Kawal Gugatan UU Corona, Parade Dan Para Kades Se-Indonesia Berkumpul diMK

JAKARTA, KR - Kawal Uji Materi atau Judicial Review (JR) Undang-Undang (UU) Corona, ratusan Kepala Desa (Kades) dan perangkat Desa dari berbagai daerah di Indonesia yang tergabung dalam Persatuan Rakyat Desa (Parade) Nusantara berbondong-bondong datang ke Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Selasa (7/7/2020).

"Sekretaris Jenderal Persatuan Rakyat Desa Nusantara, Dimyati Dahlan mengatakan, kedatangan mereka untuk mengawal proses uji materi atau judicial review UU Corona di MK yang diajukan sejumlah Kades yang tergabung dalam Parade Nusantara.

”Kami akan kawal proses JR ini, perwakilan Kades di seluruh Indonesia akan terus menghadiri setiap persidangan di MK,” Tegas Dimyati.

Dimyati menyebut, para Kades yang hadir di MK berasal dari sejumlah daerah diantaranya, Jawa Timur (Jatim), Jawa Barat (Jabar), Jawa Tengah (Jateng), Banten, hingga Sulawesi Selatan (Sulsel).

Para Kades dan perangkat Desa itu, mewakili sejumlah Kabupaten di 5 Provinsi tersebut. Sulsel, misalnya perangkat mewakili Kabupaten Wajo, Sinjai, Bantaeng dan Pangkep.

Sementara, perangkat dari Jabar mewakili Kabupaten Garut, Bekasi, Cianjur, Indramayu, Majalengka dan Pandeglang.

”Yang dari Jabar dan Banten mayoritas naik bus ke Jakarta dan berkumpul di Gedung MK. Hari ini, merupakan sidang pertama dengan agenda pemeriksaan pendahuluan,” Ujar Dimyati.

Pihaknya berharap, Hakim MK memberi perhatian khusus terhadap sidang tersebut. Sebab, gugatan itu menyangkut nasib Dana Desa (DD) yang diatur dalam Pasal 72 ayat (2) UU Desa.

”UU Corona membuat Dana Desa terancam tidak bisa cair lagi, karena landasan hukumnya dinyatakan tidak berlaku,” Jelasnya.

Disamping itu, UU Corona menimbulkan ketidakpastian hukum atas nasib DD 10 persen APBN. “Dengan UU Corona, roh UU Desa 10 persen APBN hak Desa hilang dasar hukumnya?,” Kata Dimyati.

Ajukan Gugatan UU Corona

Sebelumnya Sejumlah Kades mengajukan permohonan uji materi atas UU No. 2 tahun 2020 tentang Penetapan Perppu No.1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19. Dengan kata lain, dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan.

Gugatan itu, diterima MK pada 23 Juni 2020 lalu dengan surat tanda terima bernomor: 1991/PAN.MK/VI/ 2020 dengan nomor Perkara 47/PUU-XVIII/2020.

Ada dua pemohon yang mengajukan JR yakni, Triono selaku Kades Grudo, Ngawi dan Suyanto selaku Kades Baderan, Ngawi. Keduanya merupakan Kades yang tergabung dalam Parade Nusantara.

Ditambahkan, Dimyati, banyak Kades yang siap untuk ditambahkan menjadi pemohon dalam gugatan itu. UU Corona itu digugat karena dinilai merugikan masyarakat Desa, khususnya Pasal 28 ayat (8) UU 2 tahun 2020 yang berbunyi:

“Pada saat Perppu ini mulai berlaku maka Pasal 72 ayat (2) beserta penjelasannya UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara untuk penanganan penyebaran Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan berdasarkan Perppu ini,” Pungkasnya.

