Konferensi Pers Gubernur DKI Jakarta, 9 September 2020

JAKARTA, KR - Konferensi pers yang digelar Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan di Jl. Medan Merdeka Sel. No.8-9, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat terkait meningkatnya terdampak pandemi Covid-19 di DKI Jakarta, dimana dalam konferensi tersebut Anies baswedan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB) kembali sebagai langkah rem darurat terkait penanggulangan pandemi virus corona (Covid-19).Selain kasus positif yang terus melonjak,(09/09/2020).

"Maka, dengan melihat kedaruratan ini tidak banyak pilihan Jakarta menarik rem darurat sesegera mungkin," Ujar Anies.

Terkait dengan itu pula, Anies menyatakan akan meniadakan sementara pembatasan lalu lintas berdasarkan nomor polisi ganjil-genap, serta membatasi transportasi umum.
"Ini butuh koordinasi perhubungan dan tetangga Jabodetabek. Dan, insyaallah besok kita koordinasi pelaksanaan fase pengetatan di hari ke depan. Kita masih miliki waktu saya harap pengelola perkantoran bersiap melakukan pembatasan," Jelas Anies.

Kebijakan PSBB yang kemudian dilanjutkan PSBB transisi merupakan salah satu upaya Pemprov DKI menekan laju penyebaran virus corona. Namun, dalam beberapa hari terakhir, justru jumlah kasus positif Covid-19 mencatatkan rekor penambahan tertinggi.

Bahkan, Jakarta kembali menjadi provinsi yang memiliki jumlah kumulatif kasus positif Covid-19 terbanyak dengan 48.393 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 36.383 orang dinyatakan sembuh dan 1.317 orang meninggal dunia.

Selain itu DKI kini mulai kekurangan lahan khusus pemakaman pasien Covid-19. TPU Pondok Ranggon, Jakarta Timur yang ditetapkan menjadi pemakaman khusus Covid-19 hanya menyisakan sekitar 1.100 lubang.Saat ini, Pemprov DKI tengah menambah luas lahan untuk pemakaman jenazah dengan protokol Covid-19 di TPU Pondok Ranggon.

Berikut muatan item yang disampaikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ;

1. Situasi wabah di Jakarta saat ini berada dalam kondisi darurat.
2. Pemprov DKI Jakarta memutuskan menarik rem darurat dan kembali ke PSBB ketat.
3. Warga akan kembali berkegiatan dari rumah, beribadah dari rumah, bekerja dari rumah dan belajar dari rumah.
4. Mulai Senin 14 September, seluruh kegiatan perkantoran akan dilakukan dari rumah dan akan ada 11 bidang esensial yang diperbolehkan beroperasi.
5. 11 bidang non esensial yang izinnya dikeluarkan akan dievaluasi kembali.
6. Seluruh tempat hiburan akan kembali ditutup. Kerumunan dan kegiatan yang mengumpulkan dilarang.
7. Tempat ibadah yang boleh dibuka hanya di level kampung / komplek dan hanya boleh digunakan oleh warga setempat. Khusus tempat ibadah di zona merah / wilayah dengan kasus tinggi tidak diperbolehkan buka.
8. Saat ini ambang batas kapasitas rumah sakit untuk ruang isolasi dan icu sudah melampaui angka batas aman dan diperkirakan akan mencapai kapasitas maksimal di 17 September 2020 dan setelah itu akan  fasilitas kesehatan DKI Jakarta akan kolaps.
9. Selama 6 bulan terakhir kasus COVID-19 di Jakarta didominasi 50% kasus OTG dan 35% adalah kasus gejala ringan-sedang.

(Ikhsan) KR

Ketua DPC AWI Kab.Bekasi : Oknum Anggota BPD Pengutip Uang Urus KTP, Kadal Buntung!

KABUPATEN BEKASI, KR - Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk), e-KTP berlaku seumur hidup, dan pengurusannya  tidak dipungut biaya alias gratis demikian juga dengan pengurusan akta kelahiran dan pengurusan akta kematian, sementara selanjutnya tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006 telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 23 Mei 2019.

