Bom Bunuh Diri di Katedral, Kapolri Tegaskan, Masyarakat Tidak Perlu Cemas, Negara Tidak Akan Kalah Dengan Teroris

JAKARTA, KR - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta kepada seluruh masyarakat untuk tidak panik pasca-terjadinya aksi dugaan bom bunuh diri di depan Gereja Katedral, Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Sigit menegaskan, pihak kepolisian langsung melakukan penyelidikan dan menggelar olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk mendalami pelaku dari aksi teror tersebut. Korps Bhayangkara menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) usai aksi tersebut.

"Kami sedang dalami dan melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP). Dan untuk masyarakat tidak usah terlalu panik, kami sedang dalami pelakunya," kata Sigit saat dikonfirmasi, Jakarta, Minggu (28/3/2021).

Sigit menyebut, pihak Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri sejauh ini akan terus melakukan penindakan terhadap para kelompok teroris. Hal itu merupakan komitmen dari Korps Bhayangkara untuk memberangus para jaringan-jaringan tersebut.

Oleh sebab itu, masyarakat tidak perlu cemas dan khawatir. Mengingat, negara hadir dan tidak akan kalah dengan aksi ataupun serangan teror apapun.

Sementara itu, Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono menyebut, Kapolri juga langsung memerintahkan Kadensus 88 untuk ke Makassar untuk melakukan pendalaman terhadap aksi tersebut. 

"Kemudian berkaitan ini kegiatan teorisme atau bukan tentunya perintah pak Kapolri siang ini Kadensus berangkat ke Makassar dan tentunya di Makassar sudah ada Korwil Densus dibantu serse Polda dan Polrestabes untuk olah TKP. Kami sudah gelar police line disana dan kami juga sudah menyisir benda apa saja sekecil apapun kami olah TKP," ujar Argo.

Disisi lain, Argo memastikan bawah, aparat kepolisian menjamin keamanan dari keberlangsungan momentum peringatan Wafat Isa Almasih 2 April 2021 dan perayaan Paskah 4 April 2021 mendatang. 

Argo menyebut, Asops Kapolri nantinya akan memberikan petunjuk ke seluruh wilayah terkait melakukan penjagaan dengan melakukan operasi rutin jajaran kepolisian di gereja-gereja.

"Tentunya ada operasi rutin kami tingkatkan dari Asops Kapolri berikan petinjuk ke wilayah terutama berkaitan kegiatan kematian tuhan dan kegiatan paskah ini bagian pengamanan yang kami lakukan, kami serentak kerjakan sama-sama kami ajak seluruh elemen masyarakat ikut amankan memelihara Kamtibmas," ucap Argo.

"Masyarakat tetap tenang serahkan ke kepolisian untuk lidik, penyidikan dan identifikasi terkait kasus ini," kata Argo melanjutkan. 

Peristiwa diduga bom bunuh diri terjadi di Jalan Kartini, Kota Makassar. Bom meledak di depan Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (28/3/2021).

Diduga pelaku berjumlah dua menggunakan sepeda motor ketika melakukan aksinya. Mereka diduga langsung meninggal dunia setelah melancarkan aksinya. Saat ini, polisi masih terus melakukan pengamanan di sekitar lokasi.

(*) KR 

Sumber : Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono

BN Holik Berharap SMSI Segera Tindak Lanjuti Agenda Pembangunan Kabupaten Bekasi Bagian Utara

BEKASI, KR - Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, BN Holik Qodratullah berharap agenda pembangunan Kabupaten Bekasi bagian utara yang dideklarasikan seluruh unsur stakeholder Kabupaten Bekasi pada momentum pelantikan pengurus SMSI Bekasi Raya, 31 Agustus 2021 dapat ditindaklanjuti secepatnya. Hal itu disampaikan Ketua DPRD di hadapan ketua umum SMSI, Firdaus, ketua SMSI Provinsi Jawa Barat Hardiyansyah dan Ketua SMSI Bekasi Raya, Doni Ardon dalam pelaksanaan Rapat Kerja Deerah Serikat Media Siber Indonesia (Rakerda SMSI) Provinsi Jawa Barat, baru-baru ini.