(Mul/JL) KR

Ratas Komitmen Pemerintah Turunkan Emisi GRK 2020-2030 Dalam MoU Indonesia-Norwegia

JAKARTA, KR - Pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sebanyak 26 persen pada tahun 2020 dan 29 persen pada tahun 2030, sesuai dengan konvensi perubahan iklim yang telah disepakati. Meskipun saat ini pemerintah tengah berfokus pada penanganan pandemi Covid-19, namun pembahasan sejumlah agenda strategis seperti penurunan gas rumah kaca tetap dilakukan pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas yang digelar untuk membahas kelanjutan kerja sama penurunan emisi GRK Indonesia–Norwegia dan kebijakan instrumen nilai ekonomi karbon (carbon pricing) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 6 Juli 2020.

"Selain itu kita memiliki target untuk emisi karbon yang harus diturunkan berdasarkan konvensi perubahan iklim yang telah kita ratifikasi, yaitu 29 persen pada 2030 dan 41 persen dengan dukungan kerja sama teknik dari luar negeri. Berdasarkan konvensi perubahan iklim kita memiliki kewajiban untuk penurunan emisi karbon di sektor kehutanan 17,2 persen, sektor energi 11 persen, dan sektor limbah 0,32 persen, serta sektor pertanian 0,13 persen, serta sektor industri dan transportasi sebesar 0,11 persen," Papar Presiden.

Untuk itu, Presiden kembali menegaskan beberapa hal, antara lain agar jajarannya terus konsisten menjalankan program pemulihan lingkungan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Selain itu, perlindungan gambut dan percepatan rehabilitasi hutan dan lahan juga harus terus dilanjutkan.

"Pada kesempatan yang baik ini saya juga titip hati-hati masalah kebakaran hutan dan lahan, ini sudah masuk ke musim panas," Himbaunya.

Seluruh Tahapan GRK Segera Diselesaikan

Di samping itu, Presiden menekankan agar berbagai upaya lain seperti perlindungan keanekaragaman hayati (biodiversity) yang sudah melekat sebagai upaya perlindungan hutan dan pemulihan habitat juga harus dipastikan supaya berjalan di lapangan. Demikian juga dengan pengembangan biodiesel B30, B50, hingga B100 dan pengembangan energi surya serta energi angin yang harus terus dilanjutkan.

Lebih lanjut, Kepala Negara juga meminta agar seluruh tahapan dalam penurunan emisi gas rumah kaca segera diselesaikan, baik itu yang berkaitan dengan regulasinya, instrumen pendanaannya, termasuk insentif bagi pemangku kepentingan. "Ini juga harus kita lihat dan kita harus memastikan bahwa pengaturan karbon ini betul-betul memiliki dampak yang signifikan bagi pencapaian target penurunan gas rumah kaca sebesar 26 persen di 2020 dan 29 persen pada tahun 2030," Jelasnya.

"Saya melihat kita memiliki kesempatan banyak baik itu di lahan hutan gambut, di hutan mangrove, dan juga di hutan-hutan kita lainnya. Saya kira kesempatan ini bisa kita laksanakan apabila lapangannya betul-betul segera bisa kita kerjakan," Tandas Kepala Negara.

(LJ/Sof) KR 

Sumber: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Secara Virtual, Sejumlah Pesan Presiden Sampaikan Untuk FRI

BOGOR, KR - Pandemi Covid-19 menuntut perubahan dan cara-cara baru dalam sektor kehidupan. Pendidikan tinggi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pencetak generasi muda unggul termasuk salah satu sektor yang juga harus mengembangkan cara-cara luar biasa di tengah pandemi ini.

Saat meresmikan pembukaan Konferensi Forum Rektor Indonesia (FRI) secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu, 4 Juli 2020, Presiden Joko Widodo menyampaikan sejumlah pesannya bagi FRI untuk dapat mengembangkan strategi baru yang dapat menjadikan perguruan tinggi mampu mencetak generasi unggul untuk membangun Indonesia maju.

"Pertama, saya mengajak FRI, Forum Rektor Indonesia, jangan hanya menjadi forum komunikasi. FRI harus dikemas menjadi forum saling peduli, forum saling berbagi, yaitu yang mampu membantu yang tidak mampu dan yang punya membantu yang tidak punya," Ujar Kepala Negara.

Menurutnya, di tengah pandemi ini, pembelajaran secara daring telah menjadi sebuah normal baru. Kini, perguruan tinggi dapat leluasa berbagi pengalaman, kurikulum dan silabus, koleksi perpustakaan, dan perkuliahan secara daring.