Mengacu pada Undang-undang dan Peraturan yang ada dan sudah ditetapkan seharusnya menjadi tolok ukur para penyelenggara dan pengawas pemerintahan baik ditingkat Desa,Kecamatan, Daerah maupun Pusat sehingga tidak menjadi beban bagi masyarakat untuk mendapatkan identitas diri mereka, ditambah lagi dengan situasi Covid-19 dimana keberadaan seseorang sangat diperlukan manakala bantuan sosial digulirkan berdasarkan DTKS yang diajukan.

Persoalan penyimpangan yang dilakukan atas ulah oknum anggota BPD Desa Karang Segar, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Berinisial Y yang diduga selain mempersulit pembuatan E-KTP dan KK termasuk juga mengutip biaya pembuatannya sebesar Rp 700 ribu rupiah dari keluarga korban Omi dan Yanti warga Kampung Segaran Rt 001/006, Desa Karang Segar, Kecamatan Pebayuran,(08/09/2020).

Persoalan tersebut dijumpai Awak Media saat berkunjung ke Desa Karang Segar, Kecamatan Pebayuran, dimana pihak Rt 001 sedang melaporkan pada Kepala Desa tentang adanya penyimpangan yang dilakukan oknum Y pada warganya tertkait pembuatan E-KTP dan KK.

Kepala Desa M.Asdi merasa kaget dan terenyuh dengan ada nya laporan dari pihak Rt yang menyampaikan aduan korban di saat Awak Mediapun ada dilokasi bersamaan pada, rabu (08/09/2020) di kantor desa." Saya akan mencoba berkordinasi dengan Ketua BPD agar mengecek kebenaran, itu yang di lakukan oleh oknum tersebut," Ujar Kades.

Ketua BPD Kampus saat berhasil dijumpai Awak Media di Kp Rengas pada (08/09/2020) terkait akan hal itu juga merasa kaget dan melalui telephon Celluler Ketua BPD menghubungi Anggotanya Berinisial Y, selanjutnya dalam percakapan tersebut Y mengakui telah menerima uang sebesar Rp 700 ribu rupiah dari keluarga Omi dan Yanti untuk kepengurusan KTP dan KK yang diterimanya sebelum Covid-19 melanda belahan dunia, dan dengan berdalih Covid-19 tersebut Y mengatakan sampai saat ini tertunda kepengurusannya lalu Y diakhir pembicaraan meyakinkan Ketua BPD akan segera menyelesaikannya dengan segera.

Kemudian terkait persoalan tersebut, diungkapkan Yanti istri Omi saat Awak Media menyambangi kediamannya pada kamis, (09/09/2020), " Saya sudah kasih uang untuk pembuatan KTP dan KK bocah..Tujuh ratus ribu..sudah lama juga..sebelum kopid..itu tujuh ratus ribu sudah dibayar lunas ke toyang..yang ngasih uang saya bareng sama anak saya..tujuh ratus ribu itu bener..dikasih sebelum kopid..ia minta pengadu gek bocah kita kasian..ora ada KTP..ini bener..ya alloh ngapain bohong da ..anu toyangnya..nti saya bel gek, " Ungkap Yanti istri Omi penuh harap.

Anggota BPD Pengutip Uang KTP dan KK, Kadal Buntung!

 
Ketua DPC AWI (Aliansi Wartawan Indonesia) Kab.Bekasi, Irwan A ,saat dimintakan tanggapannya terkait kutipan pembuatan e-KTP dan KK pada (09/09/2020), menegaskan bahwa," PP Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU 23 Tahun 2006 telah diubah dengan UU 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mulai berlaku setelah diundangkan oleh Menkumham Yasonna H. Laoly pada tanggal 24 Mei 2019 di Jakarta dan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102...dalam muatannya pun sudah dijelaskan dengan detil bahwa itu No Pay Alias Free (Gratis)," Tegas Irwan.

