Anak Pejuang Bekasi : Bupati Eka Tolong Pancasila Keadilan Dilaksanakan Dengan Benar !

KABUPATEN BEKASI, KR - Penyaluran Bansos Covid-19 baik dari Pemerintah Pusat, Daerah maupun Kabupaten/Kota yang dideklarasikan Presiden, Gubernur dan Bupati beserta Walikota sejak 15 April 2020 baru terealisasi untuk diKabupaten Bekasi pada 30/4/2020 dengan kriteria penyaluran menyeluruh untuk wilayah Kabupaten yang termasuk dalam Kategori Zona merah perkecamatan, berdasarkan Statement Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

Setiap Desa yang terdampak Covid-19 terlepas masuk Zona Merah maupun tidak, para Kepala Desa mengajukan sedapat mungkin sebanyak-banyaknya data yang diserahkan pada Dinas Sosial agar masyarakat yang menjadi warga Desanya dapat menerima bantuan dari Pemerintah Pusat, Daerah Maupun Kabupaten/Kota.

Berbeda dengan Desa Lambang Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi yang masuk dalam kategori Zona merah namun Kepala Desa Lambang Jaya Kimlan Sahroni justru mengajukan hanya 250 KK dari Kurang Lebih 7000 KK yang ada diwilayah Desa Lambang Jaya, Hal tersebut diungkapkan Kades Lambang Jaya pada Awak Media disaat bersamaan dengan warga yang protes tentang pembagian Bansos yang dinilai warga tersebut tak memenuhi rasa keadilan, " Alhamdulillahlah Lambang Jaya sudah diterima sebanyak 154 kantong..saya ngajuinkan 260 yang dapat 154..ya nantikan ada tahapan-tahapan..tahap satu tahap dua..ya elah..kalau pengen dibagi semuanya juga pengen dibagi..itukan kalau yang sakit..engga artinya itukan yang bener-bener wajib nerima..bukan terdampak semua..kan kalau itumah Lambang Jayakan Bukan Zona Merah yang artinya kitakan mengusulkan keKabupaten," Ungkap Kades pada Awak Media diteras Kantor Desa,(1/5/2020).

"Wilayah Tambun Selatan masuk Zona Merah saya belum tahu..dan itukan Pak Camat..kalau misalkan memang nanganin Zona Merahmah itu bukan wewenang saya..ya wewenang kesehatan..ya tapikan alhamdulilah sih Lambang Jaya engga ada yang sakit masalah itumah..masalah miskin baru itumah bukan kebijakan saya..Desamah cuma mengusulkan kalau memang dapet segitukan mau kata apa..begininih..kan semua udeh tau ye illahailallah..ini lagi puasa nih..Pertama Desa Ngajuiiin..kan gitu ..sesuai dengan KTP dan KK disaat itu..kan kita ngajuin 260 KK tapi yang turunkan 150 KK
..kalau KK keseluruhan diLambang Jayamah Banyak..tanya sama Kaur Pemerintahan didalem..kalau puasmah semua kaga ada puasnya," Tutup Kimlan Sahroni.

Sementara warga setempat barnama Danil beserta yang lainnya disaat bersamaan mengatakan pada Awak Media," Saya diRt 03/Rw 01..saya otomatis termasuk warga yang kena dampak Covid..miskin baru bisa dikatakan begitu..engga dapet apa-apa ..ya kecewalah..biar gini-gini saya anak pejuang pak..digedung juang tambun ada nama bapak saya..kalau kepemimpinan pak Kimlan kita sudah berkoordinasi kebeliau terkait keluhan yang disampaikan ..tapi bagi sayakan realisasinya..sampai saat inikan belum," Jelas Danil.

Mengenai Kebijakan Bupati ," Harapan Saya supaya Eka itu memahami dong pancasila..tentang keadilan itu bagi yang punya dampak dari Covid ini..saya ini anak pejuang resmi digedung juang itu ada nama orang tua saya...himbauan kepada pemerintah supaya keadilan itu jelas..masalah data itukan urusan tekhnis..mereka profesional dong ..jangan ngawur seperti ini..buktinya saya engga dapet..kalau untuk tahapan oke saya menunggu..tapi kalau untuk perutkan engga bisa pake tahapan..besok jangan makan dulu," Ungkap Danil dan Warga lainnya.

" Buat Pak Eka Bupati Kabupaten Bekasi mohon pak supaya Pancasila Keadilan itu Benar itu dilaksanakan..apalagi dampak Covid ini menyeluruh diKabupaten..diIndonesia bahkan di Dunia..itu harus disadari untuk kepentingan semua warga..bapakkan sebagai Pemimpin didaerah Kabupaten Bekasi ..supaya bapak tetap kita doakan semangat untuk warga bapak sendiri," Tutup Danil dan warga lainnya dengan geram.