"Ini saya meyakini bisa dilakukan oleh FRI," Tegas Presiden.

Kedua, Kepala Negara mengajak para rektor dan FRI untuk dapat memfasilitasi mahasiswa untuk dapat menimba ilmu secara lebih luas. Yakni tidak hanya belajar dari dosen pengampu mata kuliah, tapi juga memetik pelajaran dari para pelaku industri, wirausahawan, para dan para praktisi untuk dapat melihat perubahan dunia yang sangat dinamis.

"Di era disrupsi dan hiperkompetisi, dunia berubah sangat cepat. Banyak hal yang belum sempat dibukukan sudah berubah di lapangan. Banyak karakter kerja yang tidak bisa ditangkap hanya melalui membaca, tetapi harus mengalami pengalaman nyata. Itulah pentingnya memerdekakan mahasiswa agar bisa belajar kepada siapa saja," Jelasnya.

Kemudian, perguruan tinggi juga diminta aktif mengembangkan kerja sama dengan industri. Salah satunya dengan melakukan kerja sama dengan kawasan industri terdekat di mana perguruan tinggi dapat menawarkan pembukaan program studi yang memiliki karakter keilmuan yang dekat dengan apa yang dibutuhkan industri di kawasan tersebut.

Kerja sama tersebut selain untuk melahirkan lulusan yang nyata dibutuhkan dunia usaha, juga dapat menjadi momen bagi perguruan tinggi untuk menghasilkan atau mengembangkan penelitian dan ilmu murni.

"Kerja sama dengan industri bukan hanya untuk memberikan pengalaman kerja kepada mahasiswa. Tetapi perguruan tinggi juga bisa bekerja sama untuk penelitian dan pengembangan teknologi di dunia industri dan sekaligus untuk pengembangan ilmu murni," Ungkapya.

Terakhir, Kepala Negara berpesan agar lingkungan pendidikan tinggi memberikan perhatian besar bagi kesehatan fisik dan mental mahasiswa. Di samping itu, pembangunan karakter para mahasiswa juga harus dilakukan sejak dini.

"Suasana kampus harus memperkokoh rasa kebangsaan menghargai kebinekaan dalam persaudaraan dan persatuan, berintegritas tinggi dan anti korupsi, serta penuh toleransi dan menghargai demokrasi. Bapak dan Ibu adalah orang tua mereka yang bertanggung jawab terhadap masa depan mereka dan sekaligus masa depan Indonesia," Pungkasya,

(LJ/Sof) KR
 
Sumber:Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Ketum LMPP Mengutuk Keras Pengesahan RUU HIP

JAKARTA, KR - RUU HIP telah disepakati sebagai RUU usulan DPR melalui Rapat Paripurna DPR pada 12 Mei 2020, Rapat itu menyetujui RUU HIP untuk dibawa ke Rapat Paripurna DPR untuk disahkan sebagai RUU usulan DPR.

Dikutip dari notulensi rapat tanggal 22 April tersebut, sebanyak 7 fraksi menyetujui RUU HIP untuk dibahas lebih lanjut, Dari tujuh fraksi yang menyetujui RUU HIP untuk disahkan sebagai RUU usul DPR, hanya dua fraksi yang menyetujui tanpa catatan yakni Fraksi PDIP dan Nasdem, Sedangkan dua fraksi lainnya yakni Fraksi PKS menerima RUU tersebut setelah dilakukan penyempurnaan kembali dengan menambahkan point-poin tercantum dalam "Pendapat Fraksi..

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Jumat (12/6/2020) mengeluarkan maklumat keras penolakan RUU HIP yang dinilai ada upaya membangkitkan kembali paham dan Partai Komunis Indonesia. “Kami pantas mencurigai bahwa konseptor RUU HIP ini adalah oknum-oknum yang ingin membangkitkan kembali paham dan Partai Komunis Indonesia, dan oleh karena itu patut diusut oleh yang berwajib,” bunyi point 5 Maklumat MUI.