" Yang sangat disayangkan bukan hanya nominal yang besar..namun disaat Covid-19 menerjang inikan semua orang sedang pada susah...pemerintah Pusat berupaya memberikan Bansos Covid-19 pada Masyarakat melalui DTKS yang diserahkan Desa pada Pemda yang selanjutnya dikirim data tersebut ke Pemerintah Pusat untuk disalurkan berdasarkan data yang diterima...kalau seperti yang dialami P Omi sekeluarga..bagaimana mereka mau dapat bantuan Covid..kalau datanya saja tidak diproses pembuatannya dan kalau memang benar seperti itu..itu Oknum BPD yang berkelakuan seperti itu selain mengutip juga mempersulit pembuatan KTP dan KK bisa juga di sebut " Kucing Kurap " atau " Kadal Buntung ", dan pihak Desa maupun Ketua BPD Karang Segar harus segera menindak Oknum tersebut sebab itu secara tidak langsung mempermalukan kinerja Desa Karang Segar berikut Kinerja BPDnya...dan kalau tidak ada penindakan yang dilakukan Desa maupun BPD, patut diduga ada persengkongkolan dalam melakukan tindak kejahatan...dan Kami dari AWI (Aliansi Wartawan Indonesia) yang akan menindak lanjutinya....begitulah Kura-kura," Pungkas Irwan.

(JLambretta/ HR) KR

TNI Gelar Pengobatan Gratis di Kampung Skouw Mabo, Jayapura

JAYAPURA, KR - Satgas Pamtas RI-PNG Yonif Mekanis Raider 413 Kostrad Pos Ramil Tami menggelar pengobatan gratis secara door to door di Kampung Skouw Mabo Distrik Muara Tami Kota Jayapura. Hal tersebut disampaikan Dansatgas Pamtas RI-PNG Yonif MR 413 Kostrad Mayor Inf Anggun Wuriyanto S.H., M.Han dalam rilis tertulisnya pada Koran Republik di Distrik Muara Tami Kota Jayapura. Sabtu (05/09/20).

Dalam rilis tertulisnya Dansatgas menyebutkan kegiatan yang dilaksanakan Pos Satgas Ramil Tami merupakan bagian dari rutinitas seluruh Jajaran Satgas Yonif 413 Bremoro yang selain tugas pokok nya menjaga perbatasan, juga memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat setempat. "Disela kegiatan menjaga perbatasan, kita sisipkan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat khususnya di Kampung Skouw Mabo," Ujar Dansatgas.

Disamping itu, Pos Satgas juga ingin menjamin kualitas kesehatan Warga Kampung Skouw Mabo sehingga dapat terpelihara dengan baik dan masyarakat selalu hidup sehat. "Kita laksanakan secara door to door agar kita bisa pastikan siapa yang butuh perhatian khusus dan siapa yang hanya mendapatkan perawatan ringan, maka itu kami turun langsung ke kampung sekaligus mendata riwayat kesehatan Warga," Ujar Lettu Inf Warmu selaku Komandan Pos Ramil Tami.

Kegiatan tersebut diapresiasi oleh Kepala Kampung Skouw Mabo Bapak Esau Mallo (53) yang disampaikan pada Awak Media bahwa, menurutnya kegiatan yang dilakukan Pos Ramil Tami secara door to door tersebut merupakan kegiatan yang tepat sasaran, dan dapat memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat Skouw Mabo. "Jika kegiatan ini rutin dilaksanakan, saya yakin kualitas kesehatan Masyarajat Skouw Mabo akan terus meningkat," Harap Esau.

(MR 413) KR

Eksekutor LAI Bantu Tancap Plang Tanah Warga Tertindas di Tanah Sengketa

KEDIRI, JAWA-TIMUR, KR - Carut marut terkait lahan pembangunan untuk bandara Internasional Kediri terus mengemuka dengan maraknya aksi protes warga masyarakat dan ahli waris dari lahan seluas -/+ 600, Hektar menjadi sorotan berbagai pihak.

Terkait akan permasalahan lahan eigendom verponding bernomor 4434,4435,4436 dan 4437 yang tak kunjung terselesaikan tersebut, maka pihak ahli waris meminta bantuan dan perlindungan hukum dengan melimpahkan surat kuasa penuh pada Lembaga Aliansi Indonesia, yang bernomor surat .17/YNS - LAI/VIII/2020 pada tanggal 31 setember 2020.

Berdasarkan surat kuasa yang dilimpahkan ahli waris pada DPP Lembaga Aliansi Indonesia, Team eksecutor dari DPP lembaga Aliansi Indonesia segera bergerak melaksanakan tugasnya atas instruksi dari Ketua Umum Lembaga Aliansi Indonesia, H.Djoni Lubis, dengan memerintahkan Sekjen  T.Bustamam selaku Ketua Team eksecutor untuk terjun langsung kelokasi sengketa dengan melakukan pemasangan Plang.