Keterangan Desa Beragam

Sementara Markim Kaur Kesra Lambang Jaya saat dikunfirmasi Awak Media mengatakan,"  Pengajuan tidak keseluruhan..kita ajukan masyarakat yang kurang-kurang ini aja pak..Kalau PKH itu sudah sendiri ya..yang belum termasuk itu kita masukan..kita masukan sedikit karena penduduknya sedikit..penduduknya cuma tujuh ribuan..yang diajukan 200an dari tujuh ribu..yang turun 154..menurut saya bagus itu..penduduk diLambang Jaya banyak yang kaya..tapi engga juga sih...saya berdasarkan laporan Rt.....," Kata Markim Tanpa ada kelanjutan dan penyelesaian pembicaraan yang ditutup Markim dengan melongo (Termenung-Red).

Selanjutnya Rustini selaku PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) diDesa Lambang Jaya menjelaskan terkait Bansos Covid-19," Kalau saya memang ngajuinnya sedikit pak..karena dihitung dari jumlah KKnya dan saya engga mau..senua tuh ini..jadi saya ngajuin 225 KK dan yang di ACC cuma 154 KK..Alhamdulilah senua sudah mapan..karena sebagian sudah dapet dari swadaya dari Grand Wisata kita selalu ada bantuan..dari Provinsi dapet cuma 27 KK aja..dari pusat belum tau pak..dari pusat belum ada kabar sampai hari ini.., dari Kabupaten Dapetnya Beras Indomie,Gula,Minyak Goreng dan Sarden..kalau dari provinsi kita engga tau sebab datanya langsung kepenerimanya pak..lewat Kantor Pos..dapetnya 29 KK tapi yang dua sudah meninggal jadi 27 KK..karenakan dia pake data lama bukan dari Desa dia dari BDT..intinya diZona Merah ini dibagi dari Provinsi Hanya 27 KK dari pusat belum ada dan dari Kabupaten 154 KK, " Jelas PSM Rustini pada Awak Media.

(JLambretta) KR

Peristiwa Buaya Memangsa Manusia di Sungai Apit, Siak

KABUPATEN SIAK, KR - Perkembangan tentang Peritiwa Warga Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi, Kab.Kepulauan Meranti diterkam buaya terjadi di Kampung Teluk Lanus Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira jam 18.30 wib.

Diketahui identitas korban bernama Safri, Umur : 54 Tahun, beragama: Islam yang beralamat di Jl. pelabuhan Dusun Seringgam, Desa Insit Kec. Tebing tinggi barat Kab. Kep Meranti yang sehari-harinya bekerja sebagai Nelayan.

Berdasarkan keterangan dari saksi peristiwa tersebut yang bernama Toha yang kesehariannya bekerja sebagai Nelayan dan tinggal diKecamatan Tebing tinggi barat Kabupaten. Kepulauan Meranti memaparkan tentang kronologis Kejadiannya kepada Awak Media menguraikan," Pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira Pukul 08.00 Wib , Safri bersama Saya (toha) pergi menangkap ikan di perairan Sungai Kp.Teluk Lanus Kec.Sungai Apit Kab. Siak,"Terang Toha, (29/4/2020).

Pada pukul 18.30 Wib di Perairan Kp.Teluk Lanus Kec.Sungai Apit ,Safri dan saya  tiba - tiba di serang oleh seekor buaya, Pada saat diserang Saya (toha) berhasil melepaskan diri dari terkaman buaya tapi Safri tidak bisa melepaskan diri dari terkaman Buaya tersebut...Melihat Safri belum bisa melepaskan diri dari terkaman Buaya ,saya (Toha) berupaya menyelamatkan Korban namun tidak berhasil...Melihat kejadian tersebut Saya(Toha) mencari pertolongan dengan menghubungi pihak Desa Teluk Lanus, Kecamatan Sungai Apit dan  saya (toha) beserta warga sekitar kembali kelokasi kejadian untuk melakukan pencarian korban di Perairan Kampung Teluk lanus Kecamatan Sungai Apit," Paparnya pada Awak Media.

Pada hari senin tanggal 27 April sekira pukul 10.00 Wib bagian sebelah kaki korban berhasil ditemukan oleh masyarakat sekitar yang berada di daratan pinggiran sungai dan Sekira pukul 15.00 Wib Masyarakat sekitar berhasil menemukan buaya yang diduga telah menerkam dan memakan Korban (Safri).

Masyarakat sekitarpun menjelaskan pada Awak Media bahwa ,"Dengan cara menaburkan Cairan infektisida merk Dencis  tempat diduga buaya tersebut berada, buaya merapung ke permukaan air karena mabuk Cairan infektisida, masyarakat  menjaringnya kemudian ditombak, buaya tersebut langsung dibawa ke darat, Setelah buaya berhasil di tangkap warga perutnyapun dibelah dan ditemukan sisa organ tubuh Korban yang sudah terpotong di dalam Perut buaya," Jelas mereka.