Di depan gedung DPR RI, sejumlah elemen menolak RUU tersebut dengan menggelar demonstrasi, Ribuan Massa yang tergabung dalam Presidium Alumni 212 diantaranya Persaudaraasen Alumni (PA) 212, FPI, GNPF Pusat dan sejumlah ormas antara lain Ormas Komando Barisan Rakyat (Kobar) dengan pimpinan Rijal dan sejumlah besar ormas lainnya memadati Jalan Gatot Subroto, Depan Gedung DPR RI,(24/6/2020).

Aksi tersebut bertajuk ‘Selamatkan NKRI & Pancasila dari Komunisme Tolak Rancangan Undang Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Pimpinan DPR menerima Audiensi dari Aliansi Nasional Anti Komunisme yang tergabung dari sejumlah organisasi keagamaan. Pertemuan dilakukan di ruang pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2020).

Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin dihadapan Awak Media serta para demonstran dengan mengatakan bahwa,"Jadi kita telah menerima dari Aliansi ANAK NKRI , tadi sudah berdiskusi panjang lebar.. masukan-masukan dari para habaib, tuan guru, dan tokoh masyarakat. Kami tampung dan kami berkomitmen untuk melakukan penyetopan ini. Tentu dengan mekanisme..mekanisme itu akan kita lalui secara tata-tertib dan mekanisme yang ada di UU dalam DPR dan mudah-mudahan ini...masukan-masukan yang berkaitan dengan pasal-pasal kontroversial tadi disampaikan oleh temen-temen dari habaib dan tuan guru dan tokoh masyarakat” Ujar Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin usai menggelar rapat tertutup dengan ulama perwakilan ANAK NKRI di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2020).

Setelah adanya penolakan luas dari Umat Islam dan masyarakat, partai-partai di DPR sekarang pada saling lempar dan buang badan tidak mengaku siapa inisiator dan yang mengusulkan RUU HIP yang telah disetujui Rapat Paripurna DPR masuk Program Legislasi Nasional pada 12 Mei 2020 lalu.

LMPP Mengutuk Pengesahan RUU HIP

Menanggapi akan hal itu Ketua Umum Laskar Merah Putih Perjuangan  D.Yusad Regar angkat bicara, menyoroti dengan tajam keberadaan RUU HIP ini yang mana banyak memicu penolakan berbagai pihak. Mulai dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), PP Muhammadiyah, akademisi hingga para purnawirawan TNI-Polri,(03/7/2020).

" Laskar Merah Putih seluruh Indonesia mengutuk RUU HIP dan kami berharap dari Laskar Merah Putih seluruh Indonesia apa yang dibuat oleh DPR RI... supaya di stop dan hentikan," Tegas Ketum Laskar Merah Putih Perjuangan.

"Karena Pancasila itu adalah dasar Negara kalau  itu diutak atik boleh dikatakan Negara kita ini Negara  suka - suka.. sebab kenapa demikian... karena Pancasila itu adalah dasar Negara.. kalau Negara mau dirubah lagi berarti Republik ini nantinya manjadi apa,"


" Makanya jangan kita jadikan Republik ini jadi Republik suka - suka ada aturan yang sudah dibuat oleh Founding Father kita... bagai mana Pancasila itu mengayomi seluruh Rakyat Indonesia mempersatukan Rakyat Indonesia kalau itu dirobah apa yang akan terjadi," Cetus Yusad.

Terkait Melalui Menkopulhukam Pemerintah telah menunda Pembahasan RUU HIP, Yusad Regar menekankan bahwa," Persoalan ditunda bukan itu yang kami harapkan... kalau di tunda berarti kita tunggu bom atom ..menurut rute Perjuangan,"Tekannya.