T.Bustamam menjelaskan pada Awak Media tentang aksi tersebut, "Hal tersebut dilakukan dengan bertujuan untuk mengembalikan  tanah kepada negara  yang wajib diberikan kepada pemilik yang sebenarnya berdasarkan data legalitas yang telah berkekuatan  hukum tetap.mengingat pasal 33  ayat 3 UU 1945 menyatakan bumi  dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar bersarnya kemakmuran rakyat dan UU RI.No.5 1960  tentang peraturan dasar dasar pokok agraria  dan PP No.24 1997 tentang pendaftaran tanah," Tegasnya.

Dalam aksi pemasangan Plang dilokasi Sekjen T.Bustamam didampingi oleh para anggota DPD ,DPC,DPAC dan masyarakat di lokasi area lahan tanah sengketa tersebut.

Dalam pelaksanaan pemasangan Plang tersebut Koordinator Humas Lembaga Aliansi Indonesia, Suparno menjelaskan pada Awak Media bahwa," Berkaitan dengan kegiatan pemasanagan plang di Kediri Jawa Timur..para pihak khususnya pemerintah harus segera hadir untuk menyelesaikan konflik antara rakyat, pengusaha, pemerintah dengan banyaknya permasalahan pertanahan yang begitu carut marut dan tumpang tindihnya data hak kepemilikan di beberapa wilayah indonesia," Jelasnya.

Lebih lanjut Suparno mengatakan," Pesan bapak ketua umum H.Djoni Lubis untuk menegakan keadilan dan kebenaran serta mencegah kebatilan dan kedholiman di muka bumi ini tidak perlu ragu apalagi takut ...banyak para oknum yang telah menyalah gunakan kewenangan dan jabatan yang  akan membuat rakyat menjadi resah.. binggung dan sengsara akibat aturan dan kebijakan pemerintah  yang tidak berpihak kepada rakyat yang sebenarnya yang seharusnya  sesuai dengan Dasar Negara kita UU 1945 dan Panca Sila sila ke 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia," Paparnya.

Menurut Suparno ," Ketiga plang itu ditanamkan di dalam lahan yang akan dibangun bandara..pemasangan dilakukan bersama masyarakat dan  tim anggota Lembaga Aliasi Indonesia sebagai kuasa dari ahli waris dari yayasan YANNESA," Ungkapnya.

Suparno menegaskan bahwa," Barang siapa yang merusak pengumuman ini dapat diancam Pasal 406 dan 107 KUH Pidana," Tegasnya.

Humas LAN menambahkan," Ketua umum H.Djoni Lubis Dewan Pimpinan Pusat (DPP) membuka kesempatan bagi masyarakat untuk bergabung dengan membentuk perwakilan di masing - masing Daerah baik itu Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dewan  Perwakilan Cabang  dan Dewan Perwakilan Anak Cabang (DPC) dan (DPAC) diseluruh Indonesia," Imbuhnya.

Suparno kembali menegaskan bahwa," Lembaga Aliansi Indonesia adalah lembaga resmi..bukan Ormas bukan pula LSM dan bukan juga Partai...LAN sudah memiliki legalitas, Visi, Misi, Motto dan Panca Moral,..kedaulatan tertinggi di tangan  rakyat oleh rakyat dan akan kembali ke rakyat  khususnya tanah melalui rumah rakyat ..Aliansi Indonesia untuk kepentingan bangsa dan negara  ...Lembaga Aliansi Indonesia sebagai Badan Penelitian Aset Negara," Pungkasnya.


(Budi) KR

" Partai Indonesia Terang " Gelar Launching Perdana di Hotel Hempinsky, Jakarta

JAKARTA, KR - Terbentuknya Partai Indonesia Terang adalah merupakan sebuah hasil dorongan dari masyarakat kecil dibawah, dalam lawatannya selama ini ibu rizayanti mengunjungi nusantara tentunya ada banyak harapan masyarakat yang menyuarakan agar mendirikan partai sehingga bantuan sosial yang diberikan kemasyarakat tersebut bukan hanya sebatas bantuan dalam bantuan barang saja tetapi kebijakan politik yang dibutuhkan dan manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat bawah secara langsung dan menyeluruh.