"Konsep tersebut sangat mulia dan akam sangat bermanfaat setelah dibangun. Lalu setelah Bekasi Utara ini berkembang, masyarakatnya maju dan sejahtera, bisa berlanjut kepada tahap pemekaran wilayah," ungkap BN Holik.

Mantan aktivis tani itu lalu mengingatkan jika saat ini banyak informasi secara masif dengan mudah masuk ke dunia media online, sehingga informasi palsu/ bohong (hoaks) pun dengan mudah pula menyebar. 

“Sekarang, dengan jempol saja sebuah informasi yang belum tentu benar bisa begitu cepatnya disebarkan. Hanya dengan jempol bisa melanggar hukum, bisa menimbulkan situasi yang tidak kondusif,” kata ketua DPRD.

Ketua DPRD Kab.Bekasi dan Wakil Ketua SMSI Bekasi Raya

Untuk itu, ia berharap SMSI sebagai wadah media siber bisa ikut berperan menangkal penyebaran informasi hoaks ke masyarakat. 

Diharapkan pula, pemberitaan media siber dapat selalu mengutamakan fakta dan aktual sehingga kualitas berita tetap terjaga.

“Nah, perusahaan perusahaan media siber yang tergabung dalam organisasi pimpinan kang Doni Ardon di Bekasi ini mempunyai peran besar untuk melawan berita-berita bohong, menyampaikan informasi-informasi yang membangun dan menyejukkan serta memberikan harapan kepada masyarakat atas program-program pemerintah yang dipublikasikannya".

"Saya berharap perusahaan media siber yang tergabung dalam SMSI ikut berperan aktif dengan tetap menjaga kualitas dan berperan dalam kepentingan nasional," pungkasnya. 

(*) KR

Terjadi Keributan Dikantor Property, Karyawan PT. VSL JAYA INDONESIA Mengamuk dan Rusak Kendaraan

BEKASI KOTA, KR - Terjadi  peristiwa keributan di salah satu kantor Perusahaan Propety di bilangan  Bekasi -Selatan yang di lakukan seorang tamu Perusahaan  dengan para  karyawan Perusahaan Property  sehingga membuat  kerugian bagi perusahaan Property tersebut akibat ulah pengrusakan yang di lakukan oleh tamu tersebut, (22/03/2021).

Belakangan di ketahui berdasarkan keterangan dari Pimpinan Perusahaan Propety pada Awak Media saat di konfirmasi bahwa  pelaku tersebut bernama MR selaku karyawan dari PT. VSL JAYA INDONESIA yang beralamat di Jl. Penjernihan I No. 1 & 1A, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

Dalam keterangannya pada Awak Media , Pimpinan Perusahaan Properti  bernama R , membenarkan bahwa telah terjadi keributan dan pengrusakan yang dilakukan oleh MR selaku karyawan dari PT. VSL JAYA INDONESIA. “Benar telah terjadi keributan di kantor kami yang dilakukan oleh Melky Rawis (MR) karyawan dari PT. VSL JAYA INDONESIA dan bukan hanya keributan saja ..akan tetapi  Melky Rawis (MR) juga membuat kerusakan pada kendaraan mobil perusahaan kami dan itu terekam oleh CCTV kantor kami,” Ungkap Direktur Perusahaan Property tersebut.

Selanjutnya R mengatakan,” Berawal dari Kerjasama yang dilakukan oleh Melky Rawis (MR) , karyawan PT VSL Jaya Indonesia yang beralamat di jl penjernihan No. 1 bendungan hillir Jakarta pusat , dengan Perusahaan kami yang kemudian terjadi kesalah pahaman antara Melky Rawis (MR) dengan pihak kami yang menimbulkan ketidak puasan dan kekecewaan di keduanya.. kami sudah menyarankan untuk menempuh jalur hukum apabila tidak puas dengan kondisi yang ada ,”ungkapnya.

“Atas kejadian ini kami rencanakan akan di laporkan ke aparat penegak hukum Polsek Bekasi Selatan,” Imbuhnya menutup wawancara.

Berdasarkan Wawancara awak media dengan salah satu staff karyawan PT VSL Jaya Indonesia berinisial M, mengatakan bahwa,  “Benar Melky Rawis (MR) adalah karyawan dikantor tersebut dan posisi terakhir bagian Gudang,” katanya.