"DPR-RI ini sudah membuat suatu namanya Virus komunis berarti itu termasuk dari Covid  kami katakan bahwa RUU HIP ini  kalau disetujui ini menjadi Covid 20 lebih kejam dari Covid 19... kenapa demikian... Covid 19 itu hanya kesehatan...sedangkan Covid 20 ini .. RUU HIP ini.. kalau sempat di sahkan oleh DPR... berarti mereka bisa menghanguskan Negeri ini.... jadi kami tidak sependapat dengan Menkopolhukam bahwa ini ditunda.....  Pemerintah harus mengatakan ini distop jangan dilanjutkan itu pernyataan dari LASKAR MERAH PUTIH PERJUANGAN," Pungkas Yusad Regar Ketum LMPP dalam wawancara penutup.

(AJR/JL) KR

Pembangunan Jaringan Irigasi,D.I.Alue Geureutut, Aceh, Diprotes Warga

ACEH, BIREUEN, KR - Pelaksanaan pembangunan jaringan irigasi, D.I. Alue Geureutut yang berlokasi di Desa Alue Dua, Kecamatan Makmur, Kabupaten Bireuen, menuai aksi protes masyarakat setempat. Pasalnya, saluran irigasi itu tidak mengacu kepada pedoman patok dasar yang telah ditetapkan (patok berwarna biru-red), yaitu patok AG.03 AG.04, AG.05, AG.06, AG.07, yang telah permanen berdasarkan hasil survei Dinas Pengairan Provinsi Aceh pada tahun 2014 lalu.

Ratusan warga masyarakat Desa Alue Dua dan Batee Dabai menyampaikan protesnya melalui aksi turun ke lokasi pembanguan irigasi pada Rabu, 1 Juli 2020, dari pukul 09.00 WIB sampai selesai menjelang siang hari. Mereka menyayangkan pelaksanaan pembangunan proyek jaringan irigasi D.I. Alue Geureutut, Kabupaten Bireuen, yang bersumber dari dana Otsus Aceh tahun 2020 itu.

Salah satu warga peserta aksi, Zulkifli, yang sering disapa Cekdun saat menemui awak media ini, Rabu malam, 1 Juli 2020, di salah satu warkop dalam kawasan Kecamatan Gandapura, mengatakan bahwa aksi yang mereka lakukan adalah upaya mencari keadilan. “Aksi protes yang kami lakukan hari ini sebagai bentuk usaha kami mencari keadilan bagi kami rakyat kecil yang selalu dizalimi oleh oknum pihak-pihak tertentu,” Ujar Cekdun.

Aksi protes ratusan warga dari dua desa, Alue Dua dan Batee Dabai, diwujudkan dalam bentuk menyegel empat titik jalan yang digunakan untuk melintas bagi alat berat ke lokasi pembangunan irigasi Alue Geureutut. “Kami menutup sementara empat titik jalan, karena pekerjaan pembangunan jaringan Irigasi Alue Geureutut tidak menguntungkan kami masyarakat Alue Dua, tapi yang diuntungkan warga Aceh Utara,” Tambah Cekdun.

Sebelumnya, Cekdun menjelaskan bahwa, pihak perusahaan PT Mandiri Karya Utama Rizki, telah menyurati Keuchiek Gampong Alue Dua, sebagai pemberitahuan pelaksanaan pekerjaan, dengan nomor  surat: 010/ MKUR/IV/ 2020. Dalam suratnya, pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan di D.I. Alue Geureutut, Kabupaten Bireuen. "Surat itu ditandatangani oleh Direktur Utama PT Mandiri Karya Utama Rizki, Zulkifli, ST. Tapi saat dikerjakan pihak rekanan, ternyata proyek itu masuk areal Kabupaten Aceh Utara, termasuk sebagian pembebasan lahan pembangunan jaringan irigasi, masuk ke Aceh Utara,” Jelas Cekdun.

Kecamatan dan Polres Bongkar Paksa Patok

Menurut warga, pembangunan saluran irigasi Alue Geureutut yang sedang dikerjakan saat ini, sudah di luar patok dasar yang berwarna biru, patok yang sudah permanen sesuai hasil survey Dinas Pengairan Provinsi Aceh tahun 2014. Masyarakat Alue Dua menduga kuat adanya indikasi korupsi anggaran dalam proses pembebasan lahan pembangunan jaringan irigasi tersebut. Masyarakat Alue Dua berharap kepada pihak penegak hukum untuk segera turun tangan menindak tegas oknum-oknum yang merugikan masyarakat dan negara dalam program ini.