(Juh) KR

Lontaran Mosi Tidak Percaya, Para Ujung Tombak Protes Pada Batangnya

JAWA BARAT , KR - Distribusi bantuan sembako Covid-19 baik dari Pusat maupun Daerah yang dijalankan secara serentak sejak 15 April 2020 dan terus bergulir sampai saat ini menuai berbagai Protes dan Kecaman serta Penolakan dari para Kepala Desa di Jawa Barat, Khususnya Kabupaten Subang dan Sukabumi, Hal tersebut diungkapkan para Kepala Desa melalui Video yang diunggah para Kepala Desa baik dari Kabupaten Subang maupun Sukabumi pada senin (27/4/2020) yang dinilai mereka tidak tepat sasaran,tidak tepat waktu, tidak sesuai data dan bahkan tidak tersampaikan sampai saat ini, (29/4/2020).

Dalam Video berdurasi 3,38 menit Unggahan Kepala Desa Jalan Cagak Indra Zainal Alim, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang menegaskan bahwa," Kepada Bapak Presiden..bapak menteri Desa..terutama bapak Gubernur Jawa-barat Pak Ridwan Kamil tolong ketika bapak mengeluarkan satu kebijakanuntuk warga masyarakat luas khususnya yang berhubungan dengan warga Desa.. apalagi terkait bantuan..tolong sebaiknya bapak pikirkan terlebih dahulu yang lebih matang..jangan sesekali menggembar-gemborkan bahasa bahwa akan mendapatkan bantuan..warga kami sudah tenang pak sebenarnya sebelum ada statement-statement dari bapak bahwa kami akan mendapatkan bantuan..Karena warga kami sudah biasa terhidup dengan kesusahan...dengan Statement-statement bapak bahwa warga kami akan mendapat bantuan..ini semua ricuh..dan yang paling garda terdepan adalah kami sebagai Kepala Desa..bukan saya saja sebagai Kepala Desa Jalan Cagak tapi saya yakin seluruh Kepala Desa se-Kabupaten Subang termasuk bapak Bupati Kabupaten Subangpun Kebingungan dalam hal Kebijakan ini," Papar Kades Indra ZA.

"Dalam Setiap hari berubah-ubah ..dari keputusan Menteri kemudian keputusan Dirjen..Mana hirarki perundang-undangan kita digunakan..jangan dijadikan bencana atau musibah ini menjadi pencitraan bagi bapak-bapak..tolong sekali lagi pak..Kami sebagai Kepala Desa..seolah-olah diadu Domba oleh Kebijakan bapak dengan warga kami sendiri..sekarang Kadinsos Kabupaten Subangpun Seolah-olah Cuci Tangan bahwa data yang diambil oleh Rt-Rw itu tidak Berguna seolah-olah..hanya dari DTKS yang bisa diambil untuk mendapatkan bantuan..ini menjadi simpang-siur kembali..jadi sekali lagi khususnya bapak Gubernur yang saya hormati..Pak Ridwan Kamil...kami masyarakat khususnya Desa Jalan Cagak..sebelum bapak menggembar-gemborkan bahwa akan ada bantuan..kami merasa tenang dan kami fokus terhadap pencegahan Covid-19 tapi ketika bapak mengeluarkan Statement kebijakan tentang bantuan ini..kami seolah-olah warga semua tidak tenang dengan menunggu bantuan yang tidak terwujud..ini pak Kadus Kami..ini Rw Kami dan ini Rt kami yang sudah mendata dari bawah sekarang seolah-olah tidak ada Guna..siapa yang akan diserang oleh warga kami...pasti ini Rt..Rw dan para Kadus kemudian kami yang paling terakhir yang ada dipemerintahan Desa..Sekali lagi saya Kepala Desa Jalan Cagak merasa prihatin dengan Kebijakan-kebijakan yang bapak keluarkan..terima kasih sekian dari kami Wassalamualaikum Warrohmatullahi Wabarokatuh," Pungkasnya dengan Geram.

Kendati hal Klarifikasi manakala kemudian dilakukan Kades Jalan Cagak Indra Zainal Alim yang mengklaim bahwa dirinya mewakili para Kepala Desa Se-Kabupaten Subang dengan melakukan permohonan maaf pada (28/4/2020) yang dilontarkan dihadapan Awak Media namun sejatinya apa yang dilakukannya untuk Kepentingan Masyarakat, "Apa yang saya lakukan semata-mata untuk kepentingan kami khsusunya Umumnya untuk warga kabupaten Subang bahwa saya hanya menyampaikan keluh kesah para kepala desa yang intinya kami memohon dalam membuat suatu kebijakan agar dikaji lebih matang, terstruktur dan sistematis," Tutupnya dalam kutipan klarifikasi permohonan maaf.

Tumpang Tindih Data Penerima Bansos

Sementara dilokasi berbeda Puluhan kepala desa (kades) yang tergabung dalam Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Sukabumi menolak distribusi paket bantuan sosial (bansos) dari Pemprov Jabar berkaitan penanganan dampak Corona atau COVID-19. Seharusnya bansos tersebut disalurkan hari ini.