Harapan terbesar dengan adanya launching  Partai Indonesia Terang ini panitia khususnya para pendiri akan terus bergerak agar kemudian bisa mencapai target agar bisa berkontribusi menjadi peserta pemilu 2024 dengan target utama partai agar bisa berkontribusi untuk ikut dalam pemilu tahun 2024

Adapun visi daripada partai indonesia terang ini adalah berperan mencerdaskan kehidupan bangsa,meningkatkan taraf pendidikan politik rakyat indonesia,menghapuskan segala bentuk diskriminasi dan kebodohan dan keterbelakangan masyarakat serta membangun solidaritas menuju indonesia sejahtera.

Sedangkan misi utamanya adalah sebagai berikut :

1.melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan ,workshop dan training tentang hukum dan HAM,pendidikan politik dan pemberdayaan ekonomi rakyat ,perempuan dan kesejahteraan gender,sosial politik dan berbudaya
2. Menggalang dan menguatkan solidaritas dikalangan masyarakat dalam rangka melawan kebodohan, keterberlakangan dan penjajahan modern di alam kemerdekaan
3. Menampung dan menyuarakan,menyalurkan seluruh aspirasi masyarakat untuk menghindari konflik sosial dan kekerasan.

Kegiatan deklarasi Partai Indonesia Terang berlangsung lancar tanpa hambatan, yang dihadiri 30 orang Pendiri dan Pengurus Partai serta undangan lainnya.

Menurut Sekjen Partai Indonesia Terang, Dr (Cn). Teuku Eddy Faisal Rusydi, SHI, M.Sc, CM, CTT (K) yang saat ini juga menjabat Direktur Operasional sekaligus Ketua Pelaksana Program Indonesia Terang PT. Imza Rizki Jaya, berdirinya Partai Indonesia Terang merupakan dorongan dari masyarakat kecil, selama Rizayati (Ketua Umum) mengelilingi Indonesia.

"Ada banyak harapan orang untuk mendirikan partai, karena program Bu Rizayati dinilai masyarakat benar-benar menyentuh langsung kepada mereka," ujar Eddy di sela-sela Launching Partai Indonesia Terang, di Hotel Hempinsky Jakarta, Selasa malam (1/9/2020).

Kata Eddy, dengan adanya Launching ini para pendiri partai akan terus bergerak untuk menjadi peserta pemilu 2024.

Eddy menjelaskan, program yang ditawarkan partai adalah seperti penerangan dan kesejahteraan masyarakat bawah.

"Baik kesejahteraan sandang, pangan, ataupun papan. Bantuan seperti itu benar-benar menyentuh langsung kepada masyarakat," ujar dia.

Eddy menargetkan Partai Indonesia Terang dalam hitungan 6 bulan kedepan akan menuntaskan semua administrasi maupun legalitas partai.

"Karena kita sudah punya link di daerah sehingga ini akan lebih mudah prosesnya," pungkas Eddy.


(Wahyu/JLambretta) KR

Penobatan Wanita Inspiratif 2020 Dan Tasyakuran Program Indonesia Terang di Jakarta

JAKARTA, KR - Seorang pengusaha perempuan Indonesia asal Bireuen, Aceh, Hj Rizayati, SH, MM menggelar Tasyakur program Indonesia Terang, di Ballroom Hotel Indonesia, di Jakarta, Selasa (1/9/2020).

Sosok Tjut Njak Cahaya Jeumpa yang juga menjabat Presiden  Direktur PT Imza Rizki Jaya tersebut menggelar acara Tasyakur Indonesia Terang dalam rangka ulang tahun kedua program Indonesia Terang.

Acara diawali dan diiisi dengan tausiah oleh dai kondang Ust Dr Das’ad Latief. Selain itu juga hadir beberapa artis ternama, seperti Syahrul Gunawan dan Lesti.

Direktur PT Imza Rizki Jaya (IRJ), Hj Rizayati, SH, MM kepada awak media mengatakan, pada acara Tasyakur Indonesia Terang selain mengundang Ust Dr Das’ad Latief dan beberapa artis nasional, dirinya juga mengundang beberapa gubernur, dan sejumlah bupati dan walikota di sejumlah daerah.

“Selain itu juga kami mengundang beberapa anggota DPR RI, pengusaha dan mitra PT IRJ Group di sejumlah daerah di nusantara serta keluarga Wakil Presiden RI,” sebut Hj Rizayati, SH, MM.

