Kapolda Sumut Pimpin Konpers Terkait Keberhasilan Ungkap Kasus Pembunuhan Wartawan di Mapolres Siantar

SUMATERA UTARA, KR - Kapolda Sumatera Utara Irjen. Pol. Drs. R. Z. Panca Putra S., M.Si.,Bersama Pangdam I/BB Mayjen TNI Hassanudin SIP, MM, pimpin Konfrensi Pers terkait keberhasilan pengungkapan kasus pembunuhan Marsalem Harahap alias Marsal di Mapolres Siantar, Jl. Jend. Sudirman, Kota Pematangsiantar, Kamis (24/6) petang.

Dalam paparannya Kapolda Sumatera Utara Irjen. Pol. Drs. R. Z. Panca Putra S., M.Si., mengatakan bahwa Pengusaha kafe berinisial S, 57, warga Jl. Seram, Kel. Bantan, Kec. Siantar Utara, Kota Pematangsiantar diduga memerintahkan dua pekerja kafenya melakukan penembakan terhadap jurnalis Lesser News Today Mara Salem Harahap alias Marsal sebagai pelajaran terhadap korban.

“Penembakan terhadap korban karena pengusaha kafe sakit hati,” sebut Kapoldasu Irjen Pol RZ Panca Putra S., didampingi Pangdam I/BB Mayjen TNI Hassanuddin, bersama Irwasda Polda Sumut Kombes Pol. Drs. Armia Fahmi, serta Kapendam I/BB  Letkol Inf Donald Erickson Silitonga., saat konfrensi pers.

Menurut Kapoldasu, S sakit hati terhadap korban. Pasalnya, korban selalu memberitakan maraknya peredaran narkoba di kafenya dan meminta jatah Rp12 juta per bulan dan pil ekstasi dua butir dengan harga Rp100 ribu per butir per hari.

Sehingga S memerintahkan YFP, 31, Humas Kafe warga Jl. Melati, Perum Senayan Indah, Kel. Tanjung Tongah, Kec. Siantar Martoba dan AS, pengawas kafe S, yang disebut Kapolda seorang oknum, untuk melakukan penembakan terhadap S.

Untuk melakukan penembakan terhadap korban, S memberikan uang sebanyak dua kali kepada AS yakni Rp15 juta dan Rp 10 juta untuk membeli senjata api.

Perintah S segera ditindaklanjuti YFP dan AS dengan cara meminjam sepedamotor teman mereka dan memantau keberadaan korban dengan mendatangi rumahnya di Dusun VII, Desa Karang Anyer, Kec. Gunung Maligas, Kab. Simalungun.

Ternyata, korban saat itu sedang minum di satu kedai tuak di Pematangsiantar. Usai minum tuak, korban akhirnya pulang ke rumahnya.

Di jalan menuju ke rumahnya, YFP dan AS berpapasan dengan mobil yang dikemudikan korban. Kemudian, YFP dan AS berbalik arah dan mengejar mobil korban. Saat berpapasan dengan mobil korban, AS  melepaskan tembakan dan mengenai paha sebelah kiri korban.

Menurut Kapoldasu, senjata api yang digunakan menembak korban, merupakan senjata api buatan Amerika Serikat dan tembakan itu mengenai tulang paha korban. Akibatnya, tulang paha korban patah dan peluru pecah tiga di dalam paha. Selain itu, peluru melukai pembuluh darah korban, hingga mengakibatkan pendaharahan. Akhirnya korban meninggal akibat kehabisan darah.

“Tiga pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dikenakan ancaman hukuman sesuai dengan Pasal 340 KUH Pidana tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup dan Pasal 338 KUH Pidana tentang tindak pidana pembunuhan,” sebut Kapoldasu.

Menurut Kapoldasu, berbagai barang bukti sudah disita seperti senjata api dan pelurunya, sepedamotor yang digunakan YFP dan AS serta barang bukti lainnya.

Kapoldasu juga mewawancarai YFP dan S saat itu. YFP mengaku hanya mengemudikan sepedamotor, sedang S mengaku sakit hati dan memohon maaf atas perbuatannya serta  menyatakan bertanggungjawab secara hukum atas perbuatannya.