Mereka mendatangi kantor Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi di Gelanggang Cisaat, Selasa (28/4/2020), untuk audiensi dengan Pemkab Sukabumi dan DPRD Sukabumi. APDESI menilai terdapat tumpang tindih data penerima bansos, sehingga perlu adanya verifikasi dan validasi data kembali.Para kades ini menilai jika paket bantuan tetap disalurkan akan terjadi polemik di masyarakat. Mereka menganggap akan disalahkan warga.

"Seluruh kades se-Kabupaten Sukabumi sepakat menunda terlebih dahulu bantuan provinsi Jawa Barat itu sampai batas waktu tidak ditentukan. Kami tidak menginginkan ada gejolak di masyarakat ketika data itu tidak sesuai dan tepat sasaran," Tegas Ketua APDESI Kabupaten Sukabumi Deden Deni Wahyu.

Deden berharap usulan yang diajukan ke pemerintah daerah bisa diakomodir. "Ada beberapa usulan dan mudah-mudahan semuanya bisa diakomodir," Ujar Deden.

Kemudian mereka menggunggah Video berdurasi 0.21 menit secara serentak diteras Kantor Dinas Kabupaten Sukabumi mereka menyatakan ketegasannya dengan berteriak  " Kami Kepala Desa Se-Kabupaten Sukabumi dengan ini  menyatakan menolak bantuan sosial dari gubernur dikarenakan tidak tepat sasaran dan tepat waktu..Allahu Akbar" Teriak Mereka dengan lantang.

(Fadli/JLambretta) KR

SEKAT-RI : Tangkap Pelaku Intimidasi Wartawan Saat Liput Penertiban PSBB di Makassar

MAKASSAR , KR - Beredar sebuah video aksi intimidasi terhadap Sya'ban Santoni Leky (36) salah satu Jurnalis Media Online di Makassar saat meliput Penertiban PSBB di Jalan Veteran Selatan Tepat di Toko Bintang Makassar , Sabtu (25/4/2020),Dari Video Unggahan Dibeberapa Media Sosial (Medsos) Senin (27/4) terlihat beberapa orang yang diduga preman toko meminta agar dokumentasi yang sudah diambil agar segera dihapus.

"Hapus itu Video anak S..., hapus itu," ujar Sigondrong sambil menunjuk ke arah Wartawan.

Bukan hanya pria berbaju putih itu saja, namun terlihat juga beberapa orang meminta untuk menghapus dokumentasi milik Sya'ban Santoni Leky kerap dipanggil Sya'ban.

"Hapus Ki itu hapus Ki, kalau tidak saya gimpe ko itu," sebut beberapa orang dalam video tersebut .

Bahkan salah satu dari mereka terlihat ingin mengambil Hp milik Wartawan tersebut untuk menghapusnya.

"Sini itu Hp, biar saya yang hapus, sini, ku'ceki dulu, Ku'Ceki dulu, bara nukirim mi (jangan sampai sudah di kirim), hapus Ki anjo (Hapuski itu) ku gimpe ko anjo, selesaiko itu kalau tidak nu hapuski, Reset Ki dulu." tutur beberapa orang dalam video tersebut.

Bahkan si baju putih itu meminta KTP untuk disita, namun dikarenakan dikerumuni banyak orang, Hp Sya'ban di rebut paksa untuk di software agar tidak ada bukti satupun .

"Banyak data ku kak Jangan Ki software," ujar Sya'ban.

Organisasi Wartawan : Tangkap Pelaku Penganiaya Wartawan

Terkait akan hal tersebut Serikat Wartawan Media Online Republik Indonesia (SEKAT-RI) mengutuk keras penganiayaan dan pengancaman wartawan media online bernama Sya’ban Sartono Leky dan mendukung polisi mengungkap kasus ini

Ketua Umum SEKAT-RI, Muhammad Iqbal mengatakan, upaya menghalangi tugas jurnalistik, apalagi tindakan penganiayaan wartawan tidak dibenarkan dan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 40/1999, tentang Pers.

“Semoga aparat kepolisian bisa mengungkap kasus ini dengan cepat dan menangkap pelaku” kata Iqbal, Senin (27/4/2020)

Iqbal juga meminta agar oknum yang tidak bertanggungjawab itu memahami dan menghormati tugas jurnalistik dengan baik.

Pentingnya pemahaman penyampaian informasi kepada masyarakat, kata Iqbal adalah bagian dari kontrol sosial yang dijamin oleh undang-undang Pers dan mendapat perlindungan secara hukum.

“Kami prihatin peristiwa penganiayaan rekan kami di Makassar dan meminta kepolisian mengungkap kasus ini serta menangkap pelaku” katanya.

