KABUPATEN BOGOR, KR - Bencana Banjir Bandang terjadi di Kampung Gunung Mas Blok C Rt. 01,02,03/ Rw 02 dan 03, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Pada Selasa, (19 Januari 2021) Pukul 09:00 WIB.
Hal tersebut berdasarkan pantauan Awak Media di lokasi yang digenapkan dengan mendapat keterangan dari Tim PUSDALOPS PB (BPBD KABUPATEN BOGOR) Pada Awak Media bahwa," Tim berangkat dari Mako pada Pukul 10:20 WIB berdasarkan laporan yang diterima dan tiba di lokasi pada Pukul : 10:50 WIB," Ujar Tim PUSDALOPS PB diantaranya Raya Al Fajar ( Kabid Ratik), Jalaludin (Staff Ratik) beserta lainnya di lokasi..
" Menurut pengamatan pihak kami bahwa Lokasi Kejadian Berada pada koordinat LAT : 6°42'40,496"S dan Long : 106°58'58,346"E, bila dilihat dari letak Geografi, dan berdasarkan informasi yang kami himpun, bahwa kronologis kejadian adalah akibat dari longsoran di atas Gunung yang mengakibatkan banjir bandang menerjang ke pemukiman warga," Ungkap Tim PUSDALOPS PB pada Awak Media.
"Kemudian langkah yang kami tempuh dari Tim TRC BPBD KAB BOGOR yang pertama tentunya berkoordinasi dengan aparat setempat, dilanjuutkan dengan melakukan Asessment dan pemantauan di TKP, lalu kami melakukan Evakuasi Warga sementara yang kita ungsikan di rumah saudaranya dan sebagian di wisma PTPN 8 gunung mas dan untuk sementara baru diketahui korban terdampak sebanyak 900 Orang dan yang kami butuhkan untuk menangulangi sementara kebutuhan dasarnya adalah Kebutuhan tanggap Darurat, untuk sementara yang terlibat langsung dalam penangulangan Banjir Bandang ini dari TRC BPBD KAB BOGOR dan Staf Pemerintah Setempat ," Pungkas mereka.
Berdasarkan pantauan Awak Media di lokasi, keadaan belum Kondusif, untuk saat ini masih terjadi banjir susulan pada pukul 12.05 WIB.
KABUPATEN BEKASI , KR - Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) komitmen mendorong pemulihan ekonomi nasional dan kebangkitan ekonomi kreatif di tahun 2021.
Di wilayah Bekasi Raya, hal itu sudah dimulai. Terbukti dengan adanya reward dari pemerintah berupa penghargaan TJSLP (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan) Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Organisasi pengusaha pers siber konstituen Dewan Pers yang beranggotakan 1.224 perusahaan pers itu.
Reward dari pemerintah diserahkan langsung melalui Kepala Bidang Sosial, Budaya dan Ekonomi Bappeda Kabupaten Bekasi, M. Irsan Firmansyah, M.Si kepada Ketua SMSI perwakilan Bekasi Raya, Doni Ardon di Bekasi, Jumat (15/01/2021).
"Alhamdulillah kegiatan kita membantu pemerintah mendapat perhatian," ungkap Doni Ardon dalam bincang ringan dengan sejumlah pengurus Badan CSR Kabupaten Bekasi usai menerima penghargaan Bupati Bekasi H. Eka Supria Atmaja, S.H.
Menurut dia, SMSI saat ini kita tengah menyusun strategi membangun Kabupaten Bekasi di wilayah utara dan mendorong kebijakan CSR tahun ini agar arahnya dapat diiimplementasikan untuk kegiatan olahraga.
Dirinya mengingatkan bahwa tahun 2021 merupakan tahun olahraga bagi Kabupaten Bekasi.
Selain menjadi tuan rumah penyelenggaraan Porda, juga menghadapi musim pertandingan Sepakbola.
