Enam Perwakilan Warga Liang Melas Datas Berikut 'Oleh-oleh' Dan 'Aspirasi' Diterima Presiden Jokowi di Istana Merdeka

JAKARTA, KR - Presiden Joko Widodo menerima enam perwakilan warga Liang Melas Datas, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 6 Desember 2021. Selain menyampaikan aspirasi, para perwakilan warga tersebut juga membawa satu truk berisi buah jeruk sebanyak tiga ton sebagai "oleh-oleh" bagi Presiden Joko Widodo.

Setia Sembiring, salah seorang perwakilan warga mengatakan bahwa ia bersama rekan-rekannya datang langsung menemui Presiden Joko Widodo dengan harapan mendapatkan perhatian dari Presiden terkait kondisi jalan yang rusak di daerahnya. Menurutnya, jalan yang rusak tersebut juga berdampak pada warga di enam desa dan tiga dusun di Liang Melas Datas.

"Tadi di dalam kami mengantarkan oleh-oleh ini, mudah-mudahan dan kami harapkan Bapak Presiden kita memperhatikan kami masyarakat Desa Liang Melas yang jumlahnya enam desa ditambah tiga dusun. Jadi kami harapkan benar bantuan Bapak itu agar desa kami bisa ada perubahan dari dulunya menjadi agak lebih baik," jelas Setia saat ditemui usai diterima Presiden Jokowi.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi mengatakan bahwa jalan rusak di Liang Melas Datas akan segera diperbaiki. Presiden sendiri telah memerintahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk melakukan perbaikan jalan tersebut dan telah ditindaklanjuti dengan pengecekan langsung di lapangan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara, Direktorat Jenderal Bina Marga pada Minggu, 5 Desember 2021.

"Saya sudah dengar semua kok, jadi nggak usah diceritakan saya sudah dengar. Hari Sabtu sudah saya perintah ke Menteri PU, kemarin (5/12) sudah sampai sana. Tadi pagi katanya sudah mulai melihat lapangan, sudah mengukur, nanti sebentar lagi dikerjakan," ujar Presiden.

Setelah menerima jeruk yang dibawa perwakilan warga tersebut, Presiden Jokowi memberikan bantuan tunai untuk para petani warga Liang Melas Datas. Presiden juga mengatakan dirinya berencana untuk mengunjungi desa tersebut apabila jalannya telah selesai dikerjakan.

"Ini nanti sampaikan ke petani. Oleh-oleh sudah saya terima, ini gantinya. Nanti sampaikan. Ini jalannya langsung dikerjakan. Nanti kalau jalannya jadi, saya ke sana. Sampaikan. Biar dikerjakan dulu, nanti (jalannya) jadi saya baru ke sana," ujarnya.

Sementara itu, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan, sekaligus Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja dalam keterangan tertulisnya mengatakan bahwa jalan merupakan tulang punggung atau “backbone” dalam peningkatan produktivitas kawasan. Dengan keberadaan jalan yang baik, konektivitas antarkawasan meningkat dan biaya produksi menurun, sehingga secara keseluruhan daya saing kawasan dengan beraneka ragam komoditas menjadi lebih baik. 

"Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan konektivitas untuk menghubungkan sentra-sentra produksi dengan pasar (offtaker) hasil-hasil komoditas tersebut," ujar Endra.

Pemerintah pusat akan bekerja sama dan memberikan dukungan penuh penanganan jalan bagi pemerintah daerah setempat dalam koridor peraturan yang berlaku. Dukungan tersebut dilakukan Kementerian PUPR karena ruas jalan dinilai sangat penting bagi masyarakat, sehingga nanti pemerintah daerah bisa melanjutkan pemeliharaan jalan tersebut.

Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan dengan perwakilan masyarakat Liang Melas Datas yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

(Ait/Lc) KR

Sumber : BPMI

Mediasi Terkait Bentrok Jembatan Balerang Antara Yonif 10 Marinir dan Yonif Raider 136/TS di Mako Yonif 10 Marinir, Batam

BATAM, KR - Peristiwa bentrok Antara Yonif 10 Marinir dan Yonif Raider 136/TS yang terjadi di Jembatan 1 Balerang, Batam, Kepri, yang terjadi pada sabtu malam (27/11/2021) dimana dalam keributan tersebut menimbulkan tawuran masif dalam perkelahian di kedua belah pihak, sehingga menimbulkan kekacauan situasi dilokasi dan kemacetan total, (29/11/2021).