“Kami meminta kepada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Bireuen serta kepada Dinas Pengairan Aceh untuk segera turun ke lokasi pembangunan jaringan irigasi Alue Geureutut, mencari solusi penyelesaian masalah yang diprotes masyarakat Alue Dua ini,” Cetus Cekdun.

Pada aksi protes yang berlangsung siang hari, pihak Polsek dan Daramil Makmur, serta Camat Makmur turun ke lokasi aksi. Para aparat Pemerintahan Kecamatan Makmur tersebut melakukan negosiasi dengan ratusan masyarakat Alue Dua. Mereka meminta warga untuk tidak melanjutkan aksi tersebut Sebagai solusinya, pihak kecamatan meminta kepada salah satu perwakilan masyarakat tersebut untuk bertemu dengan Bupati Bireuen pada, Kamis, 2 Juli 2020.

Hasilnya, masyarakat mematuhi intruksi pihak Kecamatan Makmur untuk tidak melanjutkan aksi tersebut. “Namun, anehnya pada sore hari datang dari pihak aparat Polres Bireuen dan pihak Kecamatan Makmur membongkar paksa pagar kayu balok yang dipasang masyarakat di empat titik badan jalan perlintasan alat berat pembangunan Jaringan Irigasi Alue Geureutut,” Kata Cekdun dengan nada heran.

Saat media ini menghubungi Kepala Desa (Keuchiek) Alue Dua, M. Adam, melalui nomor handphone 0823667424xx, tidak berhasil tersambung. Sangat mungkin karena jaringan telepon seluler di Desa Alue Dua sangat sulit. Oleh karena itu, hingga saat ini awak media belum dapat meminta keterangan dan komentar dari Keuchiek Alue Dua terkait aksi protes warganya Rabu (1/7/2020) Siang.

Juga, sampai berita ini diturunkan, Media ini belum berhasil didapatkan konfirmasi dan respon lebih lanjut dari pihak Polsek Makmur, Camat Makmur dan Polres Bireuen, maupun dari pihak Pemerintah Provinsi Aceh melaui Dinas Pengairan Aceh.

(Rudin/MS) KR

Supplier Material Terindikasi Curang, Fasilitator Lapangan Terkesan Tutup Mata

BANTEN,SERANG, KR - Dalam dua hari ini, media-media online di Kabupaten Serang diramaikan oleh pemberitaan terkait pengiriman atau pengadaan material bangunan RTLH di Desa Nanggung, Kecamatan Kopo, Serang, Banten. Toko PD. Karya Putra Mandiri, supplier dalam proyek Bantuan Swadaya Perumahan Tahun Anggaran 2020 di Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, diduga menyuplai material bahan bangunan rumah tidak sesuai spek yang ditentukan,Selasa (01/7/2020).

Penyediaan material bangunan yang tidak bermutu tersebut tidak hanya dialami oleh Sukminah (55), salah satu penerima manfaat bantuan BSP RTLH, yang tinggal di Kampung Cukanggalih RT 09 RW 03, Desa Nanggung, Kecamatan Kopo, tapi dialami juga oleh penerima manfaat lainnya. Sebut saja namanya NH (45), wanita bersuamikan seorang buruh harian berpenghasilan pas-pasan, penerima manfaat Bantuan Swadaya Perumahan mengaku sangat kecewa dengan material jenis bata ringan (hebel) yang diterimanya.

NH yang tinggal di RT 016 RW 04 Kampung Rangkas Baru, Desa Nanggung, mengatakan bahwa bahan bangunan yang dikirimkan oleh supplier diduga tidak sesuai spesifikasi yang tertera dalam Rencana Anggaran Bangunan (RAB). Dalam RAB tersebut dianggarkan untuk pembelian bata ringan (hebel) tertulis Rp. 500.000,- per kubik, tetapi dalam kenyataannya dikirim dengan material yang di bawah standar harga (produk reject - red).