"Olahraga prestasi di Kabupaten Bekasi tidak bisa bergantung terus menerus kepada dana pemerintah. Apalagi, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi sangat terbatas. Maka, bantuan perusahaan melalui sponsorship maupun Corporate Social Responsibility (CSR) sangat dibutuhkan," ungkap manajer kerjasama Persikasi ini.
Adapun peran SMSI akan mensinergikan semua pihak guna meraih potensi yang ada demi membantu kemajuan olahraga di Kabupaten Bekasi.
"Harapan kita dan tentunya harapan masyarakat Kabupaten Bekasi, terutama para fans Persikasi yang tergabung dalam Bhagasasi Persikasi Fans Club bahwa tahun 2021 Persikasi menjadi juara kompetisi sepakbola liga 3 dan naik peringkat masuk liga 2," harapnya.
Menanggapi hal tersebut, Koordinator Bidang Ekonomi Badan CSR Kabupaten Bekasi M. Irsan, M.Si menegaskan Badan CSR Kabupaten Bekasi akan memfasilitasi sejumlah perusahaan untuk menggelontorkan dana CSR-nya tahun ini terhadap kegiatan olahraga, khususnya sepakbola prestasi melalui Persikasi (Persatuan Sepakbola Kabupaten Bekasi).
"Arah kebijakan CSR dapat diiimplementasikan melalui serangkaian kegiatan di beberapa bidang, salah satunya kegiatan olahraga. Insya Allah dukungan CSR maupun kerjasama sponsorship perusahaan dapat dimaksimalkan guna membantu Persikasi mengukir prestasi dalam laga pertandingan sepakbola tahun ini," ucapnya.
Irsan menjelaskan, selama tahun 2019 kontribusi CSR yang dikelola Badan CSR Kabupaten Bekasi untuk membantu perekonomian masyarakat mencapai Rp 22 miliar.
Lalu nilainya menurun di tahun 2020, sehubungan situasi pandemi Covid-19.
"Pada penghujung 2020, kita mencoba dongkrak kontribusi CSR tahun 2021 ke depan dengan serangkaian event reward berupa penghargaan CSR dari Pemerintah Kabupaten Bekasi terhadap perusahaan".
"Bagaimanapun, perusahaan industri itu berproduksi disini, maka kontribusi CSR hendaknya juga digelontorkan disini (Kabupaten Bekasi_red), tidak ke daerah lain".
"Maka jika sepakat, kontribusi CSR tahun ini bisa kita arahkan untuk membantu kegiatan olahraga, lalu industri industri itu menjadi bapak asuh dan bila perlu kita gelar pertandingan persahabatan dengan mereka," jelasnya.
Senada hal itu, Ketua 2 Badan CSR Kabupaten Bekasi H. Dedi Supriyadi sepakat mendorong kontribusi CSR tahun 2021 dimaksimalkan untuk membantu kegiatan olahraga, khususnya olahraga sepakbola prestasi.
"Yang saya ketahui musim pertandingan sudah dimulai, semoga Persikasi menang dalam laga pertandingan liga 3 tahun ini dan lolos masuk liga 2 mewakili Jawa Barat," jelas Kepala Bapeda Kabupaten Bekasi itu.
SERANG , KR - Selain menyelenggarakan Webinar dengan tema “Pemulihan Ekonomi Nasional dan Kebangkitan Ekonomi Kreatif”, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) juga membangun jalan dan sarana sanitasi untuk warga kota Serang, Provinsi Banten.
SMSI, salah satu konstituen Dewan Pers, organisasi pengusaha pers siber yang beranggotakan 1.224 perusahaan pers kini tengah mengembangkan keanggotaannya hingga tingkat kota dan kabupaten di seluruh Indonesia.
Dalam memperingati HPN, perusahaan media dibawah payung SMSI bersama-sama melakukan kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat.
Pembangunan jalan dan sarana sanitasi berupa bangunan untuk mandi, cuci, dan kakus (MCK) adalah salah satu bakti sosial untuk menandai peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2021 yang akan berlangsung 9 Februari 2021.
Menurut Ketua Umum SMSI Pusat Firdaus, sebelum puncak acara HPN 9 Februari 2021, pembangunan jalan dan MCK, sudah harus selesai.
“Ini sumbangan SMSI untuk warga, ini merupakan bantuan masyarakat pers untuk masyarakat dalam rangka memperingati HPN, dan kita pastikan peresmiannya dapat diwujudkan sebelum acara puncak HPN” kata Firdaus ketika secara seremonial mengawali pembangunan jalan dan MCK di Kampung Jaha, Kelurahan Pageragung, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Rabu (13/1/2021).
Pembangunan jalan tersebut sebenarnya sudah dimulai beberapa pekan lalu dengan pembebasan lahan, perataan tanah dan penebangan pohon. Jalan yang dibangun merupakan jalan baru dengan panjang 750 meter dan lebar 2,5 meter.
Sedang MCK yang sedang dibangun sementara ini berjumlah 16 unit.
Pelaksanaan pembangunan kedua proyek sosial itu ditangani SMSI, terutama SMSI Provinsi Banten yang paling dekat dengan lokasi proyek tersebut.
Untuk merealisasikan kegiatan tersebut, Ketua Penanggung Jawab pembangunan MCK Lesman Bangun yang juga Ketua SMSI Banten berserta Ketua Penanggung Jawab pembangunan jalan Andi Setiadi langsung gerak cepat dengan menggerakkan warga setempat untuk melakukan gotong royong bersama.
“Saat ini pengerjaan MCK sudah mencapai 65 persen, sementara tadi kita melakukan koordinasi ke penanggung jawab jalan, telah mencapai 75 persen. Kami pastikan sebelum puncak HPN ini MCK dan jalan sudah terealisasi," ujar Lesman Bangun yang juga CEO Bangun Media Group.
Sementara itu Lurah Pageragung H. Hamimi menyambut baik gerak cepat bakti sosial SMSI.
“Saya menyambut baik dan berterima kasih kepada SMSI dan semua pihak yang sudah membantu pembuatan jalan dan MCK. Saya mengawakili warga mengucapkan banyak terimasih kepada semua pihak, terutama SMSI," ujarnya Hamimi.
Selain lurah, dalam acara tersebut hadir pula perwakilan dari Koramil setempat, Kapolsek Walantaka AKP Sudibyo, dan Kasubdit Hubungan Masyarakat Polda Banten Kompol P Winarto.
Teladani TMMD
Di tempat yang sama, Ketua Panitia HPN Pusat SMSI Mohammad Nasir mengatakan bakti sosial tersebut akan menjadi sejarah untuk SMSI. “Ini baksos pertama kali yang dilakukan pers dalam HPN dengan membangun jalan untuk warga, dan kami pastikan, sebelum acara Puncak Peringatan HPN, peresmian jalan ini dapat diwujudkan” kata Nasir.
Nasir mengakui ide pembangunan jalan untuk warga tersebut meniru Tentara Nasional Indonesia yang membangun jalan desa di mana-mana sehingga terkenal dengan programnya, Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD). “Ini suatu yang baik,” katanya. Melalui pembangunan jalan dan MCK ini diharapkan perekonomian masyarakat semakin membaik, salah satu contoh warga mudah melintas kemana-mana dengan nyaman, dan harga tanah akan semakin meningkat karena akses jalan yang semakin bagus. Dan, warga pun akan hidup sehat karena ada MCK.
JAKARTA, KR - Pemerintah memulai program vaksinasi COVID-19 secara gratis pada hari ini, Rabu, (13/01/2021). Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menjadi penerima pertama vaksin tersebut.
“Insyaallah, Bapak-Ibu kita akan mulai di hari Rabu dan akan dimulai oleh Bapak Presiden,” Kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Senin (11/01/2021) lalu, di Kantor Presiden, Jakarta.
Sebelumnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah memberikan persetujuan penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) untuk vaksin COVID-19.
“Pada hari ini, Senin, tanggal 11 Januari 2021, Badan POM memberikan izin penggunaan dalam kondisi emergency (emergency use authorization) untuk vaksin COVID-19 yang pertama kali kepada vaksin CoronoVac produksi Sinovac Biotech Inc. yang bekerja sama dengan PT Bio Farma,” Ujar Kepala BPOM Penny K. Lukito dalam keterangan persnya, di Jakarta, Senin (11/01/2021).
Selain itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah mengeluarkan fatwa bahwa vaksin tersebut halal dan suci.
“Yang terkait aspek kehalalan, setelah dilakukan diskusi panjang penjelasan auditor, rapat Komisi Fatwa menyepakati bahwa vaksin COVID-19 yang diproduksi Sinovac Lifescience yang sertifikasinya diajukan Bio Farma, suci dan halal,” Terang Ketua MUI Bidang Fatwa KH. Asrorun Niam Sholeh, Jumat (08/01/2021).
Sebagaimana disampaikan Menkes Budi Gunadi Sadikin, program vaksinasi adalah salah satu strategi utama untuk menyelesaikan masalah pandemi COVID-19 dan dibutuhkan waktu lebih dari 12 bulan untuk dapat menyelesaikan program ini. Untuk itu, ia berharap dukungan serta partisipasi dari seluruh rakyat Indonesia.
“Mudah-mudahan yang apa yang kita lakukan di sini bisa diikuti, bisa dikerjasamakan, bisa didukung oleh seluruh rakyat Indonesia karena tidak mungkin pemerintah bisa melakukan ini sendiri. Saya percaya bahwa bersama kita bisa,” ujar Budi saat menyambut kedatangan 1,8 juta vaksin COVID-19 di Bandar Udara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, akhir Desember silam.
Pemberian vaksin akan dilakukan pada sekitar 181,5 juta penduduk Indonesia untuk memperoleh kekebalan komunitas atau herd immunity. Pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap dengan prioritas pertama adalah para tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam penanganan COVID-19.
Selanjutnya adalah petugas pelayanan publik serta kelompok usia lanjut (60 tahun ke atas). Vaksinasi kepada kelompok usia lanjut akan dilakukan setelah mendapatkan informasi keamanan vaksin untuk kelompok tersebut.
Kemudian, masyarakat rentan dengan risiko penularan tinggi, serta masyarakat lainnya dengan pendekatan klaster sesuai dengan ketersediaan vaksin.
Namun, sejalan dengan program vaksinasi, Menkes tetap mengingatkan kepada seluruh masyarakat untuk tetap disiplin menaati protokol kesehatan 3M karena pandemi belum berakhir.
“Dengan berjalannya program vaksinasi ini kita justru harus tetap menjalankan protokol kesehatan; mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak,” Tandasnya.
Presiden RI Terima Suntikan Dosis Pertama Vaksin COVID-19
“Tekanan darah Bapak 130/67, sehat. Kalau tekanan darahnya di atas 140 tidak diberikan (suntikan vaksin),” ujar petugas.
Selain itu, petugas juga menanyakan sejumlah pertanyaan untuk penapisan, antara lain konfirmasi tidak pernah terpapar COVID-19; riwayat batuk, demam, dan pilek selama 7 hari terakhir; serta riwayat penyakit jantung atau riwayat penyakit penyerta lainnya.
“Di sini saya tulis layak untuk vaksinasi ya,” ujar petugas setelah melakukan skrinning.
Kemudian, Presiden menuju ke Meja 3 untuk menerima suntikan vaksin COVID-19. Di sini Presiden yang tampak mengenakan kemeja putih lengan pendek diberikan suntikan oleh vaksinator Prof. dr. Abdul Muthalib yang juga merupakan dokter kepresidenan.
“Saya akan mengambil vaksin (COVID-19) dari coolbox yang akan disuntikkan kepada Bapak Presiden,” ujar petugas sembari memperlihatkan vaksin yang diambil.
Vaksin kemudian diserahkan pada vaksinator untuk kemudian disuntikkan kepada Presiden. “Enggak terasa sama sekali,” ujar Presiden saat ditanya oleh vaksinator usai disuntik.
Usai divaksin, Kepala Negara menuju ke Meja 4 untuk pencatatan. Presiden juga harus menunggu selama 30 menit untuk mengantisipasi apabila ada Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI). Sebagai penerima vaksin, Presiden juga diberi kartu vaksinasi dan penanda edukasi pencegahan COVID-19.
Daftar Penerima Vaksin COVID-19 Perdana Bersama Presiden
Bersama Presiden pada sesi pertama vaksinasi, turut serta sejumlah perwakilan dari berbagai latar belakang dalam vaksinasi COVID-19 perdana yang dilaksanakan di veranda Istana Merdeka kali ini.
Nama-nama perwakilan tersebut ialah: 1. Daeng Mohammad Faqih (Ketua Umum PB IDI); 2. Amirsyah Tambunan (Sekjen MUI sekaligus mewakili Muhammadiyah); 2. Ahmad Ngisomudin (Rais Syuriah PBNU); 4. Marsekal Hadi Tjahjanto (Panglima TNI); 5. Jenderal Pol. Idham Azis (Kapolri); dan 6. Raffi Ahmad (perwakilan milenial).
Daeng Mohammad Faqih, lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, saat ini merupakan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Dirinya tercatat aktif di Badan Rumah Sakit Indonesia tahun 2014-2017 dan pernah tergabung dalam Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya Pusat serta Dewan Pembina Komisi Akreditasi Rumah Sakit.
Amirsyah Tambunan, Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang sekaligus mewakili Muhammadiyah, selain aktif sebagai Sekjen MUI, yang bersangkutan juga tercatat sebagai Wakil Ketua Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PP Muhammadiyah 2015-2020. Amirsyah juga pernah menjabat sebagai Wakil Sekjen MUI pada 2010-2015 silam.
Sementara itu, Ahmad Ngisomudin yang menjadi perwakilan dari Nahdlatul Ulama, saat ini aktif sebagai Rois Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Beliau juga aktif sebagai dosen UIN Raden Intan Lampung.
Adapun dari kalangan milenial, hadir Raffi Ahmad yang merupakan seorang publik figur.
Untuk diketahui, selain enam orang di atas, sejumlah perwakilan juga tampak hadir pada vaksinasi pertama dalam sesi-sesi setelahnya. Mereka yang hadir tersebut ialah Budi Gunadi Sadikin (Menteri Kesehatan), Unifah Rosyidi (Ketua Umum PGRI), Ronald Rischard Tapilatu (Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia), Romo Agustinus Heri Wibowo (Konferensi Waligereja Indonesia), I Nyoman Suarthani (Parisada Hindu Dharma Indonesia), Partono Nyanasuryanadi (Persatuan Umat Buddha Indonesia), dan Peter Lesmana (Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia).
Selain itu, turut pula perwakilan lainnya yakni Penny Kusumastuti Lukito (Kepala BPOM), Rosan Perkasa Roeslani (Ketua Kadin), Ade Zubaidah (Sekjen Ikatan Bidan Indonesia), Harif Fadhillah (Ketua Umum DPP PPNI) Nur Fauzah (perawat), Lusy Noviani (Wasekjen Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia), Agustini Setiyorini (perwakilan buruh), dan Narti (perwakilan pedagang).
Di samping itu, tampak Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof. Wiku Adisasmito dan dr. Reisa Asmo Subroto turut serta mengikuti vaksinasi perdana ini.
Sebagai informasi, pemerintah mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan program vaksinasi COVID-19 ini. Tidak hanya menunggu keluarnya izin penggunaan darurat BPOM dan fatwa halal MUI, sejumlah persyaratan lainnya yang harus ditempuh para penerima vaksin juga benar-benar diperhatikan.
Dari sejumlah nama di atas, diketahui terdapat beberapa calon penerima yang berdasarkan ketentuan medis belum dapat memperoleh vaksin COVID-19 kali ini. Hal tersebut merupakan bentuk kehati-hatian demi memastikan keamanan dan keselamatan para penerima vaksin.
BOGOR, KR - Presiden Joko Widodo menyampaikan dukacita atas terjadinya musibah yang menimpa penerbangan Sriwijaya Air pada Sabtu (9/1) kemarin. Penerbangan dengan kode SJ182 tersebut sedianya hendak bertolak dari Jakarta menuju Pontianak sebelum hilang kontak sesaat setelah lepas landas dari Soekarno-Hatta.(10/1/2020).
"Saya, atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia, menyampaikan dukacita yang mendalam atas terjadinya musibah ini," ujar Presiden dalam keterangannya di teras Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Minggu, 10 Januari 2021.
Sejak Sabtu sore kemarin, Kepala Negara telah memperoleh laporan dari Menteri Perhubungan mengenai hal itu. Presiden juga telah memerintahkan pihak-pihak terkait untuk segera melakukan operasi pencarian.
"Kemarin sore telah saya perintahkan kepada Menteri Perhubungan dan Kepala Basarnas (BNPP) yang dibantu oleh TNI dan Polri untuk segera melakukan operasi pencarian dan pertolongan yang secepat-cepatnya kepada para korban," ucapnya.
Kepala Negara memastikan bahwa pihaknya akan melakukan upaya terbaik bagi operasi pencarian tersebut. Selanjutnya, Presiden juga memerintahkan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk melakukan penyelidikan terkait musibah ini.
Sementara itu, melalui unggahan di akun Twitter pribadi, Presiden Joko Widodo juga menyatakan terus memantau perkembangan pencarian. Presiden juga menyampaikan doa dan simpati untuk para keluarga, kerabat, dan awak penerbangan.
"Doa dan simpati saya bersama segenap keluarga dan kerabat penumpang dan awak pesawat, semoga diberi-Nya kesabaran dan kekuatan," tulisnya.
(En/Iksn) KR
Sumber:Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden
KABUPATEN BEKASI, KR - Berawal dari apresiasi warga Perumahan Bhayangkara dengan terealisasinya pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Pemda Kabupaten Bekasi melalui APBD perubahan Tahun 2020 yang digelontorkan guna menyerap anggaran ABT(Akhir Tahun) yang memang sudah dipersiapkan dan diperuntukan untuk Pembangunan Proyek Peningkatan Jalan Lingkungan (Jaling) di Blok I1 Perum Bumi Bhayangkara Rt 08 RW 015 Desa Jejalen jaya kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi Jawa Barat, (1/9/2020).
Namun kemudian justru menimbulkan permasalahan yang menuai protes dan kecaman warga setempat terkait adanya dugaan permainan kotor didalam pelaksananan pekerjaan pengecoran jalan lingkungan (Jaling) tersebut yang dinilai warga setempat selain cacat dalam pelaksanaan pekerjaan, tidak sesuai dengan ketentuan (Speck) dimana seharusnya Blok I1 yang dikerjakan, akan tetapi justru jalan utama +-230 meter yang dilakukan pengecoran , sementara adanya pergeseran atau perpindahan titik kegiatan pelaksanaan pekerjaan dimana hal tersebut dilakukan tanpa adanya sosialisasi, komunikasi dan koordinasi yang intensif dengan warga setempat sehingga dianggap tidak transparan, serta ditambah lagi dari hasil pekerjaan proyek tersebut yang dianggap sangat mengecewakan dengan banyaknya keretakan hasil pengecoran disepanjang jalan tersebut.
Hal tersebut disampaikan oleh tokoh masyarakat setempat Khoirudin beserta Ketua-ketua Rt yang didampingi juga oleh sejumlah warga yang secara langsung mewakili seluruh masyarakat di Perumahan Bumi Bhayangkara pada Pemkab Bekasi dengan mengatakan,bahwa, " Yang kami ingin sampaikan, karena tidak sesuai dengan peruntukan atau tidak sesuai spek, karena perumahan kita masih ada potensi pembangunan..karena yang ada di list data Pemda Blok I1 Perumahan Bhayangkara..tetapi kenyataannya yang di cor jalan utama berdampingan dengan Blok G dan Blok H,"Ungkapnya pada Tim Awak Media yang sengaja diundang warga untung mempublikasikan hal tersebut.
Terkait permasalahan tersebut Khoirudin beserta masyarakat setempat meminta agar Pemkab Bekasi bertanggung jawab atas kekeliruan dan ketidak profesionalan PUPR Kab Bekasi dalam melakukan pekerjaannya, " Ya harus dipertanggung-jawabkan dari Bupati, Dinas PUPR, Ketua Lingkungan atau Kepala Desa," Tegas tokoh masyarakat yang dikenal sangat perduli dengan lingkungan dan sosial kemasyarakatan.
Khoirudinpun memaparkan lebih detil terkait proyek pengecoran yang dianggap masyarakat asal-jadi dan asal-bangun tersebut," Bahwasannya pengecoran dilakukan di lakukan di wilayah Blok G dan blok H yang di mana kedua blok tersebut wilayah kepengurusan RT yang berbeda ( Blok G RT 08 sedangkan Blok H RT 06 ) dimana kedua blok tersebut wilayah kepengurusannya Rt yang berbeda..,persoalannya muncul dari pelaksanaan pengecoran yang ternyata pada jalur utama bukan jalan lingkungan yang sebagianh besar pemiliknya Blok I1/ Rt 8 (delapan),"Jelasnya seraya membaca surat pernyataan bersama yang disepakati masyarakat setempat.
Lanjut Koirudin," Jika melihat kondisi pekerjaan jalan lingkungan pengecoran yang harus diselesaikan.. dikerjakan, hasilnya kurang maksimal, meskipun belum genap satu bulan sudah terlihat keretakan di banyak titik, bisa jadi hal ini di sebabkan banyak Faktor, Saat pengerjaan tidak ada plastik, Papan proyek tidak terpasang, Antara konsultan, Vendor dan pelaksana tidak sinkron," Ungkapnya.
"Lebih dari itu, Yang patut di ingat bahwa di lingkungan perumahan bhayangkara masih terdapat potensi pembangunan , terdapat lahan yang sudah memiliki PBB dan nantinya segera di bangun atau di ( blok J ), berdampingan dengan Blok I1...,Bisa di pastikan bahwa jalur utama akan menjadi akses kendaraan berat dengan tonase tinggi (dum truk dll) yang pasti akan berdampak pada kondisi cor yang memang keperuntukannya bukan untuk jalur utama dan bukan untuk proyek, Semestinya realisasi kegiatan sesuai dengan data 'pengumuman PL' (peningkatan jalan lingkungan/Blok I1 ) di Pemda,"Jelasnya.
Menurut Khoirudin beserta warga," Tidak pernah ada rapat khusus lingkungan untuk mengajukan Blok I1 untuk mendapatkan prioritas pengecoran..jadi masyarakat belum pernah dilibatkan,"Tukisnya.
Ketika ditanyakan, ada atau tidak komunikasi dengan Konsultan, Pengawas Pemda dan PPTK, Khorudin mengatakan," Waktu saya ketemuan sama konsultannya (Ramija-Red) bahwasannya titik yang ditentukan itu dari ketua lingkungan..titik yang ditentukan jalan utama padahal ini bukan titik yang sudah ditentukan atau yang terdaftar di list itu dan mereka mengambil keputusan sendiri tanpa ada komunikasi dengan warga," Ungkapnya.
Saat ditanyakan tentang Papan Proyek Pekerjaan ada di pasang saat pekerjaan berlangsung, Khoirudin beserta warga menjawab," Tidak ada..sampai saat ini juga tidak ada ,"lalu ditanya tentang standarisasi pekerjaan pengecoran jalan, Khoirudin mengatakan,"tidak ada batu pasir atau wiremesh..atau plastik-plastik juga tidak digunakan..ditaruh disana (seraya menunjukan lokasi plastik),"Jawabnya.
Haryanto Ketua Rt 03 dan Eko Ketua Rt 06 menambahkan," Karena penuntukannya yang jelas adalah tidak sesuai dengan e-katalog dari LPSE yang di Programkan," Imbuhnya.
" Harapan kami kalau bisa ..ya Bupati atau Inspektorat kedinasan PUPR Kabupaten Bekasi itu turun kelapangan untuk Crossceck kelokasi, " Pungkas mereka.
JAKARTA, KR - Presiden Joko Widodo pada Senin, 4 Januari 2021, meluncurkan program Bantuan Tunai Tahun 2021 se-Indonesia sebagai jaring pengaman sosial di tengah pandemi Covid-19. Acara peluncuran sekaligus penyerahan tersebut berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan di Istana Negara, Jakarta, serta diikuti oleh para penerima lainnya secara virtual di masing-masing provinsi.
"Hari ini, di awal 2021, saya meluncurkan langsung Bantuan Tunai se-Indonesia pada masyarakat penerima untuk Program Keluarga Harapan, Program Sembako, dan Bantuan Sosial Tunai," Kata Presiden saat acara peluncuran.
Sebagaimana dikatakan Presiden, Bantuan Tunai Tahun 2021 tersebut terdiri atas tiga program, yakni Program Keluarga Harapan (PKH) yang disalurkan dalam empat tahap langsung kepada penerima melalui bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Program Sembako sebesar Rp200.000 per bulan per kepala keluarga hingga Desember 2021 mendatang yang juga disalurkan melalui perbankan untuk dibelanjakan bahan pangan di tempat yang telah ditentukan.
Selain itu, Bantuan Tunai itu juga mencakup program Bantuan Sosial Tunai (BST) sebesar Rp300.000 per bulan per kepala keluarga yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia.
"Bantuan Sosial Tunai diberikan selama empat bulan, Januari sampai April, dan nilainya Rp300.000 per bulan per KK. Ini sudah jelas semuanya," Tandas Presiden Joko Widodo.
Kepala Negara sangat berharap agar bantuan pemerintah ini dapat meringankan beban keluarga yang terdampak pandemi Covid-19 sekaligus pada akhirnya membantu perekonomian nasional untuk bangkit dan bergerak.
"Kita harapkan juga bisa menjadi pemicu untuk menggerakkan ekonomi nasional, mengungkit ekonomi nasional, dan memperkuat daya beli masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi nasional menjadi meningkat dan lebih baik," Ungkap Kepala Negara berharap.
Untuk diketahui, pada tahun ini pemerintah mengalokasikan anggaran masing-masing sebesar Rp28,709 triliun untuk PKH, Rp42,5 triliun untuk Program Sembako, dan Rp12 triliun untuk BST.
Sebanyak 24 orang perwakilan penerima manfaat dari masing-masing program tersebut hadir secara terbatas di Istana Negara. Sebelumnya, mereka telah melalui pemeriksaan kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat baik sebelum maupun saat berlangsungnya acara.
Saat acara penyerahan berlangsung di Istana Negara, turut pula dilaksanakan penyerahan bantuan tunai yang sama di 34 provinsi di seluruh Indonesia oleh para gubernur yang hadir secara virtual.
Hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut di antaranya ialah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
(Un/Ir) KR
Sumber: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden
.jpeg)