Perkelahian masal antara Yonif 10 Marinir dan Yonif Raider 136/TS yang terekam video berdurasi 00: 29 Detik dan tersebar luas di Media Sosial terlihat menimbulkan kepanikan selain bagi pengguna kendaraan termasuk juga masyarakat yang sedang menikmati suasana malam minggu di jembatan 1 Balerang.

Terkait peristiwa tersebut, pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 pukul 14.20 Wib, diadakan upaya perdamaian di kedua belah pihak dengan mengangkat tema "Pertemuan Silaturahmi dan Mediasi Terkait Kesalahpahaman Antara Yonif 10 Marinir dan Yonif Raider 136/TS" yang bertempat di Balai Prajurit Mako Yonif 10 Marinir.

Dalam penyampaiannya Kasi Intel Korem 033/Wira Pratama, Letkol Fernando De Lopez yang mewakili Danrem, mengatakan,"Mewakili Danrem meminta maaf atas kejadian tadi malam, dan terkait oknum prajurit pelaku akan diberikan atensi keras oleh Danrem," tegasnya.

Sedangkan Komandan Lanal Batam dalam sesi penutupnya menyampaikan point inti bahwa,"Agar tiap-tiap prajurit mendukung dan membantu para komandannya, hindari kesalahan dan teguran yang berakibat dapat merugikan satuan dan diri sendiri,"pungkas Kolonel Laut (P) Sumantri.

Sementara pendapat pelapor terkait peristiwa kejadian tersebut mengatakan, bahwa,"Kegiatan Silaturahmi dan mediasi tersebut menjadi upaya pimpinan untuk meredam efek berkelanjutan setelah kejadian kesalahpahaman tadi malam tersebut,"terang Pelapor.

Hadir dalam Pertemuan Silaturahmi dan Mediasi Terkait Kesalahpahaman Antara Yonif 10 Marinir dan Yonif Raider 136/TS tersebut;

Komandan Lanal Batam Kolonel Laut (P) Sumantri, Danyon Yonif 10 Marinir, Letkol Marinir Brian Iwan Prang, Danyon Raider 136/TS, Letkol Inf Andi Arianto, Dandim 0316/Batam, Letkol Inf Sigit Dharma Wiryawan, Kasi Intel Korem 033/Wira Pratama, Letkol Fernando De Lopez, Danden Pomad, Letkol Arif, Danden Pomal Lanal Batam, Kapten Laut (PM) Tegar.

Silaturahmi dan mediasi kedua belah pihak itu selesai pada Pukul 15.00 Wita, kegiatan tersebut selesai berjalan lancar dan aman.

(RF/IR) KR

Habib Bahar bin Ali bin Smith Telah Bebas Setelah Tiga Tahun Mendekan di Lapas Khusus Kelas IIA, Gunung Sindur

KABUPATEN BOGOR, KR - Habib Assayid Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Ali bin Smith, setelah menjalani tahanan pidana 3 (tiga) tahun pidana terkait penganiayaan telah mendapatkan kebebasannya selaku warga binaan Lapas khusus kelas IIA Gunung Sindur.Pada hari Minggu  tanggal 21 November 2021 pukul 03.00 Wib bertempat di Lapas khusus klas II A, Jl. Pengayoman komplek kemenhumkam, Desa.Cibinong, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor.

Sebagaimana di ketahui sebelumnya bahwa Habib Assayid Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Ali bin Smith (38) yang beralamat di Kampung Kaler RT 01/09 Desa Pabuaran, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor tersebut diputuskan oleh PN Bandung, dengan Nomor Putusan : 219/PID.SUS/2019/ PN BDG, tanggal 09/07/2019, dengan lama pidana 3 Tahun, dalam kasus Penganiayaan yang masuk dalam Pasal : 333 dan 351 KUHP.

Dimana kemudian masuk menjadi warga binaan dengan data Registrasi Lapas Khusus klas IIA Gunung Sindur bernomor. Registrasi : BI.176/20-BDG, dan nomor Berkas : 516201908080008 dengan Tanggal ekspirasi akhir pada 21/11/2021.

Hadir didalam pembebasan tahanan tersebut Kapolda Jawa Barat ( Irjen Pol Drs Suntana MSi), Gabungan Koramil Gunung Sindur, Parung, Kemang berjumlah 24 orang,  Dpp. Danramil 0621- 20 / Gunung sindur (Kapten Inf Mustofa) dan Satu Sst Polres Bogor Dpp.Kapolsek Gunung Sindur (Akp.Birman ).