Terkait  Kejadian perusakan mobil dan membuat onar di perusahaan Property dan sempat terekam camera CCTV yang kemudian  di perlihatkan kepada M staff karyawan PT VSL  JAYA INDONESIA dengan kelanjutannya Awak Media diminta untuk menghubungi langsung yang bersangkutan.

Ketika Awak Media mengkonfirmasi  terkait peristiwa tersebut ke MR melalui Telepon Celluler, MR mengatakan ,”mohon maaf saya tak mau bahas itu lagi,terimakasih,” jelasnya.

(Red) KR

Digelar Besok, Rabu (24/3), Rakerda ke IV SMSI Provinsi Jawa Barat Dihadiri Wagub Jawa-Barat

BANDUNG, KR - Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum dijadwalkan membuka  Rapat Kerja Daerah (Rakerda) ke IV Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Jawa Barat, Rabu (24/3) di Hall Grandzuri Hotel Jababeka, Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi. 

Ketua SMSI Jawa Barat Hardiyansyah, SH membenarkan hal tersebut. "Ya, pak Wagub sudah menyampaikan langsung ke saya akan hadir dan sekaligus membuka Rakerda SMSI tingkat Provinsi Jawa Barat di Bekasi," kata Hardiyansyah kepada wartawan di sekretariat SMSI Jawa Barat, jalan Jendral Ahmad Yani nomor 262, Kota Bandung, Senin (22/03/2021) malam. 

Menurut Hardiyansyah Rakerda tahun ini bertemakan "Membangun Media Siber yang Sehat, Berkualitas dan Profesional".

"SMSI Jawa Barat ingin membangun perusahaan media siber yang sehat, berkualitas dan profesional, sekaligus menjadi lembaga “turn back hoax” atas berbagai informasi bohong yang beredar di tengah masyarakat," kata dia.

Selain Gubernur, panitia Rakerda SMSI Provinsi Jawa Barat juga mengundang Ketua Umum SMSI Firdaus dan sejumlah pejabat daerah di wilayah Jawa Barat, terutama tuan rumah, yakni Walikota Bekasi DR. H. Rahmat Effendi, Bupati Bekasi H. Eka Supria Atmaja, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi BN Holik Qodratullah, Danrem, Kapolres, Dandim, dan termasuk Dansat Brimob Polda Metro Jaya Kombes Pol Gatot Mangkurat, S.I.K yang menjalin kerjasama media siber terhadap SMSI Bekasi Raya.

“Tadinya kita ingin mengundang seluruh anggota, namun karena situasi masih masa pandemi, maka jumlah dibatasi hanya 50 peserta, tepatnya dua puluh lima pesen dari kapasitas hall," terang Hardiyansyah.

Meski begitu, seluruh pengurus SMSI Provinsi Jawa Barat dan perwakilan pengurus SMSI kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Barat diwajibkan hadir guna menyampaikan usulan dan masukan yang betsifat positif.

Terpisah, ketua SMSI Bekasi Raya Doni Ardon didampingi ketua panitia Rakerda SMSI Provinsi Jawa Barat dan sekretaris Leksono Budiarto dalam jumpa pers di Stadion Patriot Candrabhaga Kota Bekasi, Selasa (23/03/2021) pagi mengatakan pihaknya menerapkan protokol kesehatan Covid-19 terhadap peserta Rakerda SMSI Jawa Barat. 

"Setiap peserta yang hadir wajib pakai masker dan akan dilakukan cek suhu tubuh. Sebelumnya wajib cuci tangan yang tersedia di bagian pintu masuk," terang Doni Ardon.

Dia mengatakan SMSI Bekasi Raya selaku tuan rumah pelaksanaan Rakerda SMSI Provinsi Jawa Barat telah menyiapkan masker dan pencuci tangan di lokasi kegiatan. 

"Kita juga telah berkomunikasi dengan Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Hendra Gunawan, S.I.K serta otoritas setempat yang berwenang di lingkungan lokasi Rakerda, untuk syarat Prokes ini kami penuhi,” jelasnya.

Ditambahkan Leksono Budiarto bahwa ada yang berbeda dalam pelaksanaan Rakerda SMSI tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2021. Selain menggelar di daerah, juga diadakan workshop tentang peningkatan performa website media siber agar traffict berita selalu teratas dan mudah dianalisa google adsense.