“Sudah 5 palet yang dikirim ke sini pak, dan batanya sangat jelek. Masa harga bata 500 ribu seperti itu,” Ujar NH sedih.

TFL: Desa Terlibat

Saat wartawan mengkonfirmasi kepada Imam, Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) yang bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan program, ia mengatakan bahwa pengiriman material itu tanggung jawab supplier atau toko material yang ditunjuk. “Maaf Pak, pengiriman barang itu datangnya dari matrial, pendampingan pengiriman barangpun bukan hanya sekedar saya, tapi juga dari pihak desa, kenapa bapak hanya menanyakan ke saya, kenapa tidak langsung datang ke material dan pendamping desa,” Ungkap Imam berdalih.

Ditambahkan Imam, persoalan terkait pengiriman material tersebut sudah ia sampaikan kepada pihak supplier bahkan ia dan dinas sudah melakukan monev (monitoring dan evaluasi – red) ke lapangan. “Kemarin aja saya sudah monev langsung dari Dinas Pak, semuanya sudah disampaikan ke matrial. Adapun hal yang kurang baik mengenai barang matrial bisa ditanyakan langsung kesana,” Pungkas Imam.

(Dimyati/SHY) KR

TNI Anjangsana Sekaligus Beri Sembako Pada Masyarakat di Papua

PAPUA, KR - Satgas Pamtas Yonif Raider 300/Bjw, Pos Km 76 yang dipimpin langsung oleh Danpos Letda Inf Yusmanto melaksanakan kegiatan anjangsana sekaligus memberikan tali asih berupa sembako kepada masyarakat binaan Pos Km 76 Distrik Mannem.Hal tersebut yang di sampaikan Dansatgas Pamtas Yonif Raider 300/Bjw, Letkol Inf Ary Sutrisno dalam release tertulisnya pada Koran Republik di Kabupaten Keerom, Papua. Rabu (01/7/2020).

Dalam rilis tertulisnya Ary Sutrisno mengatakan ,"Demi meringankan beban masyarakat binaan yang ada dipedalaman Papua di tengah pandemi Covid - 19, anggota TNI dari Satgas Pamtas Yonif Raider 300/Bjw, Pos Km 76 mengulurkan tangan berbagi kebahagiaan dengan memberikan sembako kepada masyarakat binaan di sekitar wilayah Km 76 perbatasan RI-PNG untuk kelangsungan dan kebutuhan hidup sehari-hari."

"Kondisi masyarakat binaan yang sangat memprihatinkan ditengah pandemi ini sangat membuat iba anggota Satgas Pos Km 76 karena dengan keterbatasan yang ada dan program pemerintah untuk tetap dirumah membuat masyarakat yang tinggal di pedalaman meninggalkan pekerjaan dan mata pencahariannya," Ungkap Dansatgas Pamtas dalam rilisan.

Lanjut Ary, "Pemberian sembako ini sebagai rasa peduli kepada sesama di tengah pandemi yang belum mereda, sembako yang diberikan berupa beras, mie instan, gula, kopi dan sebagainya... TNI terus bersinergi untuk mewujudkan kemanunggalan dengan rakyat dan terus berusaha demi keamanan dan ketertiban masyarakat Distrik Mannem khususnya wilayah km 76," Pungkasnya dalam rilis penutup.

Sementara Danpos Letda Inf Yusmanto menambahkan," Disisi lain masyarakat sangat antusias dan merasa terbantu dengan adanya kegiatan tersebut serta mengucapkan terima kasih kepada Bapak TNI khususnya Satgas Pamtas Yonif Raider 300/Bjw, Pos Km 76 dan berharap agar pandemi segera berakhir dan aktifitas berjalan seperti sedia kala," Imbuhnya.

Ucapan terima kasih juga dilontarkan oleh Bapak Herman (45) dan Bapak Isak (43) selaku tokoh masyarakat yang tinggal di pemukiman tersebut pada Awak Media," Atas kepedulian dan bantuan sembako kepada masyarakat dan semoga virus ini segera hilang dan reda dari Tanah Air," Ucapnya.

(DS/BD) KR