Pengungkapan kasus dugaan pembunuhan korban jurnalis Lesser News Today Mara Salem Harahap dipaparkan Kapoldasu Irjen Pol RZ. Panca Putra Simanjuntak di Mapolres Kota Pematangsiantar, Jl. Jend. Sudirman, Kamis (24/6) petang, terlihat dalam kegiatan Konfrensi Pers para Pejabat Utama Polda Sumatera Utara dan Kodam I /Bukit Barisan terlihat hadir seperti Dir Reskrimum Kombes Tatan Dirsan Admaja, S.I.K., Kabid Propam Polda Sumut, Kombes Pol Donal Simanjuntak. S.I.K., Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi, S.I.K., Danpomdam Kolonel Cpm Anggiat Napitupulu, S.H., Kapolres Simalungun Akbp Agus Waluyo., S.I.K., Kapolres Pematangsiantar Akbp Boy Sutan Binanga, S.I.K., Dandim 0207/ Simalungun Letkol. Inf Roly Souhoka., Kasubdit III Akbp Taryono Raharja, S.I.K., Kanit Buncil Jatanras Polda Sumut Kompol TP. Butar-Butar., SH. MH., Kasat Reskrim Polres Simalungun Akp.  Rachmat Aribowo,  S.I.K., M.H., Kanit Jatanras Ipda Antonyus Hutahayan SH, MH., serta personel Polres Simalungun.

(Joe) KR

Sumber:: humas polres simalungun

Ulah Kadispora Tangsel : "Gue Sikat lu!", Berakibat Menuai Pelaporan Wartawan ke-Polres Tangsel

TANGERANG SELATAN, KR – Kelompok wartawan mengapresiasi Kepolisian Resort Tangerang Selatan (Polres Tangsel) karena telah menerima laporan atas perbuatan tidak menyenangkan seorang oknum pejabat.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora), E. Wiwi Martawijaya dilaporkan setelah coba memukul wartawan, saat keluar dari Gedung Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan untuk diwawancara mengenai Dana Hibah KONI.

Kepastian laporan itu tertuang dalam Laporan Polisi bernomor: LP/B/744/VI/2021/SPKT/POLRES TANGERANG SELATAN/POLDA METRO JAYA.

“Saya mengapresiasi sikap Polres Tangsel yang merespon laporan,” ujar Yudi Wibowo, pewarta kabar6.com selaku pelapor, Selasa (22/6/2021).

Menurutnya, Polres Tangsel telah melakukan langkah yang tepat. Apabila dibiarkan maka sikap arogansi yang bersangkutan dapat mengancam kebebasan pers dalam iklim demokrasi.

“Beliau terlihat tidak suka dengan pemberitaan kasus yang berkembang. Sikap beliau tidak mencerminkan sebagai aparatur daerah,” terangnya.

Seharusnya, menurut Yudi, Kadispora Tangsel menggunakan sikap beretika dalam menyatakan sikap. Meski tidak bersedia diwawancarai oleh wartawan yang butuh berita berimbang (cover both side) dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.

“Ini menjadi pembelajaran karena kasus intimidasi terhadap kebebasan pers yang berintegritas sudah semakin mengkhawatirkan,” ungkapnya.

Kadispora : "Gue Sikat lu!"

Sebagaimana di ketahui sebelumnya bahwa Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Kota Tangerang Selatan E. Wiwi Martawijaya memunculkan sikap Arogansinya dengan hendak melakukan pemukulan terhadap pewarta bernama Yudi Kabar6 yang hendak mengkonfirmasi terkait dana Hibah Koni dengan meliput dirinya pada saat keluar dari Kantor Kejaksaan Negeri Tangsel, oada Selasa 22 Juni 2021.

"Yang mana namannya si Yudi, Yudi Babeh, panggil sekarang," ujarnya kepada wartawan di Kantor Kejari Tangsel.

Sontak, pertanyaan itupun dijawab oleh Yudi yang ingin melakukan wawancara terkait Kasus Dana Hibah 2019 KONI Tangsel.

Jawaban tersebut sontak membuat Wiwi hendak melancarkan pukulannya ke Yudi, sambil mengatakan "Gua sikat lu," sambil menuju kendaraannya.

Mendapat sikap tidak menyenangkan, Yudi bertanya sikap arogan Wiwi yang akan memukul dirinya. "Galak amat Pak," kata Yudi

Jawaban Yudi pun langsung dijawab Wiwi, dengan emosi dirinya menjawab, "Emang galak gua mah," tutupnya.

(Red) KR

SMSI Temui MPR RI, Ahmad Muzani : "Soal Penembakan Wartawan, Komnas HAM Perlu Bentuk Tim Pencari Fakta!"

JAKARTA, KR - Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Firdaus, hari Minggu (20/6) menemui Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani untuk memohon secara politik, mendesak pemerintah dalam hal ini kepolisian agar menuntaskan penyelidikan dan penyidikan kasus penembakan terhadap Mara Salem Harahap (42), wartawan dan Pemimpin Redaksi Lassernews.today.com, Jumat malam, 18 Juni 2021.