"Sekaligus penyerahan sertifikat keanggotaan SMSI bagi perusahaan pers yang telah melewati proses verifikasi dan mengisi formulir keanggotaan SMSI," ucapnya. 

(*) KR

Presiden Jokowi Kunjungi Prosesi Vaksinasi Massal di Pendopo Delta Wibawa, Kabupaten Sidoarjo.

KABUPATEN SIDOARJO, KR - Vaksinasi massal yang diberikan secara gratis kepada masyarakat bertujuan untuk menimbulkan respons kekebalan tubuh terhadap virus korona sehingga memberikan perlindungan awal bagi penerima vaksin. Saat ini, pemerintah tengah mempercepat pemberian vaksinasi tersebut kepada masyarakat di sejumlah daerah.

Presiden Joko Widodo, dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Jawa Timur pada Senin, 22 Maret 2021, kembali meninjau pelaksanaan vaksinasi massal yang digelar di Pendopo Delta Wibawa, Kabupaten Sidoarjo.

"Pagi hari ini saya berkunjung ke Kabupaten Sidoarjo untuk melihat proses vaksinasi. Saya ingin memastikan bahwa antusiasme dari masyarakat besar dalam mengikuti program vaksinasi ini," ujar Presiden saat memberikan pernyataan selepas peninjauan.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden turut menyaksikan pemberian dosis vaksin AstraZeneca kepada Ketua Majelis Ulama Jawa Timur K.H. Hasan Mutawakkil Alallah.

Vaksin yang sama juga diberikan kepada di antaranya K.H. Ahmad Rofiq Siraj hingga atlet sepak bola nasional Uston Nawawi.

Untuk pelaksanaan hari ini, sebanyak kurang lebih 150 peserta yang berasal dari kalangan pekerja publik, tokoh agama, hingga para atlet menerima suntikan dosis vaksinasi di lokasi tersebut. Di saat bersamaan, beberapa lokasi lain di Kabupaten Sidoarjo juga akan menggelar vaksinasi massal serupa.

Kepala Negara juga memantau dan memberikan arahan mengenai jalannya proses vaksinasi di beberapa lokasi tersebut melalui konferensi video untuk memastikan kesiapan Kabupaten Sidoarjo, rumah sakit, serta fasilitas puskesmas dalam menyukseskan kebijakan vaksinasi massal ini.

"Saya juga ingin memastikan kesiapan baik dari kabupaten, rumah sakit, puskesmas yang ada sehingga kita harapkan ke depan vaksinasi nasional ini semuanya berjalan dengan baik dan lancar," ucapnya.

Berdasarkan data yang bersumber dari Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), hingga 21 Maret 2021, sebanyak 9.397 tenaga kesehatan di Kabupaten Sidoarjo telah menerima dua dosis vaksin Covid-19. Sementara sebanyak 19.482 pekerja atau pelayan publik telah menerima dua dosis vaksin dari keseluruhan 31.902 peserta yang telah menerima suntikan dosis pertama.

 
Hadir dalam kegiatan vaksinasi massal tersebut antara lain Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali.

(Fid/No) KR

Sumber:Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

GRPPH-RI: PT.WAP Diduga Kuat Berikan"Bisikan Manis dan Angin Segar serta Mimpi Indah" Pada KaSatPol PP Kab.Bekasi

KABUPATEN BEKASI, KR- KaSatPol PP, Dodo Hendra Rosika S.IP, M.M tidak mampu melakukan tindakan tegas kepada PT.Winsa Anugerah Propertyndo (WAP) yang berlokasi di Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat dengan berada dibawah kepemimpinan Fajar Pratisto selaku Direktur, terkait persoalan bangunan tanpa IMB, kendati secara jelas telah tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bekasi No.10 Tahun 2014 dan Peraturan Izin Mendirikan Bangunan No.10 Tahun 2013, namun PT.Winsa Anugerah Propertyndo seolah tak menggubris aturan tersebut. 