(Khaidir/Widodo) KR

Sumber: SEKAT-RI

Warga Berunjuk Rasa Dan Segel Kantor Kelurahan Terkait Bansos Covid-19 Tak Merata

BOGOR , KR - Maraknya Carut-marut dalam pendistribusian Bansos Covid-19 diberbagai daerah menuai gejolak dimasyarakat sehingga meluap dan berdampak pada hilangnya kepercayaan masyarakat pada kinerja aparat pemerintah dalam melakukan tugas, pokok dan fungsinya (Tupoksi) yang telah diatur dan digariskan sesuai instruksi yang sudah ditetapkan namun didalam implementasinya "jauh panggang daripada api" manakala dalam Pembagian bansos kepada warga diduga tidak adil dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan serta berujung pada penyegelan Kantor Kelurahan, hal tersebut didapati salah satunya diKelurahan Suka Hati, Kecamatan Cibinong , Kabupaten Bogor.

Pasalnya data bantuan sosial keluarga penerima manfaat atau rumah tangga miskin baik yang masuk dalam kategori Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun non DTKS dirasa masyarakat tidak memenuhi keadilan dan adanya kejanggalan yang akhirnya membuat penasaran dan berang para pengurus RT dan RW diwilayah tersebut.

Peristiwa tersebut tidak hanya terjadi di kecamatan yang jauh di timur, barat, utara ataupun selatan tetapi juga di ibu kota Kabupaten Bogor yaitu Kecamatan Cibinong. Tak tanggung - tanggung RW 03 dimana Bupati Bogor Ade Yasin berdomisili juga tidak sinkron datanya hingga pengurusnya ikut segel Kantor Kelurahan Sukahati.

"Rata - rata kami mendaftarkan 500 - 600 warga per RW untuk menerima bantuan sosial namun yang mendapatkan bantuan tersebut dari pemerintah pusat hanya 30 - 50 keluarga per RW sehngga hal ini membuat kami dalam posisi dilema karena kami  nanti yang akan dikomplain hingga sebelum itu terjadi kami berunjuk rasa dan mensegel Kantor Kelurahan Sukahati," Jelas Ruslan pengurus RW 03 kepada wartawan, Senin (27/4) siang.

Dengan aksi unjuk rasa ini pengurus RT dan RW berharap data rumah tangga miskin akan mendapatkan bantuan sosial baik dari Pemkab Bogor, Pemprov Jawa Barat maupun pemerintah pusat.

"Harapan kami rumah tangga yang benar - benar miskin itu akan mendapatkan bantuan sosial, kalaupun tidak dapat setidaknya kami sudah berusaha seperti yang kami lakukan di hari ini," Ungkap Ruslan.

Ia menuturkan banyaknya warga yang masuk kategori rumah tangga miskin karena banyak yang berprofesi sebagai pedagang seperti tukang bambu, tukang tanaman dan lainnya.

"Banyak masyarakat kami yang pedagang dan lainnya hingga usahanya terpuruk lalu menjadi rumah tangga miskin baru, dari 600 warga yang kami ajukan untuk mendapatkan bantuan sosial itu yang benar - benar miskin itu ada 300 - 400 keluarga," Tutur Ruslan.

Di tempat yang sama Haris pengurus RW 04 menilai kinerja Lurah Sukahati Haerudin yang sudah 6 tahun bertugas  kurang serius dan kurang jelas terkait kategori masyarakat yang akan mendapatkan bantuan sosial.

"Dari awal pendataan hingga saat ini pihak Kelurahan Sukahati kurang serius dan tidak bisa menjelaskan kategori masyarakat yang memang layak mendapatkan bantuan sosial," kata Haris. Ia menjelaskan sudah 442 keluarga di wilayahnya yang sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat, namun data itu tidak terkonfirmasi dengan pengurus RT dan RW sehingga ditengarai salah sasaran.

"Kami menduga bantuan dari pemerintah pusat yang sudah turun ke masyarakat salah sasaran, karena keluarga penerima manfaat itu terbilang cukup mampu dan masih banyak yang hidupnya lebih susah," Ungkap Haris.


Data Tak Singkron Dari Dinas Sosial

Lurah Sukahati Haerudin mengaku bahwa ada data keluarga penerima manfaat bantuan yang tidak sinkron dengan kenyataan di 'lapangan', namun itu terjadi bukan di kelurahan tetapi di Dinas Sosial Kabupaten Bogor

"Saat ini data keluarga penerima manfaat bantuan sosial masih diverifikasi ulang dan mengenai bantuan sosial yang sudah turun sebanyak 442 keluarga itu datanya dari pemerintah pusat, mengenai masih ada keluarga mampu yang menerima bantuan sosial saya juga baru tau dan terus terang kaget karena tidak ada kordinasi," Jelas Haerudin.

Sementara itu Bupati Bogor Ade Yasin menghimbau agar mendata mereka yang terdampak wabah virus corona (covid 19) namun yang didahulukan oleh jajarannya adalah rumah tangga miskin.