Acara Tasyakur ini juga diisi dengan perayaan  HUT Hj Rizayati, SH, MM, penobatan Hj Rizayati, SH, MM sebagai Wanita Inspiratif 2020 dan peluncuran buku Biografi Hj Rizayati ‘Menembus Batas, Ruang dan Masa, Tasyakur Program Indonesia Terang dan realisasi SKBDN bagi subkon yang telah bekerja di wilayahnya.

Selain itu, acara Tasyakur diakhiri dengan kegiatan deklarasi Partai Indonesia Terang yang dihadiri 30 orang Pendiri dan Pengurus Partai.

Menurut Sekjen Partai Indonesia Terang, Dr (Cn). Teuku Eddy Faisal Rusydi, SHI, M.Sc, CM, CTT (K) yang saat ini juga menjabat Komisaris Utama sekaligus Ketua Pelaksana Program Indonesia Terang PT. Imza Rizki Jaya, berdirinya Partai Indonesia Terang merupakan dorongan dari masyarakat kecil, selama Rizayati (Ketua Umum) mengelilingi Indonesia.

"Ada banyak harapan orang untuk mendirikan partai, karena program Bu Rizayati dinilai masyarakat benar-benar menyentuh langsung kepada mereka," ujar Eddy di sela-sela Launching Partai Indonesia Terang, di Hotel Hempinsky Jakarta, Selasa malam (1/9/2020).

Kata Eddy, dengan adanya Launching ini para pendiri partai akan terus bergerak untuk menjadi peserta pemilu 2024.

Eddy menjelaskan, program yang ditawarkan partai adalah seperti penerangan dan kesejahteraan masyarakat bawah.

"Baik kesejahteraan sandang, pangan, ataupun papan. Bantuan seperti itu benar-benar menyentuh langsung kepada masyarakat," ujar dia.

Eddy menargetkan Partai Indonesia Terang dalam hitungan 6 bulan kedepan akan menuntaskan semua administrasi maupun legalitas partai.

"Karena kita sudah punya link di daerah sehingga ini akan lebih mudah prosesnya," pungkas Eddy.


(Wahyu/Jlambretta) KR

Bupati Bekasi Promosikan Potensi Perusahaan Pers di Kab.Bekasi

BEKASI RAYA, KR - Bupati Bekasi H. Eka Supria Atmaja mempromosikan potensi perusahaan pers yang ada di Kabupaten Bekasi. Promosi itu dilakukan Bupati dengan mengenakan seragam pengurus Serikat Media Indonesia (SMSI) Bekasi Raya saat Opening Office (pembukaan kantor_red) perusahaan pengelola kawasan industri PT Marwah Karya Mandiri di Ruko Thamrin Boulevard nomor kawasan Jababeka, Cikarang Timur Kabupaten Bekasi, Senin (31/08/2020).

"Ya, Bupati mengenakan seragam perkumpulan kami, sepertinya untuk tujuan promosi," ungkap Ketua SMSI Bekasi Raya, Doni Ardon usai menyerahkan cindera mata buku berjudul Kilat Cakra Buana ke Bupati Bekasi dan Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Hendra Gunawan, SIK.

Pria berkacamata dan imut ini mengatakan Bupati tak hanya mempromosikan perusahaan pers, tetapi mengajak pers untuk terlibat dalam rancangan dan pembangunan daerah.

"Pelibatan pers dalam perancangan blueprint pembangunan daerah sangat perlu dilakukan sebagai bahan referensi dan pertimbangan pengambilan keputusan".

"Pelibatan pers ini sebaiknya mulai dari proses perencanaan dan evaluasi pembangunan " ujar Doni Ardon.

DIjelaskan Donj, buku yang mengulas Strategy PERS Membangun Bekasi Era Disrupsi 4.0 dipastikan dapat memperkuat branding Kabupaten Bekasi sebagai daerah nyaman untuk berinvestasi. Terlebih dengan adanya rencana pembangunan kawasan industri di Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi.

"Insya Allah sukses rencana pembangunan Kabupaten Bekasi bagian utara dengan adanya transformasi SDM dan korporasi ptofesional secara kelembagaan yang tergabung, yakni SMSI Bekasi Raya, LBH GMBI, Persikasi dan PT Marwah Karya Mandiri.

(Doni) KR