“Penyelidikan kasus ini harus dilakukan serius dan tuntas. Apapun latar belakang kejadiannya. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) perlu turun tangan untuk membentuk tim pencari fakta,” kata Ahmad Muzani ketika menerima tim SMSI di rumahnya, Islamic Village, Kelapa Dua, Tangerang.

Ahmad Muzani yang politisi Partai Gerindra ini mengatakan, peristiwa penembakan ini bukan hanya pembuhuan terhadap Mara Salem Harahap alias Marsal, tetapi melukai banyak hal, terutama kalangan pers, dan demokrasi. “Pembunuhan ini juga merupakan ancaman terhadap negara,” kata Ahmad Muzani.

 
Menurut Firdaus, penembakan yang menewaskan Marsal ini bukan semata-mata kejahatan biasa, tetapi perbuatan keji yang berdampak luas terhadap perkembangan demokrasi.

 
“Penembakan itu selain membunuh orang pers, juga mengancam karakter demokrasi yang dikembangkan oleh pers. Kita tahu pers adalah pilar ke-4 demokrasi yang selain mengontrol jalannya demokrasi, juga pelaksana demokrasi,” kata Firdaus yang didampingi Sekretaris Jenderal SMSI Mohammad Nasir, dan anggota Dewan Penasihat SMSI Pusat Ervik Ary Susanto.

  
Muzani  sepakat dengan sikap Firdaus bahwa kepolisian harus segera menyelesaikan secara tuntas penanganan kasus penembakan Marsal. Tidak ada alasan lagi kasus penembakan orang tidak diusut, “Harus diusut tuntas. Adili pelakunya,” kata  Muzani.

 
Ketua Dewan Pers Mohammad NUH, Sabtu (19/6) juga mengecam penembakan terhadap Marsal. “Sebuah kabar duka kembali mewarnai kehidupan pers Indonesia. Pemimpin Redaksi LasserNewsToday, Mara Salem Harahap meninggal dunia Sabtu Juni 2021,” demikian surat pernyataan Dewan Pers yang ditandatangani Mohammad NUH.

NUH juga mendesak aparat kepolisian segera menyelidiki kasus ini secara serius dan seksama. “Pelaku dan motif pembunuhan harus diungkapkan. Rasa keadilan keluarga Mara Salem Harahap juga harus ditegakkan.”

NUH menghimbau agar segenap komunitas pers Sumatera Utara  memperhatikan masalah pembunuhan Marsal dan secara proporsional membantu aparat kepolisian untuk mencari bukti-bukti dan mengungkap fakta.
 
Mara Salem ditembak orang yang belum diketahui identitasnya, di dalam mobilnya yang diperkirakan dalam perjalanan pulang menuju rumahnya di Desa Karang Anyar, Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun. Marsal mengalami dua luka sehingga nyawanya tidak tertolong.
   
Kasus penembakan Marsal pekan ini bukan satu-satunya. Sebelumnya terjadi beberapa kali penyerangan terhadap awak media di Sumatera.

 
Menurut catatan, pada 29 Mei 2021 terjadi kasus pembakaran rumah Abdul Kohar Lubis wartawan Linktoday.com di Kota Pematang Siantar.

 
Kemudian 31 Mei, mobil jurnalis Metro TV Pujianto dibakar oleh orang yang tidak dikenal di Sergai. Kemudian 13 Juni 2021, rumah orangtua wartawan di Binjai juga dibakar oleh orang tidak dikenal.

 
Dalam surat pernyataan Dewan Pers, 19 Juni 2021, dijelaskan, semua pihak yang merasa dirugikan pers agar menempuh prosedur penyelesaian sengketa pers seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Pers No. 40 Tahun 1999, dan Peraturan Dewan Pers.

 
Sementara itu Dewan Pers juga meminta segenap unsur pers nasional untuk senantiasa mengutamakan keselamatan diri dan menaati Kode Etik Jurnalistik dalam menjalankan tugas sebagai wartawan. 

Kapolda Sumut : "Saya Sudah Bentuk Tim, Yang Sekarang Bekerja Dilapangan!"

Selain itu pada 19 Juni 2021 Kapolda Sumut, Irjen Pol Panca Putra didampingi Pangdam I/BB, Mayjen TNI Hassanuddin saat di minta komentarnya oleh Awak Media terkait Pembunuhan Wartawan oleh OTK (Orang Tak di Kenal) mengatakan," Hari ini saya mendapat, ya tadi malam saya mendapat laporan dari Kapolres Simalungun tentang adanya kejadian, ditemukannya seseorang dari hasil pendalaman di ketahui dia orang Awak Media, Awak Media di temukan di jalan dalam kondisi pada bagian kaki di bagian atas itu mengalami luka, diduga nanti akan dilakukan otopsi hari ini juga kepada jenazah untuk memastikan, apa yang menyebabkan kematian dari yang bersangkutan," terangnya.