"Masyarakat yang sudah memberikan datanya akan kami usahakan untuk mendapatkan bantuan sosial namun yang kami dahulukan saat ini adalah rumah tangga miskin atau rentang miskin. Pemkab Bogor juga dalam waktu dekat akan membagikan bantuan beras sebesar 30 Kg perbulan kepada 200 ribu rumah tangga miskin," Papar Ade.

(Wahyu/JLambretta) KR

Carut Marut Program PKH dan BPNT diDaerah

JAWA BARAT , KR - Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT) ini dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis , (26/4/2020).

Penyaluran bantuan sosial PKH diberikan kepada KPM yang ditetapkan oleh Direktorat Jaminan Sosial Keluarga. Penyaluran bantuan diberikan empat tahap dalam satu tahun, bantuan PKH diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

Nilai bantuan merujuk Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 26/LJS/12/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Indeks dan Komponen Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2017. Komponen bantuan dan indeks bantuan PKH pada tahun 2017, sebagai berikut: a. Bantuan Sosial PKH Rp. 1.890.000 b. Bantuan Lanjut Usia Rp. 2.000.000 c. Bantuan Penyandang Disabilitas Rp. 2.000.000 d. Bantuan Wilayah Papua dan Papua Barat Rp. 2.000.000,-

Namun apa jadinya bila penyaluran tersebut dicomplaint para Kepala Desa seperti baru-baru ini yang melalui Video yang diunggah oleh Kepala Desa Ciwaru Taufik Guntur Rohmi, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Suka Bumi, Provinsi Jawa Barat yang menyampaikan sikapnya terkait PKH dan BPNT mengatakan bahwa " Hari ini saya menyampaikan salah satu bentuk perkeliruan dari sebuah pendataan yang sudah lama terjadi dan dampaknya bisa kami rasakan hari ini ..ketika kami hari ini dituntut untuk mendata berkaitan dengan bantuan-bantuan yang akan disalurkan oleh Pemerintah Pusat,Provinsi maupun Kabupaten...akibat adanya salah satu wabah internasional...wabah dunia yang hari ini juga dirasakan oleh indonesia yaitu adanya dampak virus Corona dan hari ini pemerintah republik indonesia memberikan satu kebijakan bantuan-bantuan yang sifatnya dapat dirasakan oleh masyarakat yang terdampak daripada terjadinya wabah ini," Kata Kades Ciwaru.

Taufik Guntur Rohmi melanjutkan," Bapak Presiden RI yang terhormat ..perlu saya sampaikan..Kami hari ini dihadapkan pada satu dilema pendataan yang termasuk hari ini kamio juga bisa membongkar..bisa menyampaikan membongkar salah-satu bentuk perkeliruan dari sebuah program yang memang sekian lama..sejak Presiden RI menjabat sebagai Presiden dari periode pertama sampai hari ini periode kedua diantaranya Program PKH dan Program BPNT...ini satu program yang sebetulnya kalau pendataannya baik ..kalau pendataannya melalui pendampingan yang bagus itu program bisa mendidik terhadap masyarakat..tapi pada kenyataannya yang dirasakan oleh Desa kami ..ini terus-terusan menjadi dilema..terus-terusan ini menjadi masalah...ketika kami teliti bagamana negara tidak dirugikan..bagaimana negara tidak diselewengkan uangnya...bagaimana negara dapat memberikan bantuan secara tepat sasaran kalau pendataan dari PKH dan BPNT seperti ini...bahkan kami cenderung kesulitan untuk berkoordinasi dengan para pendamping PKH," Ungkap Kades Ciwaru.

"Hari ini alhamdulilah ada staff Desa kami yang kebetulan awalnya dia sebagai pendamping Desa..tapi dia mengundurkan diri...kenapa mengundurkan diri?..secara Blak-blakan dia mengatakan...dia tidak mau terlibat..dia tidak mau masuk dalam sebuah jaringan..yang ternyata jaringan tersebut seolah-olah terkoordinir...adanya kerja-sama Bank terkait..adanya kerja-sama antara pendamping PKH dan orang Kementerian dan termasuk mungkin dari Dinas terkait..ini satu hal yang perlu dievaluasi..ini satu hal yang perlu diperbaiki...ini kebijakan Presiden yang secara tidak langsung ini dikhianati oleh para petugas.. oleh para pegawai...oleh para Pejabat terkait yang mengolah mengatur bantuan ini."