Dalam kronologis rangkaian kegiatan Administrasi pembebasan Habib Bahar bin Smith, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Drs Suntana MSi memaparkan bahwa,"Pada Pukul 03.15 .wib di jemput dari ruangan sel tahanan  menuju ruang Swab covid 19 kemudian Pukul 03.30 Wib Menuju Ruang registrasi untuk di laksanakan Roll surat bebas oleh petugas Registrasi, lalu Pukul 03.45  Wib di laksanakan pengecekan Identitas dan pencocokan berkas oleh Komandan Regu lapas,"paparnya.

"Kemudian," lanjut Kapolda,"Dilanjutkan pada Pukul  03. 50 wib di bawa menuju Portir dan di lakukan pengecekan Identitas berkas oleh Petugas P2U, setelah itu pada  Pukul 04 .00 Wib  keluar dari Lapas khusus  kelas IIA gunung Sindur di dampingi pengacara Saudara. Ichwan Tuankotta SH.MH, dimana selanjutnya Pada pukul 04.05 wib Habib Bahar bin Smith di dampingi Pengacara (Saudara.Ichwan Tuan kotta) meninggal kan Lapas khusus kelas IIA gunung Sindur menuju kembali kediaman Kampung. Kaler RT 01/09 Desa Pabuaran,  Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor," pungkasnya.

Dalam Penyampaiannya Habib Assayid Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Ali bin Smith mengatakan, "Assallamualaikum warohmatullahi wabarikatu, Alhamdulillah pada hari ini tanggal 21 hari minggu, bulan 11/2021, alfakir Bahar bin Ali bin Smith telah bebas murni menjalani hukuman selama tiga tahun lebih," jelasnya saat sesi foto dan video bersama di lokasi.

Pada pukul 04 .25 Wib Rangkaian monitoring kegiatan pembebasan Habib Bahar bin smith selesai selama pelaksanaan di lokasi terpantau situasi berjalan aman dan lancar serta kondusif.

(JLambretta) KR

Entah Human Error Atau Ada Indikasi Lain, Keterangan Yang Dikeluarkan PT Timah Tbk Berbeda Dengan Pelaksanaan Dilapangan

PANGKALPINANG, KR - Ribuan ton Tins Slag atau Terak milik PT Timah Tbk yang masih tersisa di tongkang 'Samudra Bintan 90' yang semula dikabarkan dan di informasikan pihak Kepala Komunikator PT Timah Tbk bahwa akan dipindahkan ke Smelter Cukong Timah dikawasan industri TPI Batu Rusa, Ketapang, Pangkalpinang, terpantau oleh Awak Media di lokasi bahwa ribuan ton Tin Slag yang diangkut dengan puluhan dump truck itu justru dibawa kembali ke lokasi penampungan milik CV Venus yang berada di Desa Air Mesu, Kecamatan Pangkalanbaru, Kabupaten Bangka Tengah, pada Senin (15/11/2021).

Dimana diketahui bahwa lokasi tersebut adalah lokasi yang memang sejak semula telah menjadi sorotan publik, terkait dengan berbagai kejanggalan dan keanehan yang muncul dalam aktifitas kegiatan angkut kirim ribuan ton Tin Slag PT Timah Tbk, diantaranya adalah angkut kirim tersebut tanpa dilangkapi surat jalan serta disinyalir tanpa mengantongi izin penampungan dan pengolahan bahan limbah beracun (B3).

 
Sementara, Acin bos CV Venus membantah bahwa Tin Slag yang sudah ditampung ditempatnya di Desa Air Mesu bukan miliknya, bahkan ditegaskannya bahwa Tin Slag yang berada dipenampungannya itu milik pihak PT Timah Tbk, dan PT Timah Tbk hanya numpang nimbang saja. Dimana kemudian hal tersebutpun di jelaskan dan diakui oleh pihak PT Timah bahwa ribuan ton Tin Slag terebut adalah milik perusahaannya.

"Benar bahwa material tersebut adalah milik perusahaan, dan material tersebut adalah sisa dari proses peleburan yang dilaksanakan dari program kemitraan perusahaan. Tin slag yang didatangkan dari Pulau Belitung ini merupakan sisa dari proses peleburan PT Timah yang akan diolah kembali di Bangka,"ungkap Kepala Bidang Komunikasi Perusahaan PT Timah Tbk, Anggi Siahaan pada Awak Media saat di konfirmasi, Sabtu (13/11/2021).

