     

4). Diskriminasi terhadap Para Wartawan adalah pelanggaran HAM berat;

5). FWJ Tawarkan Hotline Call Centre sebagai Solusi penerapan PSBB cegah Covid-19 untuk warga DKI Jakarta.           

Sebelumnya dikabarkan aksi damai tersebut dihadiri kurang lebih 100 lebih wartawan dari perwakilan 160 media yang tergabung dalam FWJ, 

Dalam orasinya Opan mempertegas bahwa seluruh rakyat Indonesia sedang menangis menghadapi wabah Covid-19 yang sangat mematikan, selaku garda terdepan, para jurnalis juga manusia, karena ini adalah bencana nasional, janganlah dipandang sebelah mata. "Pungkas Opan.

[Sofiana/Jlambretta] KR 

Sumber: Forum Wartawan Jakarta

Danrem 033 Tinjau Renbang Makogasgabpad di Pulau Galang, Batam

KEPRI, BATAM , KR - Komandan Resort Militer (Danrem) 033/Wira Pratama Brigjen TNI Gabriel Lema, S.Sos. selaku Dansatgasgabpad meninjau lahan yang di rencanakan akan dibangun Makogasgabpad (Markas Komando Tugas Gabungan Terpadu) di Pulau Galang Batam, Rabu (22/4/20).

Peninjauan lahan tersebut didampingi oleh Kasiops Korem 033/WP, Wadandenzibang Tanjungpinang dan perwakilan dari PUPR, yang direncanakan akan di bangun Makogasgabpad sebagai Markas Komando Pengendalian Percepatan Penanganan Inveksi Covid-19 di wilayah Provinsi Kepri khususnya Kota Batam.

Disela peninjauannya Dansatgasgabpad Brigjen TNI Gabriel Lema, S.Sos. yang juga menjabat sebagai Danrem 033/WP itu berharap agar Makogasgabpad tersebut akan segera dapat di bangun secepat mungkin.

"Karena dengan sudah adanya RS Khusus Infeksi Covid-19 Pulau Galang ini, juga harus di dukung dengan Makogasgabpad sebagai Markas Komando Pengendalian Operasional secara terpusat," tutur Brigjen TNI Gabriel Lema.

Markas Komando Tugas Gabungan Terpadu yang akan di bangun tersebut diperuntukkan sebagai Markas Komando dan pengendalian untuk membantu RSKI Covid-19 Pulau Galang dalam percepatan penanganan Covid-19 yang lokasinya berada persis di depan Rumah Sakit Khusus Infeksi Covid-19 Pulau Galang.

(Kh/BD) KR

Sumber : Penrem 033/WP

Rapat Anggaran RSPAD, KASAD Teleconfrece Dengan KASAU,KASAL,Panglima TNI dan Komisi I DPR RI

JAKARTA , KR - Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Andika Perkasa melakukan teleconference dengan Panglima TNI, Kasal dan Kasau serta jajaran Komisi I DPR RI terkait laporan anggaran operasional rumah sakit TNI rujukan penanganan Covid-19, (19/4/2020).
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
“Kami memiliki 69 rumah sakit di seluruh Indonesia, namun TNI AD baru bisa membantu RSPAD secara signifikan, meskipun bantuan kecil untuk rumah sakit lainnya sudah kami lakukan,” Ujar Kasad.
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
TNI AD terus mengawal RSPAD Gatot Soebroto guna mempercepat langkah penanganan pasien, dan TNI AD telah mengeluarkan anggaran sebesar 40 miliyar rupiah.
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
“Hingga kini, RSPAD telah menerima bantuan sebesar 90 miliyar untuk penanganan Covid-19 ini, dimana 50 miliyarnya dibantu oleh Kementerian Pertahanan,” Terang Kasad.