Lebih lanjut Panca mengatakan," Tetapi dari hasil pemeriksaan tadi pagi pada saat di temukan oleh istrinya, itu kondisi yang bersangkutan , Almarhum masih dalam keadaan sadar, tapi dalam perjalanan di bawa kerumah sakit, yang bersangkutan setelah sampai di rumah sakit ternyata Tuhan menentukan lain," ungkapnya.

"Saya sekali lagi bersama seluruh jajaran dan bapak Pangdam, turut berduka cita atas apa yang dialami temen-temen Awak Media ini," ungkapnya.

"Pada kesempatan ini saya sampaikan, saya sudah membentuk secara tegas, sudah memerintahkan jajaran saya untuk mengungkap kasus itu dan membentuk Tim yang sekarang bekerja di lapangan, Insya Allah mudah-mudahan.. temen-temen mohon dukungan dan doanya..ini bisa segera kita ungkap dan kita tuntaskan..Seperti itu," pungkas Kapolda Sumut Irjen Panca Putra menutup pernyataannya pada Awak Media.

(*) KR

Problematika Pajak Sembako, Faizal HF: "Pajak Ini Tidak Tepat Dan Salah Sasaran, Sri Mulyani : “Jangan Mudah Termakan Hasutan!”

BANDUNG, KR - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Faizal Hafan Farid menolak rencana Pemerintah mengenakan pajak untuk sembilan bahan pokok (sembako) karena akan menambah beban rakyat.

“Secara pribadi menolak rencana soal tarif pajak itu. Kami akan perjuangkan, jika rencana berbahaya ini benar-benar diusulkan ke DPR RI,” kata Faizal dihubungi wartawan via seluler, Rabu (16/06/2021).

Dia menilai kebijakan pemerintah pusat mengenakan Pajak Penambahan Nilai (PPN) bagi bahan pokok sangat merugikan petani dan peternak. Terlebih di tengah kondisi ekonomi pasca pandemic covid-19, kebijakan tersebut dianggap bertentangan dengan semangat pemulihan perekonomian nasional.

"Kebijakan tersebut jika disetujui akan memberatkan petani dan peternak yang saat ini tengah berjuang agar tetap eksis berusaha," terang Faizal.

Dijelaskannya, lebih dari tiga juta keluarga di Jawa Barat bertumpu pada sektor pertanian. Keberadaannya bahkan menjadi penyangga utama kebutuhan tanaman pangan dan perkebunan nasional.
 
"Profesi petani terhimpit di tengah keterbukaan pasar dunia dan akan semakin terpuruk jika pajak sembako diberlakukan," kata dia.

Pemerintah pusat seharusnya mendorong petani agar tetap eksis dan pulih ekonominya akibat pandemi ini. "Bukan malah memperberat mereka dengan menjadikan bahan pokok untuk dikenakan sebagai objek pajak pertambahan nilai (PPN)," kritiknya.

Sembako yang akan dikenakan PPN itu, lanjut Faizal, diantaranya beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran dan umbi-umbian.

“Belum lama ini kita saksikan pemerintah mengurangi pajak penjualan atas barang mewah dan mengurangi pajak pembelian mobil baru sampai nol persen, lho kenapa sembako yang merupakan kebutuhan sehari-hari seluruh masyarakat malah mau dikenakan pajak?"

.
"Bagi saya kebijakan ini tidak tepat dan salah sasaran, karena mengenakan pajak atas sembako berdampak besar terhadap seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang ekonominya berada pada level menengah bawah".

“Bahkan para petani dan peternak juga bisa terancam gulung tikar, sebab kebijakan ini bukan stimulus tetapi mempersulit perekonomian masyarakat,” pungkas Faizal. 

Menkeu Sri Mulyani Indrawati : “Jangan Mudah Termakan Hasutan!”

Sementara sebelumnya pada (14/6/21), Menkeu Sri Mulyani Indrawati merilis tulisannya sendiri dilengkapi dengan Video berdurasi  0:59 Detik yang diunggah Kemenkeu dan di Share melalui Media Sosial mengenai blusukan yang dilakukannya di pasar Santa, Kebayoran, Jakarta-Selatan, terkait "Pajak Sembako!"