Sesuai ketentuan peraturan yang berlaku saat ini Tin Slag belum dihapus dari daftar limbah B3 barang tersebut mengandung radioaktif jenis rendah 1.Pernyataan PT Timah mengakui tin slag sisa proses dari peleburan pasir timah menjadi timah balok, dan merupakan limbah B3 sesuai surat keterangan dari PT Timah, tertanggal 4 November 2021 yang ditandatangani oleh Sigit Prabowo selaku Kepala Unit Produksi PT Timah Wilayah Belitung.

Tertulis dalam surat tersebut mengatakan bahwa Tin Slag yang pengiriman dari Pelabuhan Tanjung Pandang Belitung ke Pelabuhan Pangkalbaam berpedoman dengan Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 7/2020 Tentang Ketentuan Keselamatan dan Tata Laksana Pengangkutan Zat Radioaktif. 

Kemudian, Penanganan Pengangkutan : Pasal 46 ayat 1 Pengangkutan Zat Radioaktif Aktivitas Jenis Rendah-I dan Benda Terkontaminasi Permukaan-I dapat dilakukan tanpa menggunakan bungkusan.

 
Nilai Dasar Radionuklida: Th-232, Nilai A1 (TBq) Tak Terbatas. Nilai A2 (TBq) Tak Terbatas. Batas Konsentrasi Aktivitas Zat Radioaktif yang Dikecualikan (Bq/g) 1x10¹ (b). Batas Aktivitas untuk barang kiriman dikecualikan (Bq/g) 1x10⁴ (b)

Tingkat Radioaktif: Jenis Rendah I Material < 10 mSv/h ditentukan berdasarkan Lampiran III Diagram Panduan Menentukan Zat Radioaktif Aktivitas Jenis Rendah (hal 90).

UN Number​ : UN 2912 Zat Radioaktiv, Aktivitas Jenis Rendah (AJR-I) bukan fisil atau fisil yang dikecualikan (Lampiran X hal.100) Penentuan UN Number berdasarkan basal 29 (halaman 24).

Sementara itu, Kasi Pengendalian Hidup Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Mega saat di konfirmasi Awak Media di ruangannya mengatakan bahwa dalam peraturan perundang-undangan Tin sSag masih masuk dalam daftar barang yang disebut limbah B3 mengandung radioaktif.

"Setahu kami yang sudah dihapus dalam daftar limbah B3 di peraturan perundang-undangan lingkungan hidup itu abu batu bara atau Fly Ash dan Bottom Ash (FABA), kalau tin slag masih sebagai limbah B3 yang mengandung radioaktif jenis rendah 1, namun dalam persoalan ini kewenangannya ada dipusat antara kementerian lingkungan hidup dan kementrian ESDM," tandas Kasi Pengendalian Lingkungan Hidup Pemprov Kepulauan Bangka Belitung, Mega, (15/11/2021).

Publik pun menilai, suatu pernyataan yang kontra disatu sisi Tins Slag yang masih mengandung kadar tinggi yang cukup tinggi 22,2%, dikatakan aset perusahaan yang memberi income bagi perusahaan namun disisi lain Tins Slag merupakan limbah yang belum dihapus dari limbah B3 mengandung radioaktif. 

Tampaknya dalam pengiriman Tin Slag atau terak terkesan ada yang ditutupi oleh PT Timah maupun dengan Mitra Perusahaan, Publik pun menunggu ke transparan pihak PT Timah menjelaskan persoalan pengiriman Tin Slag yang disinyalir syarat dengan kejanggalan. 

(Fermana/KBO Babel) KR

BPPA Resmi Buka Pendaftaran Calon Anggota Dewan Pers Periode 2022-2025

Serah terima pimpinan sidang dari anggota yang tertua (Atal S Depari), kepada ketua BPPA Terpilih ( Syafril Nasution) 

JAKARTA, KR - Masa jabatan Dewan Pers periode kepemimpinan M Nuh saat ini sudah hampir habis. Untuk menyiapkan para anggota baru Dewan Pers kini Badan Pekerja Pemilihan Anggota (BPPA) Dewan Pers sedang membuka pendaftaran dan pencalonan Anggota Dewan Pers Periode 2022 – 2025. 

"Pendaftaran sudah dibuka pada Rabu, 10 November 2021 sampai Jumat, 26 November 2021," mendatang bunyi pengumuman BPPA Dewan Pers yang diterima media ini.

Untuk menyeleksi calon anggota baru Dewan Pers, saat ini timsel atau BPPA sudah dari setiap utusan organisasi perusahaan media dan organisasi pekerja media yang menjadi konstituen Dewan Pers.

Komposisi panitia seleksinya terdiri dari Syafril Nasution (ATVSI) sebagai ketua, Jajang Jamaluddin (AJI) sebagai sekretaris. Selain itu ada delapan anggota masing-masing, Atal S Depari (PWI), Bambang Santoso (ATVLI), Firdaus (SMSI), Hendra Eka (PFI), Herik Kurniawan (IJTI), K. Candi Sinaga (PRSSNI), Syamsuddin Hadi Sutarto (SPS) dan Wenseslaus Manggut (AMSI).

Dari pengumuman yang dikeluarkan BPPA, kriteria calon anggota Dewan Pers mesti memenuhi syarat umum dan syarat administrasi serta mengisi formulir.

"Untuk syarat umumnya yakni mesti mmahami kehidupan pers nasional dan mendukung kemerdekaan pers berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Selain itu mesti memiliki integritas pribadi, memiliki sense of objectivity dan sense of fairness, memiliki pengalaman yang luas tentang demokrasi, kemerdekaan pers, mekanisme kerja jurnalistik, ahli di bidang pers dan atau hukum di bidang pers," kata Firdaus saat diwawancarai wartawan.

Kata Firdaus ada kriteria unsur calon yang akan diakomodir, masing-masing unsur wartawan yang mesti masih menjadi wartawan, unsur pimpinan perusahaan pers yang masih bekerja sebagai pimpinan perusahaan pers serta unsur tokoh masyarakat ahli di bidang pers dan atau komunikasi dan bidang lainnya.

Untuk Syarat Administrasi, sebut Firdaus calon anggota mesti membuat surat pernyataan kesediaan untuk dicalonkan menjadi anggota Dewan Pers, bersedia menandatangani dan mematuhi pakta integritas, membuat surat pernyataan tidak sedang menjadi terdakwa, terpidana atau mantan terpidana, kecuali terkait kasus pidana memperjuangkan kebebasan pers, kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia.

"Selain itu mesti ada surat rekomendasi dari salah satu organisasi pers yang telah ditetapkan oleh Dewan Pers. Menyertakan kartu identitas yang masih berlaku, Menyertakan riwayat hidup. Menyertakan pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 dua lembar," terangnya.

Untuk calon dari unsur wartawan, sambung Firdaus, mesti suah mengantongi kompetensi predikat Wartawan Utama. Masih menjalankan kerja jurnalistik di perusahaan pers yang memenuhi UU Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers yang dibuktikan dengan surat keterangan dari penanggung  jawab media bersangkutan.

Untuk formulir, sambungnya, peserta dapat mengunduh dari laman www.dewanpers.or.id.

"Nagi calon dari unsur pimpinan perusahaan pers mesti masih bekerja sebagai pimpinan perusahaan pers yang dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan dari perusahaan pers bersangkutan yang memenuhi UU Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan oleh Dewan Pers. Sedangkan calon dari unsur tokoh masyarakat, membuat surat pernyataan tidak sedang bekerja sebagai wartawan, tidak sedang menjadi pimpinan perusahaan pers, tidak sedang menjadi pengurus partai politik, dan pejabat publik," urainya.

Tahapan penyerahan berkas pendaftaran/pencalonan, kata Firdaus, mulai Rabu, 10 November 2021 hingga Jumat, 26 November 2021 pukul 24.00 WIB melalui email sekretariat@dewan pers.or.id. 

"Berkas juga bisa disampaikan mulai Rabu, 10 November 2021 hingga Jumat, 26 November 2021 pada jam kerja (pukul 08.00 – 16.00 WIB) ke alamat: Sekretariat BPPA Dewan Pers, Gedung Dewan Pers Lantai 7 Jl. Kebon Sirih No. 32 Jakarta Pusat Telp. (021) 3504877-75," tutup Ketua Umum SMSI ini.

(*) KR

Tangkal Radikalisme, Dewan Masjid Indonesia Lantik Para Ketua Ranting se-Kecamatan Tambun-Selatan di Kabupaten Bekasi

KABUPATEN BEKASI, KR - Acara Pelantikan Pimpinan Ranting Dewan Masjid Indonesia (PR-DMI) se-Kecamatan Tambun Selatan dalam masa periode  2021-2026 di gelar di Aula Kecamatan Tambun-Selatan pada (12/11/2021) siang.

Acara bertajuk "Optimalkan Kinerja Pengurus D-MI Tambun Selatan Dalam Memakmurkan Masjid"tersebut dihadiri oleh Ketua dan para pengurus dan anggota D-MI, Camat Tambun Selatan, para Kades se-Kecamatan Tanbun Selatan beserta perangkat, perwakilan Kapolsek, Danramil dan BPD serta Muspika Tambun Selatan.

Dalam keterangannya KH Ahmad Sauki selaku Ketua D-MI Kabupaten Bekasi pada Awak Media mengatakan bahwa,"Untuk kegiatan kali ini alhamdulillah telah di lantik seluruh ranting Desa se-Kecamatan Tambun-Selatan, ada sepuluh ranting di Kecamatan Tambun-Selatan dan alhamdulillah tadi juga seluruh Kepala Desa yang ada di Kecamatan Tambun-Selatan turut hadir dan tentunya mudah-mudahan ini menjadi dukungan dan semangat tersendiri untuk temen-temen yang baru di lantik di pimpinan ranting di Tambun Selatan,tentunya ini menjadi harapan besar bagi umat Islam, persatuan dan kesatuan..karena kita ingin keberadaan Masjid itu menjadi simbol kekuatan Islam sepenuhnya dan kita berharap mudah-mudahan keberadaan dari pimpinan ranting Dewan Masjid Indonesia bisa lngsung bersinergi baik di tingkat Kecamatan kemudian Daerah dalam hal ini Kabupaten Bekasi dan harapan kami "Optimalisasi Kinerja Pengurus" pasca pelantikan ini benar-benar bisa maksimal" ungkapnya.

Disinggung tentang ada atau tidaknya program untuk menangkal radikalisme yang akhir-akhir ini semakin marak melalui Masjid-masjid, Ahmad Sauki menjelaskan,"Insya Allah kedepan kita akan mengadakan pelatihan-pelatihan tentunya baik itu yang sifatnya management, kemudian pelatihan untuk para Khatib kemudian Imam kemudian tentunya marboth yang ini berkaitan dengan efektifitas daripada management masjid itu sendiri...karena kita berharap keberadaan D-MI itu mampu  mengatasi masalah keumatan, mampu mengatasi radikalisasi yang ada di tengah-tengah kita...karena saat inikan kita tahu bersama bahwa radikalisasi di masyarakat ini luar biasa dan terutama adanya masjid di sekitar kita justru itu mampu memberikan kesejukan, mampu memberikan hal-hal yang positif, mampu memberikan dampak yang tentunya bermanfaat untuk masyarakat dan masalah Radikalisasi itu menjadi program kita, Dewan Masjid Indonesia itu mengatasi seluruh permasalahan Masjid baik itu masalah ekonomi maupun management dan simbol daripada Masjid itu sendiri adalah "Memakmurkan Dan Juga Dimakmurkan"," paparnya.

"Kita akan bekerjasama dengan BNPT, Kepolisian, TNI dan juga MUI serta tokoh masyarakat yang ada di sekitar tapi yang paling utama adalah kerjasama kita dengan masyarakat," Imbuh Ketua D-MI Kabupaten Bekasi KH Ahmad Sauki.

Disisi lain dalam waktu yang sama, Camat Tambun-Selatan, Junaefi selaku Kordinator Desa-desa yang sedianya telah memberikan dukungan sepenuhnya terkait Pelantikan para Ketua Ranting D-MI se-Kecamatan Tambun-Selatan dengan berbagai fasilitas yang di berikan guna terlaksananya dengan lancar kegiatan tersebut agar secepatnya dapat di implementasikan secara riil di tengah masyarakat.

"Alhamdulillah untuk yang di ranting tingkat Desa yang dilantik tadi di Aula Kecamatan, mudah-mudahan sudah langsung siap bekerja mengejawantahkan program-program yang ada di D-MI tingkat Kabupaten, Kecamatan maupun di tingkat Desa, mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan,"tegasnya bersemangat.

Disentuh terkait kolaborasi untuk bekerjasama secara intensif pihak Kecamatan Tambun-Selatan dengan BNPT guna memberikan dukungan penuh menangkal radikalisme, dimana BNPT sendiri telah menerapkan sistem penangkal radikalisasi melalui E-Warung, dan pada gilirannya kemungkinan Kecamatan Tambun-Selatan berkeinginan penerapan tersebut dilakukan juga pada Masjid-masjid di Desa-desa wilayah kerjanya melalui inovasi pihak Kecamatan Tambun-Selatan, Camat Junaefi menilai hal tersebut dilihat dari perkembangan implementasi awal terlebih dahulu, dimana dapat diputuskan kemudian untuk bagaimana langkah-langkah kedepannya guna mencapai hasil kerja yang maksimal.

"Mengenai kerjasama dan berkolaborasi dengan pihak BNPT nanti kita lihat kedepannya bagaimana dan nanti kita lihat," pungkas Camat Tambun Selatan, Junaefi.

(JLambretta) KR

Peresmian Masjid Terapung Sampur Oleh Bupati Bangka Tengah Diwarnai Aksi Satpol PP Larang Wartawan Meliput

BANGKA TENGAH, KR - Kerja para jurnalistik atau wartawan secara hukum dilindungi Undang-Undang (UU) Pers Nomor 40 Tahun 1999. Karena itu, upaya menghalangi kerja jurnalistik bisa saja dipidanakan,(11/11/2021).

Terlebih dari sisi atau sudut Pers, tidak boleh pihak manapun menghalangi kerja jurnalistik, tanpa terkecuali. Namun kenyataanya di lapangan masihlah ditemukan sejumlah oknum perangkat pemerintah daerah diduga telah melakukan tindak 'pelecehan' terhadap profesi wartawan/jurnalis.

Kali ini kejadian justru dialami seorang wartawan, Revan Kartono (RK) asal media online Journalarta.com bersama rekan-rekan seprofesinya, Rabu (10/11/2021) siang sekitar pukul 10.00 WIB saat hendak melakukan giat peliputan acara peresmian Masjid Ilmal Yaqin oleh Bupati Bangka Tengah (Algafri) di Dusun Sampur, Desa Kebintik, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah.

Kejadian dugaan tindak perbuatan tak menyenangkan serta merendahkan profesi wartawan siang itu ketika RK bersama tiga orang wartawan lainnya Enji (media online matapena.com) dan Ary (hotnews.id) termasuk ketua DPD Perkumpulan Jurnalis Indonesia Demokrasi (PJID) Bangka Belitung, Ryan A Prakasa juga turut hadir.

Tak cuma itu, Ryan pun saat kejadian sempat pula menyaksikan insiden jika seorang oknum anggota Satpol PP asal Kabupaten Bateng berinisial.HM sempat menghalangi tugas wartawan/jurnalis yang hendak meliput peresmian masjid di dusun setempat.

RK bersama rekannya seprofesi menumpangi kendaraan roda dua siang itu atau setiba di lokasi acara langsung memarkirkan kendaraan motor yang letaknya tak jauh sekitar 50 meter dari lokasi masjid Ilmal Yaqin Sampur. Namun tak disangka tiba-tiba seorang pria berseragam mirip seragam Satpol PP berinisial BH seketika itu pula terlihat langsung menghampiri RK dan rekan wartawan lainnya yang baru saja tiba di lokasi.

Saat mendekati rombongan wartawan, spontan pria berseragam Satpol PP tersebut (BH) langsung mengeluarkan kata-kata yang 'tak jelas' di hadapan RK dan kawan-kawan tanpa dimengerti maksud perkataannya. Seketika itu pula oknum anggota Satpol PP itu pun langsung mendekati RK dengan menunjukan mimik wajah 'tak bersahabat'.

Entah apa yang diucapkan oknum itu (BH) saat mendekati RK tiba-tiba BH pun terdengar meninggikan suaranya seraya menunjukan mimik wajah sedang marah kepada RK saat itu. Namun yang terdengar oleh rekan-rekan wartawan lainnya jika obrolan antara BH dan RK spintas terdengar cuma permasalahan pribadi saja.

Saat itu antara BH dsn RK terlihat saling berdebat, namun seketika itu terlihat BH langsung merangkul RK dan menggiringnya agak menjauh dari rekan wartawan lainnya. Sesaat kemudian, tampak seorang rekan BH berinisial Tn pun ikut mendekati RK yang saat masih dirangkul oleh BH.

Spontan menyaksikan kejadian itu, Ketua DPD PJID Babel Ryan A Prakasa dan Enji (matapena.com) berusaha mencoba menenangkan situasi yang 'panas' saat itu. Dalam situasi tersebut Ryan dan Enji pun menasihati oknum BH agar tidak arogan serta berusaha menerangkan maksud kehadiran RK dan rekan wartawa saat itu tak lain dalam konteks ingin melaksanakan kegiatan peliputan masjid Ilmal Yaqin di Dusun Sampur.

"Kalau ada persoalan pribadi jangan dibahas di sini. Nanti kalau selesai peliputan silahkan dibahas. Sebab kami dan RK ke sini dalam rangka melaksanakan tugas sebagai wartawan. Nah cara anda seperti ini sama saja artinya kalian menghalangi tugas wartawan,' ucap Ryan di hadapan kedua oknum anggota Satpol PP tersebut.

Namun penjelasan yang disampaikan oleh wartawan senior ini (Ryan) seperti tak dihiraukan oleh BH maupun rekannya (Tn). Sebaliknya BH dan Tn kembali terlihat menghadang RK untuk pergi dari mereka. Padahal saat itu RK sesungguhnya memang bermaksud ingin menyelesaikan dulu peliputan peresmian masjid Ilmal Yaqin.

"Nanti kalau sudah selesai liputan kita bahas kembali masalah ini. Jangan halangi saya untuk meliput di sini," jawab RK di hadapan kedua oknum Satpol PP itu.

Hal senada diungkapkan pula oleh Ryan dihadapan kedua oknum Satpol PP tersebut, bahkan dengan tegas Ryan mengingatkan kedua oknum tersebut jika tindakan mereka dianggapnya suatu tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum.

Lagi-lagi kedua oknum Satpol PP tersebut (,BH dan Tn) tetap bersikukuh menghadang RK untuk pergi menjauh dari mereka. Spontan Ryan pun kembali menegaskan kepada kedua oknum Satpol PP tersebut untuk tidak menghalangi RK meliputi dan seketika itu pula Ryan pun langsung membawa RK menjauh dari kedua oknum anggota Satpol PP itu.

"Ingat pak. Tindakan kalian ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Pers. Sebab kalian sudah mencoba menghalangi profesi sebagai wartawan dan itu sanksi pidananya," terang Ryan. Usai mendapat penegasan dari Ketua DPD PJID Babel kedua oknum itu pun terlihat melemah.

Akhirnya RK pun dapat melakukan kegiatan peliputan peresmian Masjid Ilmal Yaqin di Sampur, Kebintik. Namun selang beberapa waktu kemudian, Enji kembali dipanngil oleh BH saat itu dan lagi-lagi oknum ini (BH) tetap ngotot agar RK segera menyelesaikan masalah antara RK demgan dirinya.

Dalam kesempatan itu pula, Enji pun kembali menegaskan jika permasalahan antara RK dengannya hendaknya diselesaikan secara baik-baik tanpa ada kekerasan maupun sifat arogansi. Bahkan di hadapan oknum itu, Enji pun sempat menasihatinya untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya tersebut lantaran dinilai sangat tak wajar termasuk ada dugaan niat menghalangi wartawan dalam menjalankan tugas.

Usai mendapat penjelasan dari Enji, oknum tersebut (BH) pun merasa sadar dan minta maaf atas kelakuannya siang itu hingga terkesan dirinya menciba menghalangi tugas wartawan.

Tindakan arogan oknum anggota Satpol PP (BH) tersebut bersama rekannya (Tn) sesungguhnya merupakan bentuk tindakan yang mencoba menghalangi tugas wartawan/jurnalis, dan akibat perbuatannya pun jelas akan mencoreng institusinya maupun pihak pemerintah daerah,lantaran Satpol PP merupakan bagian dari pemerintahan.
.
Hal tersebut tertuang pula dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018, Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.

Sejauh ini tim media ini masih mengupayakan konfirmasi kepada pimpinan kedua oknum anggota Satpol PP tersebut termasuk Bupati Bateng (Algafri) terkait insiden yang terjadi saat acara peresmian Masjid Ilmal Yaqin di Sampur, Desa Kebintik. 

(RF/TIM) KR