"Padahal kalau melihat data sebelum saya bacakan ini mungkin bapak-bapak yang terhormat pemangku kebijakan sudah tahu bahwa data-data ini sudah terjadi perkeliruan..salah satu contoh saya bisa perlihatkan ( Seraya kades menunjukan data-data yang diselewengkan dengan memberikan penjelasannya secara Detil)..ini salah satu contoh bagaimana negara ini dibohongi padahal jelas-jelas data ini mereka memiliki..bahkan data yang kami miliki ini adalah data Dinas terkait..dari Departemen terkait..Departemen sosial..hari ini kenapa saya sampaikan..kalau memang segala bantuan yang akan dikucurkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten terhadap masyarakat dibawah masyarakat Desa mau tepat sasaran ini harus diperbaiki..jadi saya mohon kalau memang perkeliruan ini yang jelas-jelas sampai hari ini saya mengganggap bahwa ada permainan diantara Pendamping PKH..bahkan cenderung Pendamping PKH itu dimasukan pada unsur-unsur Politik ketika pendataan..kenapa saya sampaikan ini..banyak dari Pendamping PKH yang tadinya dari Kader Partai...ini tidak akan benar...ini tidak akan baik..pendataan yang baik dan benar itu pendataan yang datang dari Pemerintah Desa dari Rt dari Rw yang betul-betul dekat dan tahu apa yang dirasakan dan menjadi keinginan warganya..apa yang dibutuhkan warganya..bapak Presiden insya allah bila itu yang dilakukan apapun baik bantuan..maupun program yang berkaitan dengan masyarakat kecil yang dibawah akan tepat sasaran, "Pungkas Kades Ciwaru dengan Tegas.

Pendamping PKH Tidak Pernah Berkomunikasi Dengan Desa

Sebelumnya pada (05/02/2020) dilokasi berbeda hal tersebutpun telah dikeluhkan juga Oleh Kades Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi ,Pipit Heriyati, saat dijumpai Koran Republik diKantornya mengatakan," Program PKH masuk KeDesa Lambang Sari tapi sampai hari ini saya belum dapet informasi terkait siapa saja yang mendapatkan bantuan itu..mekanismenya seperti apa ..ini yang belum pernah saya dapatkan informasi itu..berapa itemnya saya tidak tahu..cuma memang ada beberapa warga yang Complaint terkait PKH bantuan uang ..karena ATM mereka itu dipegang oleh Koordinator PKH..saya juga belum tahu nih betul atau tidaknya cuma ada yang menyatakan begitu bahwa mereka tidak memegang ATM ataupun Buku Tabungan..kalau rastra ada kalau tidak salah diuangkan..karena belum ada komunikasi..siapa saja penerimanya..warga saya yang mana..harusnyakan..tim PKH ini dateng dong keDesa..minta data dong..nih datanya orang yang tidak mampu yang mana aja misalnya..tepat sasaran engga kalau yang ini-ini-ini misalnya..kan kita lebih paham...lebih tahu wilayahnya," Papar Kades Lambang Sari.

Pipit berharap," Program inikan dari Pemerintah Pusat..kementerian...harapannyakan bisa membantu warga yang Pra-Sejahtera ..kalau dari Pemerintah Pusat kekami yang paling bawah..Desa..ya seharusnya Program ini bisa tersampaikan dengan baik...harus ada komunikasi..harus ada koordinasi biar Program ini sesuai dengan Harapan..kalau engga ada komunikasi..engga ada koordinasi bagaimana bisa tepat sedangkan kami yang lebih mengetahui kondisi bawah," Jelasnya.

"Saya juga tidak tahu siapa Koordinator PKHnya...karena tidak pernah yang namanya dateng kek..silaturahmi kek keKepala Desa atau Desa..menyampaikan ini ada Program misalnya Program PKH ini..disampaikan kekami ..meminta bantuan siapa yang tepat untuk menerima..kitakan punya catatan mengenai warga kita yang tidak mampu,...Untuk Pemerintah Pusat mohon untuk Koordinator-koordinator PKH ini agar ditekankan untuk ber komunikasi dengan pihak Desa..agar semuanya bisa berjalan dengan maksimal," Tutup Kades Lambang Sari.

(DD/JL) KR 

Bantuan PSBB Amburadul dan Diskriminasi Insan Pers, Ratusan Wartawan Turun Aksi di Jakarta

JAKARTA , KR -Ratusan jurnalis yang mengatasnamakan dirinya Forum Wartawan Jakarta (FWJ) turun kejalan untuk suarakan aspirasinya. Kedatangan kelompok wartawan secara spontan menggelar aksinya dengan membentangkan spanduk dan tulisan-tulisan protes keras atas kinerja Pemprov DKI dalam penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai progran pencegahan wabah covid-19 dinilai amburadul.

"Kami mendukung apa yang telah ditetapkan pemerintah, namun kami kecewa atas sistemnya yang tak jelas. "Ucap Penasehat Forum Wartawan Jakarta (FWJ), Lemens Kodongan, di depan Balaikota Jakarta Pusat, Kamis (23/4/2020) siang.

Ia mengkritisi sistem pendataan penerima bantuan paket sembako yang dijanjikan Gubernur DKI Jakarta tidak sesuai dengan ucapan Anies Baswedan. Bahkan Lemens menilai ada kekeliruan dan bersumber pada sistem maupun SDM dari jajaran Pemprov DKI yang kurang mumpuni.

"Warga DKI yang terdampak semua menunggu realisasi yang dijanjikan Anies, tapi faktanya tidak sesuai. "Kritik Lemens.