Diceritakan Sri Mulyani bahwa, "Pagi tadi saya pergi ke pasar Santa di Kebayoran belanja sayur-sayur dan buah Indonesia segar dan bumbu-bumbuan, sambil ngobrol dengan beberapa pedagang di sana." ⁣

⁣

"Bu Rahayu pedagang buah bercerita akibat pandemi Covid-19 pembeli di pasar menurun, namun mereka bertahan dan tetap bekerja tak menyerah. Bu Runingsih pedagang sayur yang meneruskan usaha ibunya yang sudah 15 tahun, bahkan mulai melayani pembeli secara online,  dan mengantar barang belanja menggunakan jasa ojek online. Ibu pedagang bumbu gulai, rendang juga melayani pemesanan dan pengiriman bumbu ke pelanggan. Luar biasa daya juang dan kreativitas mereka,"ungkapnya.

Bu Runingsih juga bercerita ia menerima Bantuan produktif usaha mikro (BPUM) Rp 2,4 juta dan Rp 1,2 juta dari Pemerintah yang bermanfaat untuk menambah modal bahan jualannya. Dia bercerita, anaknya yang masih SMP juara kelas dan mendapat bea siswa dari pemerintah. 

Ibu pedagang bumbu menyampaikan kekhawatirannya membaca berita tentang pajak sembako yang dikhawatirkan menaikkan harga jual.

"Saya jelaskan", kata Sri Mulyani "Pemerintah tidak mengenakan pajak sembako yang dijual di pasar tradisional yang menjadi kebutuhan masyarakat umum." 

"Pajak tidak asal dipungut untuk penerimaan negara, namun disusun untuk melaksanakan azas keadilan. Misalnya beras produksi petani kita seperti Cianjur, rojolele, pandan wangi, dll yang merupakan bahan pangan pokok dan dijual di pasar tradisional tidak dipungut pajak (PPN). Namun beras premium impor seperti beras basmati, beras shirataki yang  harganya bisa 5-10 kali lipat dan dikonsumsi masyarakat kelas atas, seharusnya dipungut pajak," papar Menkeu. 

"Demikian juga daging sapi premium seperti daging sapi Kobe, Wagyu yang harganya 10-15 kali lipat harga daging sapi biasa, seharunya perlakukan pajak berbeda dengan bahan kebutuhan pokok rakyat banyak. Itu asas keadilan dalam perpajakan yang lemah dibantu dan dikuatkan dan yang kuat membantu dan berkontribusi," imbuhnya.

Menurut Sri, "Dalam menghadapi dampak Covid yang berat, saat ini Pemerintah justru memberikan banyak insentif pajak untuk memulihkan ekonomi. Pajak UMKM, pajak karyawan (PPH 21) dibebaskan dan ditanggung pemerintahan. Pemerintah membantu rakyat melalui bantuan sosial, bantuan modal UMKM seperti yang telah diterima pedagang sayur di Pasar Santa tersebut, diskon listrik rumah tangga kelas bawah, internet gratis bagi siswa, mahasiswa dan guru,"tuturnya 

Lebih lanjut Menkeu mengatakan, bahwa."Pemerintah juga memberikan vaksin gratis dan biaya rawat gratis bagi yang terkena Covid. Inilah fokus pemerintah saat ini, yaitu melindungi rakyat, ekonomi dan dunia usaha agar bisa tidak hanya bertahan namun pulih kembali secara kuat. Semangat para pedagang untuk bangkit sungguh luar biasa," katanya.

"Ayo kita jaga dan pulihkan bersama ekonomi kita. Jangan lupa untuk terus patuhi protokol kesehatan saat melakukan berbagai aktivitas!, Himbau Menkeu, seraya menegaskan, “Jangan Mudah Termakan Hasutan”, tegas Sri Mulyani menutup cerita blusukannya.

(Doni) KR

Presiden Jokowi Tinjau Vaksinasi 1500 Orang diTanjung Priok, Jakarta-Utara

JAKARTA, KR - Setelah meninjau vaksinasi Covid-19 massal di Terminal Bus Kampung Rambutan, Presiden Joko Widodo pada Kamis, 10 Juni 2021, kembali meninjau pelaksanaan vaksinasi massal lainnya. Kali ini, Presiden meninjau vaksinasi massal di Pelabuhan Pelindo II Tanjung Priok, Jakarta.

Pelabuhan Tanjung Priok merupakan pelabuhan terbesar dan tersibuk di Indonesia, yang melayani kapal penumpang, kapal barang, baik domestik maupun ke mancanegara. Selain itu, pelabuhan ini juga menjadi infrastruktur penghubung yang sangat penting dalam mendistribusikan logistik ke seluruh Tanah Air.