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Lebih lanjut Kasad mengatakan, biaya operasional RSPAD Gatot Soebroto cukup tertatih untuk memenuhi kebutuhan APD, dan TNI AD terus menyuplai ketersediaan APD para tenaga medis.
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
“Hal lainnya, RSPAD dulunya tidak punya labolaturium rapid test PCR berbasis antigen untuk mengidentifikasi pasien positif corona, kemudian RSPAD mendapatkan bantuan dari Kemenkes satu lab PCR. Kami kawal untuk menyiapkan fasilitasnya termasuk penyediaan reagen, yang paling utama untuk melakukan uji SWAB,” Papar Jenderal TNI Andika Perkasa.
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Menanggapi laporan Kasad tersebut, Ketua Komisi I DPR, Meutya Viada Hafid mengapresiasi langkah TNI AD dalam mengawal RSPAD.
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
“Kami mengapresiasi apa yang telah dilakukan TNI AD, meski dalam keterbatasan, namun tetap memberikan yang terbaik.

(Ikhsan/NH) MHI

Pemerintah Abaikan Insan Pers, Pokja Wartawan Wappres Bagikan Sembako dan Masker Covid-19

SUMUT,KAB, BATU BARA , KR- Sejak mewabahnya Virus Corona dinusantara, termasuk di Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara membawa dampak melemahnya perekonomian, sehingga berakibat  meningkatnya jumlah warga yang kurang mampu,untuk itu sebagai wujud keprihatinan atas kesulitan ekonomi warga khususnya warga kurang mampu akibat dampak Covid-19, wartawan yang tergabung dalam kelompok Wappres (Warung Apresiasi Pers) Kabupaten Batu Bara menyalurkan bantuan berupa 1,7 ton beras dan 350 buah masker, Jumat (17/04/2020).

Adapun aksi kemanusiaan yang dilakukan Wartawan Wappres tersebut mendapat sambutan hangat sekaligus haru dari warga yang menerimanya.

“Aksi simpati dan humanis di tengah pandemi wabah Covid – 19 yang melanda hampir di seluruh negara, tak terkecuali di Indonesia membuat rekan rekan pers terketuk untuk berbagi dengan sesama,” ujar H.Guntur Sinaga salah seorang wartawan Wappres yang dituakan.

Pembagian sembako beras dan ratusan lembar masker dilakukan wartawan yang juga disebut ‘wartawan sayap kiri’ ini kepada warga yang berpenghasilan pas – pasan di beberapa desa di Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Medang Deras, Kecamatan Air Putih Kecamatan Tanjung Tiram, Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kecamatan Datuk Lima Puluh dan Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara.

“Ratusan paket sembako beras dan 350 buah masker di bagikan rekan–rekan wartawan yang bergabung di Markas Wappres Lima Puluh secara simbolis diberikan kepada 13 warga di markas dan juga mendatangi dari rumah ke rumah. Bantuan itu di berikan untuk mendukung program pemerintah menghadapi bencana wabah Pandemi Covid 19, khususnya di Kabupaten Batu Bara”, jelas Guntur Sinaga.

Guntur berharap dalam situasi pandemi Corona yang tengah mewabah mewakili wartawan Wappres menghimbau agar warga jangan bepergian dan mengunjungi tempat–tempat keramaian, kalau bisa di rumah saja. Tidak perlu panik sambil menunggu wabah ini berakhir. Jangan lupa berdoa agar kita diselamatkan dari wabah yang berbahaya ini,” Harap H.Guntur.

Aksi sosial wartawan yang pertama di Kabupaten Batu Bara ini mendapat apresiasi dari dua anggota DPRD Batu Bara yang hadir saat penyaluran bantuan kendati pihak pemerintah tak perduli dengan insan Pers.

Anggota Fraksi Demokrat Azuar Simanjuntak dan anggota Fraksi PKS Citra Muliadi Bangun mengungkapkan aksi kemanusiaan yang dilakukan wartawan Wappres menunjukkan kepedulian terhadap warga ditengah tengah kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Guntur juga menerangkan, sembako yang disalurkan adalah bantuan dari para donatur di Kabupaten Batu Bara.

Aksi bagi sembako dan masker diikuti oleh wartawan televisi, online dan juga media cetak.

(Juheri) KR

Salah Gunakan Kewenangan, Pendamping PKH Digelandang Masuk Kandang Polsek

KABUPATEN BEKASI , KR - Surat Edaran Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01/MS/K/07/2019 tentang Perum Bulog Sebagai Penyedia Komoditas Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Sejalan dengan itu, Perum Bulog juga telah memberikan jaminan beras berkualitas dan menyalurkan sesuai dengan prinsip 6T Tepat Sasaran,Tepat Waktu , Tepat Jumlah, Tepat Kualitas, Tepat Harga dan Tepat Administrasi . Tentu pemerintah dan Bulog mempunyai kesamaan paham dan kepentingan untuk melayani KPM yang ikut dalam program BPNT, (18/4/2020).