Dalam penerapan PSBB guna mencegah penyebaran virus corona yang digaungkan pemerintah untuk tetap dirumah akan membuat rakyat kelaparan. Pasalnya, rakyat disuguhkan banyak aturan dan janji-janji pemerintah yang berbanding berbalik 180 derajat.

"Faktanya kan memang seperti itu. Kami sebagai pengawas kebijakan anggaran pemerintah, sekaligus kontrol sosial publik sangat kecewa dengan ketidakjelasan pembagian paket sembako ke warga DKI. Kita bisa hitung pakai logika saja bahwa 70% warga DKI sudah diambang kepanikan akibat tidak adanya sistem yang baik. "Ulasnya. 

Permasalahan aturan PSBB berlaku untuk semuanya, termasuk profesi wartawan, namun sangat disayangkan Pemprov DKI terkesan tak peduli dan terlihat adanya indikasi pembiaran atas surat yang dikirim FWJ untuk bantuan kepada 120 media dan 300 wartawan yang ada di Forum Wartawan Jakarta (FWJ).

"Itu namanya diskriminasi, karena kami yakin adanya oknum dari pemprov DKI sendiri yang menjegal surat kami sehingga tak mendapatkan disposisi pak Gubernur. Jika itu terjadi, maka bisa kami katakan oknum itu telah melanggar HAM berat. "Tegas Lemens.

Pernyataan yang sama juga disampaikan Wakil Ketua 1 Bidang Organisasi Forum Wartawan Jakarta (FWJ) Esa Tjatur Setiawan selepas orasi di depan balaikota Jakarta Pusat, Kamis (23/4/2020). Ia menyayangkan Gubernur Anies Baswedan tidak mendengarkan jeritan warganya. "Anies terkesan tak melihat warganya secara langsung dilapangan, dia hanya menerima laporan-laporan dari para pembisiknya, padahal dilapangan terdengar dan terlihat warganya hampir terkapar. "Cecer Esa.

Dengan peristiwa itu, melalui Forum Wartawan Jakarta menawarkan solusi terbaik. FWJ menawarkan dibentuknya Hotline call centre diluar dari instansi pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Karena ia menilai dengan sistem yang dibangun FWJ akan membantu Pemprov DKI Jakarta dalam hal pendataan penerima bantuan dan data berapa banyak warga yang tak menerima. Sistem itu bekerja update per 6 jam sekali dengan hasil input setiap RT, RW dan kelurahan. "Urainya.

Ia juga menambahkan, selain pendataan yang akan dilakukan FWJ dilapangan, pihaknya membuka pengaduan secara online dan langsung diterima serta direport, "selama ini kan hotline hanya ada di Dinsos, dan warga mengeluhkan karena pengaduan warga terkesan dibiarkan dan diabaikan. Bahkan untuk masuk ke sistemnya saja susah. "Sindir Esa.

Banyaknya Laporan Subsidi Tak Merata

Sementara Ketua Umum Forum Wartawan Jakarta (FWJ) Mustofa Hadi Karya yang biasa disapa Opan ini membenarkan adanya aksi serentak dan dadakan tanpa adanya komando khusus. "Ini aksi dadakan loh atas banyaknya laporan masyarakat ke kami. Selain dari temen-teman wartawan dilapangan, kami juga menerima banyak pengaduan warga soal tak meratanya subsidi pembagian paket sembako yang dijanjikan pak Anies. "Terang Opan.

Opan juga merinci adanya lima (5) tuntutan Forum Wartawan Jakarta atas aksi damainya di depan balaikota Jakarta Pusat. Menurutnya tuntutan itu juga mengarah pada sistem pendataan dan tidak adanya perhatian Pemprov DKI terhadap para wartawan diluar lingkup pokja balaikota.

"Tuntutan kami itu simple ajah, yakni:

1). Kami Wartawan Bukan Musuh Pemprov DKI, Jangan Pentingkan Diri Sendri, Ingat Kita Senasib;

2). Singkirkan Naufal dan para Pembisik Busuk Gubernur DKI Jakarta;

3). Wartawan Juga Manusia, dan Layak Diperhatikan;     

4). Diskriminasi terhadap Para Wartawan adalah pelanggaran HAM berat;

5). FWJ Tawarkan Hotline Call Centre sebagai Solusi penerapan PSBB cegah Covid-19 untuk warga DKI Jakarta.           

Sebelumnya dikabarkan aksi damai tersebut dihadiri kurang lebih 100 lebih wartawan dari perwakilan 160 media yang tergabung dalam FWJ, 

Dalam orasinya Opan mempertegas bahwa seluruh rakyat Indonesia sedang menangis menghadapi wabah Covid-19 yang sangat mematikan, selaku garda terdepan, para jurnalis juga manusia, karena ini adalah bencana nasional, janganlah dipandang sebelah mata. "Pungkas Opan.

[Sofiana/Jlambretta] KR 

Sumber: Forum Wartawan Jakarta