 
"Oleh sebab itu, pagi hari ini kita vaksinasi kurang lebih 1.500 orang, baik itu pekerja pelabuhan, pekerja bongkar dan muat, kemudian para sopir dan kernet, juga pelayan-pelayan publik lainnya yang berada di Pelabuhan Tanjung Priok," ujar Presiden dalam keterangannya di lokasi, selepas peninjauan.

Presiden berharap, setelah divaksinasi para pekerja bisa terlindungi dari potensi penularan Covid-19. Terutama mengingat para pekerja pelabuhan memiliki tingkat interaksi yang tinggi.

"Kita tahu di sini mobilitas orang dan barang sangat tinggi dan kemungkinan untuk tertular Covid juga sangat tinggi baik karena interaksi dengan penumpang kapal, interaksi juga dengan ABK yang ada di kapal, ini yang kita harapkan dengan vaksinasi pada pagi hari ini bisa terlindungi dari penularan Covid-19," jelasnya.

Vaksinasi massal di Pelabuhan Tanjung Priok sendiri direncanakan akan dilangsungkan selama 10 hari dengan sasaran total sebanyak 10.000 orang. Adapun vaksin yang akan digunakan adalah AstraZeneca.

Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan vaksinasi di Pelabuhan Tanjung Priok antara lain, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

(Red) KR

Sumber : Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Respon Presiden Jokowi Hubungi Kapolri Atas Keluhan Sopir Kontainer Terkait Maraknya Pungli Dan Premanisme di Tanjung Priok

JAKARTA, KR - Belasan sopir kontainer tampak duduk rapi di satu sudut, di antara kontainer yang bertumpuk di perbatasan Dermaga Jakarta International Container Terminal (JICT) dan Terminal Peti Kemas Koja, Kamis, 10 Juni 2021. Mereka menanti kedatangan Presiden Joko Widodo yang hendak berdialog dengan mereka.

"Pagi hari ini saya senang bisa bertemu dengan Bapak-Bapak semuanya. Saya mendapatkan keluhan yang saya lihat dari media sosial, terutama driver banyak yang mengeluh karena urusan bongkar muat," ucap Presiden membuka dialog.

Presiden Jokowi sengaja menyempatkan diri bertemu para sopir kontainer untuk mendengar langsung keluhan yang mereka alami, terutama soal pungutan liar (pungli). Presiden berpandangan bahwa seharusnya para sopir kontainer merasa nyaman saat bekerja, terutama di tengah situasi sulit akibat pandemi Covid-19.

"Driver mestinya merasa nyaman semuanya. Jangan sampai ada yang mengeluh karena banyaknya pungutan. Itu yang mau saya kejar, kalau ada. Silakan," ungkapnya.

Agung Kurniawan, seorang sopir kontainer lantas mengacungkan tangan dan menyampaikan keluh kesahnya selama menjadi sopir kontainer. Pria kelahiran Ngawi, 38 tahun silam ini menjelaskan bahwa para sopir kontainer kerap menjadi sasaran tindak premanisme.

"Begitu keadaan macet, itu di depannya ada yang dinaiki mobilnya, naik ke atas mobil bawa celurit atau nodong begitu, itu enggak ada yang berani menolong, Pak. Padahal itu depan, belakang, samping, kanan itu kan kendaraan semua, dan itu orang semua, dan itu sangat memprihatinkan," ujar Agung.

"Karena dia takut, kalau posisinya nanti dia membantu, preman-preman itu akan menyerang balik ke dirinya. Maka dia lebih memilih tutup kaca. Dan itu memprihatinkan sekali begitu, Pak," lanjutnya.

Hal ini diamini oleh rekannya sesama sopir kontainer, Abdul Hakim, yang menyebut bahwa kemacetan merupakan penyebab para preman bisa leluasa menjalankan aksinya. 

"Kalau mungkin lancar, ini mungkin tidak ada, Pak. Jadi ini kendala kita ini kemacetan aslinya, Pak. Jadi kami mohon kepada Bapak Presiden, bagaimana solusi ini ke depannya, kami. Karena kami, Pak sakit hati sebenarnya, Pak kalau dibilang sakit hati. Saya kira begitu. Tidak ada kenyamanan untuk sopir kami, sopir-sopir yang mengemudi di Tanjung Priok," keluhnya.

Selain soal premanisme, Abdul Hakim juga menceritakan soal banyaknya pungutan liar di sejumlah depo. Depo sendiri adalah tempat meletakkan kontainer yang sudah dipakai atau mengambil kontainer yang akan dipakai shipping line. Menurutnya, para karyawan depo sering meminta imbalan berupa uang tip agar laporannya bisa diproses segera.

"(Mereka) itu meminta imbalan lah, kalau enggak dikasih kadang diperlambat. Itu memang benar-benar, seperti Fortune, Dwipa, hampir semua depo rata-rata. Itu Pak. Yang sekarang itu yang saya perhatikan itu yang agak-agak bersih cuma namanya Depo Seacon dan Depo Puninar, agak bersih sedikit. Lainnya hampir rata-rata ada pungli, Pak," beber pria berusia 43 tahun tersebut.

"Jadi contoh, Pak. Kita kan bawa kontainer nih, kosongan lah atau pun mau ambil (dalam keadaan) kosongan. Nah, kita laporan, kan. Diambillah. Itu harus ada uang tip, ia bilang 'Boleh, ya?' atau lima ribu. Paling kadang-kadang lima belas ribu, ada yang dua puluh ribu. Itu, kalau enggak dikasih, ya masih dikerjakan cuma diperlambat. Alasannya, 'Yang sana dulu, yang ada duitnya' katakan saya begitu, tapi kalau mereka itu enggak mau ngomong, Pak. Jadi begitu kira-kira, Pak pungli di dalam depo itu, Pak," ungkapnya.

Mendengar cerita para sopir kontainer, Presiden lantas memanggil ajudannya, Kolonel Pnb. Abdul Haris. Rupanya, Presiden meminta ia menghubungi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melalui telepon.

"Pak Kapolri selamat pagi," sapa Presiden.

"Siap, selamat pagi Bapak Presiden," jawab Kapolri di ujung telepon.

"Enggak, ini saya di Tanjung Priok, banyak keluhan dari para driver kontainer yang berkaitan dengan pungutan liar di Fortune, di NPCT 1, kemudian di Depo Dwipa. Pertama itu," jelas Presiden.

"Siap," jawab Kapolri.

"Yang kedua, juga kalau pas macet itu banyak driver yang dipalak preman-preman. Keluhan-keluhan ini tolong bisa diselesaikan. Itu saja Kapolri," ujar Presiden,

"Siap Bapak," jawab Kapolri.

Presiden mengatakan bahwa dirinya sudah menangkap situasi yang ada dan apa yang diinginkan oleh para sopir kontainer. Presiden juga menegaskan bahwa dirinya akan terus mengikuti proses ini sehingga keluhan-keluhan yang disampaikan bisa diselesaikan.

"Perintahnya ke Kapolri biar semuanya jelas dan bisa diselesaikan di lapangan. Nanti akan saya ikuti proses ini. Kalau keluhan-keluhan seperti itu tidak diselesaikan, sudah pendapatannya sedikit, masih kena preman, masih kena pungli, itu yang saya baca di status-status di media sosial. Keluhan-keluhan seperti itu memang harus kita selesaikan dan diperhatikan," tandasnya.

Sebelumnya, sebuah cuitan berisi video curhat seorang sopir kontainer sempat viral di Twitter. Dalam video yang diunggah ulang oleh akun @ferry_kdg di Twitter itu, sopir minta perhatian ke Presiden Jokowi untuk menertibkan tiga depo yaitu Fortune, Dwipa dan New Priok Container Terminal One (NCPT 1).

"Andai saja statusku dibaca oleh Pak Presiden, saya tidak minta apa-apa tidak minta uang, tidak minta mobil, tidak minta kekayaan ke Pak Presiden.

Cuma satu tolong bubarkan Depo Fortune, NPCT 1, sama Depo Dwipa," demikian rintihan sopir dalam video tersebut.

Sopir tersebut juga merasa kemacetan parah di Tanjung Priok telah berdampak pada pendapatan dan nafkah yang ia berikan ke keluarga. Demikian juga dengan pungli yang kerap dilakukan oleh sejumlah depo kontainer.

"Tolong pak, saya mohon tolong dengan sangat hormat saya ke pak Presiden, sakit pak dimarahin istri terus, pulang gak pernah bawa duit. Jalannya macet mulu, sama itu bertiga (depo), enggak G Fortune ya Dwipa, ya NPCT 1 pak. Sakit pak, setoran banyak, order banyak tapi gak muter, karena mandek jalannya Pak. Saya mohon Pak tolong dengarkan keluhan driver Tanjung Priok pak," ujar sopir dalam narasi video yang telah dicuit ulang sebanyak 4.165 kali dan disukai 8.846 kali itu.

(Red) KR

Sumber : Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

SMSI Bekasi Raya Selenggarakan Rapat Pembentukan Kepanitiaan Rakerda SMSI 28 Juli 2021 di Cikarang Pusat, Kab.Bekasi

BEKASI, KR - Dalam rangka persiapan Rapat Kerja Daerah, Serikat Media Siber Indonesia (Rakerda SMSI) Bekasi Raya menyelenggarakaan rapat kepanitiaan di Bakmi Kota Lama, Komplek Pertokoan Icon City Kota Delta Mas, Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi, Kamis (03/06/2021).