Kendati demikian lain halnya dengan penyaluran BPNT di Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi,  masih ada e-waroeng di beberapa Desa yang menjadi penyedia komoditas Bantuan Pangan non Tunai (BPNT) yang beroperasi di luar Perum Bulog, yang memang sudah bersinergi dengan Mensos sebagai penyedia Komoditas BPNT.

e-Waroeng non Bulog menyediakan komoditas BPNT yang berbeda dengan e-waroeng yang komoditasnya di supplier oleh Bulog itu sendiri, yang menurutnya lebih berkualitas dari e-waroeng Bulog (Versi e-waroeng non Bulog), sehingga hal tersebut menimbulkan kecemburuan dan ketidakadilan sosial bagi masyarakat penerima BPNT (KPM).

Selain itu, berdampak juga untuk e-Waroeng lain, seperti e-Waroeng di Desa Sembereja, Kecamatan Pebayuran yang e-waroeng nya tersendat di karenakan banyak KPM yang melakukan pengambilan / Gesek di e-Waroeng Non Bulog, yang menurutnya 1 atau 2 hari biasanya KPM sudah menggesek semua ini sudah 2 hari masih banyak yang belum menggesek,

"Biasanya  2 hari sudah habis, KPM sudah menggesek untuk mengambil BPNT, ini sudah 2 hari masih numpuk, padahal saya sudah infokan Ke RT dan ketua kelompok, dan berhubung sedang Pandemi Corono tidak boleh berkerumun  saya sarankan agar di akomodir oleh mereka, gak taunya sudah  pada gesek di e-waroeng lain, yang katanya di e-waroeng saya gak bagus barangnya, padahal kan kalau gak bagus bisa di tukar", Herannya. Senin, (13/04/2020).

Adanya oknum RT Desa Sumbereja yang menurut informasi melakukan kolektif Kartu ATM Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan mengarahkan untuk menggesek ke e-waroeng di luar Desa Sumbereja, Awak Media mencoba melakukan konfirmasi ke Pemerintah Desa Sumbereja, dan di layani oleh Sekretaris Desa Sumbereja, H.Rahmat.

Ketika di Konfirmasi, Rahmat menjelaskan bahwa, "Tidak benar info tersebut, sepengetahuan saya, RT maupun aparatur Desa Sumbereja tidak ada yang melakukan kolektif ATM KPM untuk Bantuan Pangan Non Tunai, apalagi sampai mengarahkan untuk menggesek di e-waroeng di luar Desa Sumbereja" Jelasnya.

Menurutnya, "mungkin ada oknum yang memanfaatkan RT Desa Sumbereja untuk melakukan itu dan mengambil keuntungan dari momen ini", Sambung nya ketika di konfirmasi. Senin, (13/04/2020).

Pemeriksaan Pihak Kepolisian

Menyikapi hal demikian, dengan adanya aduan dari beberapa masyarakat, Kapolsek Pebayuran AKP. Asep Romli memerintahkan Kanit Binmas Polsek Pebayuran Ipda Suhartono untuk melakukan kroscek di lapangan, alhasil di temukan nya Supplier non Bulog yang melakukan pendistribusian BPNT untuk e-Waroeng (MR) di Desa Karang Jaya, dan membawanya ke kantor Polsek Pebayuran untuk di lakukan pemeriksaan terkait perijinan nya sebagai Supplier Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Dinas sosial maupun dari Bulog. Selasa, (14/04/2020).

Hasil pemeriksaan Kepolisian Sektor Pebayuran menyatakan bahwa e-Waroeng (MR) belum melengkapi surat-surat perijinan (Legalitas) yang di keluarkan oleh Dinas dan instansi terkait, dalam pernyataan yang di bacakan langsung olehnya,

"(MR) mengakui kegiatannya dalam pendistribusian Komoditas Sembako Bantuan Pangan Non Tunai sudah menyalahi tugas dan wewenangnya sebagai pendamping PKH, dan belum memiliki legalitas dari Dinsos dan Bulog untuk pendistribusian, dan apabila mengulanginya dia pun siap di proses sesuai hukum yang berlaku" Bacanya di surat pernyataan

Lebih lanjut (MR) membacakan, apabila dirinya di perkenankan dia akan melengkapi legalitasnya ke Dinas Sosial dan Bulog untuk melakukan pendistribusian, tutupnya.

(Hery) KR

Aksi Sosial Para Perwira Polda Sul-Teng Ditengah Covid-19 Merebak

PALU , KR- Wabah virus corona atau covid-19 yang kian merebak di tanah air tentunya membawa dampak negatif terhadap perekonomian secara keseluruhan termasuk Sul-Teng sehingga tak dapat disangkal virus ini terus mewabah di Sulteng, dari data terpublis dalam laporan Pusdatina Covid 19 pada Senin 13 April 2020. Terdata 19 orang dinyatakan positif, 3 orang meninggal dunia, 2 orang sembuh, 283 orang ODP dan 26 orang dinyatakan PDP,(16/4/2020).

Sebagai bentuk pencegahan dan peduli sosial pada Selasa 14 April 2020 sejumlah Perwira Kepolisian Daerah ( Polda ) Provinsi Sulawesi Tengah yang dipimpin AKBP Teddy Salawati berbagi Masker dan sembako di Panti Asuhan Nur Anatapura Kota Palu.

Aksi sosial yang dilakukan Para perwira  ini merupakan salah satu bentuk kepedulian terhadap sesama, khususnya menyangkut masalah kesehatan yang tengah menjadi pusat perhatian seluruh masyarakat sehubungan dengan merebaknya virus covid 19

Dan juga sebagai bentuk respon melihat keadaan masyarakat yang belum melakukan pencegahan diri khusus penggunaan masker. Untuk sembako hanya ingin meringankan kekurangan kebutuhan masyarakat yang bisa terjangkau ," Ujar AKBP Teddy.

"Aksi sosial ini merupakan inisiatif dan gerakan spontanitas teman-teman perwira di polda untuk berbagi dengan masyarakat dan anak - anak panti asuhan," Ungkap AKBP Teddy .
 
Pihaknya berharap semoga dengan adanya bantuan ini dapat membantu meringankan beban serta memberikan manfaat bagi para pengasuh panti dan anak - anak panti asuhan.

'Kegiatan ini sangat didukung oleh Bapak Kapolda  Sulteng, Saya sangat berterimakasih untuk teman-teman perwira Polda dan tim yang sudah membantu sehingga aksi sosial ini dapat berjalan dengan lancar. Harapannya dengan berbagi masker gratis dapat menghentikan penyebaran penularan virus Covid-19, dan bantuan sembako beras, supermi, telur dan sedikit uang tunai dapat dimanfaatkan kebutuhan anak - anak yatim dipanti ini," Ujar Perwira dua bunga tersebut pada Koran Republik

Masyarakat Diluar Panti Asuhanpun Dapat Bantuan

Selain dua panti asuhan bantuan juga diberikan kepada beberapa Ibu (ina - ina) jualan di pasar Inpres. Serta sambil mobile dimana saja ditemukan tukang becak, penjual pisang kacang yang jalan kaki serta siapapun dilewati atau berpapasan dijalan yang butuh bantuan seperti pemulung diberikan bantuan beras dan sabun cuci dan masker kain.

" Kami berusaha tidak hanya dengan himbauan namun berusaha berbuat bertindak ĺangsung dengan bantuan sembako maupun masker. Sekemampuan kami para Perwira Pòlri Poĺda Sulteng ," imbuh mantan Kasubdit Tipikor Sulteng itu.

Kegiatan ini mendapat respon baik dari masyarakat dan pengurus Panti asuhan dikarenakan masker sudah sangat mahal dan langka dan kurangnya dermawan datang kepanti asuhan ditengah wabah corona harapannya dengan berbagi masker gratis dapat menghentikan penyebaran penularan virus Covid-19.

" Kami atas nama pengasuh panti nur anatapura mengucapkan terimakasih banyak kepada jajaran perwira Polda Sulteng atas bantuan masker dan sembakonya," ujar Ny.Hasna selaku ketua Panti asuhan pada Koran Republik.

(kh) KR