Julham Harahap Ketua Gerakan Rakyat Peduli Penegakan Hukum Republik Indonesia (GRPPH-RI) mengungkapkan,bahwa, "Fajar Pratisto, Direktur PT.Winsa Anugerah Propertyndo pernah di panggil oleh Satpol PP, namun dirinya tidak merasa takut dengan panggilan tersebut walaupun Perda ada, karena Perda tersebut hanya suatu kiasan semata, sebab sampai saat ini Satpol PP masih saja melakukan pembiaran terhadap Bangunan PT.Winsa Anugerah Propertyndo, pasalnya Izin Bangunan PT. Winsa Anugerah Propertyndo awalnya rumah tunggal dan sekarang beralih fungsi menjadi Perkantoran belum memiliki IMB,"Ungkapnya pada wartawan (19/03/2021)..

Julhampun memastikan bahwa," Hal ini dapat diindikasikan Direktur PT.Winsa Anugerah Propertyndo dapat kami menduga telah di Beck Up oleh orang-orang yang melindungi di balik PT.Winsa Anugerah Propertyndo,termasuk diduga telah melontarkan dan memberikan "Bisikan Manis dan Angin Segar serta Mimpi Indah" kepada KaSatPol PP, Dodo Hendra Rosika S.IP, M.M agar tidak melakukan penyegelan PT.Winsa Anugerah Propertyndo," Tandas Julham.

Menurut Julham, "KaSatPol PP, Dodo Hendra Rosika S.IP, M.M diduga tidak bernyali untuk melakukan penyegelan PT.Winsa Anugerah Propertyndo, karena dapat diindikasikan KaSatPol PP, Dodo Hendra Rosika S.IP, M.M sudah mendapatkan Upeti dari PT.Winsa Anugerah Propertyndo terkait tidak memiliki IMB rumah tinggal tunggal beralih fungsi menjadi Perkantoran, sehingga KaSatPol PP tidak lagi berdaya untuk melakukan penyegelan walaupun ada Perda Kabupaten Bekasi No.10 Tahun 2014 dan Peraturan Izin Mendirikan Bangunan No.10 Tahun 2013," Tandas Julham.

Ketua DPC AWI, Irwan A Buat Laporan di DPMPTST

Disisi lain, Ketua DPC Aliansi Wartawan Indonesia (AWI) Kabupaten Bekasi, Irwan A, saat di minta tanggapannya oleh Awak Media di kantor pada (18/03/2021) mengatakan, bahwa apa yang dilakukan oleh Direktur PT.Winsa Anugerah  Propertyndo telah melakukan Wanprestasi dan pembodohan terhadap Institusi Satpol PP serta menipu Kasi Satpol PP bagian Penegakan Perda dan Penindakan, Kabupaten Bekasi, Windhy Mauly, SH, M.Si, dalam melaksanakan kesepakatan yang di tuangkan secara resmi dengan membawa nama Satpol PP Kabupaten Bekasi dalam kop surat dan isi perjanjian tersebut,.. ini adalah merupakan langkah-langkah fenomenal dan penuh keberanian yang di lakukan oleh Fajar Pratisto secara Profesional, Terarah dan Akurat sehingga mampu membuat Satpol PP Kabupaten Bekasi kehilangan Kecerdasan dan Ketelitian maupun  Kewibawaan nya di dalam melakukan tugas dan fungsinya selaku Penegak Perda dan Eksekutor di Kabupaten Bekasi," Jelas Irwan.

Menurut Irwan hal tersebut jarang terjadi di dalam pembuatan MoU yang dilakukan secara resmi dengan membawa nama Institusi yang diabaikan dan dilecehkan oleh Direktur PT WAP, namun terkesan pihak Satpol PP tidak cepat merespon serta tidak ada tindakan tegas yang dilakukan Institusi Satpol PP terhadap PT.Winsa Anugerah Propertyndo kendati telah di rendahkan oleh Direktur PT tersebut.

"Ini hal unik dan jarang terjadi karena jarang ada Perusahaan yang berani melakukan hal bodoh seperti itu, terkecuali Perusahaan PT.Winsa Anugerah Propertyndo tersebut memang telah mencabut Taring dari Institusi Penegak Perda dan Eksekutor dengan didukung ( Back-Up) Ekstra Ordinary Power di balik pemilik Perusahaan tersebut, sehingga mampu membuat Institusi Satpol PP seperti "Macan Ompong" yang ketahuan belang nya sehingga kehilangan Integritas dan Jati dirinya selaku Penegak dan Penindakan Perda yang menjadi andalan bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan Eksekusi,..............begitulah Kura-kura," Pungkas Irwan.