Hadir dalam rapat tersebut, Ketua SMSI Bekasi Raya, Doni Ardon didampingi Sekretaris Leksono Budiarto, Bendahara Anwar Soleh dan pengurus serta 17 CEO perusahaan media siber lainnya yang tergabung dalam keanggotaan SMSI Bekasi Raya.

Selain itu juga hadir penasehat SMSI Bekasi Raya Heru Budian Timor bersama Komandan Batalyon D Pelopor Satbrimob PMJ Kompol Budi Prasetyo diwakili Wadanyon Kompol Hendrik dan Kanit Intel Polsek Cikarang Pusat Iptu Suroso mewakili Kapolres Metro Bekasi, Kombes Pol Hendra Gunawan.

Dalam pembukaannya, Doni Ardon menyampaikan bahwa kegiatan Rakerda SMSI Bekasi Raya kali ini mengambil momentum Hari Bhayangkara dengan mengusung tema Penguatan Peran SMSI Membangun Perusahaan Media Siber yang Profesional dan Terpercaya. Pemilihan tema ini didasarkan atas perlunya penguatan peran pers sebagai sumber informasi yang layak dipercaya.

"Untuk bisa dipercaya oleh masyarakat pembaca, kita perlu memperkuat SDM wartawan dan perusahaan medianya, dan kalau sudah dipercaya saya yakin berbondong bondong kerjasama terbangun antara perusahaan pers dengan insymtansi, baik swasta mapupun pemerintah," ucapnya.

 
Dalam kesempatan tersebut, Wadanyon Kompol Hendrik menyampaikan pesan Danyon Kompol Budi Prasetya bahwa pihaknya mendukung secara penuh kegiatan SMSI Bekasi Raya.

 
"Barusan juga saya mendapat kabar dari Dansat Brimob Kombes Pol Gatot Mangkurat, P.PJ., S.I.K bahwasanya beliau pun sangat mensupport kegiatan yang akan dilaksanakan SMSI Bekasi Raya," ucap Kompol Hendrik.

Hal sama diungkapkan Kanit Intel Polsek Cikarang Pusat Iptu Suroso. Dirinya diperintahkan KBO Sat Intel Polres Metro Bekasi untuk hadir mewakili Polres Metro Bekasi guna memenuhi undangan Ketua SMSI Bekasi Raya.

"Mari kita perkuat kerjasama pers terhadap Polri melalui momentum Hari Bhayangkara ke 75 tahun 2021 untuk memberantas berita-berita hoax dan ujaran kebencian yang memecahbelah peersatuan kesatuan," harapnya.

Rapat yang dipimpin wakil ketua bidang verifikasi Rochmatillah memutuskan pelaksanaan Rakerda SMSI Bekasi Raya akan diselenggarakan pada Hari Rabu tanggal 28 Juli 2021.

 
Selain membahas program kerja SMSI Bekasi Raya, dalam Rakerda kali ini juga dirangkai dengan agenda dialog media yang akan melibatkan beberapa narasumber dari Dewan Pers serta mengundang para CEO media siber, cetak, TV dan radio serta unsur forkopimda Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi serta utusan pengusaha kawasan industri.

Berikut susunan kepanitiaan Rakerda SMSI Bekasi Raya tahun anggaran 2021-2022, yakni Pembina Kapolres Metro Bekasi, KBP Hendra Gunawan dan Komandan Batalyon D Pelopor Satbrimob Polda Metro Jaya, Kompol Budi Prasetya.

Lalu pengarah Sekretaris SMSI Provinsi Jawa Barat, Arie, enasehat SMSI Bekasi Raya, Heru Budian Timor, Ketua SMSI Bekasi Raya, Doni Ardon dan Sekretaris SMSI Bekasi, Leksono Budiarto.

 
Adapun panitia pelaksana yakni ketua Imam A (Pemimpin Redaksi bpbdnews.com), sekretaris Yayat Hidayat (Pemimpin Redaksi suaratopan.com) dan Bendahara J Laoly (Redaktur nawacitapost.com).

Selanjutnya seksi Humas yakni Paulus (Koordinator Liputan postkeadilan.com) dan Irwan (CEO mediahukumindonesia.com, jayakarta-pos.com, koranrepublik.com), seksi konsumsi Ebeth Saeful (Pemimpin Perusahaan koranwantara.com), seksi peralatan Jamaludin (Koord.buser86.com), seksi acara Dwi Syahputra (Redaktur mutiaratv.com) dan Jito. 

(*) KR