Berdasarkan pantauan dan penelusuran Awak Media di lapangan berikut keterangan berbagai sumber yang didapat dan telah menyatakan bahwa PT. Winsa Anugerah Propertyndo melakukan alih fungsi yang sampai saat ini belum memiliki Izin IMB namun timbul keganjilan dengan tidak adanya tindakan tegas yang menunjukan Kinerja dan Etos Kerja dari pihak Satpol PP Kabupaten Bekasi terkait bangunan yang diduga kuat telah menyalahi aturan yang sudah ditetapkan, sehingga menimbulkan berbagai macam tanggapan miring dari para pemerhati kebijakan daerah serta menjadi buah bibir di masyarakat kabupaten Bekasi, termasuk adanya pernyataan dari LSM GRPPH-RI bahwa diduga ".KaSatPol PP, Dodo Hendra Rosika S.IP, M.M telah menerima upeti dari PT.Winsa Anugerah Propertyndo" sehingga diam seribu bahasa tanpa ada tindakan nyata yang diperbuatnya selaku KaSatPol PP Kabupaten Bekasi.

(HP) KR

Kolam Regulasi Nipa-Nipa Secara Resmi Telah Diaktifkan Oleh Presiden Jokowi di DAS Tallo, Kabupaten Maros

MAKASSAR, KR - Presiden Joko Widodo meresmikan beroperasinya Kolam Regulasi Nipa-Nipa yang sebagian besar wilayahnya berada di Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, pada Kamis, 18 Maret 2021.

Dibangun sejak 2016 dengan anggaran sebesar Rp320 miliar, Kolam Regulasi Nipa-Nipa secara khusus dimaksudkan untuk mereduksi potensi banjir hingga sebesar 157 meter kubik per detik yang kerap terjadi di Kota Makassar dan sekitarnya akibat luapan Sungai Tallo bagian hilir.

"Alhamdulillah hari ini kita resmikan dan operasikan karena telah selesai dibangun selama lima tahun yaitu Kolam Regulasi Nipa-Nipa. Ini adalah kolam untuk pengaturan air, terutama banjir dan genangan yang ada di Kota Makassar," ujar Presiden dalam sambutannya.

Dengan luas genangan mencapai 83,93 hektare dan berkapasitas tampung sebesar 2,74 juta meter kubik, kolam regulasi tersebut akan bekerja dengan menyimpan air untuk sementara waktu selama puncak banjir dan mengalirkannya kembali ke hilir Sungai Tallo.

"Sangat berfungsi meskipun masih ada nanti kolam regulasi lain yang memang harus dibangun utamanya ini di DAS Tallo sehingga Kota Makassar kita harapkan dapat bebas dari genangan dan banjir karena sekarang diatur dan dikendalikan oleh Kolam Regulasi di Nipa-Nipa ini," ucap Kepala Negara.

Presiden sangat berharap agar infrastruktur pendukung tersebut dapat bermanfaat untuk meningkatkan daya dukung dan kemajuan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga akan melakukan normalisasi Sungai Tallo dan pembangunan tanggul sepanjang tiga kilometer pada tahun 2022 mendatang.

Melalui upaya tersebut, kolam regulasi diharapkan akan memberikan dampak dan manfaat pengurangan risiko banjir di enam kecamatan setempat, yakni Pattallassang, Moncongloe, Manggala, Panakkukang, Tallo, dan Tamalanrea.

Plt. Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, dalam sambutan selamat datangnya kepada Presiden menyampaikan ucapan syukur dan terima kasih atas pembangunan Kolam Regulasi Nipa-Nipa ini. Menurutnya, kehadiran kolam regulasi tersebut dapat benar-benar memberikan dampak langsung bagi pengurangan dampak banjir di Kota Makassar.

"Saya sendiri hampir tiga tahun menjabat. Setiap tahun hampir selalu pergi bawa perahu karet untuk ke genangan di Makassar. Kolam ini bukan cuma teoritis, tapi praktik di lapangan dan langsung mengurangi dampak," tuturnya.

Hadir dalam acara peresmian tersebut di antaranya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Plt. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan, Bupati Maros Andi Syafril Chaidir Syam, dan Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto.

(Sry/Fid) KR

Sumber:Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden