Polda Terjunkan Tim SAR diObyek Vital Wisata Pantai Lagon Ancol

JAKARTA , KR - Polda Metro Jaya menerjunkan tim SAR pada masing masing Batalyon Pelopor Sat Brimob Polri untuk menempati obyek-obyek wisata pantai yang dinilai memiliki tingkat kerawanan cukup tinggi. "Pasukan Brimob dilengkapi satu unit kendaraan SAR Brimob serta kapal karet siap siaga jika sewaktu-waktu dibutuhkan, salah satunya jika terjadi laka laut," ucap Kepala Seksi Operasi Batalyon D Pelopor Iptu Subarsana di sela sela apel  pelaksanaan tugas,Minggu (29/12/2019).

Menurutnya, tujuan Satuan Brimob Polda Metro Jaya menerjunkan personel lengkap dengan mobil SAR-nya, selain menindaklanjuti perintah Kapolda Metro Jaya melalui Dansat Brimob Metro Jaya Kombes Pol Deonijiu De Fatima, S.IK., SH, juga untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan. "Tim SAR siaga di setiap pantai selama musim liburan tahun baru," ujar Subarsana pada Awak Media.

Dia berpesan kepada anggota SAR yang bertugas untuk lebih mengutamakan pengawasan kepada anak-anak yang berenang di pantai Lagon, Ancol. Karena menurut informasi kondisi pantai Lagon masih curam dan rawan terjadinya korban tenggelam. "Kepada setiap anggota yang bertugas saya tanamkan jiwa ikhlas dalam melayani dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas pengamanan, khususnya antisipasi korban tenggelam",Tegas Subarsana Pada Koran Republik dan Media Hukum Indonesia.

"Sehingga selain mengamankan obyek wisata dan mengamankan warga yang melaksanakan liburan, juga dapat lebih mendekatkan Polri terhadap masyarakat," ucapnya.

Berikan Wawasan Dan Pengetahuan Pada Masyarakat

Team SAR Brimob Batalyon D Pelopor Polda Metro Jaya, lanjut Iptu Subarsana, juga mengajak masyarakat yang berlibur agar dapt menikmati fasilitas negara dengan berlayar bersama menggunakan perahu karet yang di miliki oleh team SAR.

"Disini Team SAR juga akan memberikan wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat dan anak anak yang ikut berlayar di perahu karet tentang  SAR Brimob," ucapnya.

Dalam pantauan media, antusias masyarakat sangat tinggi terhadap layanan dan fasilitas yang diberikan tim SAR. Anggota bahkan terlihat kewalahan melayani antusis masyarakat yang berdatangan setiap saat.

Sebagian petugas terlihat melakukan pemantauan terhadap pengunjung dan sejumlah anggota melakukan penyisiran di sepanjang pinggir pantai Lagon Ancol, mulai dari ujung barat sampai timur.

Hal itu dilakukan setiap 1 jam sekali, mulai dari jam 09:00 WIB hingga jam 18.00 WIB. Menjelang petang, petugas melarang pengunjung berenang di Pantai Lagon.

Subarsana mengatakan bahwa jiwa melayani selalu ada di pundaknya. "Bagi kami, keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam berlibur merupakan prioritas. Sebab itu pemantuan pengunjung dan pelaksanaan patroli menyisir sepanjang pantai Lagon kami lakukan setiap 1 jam sekali dan alhamdulillah,  selama pelaksanaan tugas, wilayah yang kami amankan tidak ada peristiwa yang menonjol, baik korban tenggelam maupun korban tindak pidana lainnya".

"Semoga lelah kami menjadi ibadah dan menjadikan keceriaan bagi masyarakat. Brimob untuk indonesia," ujar Subarsana pada Koran Republik dan Media Hukum Indonesia

(Armagedon) KR 

Dengan Semangat Gotong-royong TNI Renovasi Rumah Warga diPapua

PAPUA ,KR - Satgas Pamtas Yonif Raider 300/Bjw, Pos Km 76 melaksanakan karya bakti membantu merenovasi rumah masyarakat binaan Pos km 76 Jalan Poros Trans Papua, dalam rangka wujud kepedulian TNI terhadap masyarakat serta menguatkan hubungan tali silaturahmi dengan semangat Gotong-royong.

Kegiatan karya bakti yang dipimpin Serda Ali Imran bersama Anggota Pos Km 76 bergegas melangkahkan kakinya dengan penuh semangat menuju rumah salah satu warga yang tinggal di depan Pos Km 76, Distrik Mannem, Kabupaten Keerom, Papua. Sabtu (28/12/2019)

Ali Imran menjelaskan kepada Awak Media tentang kegiatan tersebut , mengatakan ,"Dengan semangat gotong royong dalam membantu merenovasi rumah warga merupakan wujud kepedulian dari anggota Satgas Raider 300 terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan, Selain itu juga untuk menambah keakraban dengan masyarakat binaan serta mempererat silaturahmi yang sudah berjalan sangat baik, hal ini juga dapat menarik simpatik masyarakat kepada TNI khususnya Satgas Yonif Raider 300," Jelas Ali.

TNI Dari Rakyat Untuk Rakyat

"Sebagai TNI yang lahir dari Rakyat untuk Rakyat dan oleh Rakyat wajib membantu kesulitan yang di hadapi oleh masyarakat terlebih lagi masyarakat yang dekat atau tinggal di sekitar Pos," Ungkap Ali Imran kepada Media Hukum Indonesia dan Koran republik.

Kegiatan gotong royong tersebut mendapat tanggapan positif dan ucapan terima kasih dari Bapak Ibrahim dan keluarga kepada Satgas Raider 300 yang telah menyempatkan waktunya untuk membantu merenovasi rumahnya, yang disampaikan Ibrahim pada Awak Media saat Renovasi tersebut tengah berlangsung.

(DS/BD) KR

Sambut Natal dan Tahun Baru,TNI Jadi Santa Klaus diPapua

PAPUA , KR - Umat Kristiani di seluruh dunia sedang merayakan Hari Kelahiran Yesus Kristus atau Hari Natal pada tanggal 25 Desember 2019. Tidak ketinggalan anggota Satgas Raider 300/Bjw diperbatasan RI-PNG juga membuat perayaan sederhana yang diadakan bersama masyarakat di gereja GKI Yamara, Distrik Mannem, Kabupaten Keerom, Papua. Kamis (26/12/2019).

Pelaksanaan hari raya natal di pimpin oleh Serda Pardede dan beberapa orang anggota dari Pos Yamara serta memberikan hadia natal kepada warga binaan. Rabu (25/12/2019)

"Perayaan Natal merupakan hal fundamental dalam umat Kristiani dan diadakan setiap tahunnya. Tidak jarang makna Natal tersebut menyimpang seiring berkembangnya zaman seperti acara minum-minuman keras. Namun, dengan segala keterbatasan yang ada, Anggota Pos Yamara merayakan Natal dengan memberikan warna dan makna yang sesungguhnya pada hari yang dikuduskan oleh pemeluk agama Kristen", Ujar Pardede pada Awak Media.

Dalam silahturahmi Natal ini Serda Pardede berjalan menuju gereja dan menghampiri rumah-rumah warga guna mengucapkan selamat natal sambil membawa kado natal sebagai sarana tali silaturahmi buat warga sekitar pos, "Rasa senang dan bahagia terpancar dari wajah masyarakat yg kami datangi,"Kata Pardede.

Pardede memaparkan ,"Kegiatan di gereja dalam ibadah natal kali ini terlihat masyarakat sangat antusias merayakan hari kelahiran Yesus Kristus atau disebut juga Hari Natal terlihat dari antusias warga dalam beribadah dan Lagu-lagu pujian ataupun Vokal Group yg ditampilkan/dinyanyikan jemaat gereja GKI yamara sehingga menambah suka cita perayaan ibadah hari natal kali ini sehingga dapat membangun fundamental Iman yang semakin baru baik warga maupun anggota pos yang sama-sama merayakan natal dan dengan adanya natal ini diharapkan bukan hanya sebagai perayaan semata yang wajib dirayakan setiap tahun. Melainkan menjadi wadah untuk saling menguatkan kasih yang selama ini terjalin dengan sangat erat"Paparnya.

(DS/NS) KR

Warga Protes Hasil Kerja "Proyek Siluman Air" diDesa Setia Dharma

KABUPATEN BEKASI, KR - Pengerjaan Proyek Pembangunan Drainase (Saluran Air) menggunakan Udith yang berlokasi diwilayah Rt 004-Rw 01, Jalan Raya Desa Setia Dharma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, ditemukan Awak Media pada (20/12/2019) mendapat Protes dan Kecaman Keras dari masyarakat setempat terkait kinerja pemborong pembangunan tersebut dinilai masyarakat selain berantakan juga tidak diselesaikan dengan tuntas.

Hal tersebut diungkapkan warga Rt 004-Rw 01,Ari dan Asep beserta warga lainnya yang merasa terganggu aktifitasnya dikarenakan didalam pengerjaan penggalian untuk saluran air, tanah galian tersebut tidak dirapihkan atau diangkut sehingga mengganggu para pengguna jalan termasuk warga yang tinggal dilokasi penggalian tersebut.

Dalam keterangannya kepada Awak Media, Ari dan Asep beserta warga setempat lainnya mengatakan,"Pertama dibikin seperti ini rapi..tapi kemudian dibikin seperti ini ..ya engga rapi juga..harapan kita kemungkinan satu atau dua hari langsung diangkat..takutnya terjadi ada yang jatuh..tapi sejauh ini engga ada...ini jauh dari harapan," Pungkas mereka.

Ucok beserta warga yang lainnya dilokasi berbeda dalam wilayah yang sama mengatakan," Pekerjaan ini tidak diselesaikan sampai tuntas dan dibiarkan begitu saja sampai saat ini (26/12), sejak awal dikerjakan tidak ada papan pengerjaan proyek yang dipasang dan tidak ada orang dinas yang mengawasi pekerjaan ini sehingga pekerjaannya seperti ini dan kami masyarakat disini terutama pemilik usaha dipinggir jalan ..pastilah terganggu kalau pekerjaannya ini seperti ini," Tukis mereka dengan berang.

Awak Mediapun menyambangi kantor Desa Setia Dharma (27/12) guna menemui Kepala Desa namun tidak berhasil dijumpai dikantornya dan menurut keterangan staff Desa mengatakan kepada Awak Media Bahwa Kepala Desa dan Sekertaris Desa Berikut Perangkatnya sedang melakukan Bimtek selama tiga hari namun tidak dijelaskan lokasinya

Awak Mediapun menemui Ketua BPD Budi yang kebetulan sedang melakukan rapat bersama para anggota BPD Setia Dharma namun sangat disayangkan tidak satupun dari keseluruhannya termasuk Ketua BPD yang mau memberikan keterangan kepada Awak Media terkait pekerjaan Drainase (Saluran Air) menggunakan Udith yang diprotes warga kendati mereka mengetahui akan hal tersebut.

Makan Gaji Buta

 
Awak Mediapun menyambangi Kantor AWI (Aliansi Wartawan Indonesia) dan menjumpai Ketua AWI Kabupaten Bekasi dikantornya guna meminta tanggapannya terkait permasalahan pekerjaan proyek Pemda Kabupaten Bekasi, Ketua DPC AWI Kabupaten Bekasi, Irwan A pun angkat bicara," Mengenai Proyek Pembangunan Drainase menggunakan Udith diDesa Setia Dharma tanpa adanya keterangan yang jelas terkait pekerjaan itu dan ditambah dengan hasil pekerjaan yang Acak Kadul serta tidak ada rasa tanggung jawab dari pihak pemborong terhadap pekerjaannya yang dinilai masyarakat setempat mengganggu ketertiban umum dan berakibat pada kerugian warga akan haknya berusaha dan beraktifitas termasuk para pengguna jalan yang juga merasa terganggu akibat dari ulah pemborong yang mengerjakan proyek tanpa mengacu pada RAK dan diduga tidak sesuai RAB ditambah dengan tidak diselesaikannya pekerjaannya itu serta tidak adanya pengawas pekerjaan dilapangan tentu hal tersebut dapat menjadi Presedent buruk bagi dunia pembangunan diKabupaten Bekasi..bagaimana tidak..pekerjaan proyek Pemkab dikerjakan asal jadi dan tak memiliki rasa tanggung jawab sesuai Agreement yang dibuat PPK dan pihak ketiga ditambah lagi dengan pembiaran yang dilakukan Pengawas Dinas dan Konsultan terhadap bentuk pekerjaan yang jelas diKecam oleh masyarakat namun tidak dilakukan..itu bisa disebut " Makan Gaji Buta", Tegasnya.

Lanjut Irwan,"Terkait permasalahan BPD yang tidak meresponse komplain masyarakat padahal mengetahui hal tersebut dan justru malah menunggu laporan masyarakat padahal mereka hanya sebagai wakil masyarakat tingkat paling bawah serta wajib menjalankan aspirasi masyarakat dan bahkan wajib membantu masyarakat yang mengalami masalah, apalagi ini hanya setingkat desa yang scupnya kecil dan kesehariannya mereka tentunya lalu-lalang diseputar Desa pasti mengetahui , apalagi ini sudah meresahkan warga dengan adanya "Proyek Siluman Air" diDesa Setia Dharma yang mengganggu ketertiban umum...Hemat saya, kalau sudah tidak perduli dan tidak mau urus warga lagi..Berhenti saja jadi ketua atau anggota BPD sebab sudah tidak ada guna dan manfaat lagi untuk masyarakat....,Begitulah Kura-kura," Pungkasnya Pada Koran Republik dan Media Hukum Indonesia

(JLambretta/RR) KR

Jalin Silaturahmi, TNI Berikan Sembako Pada Masyarakat Papua

PAPUA , KR - Kegiatan memberikan sembako merupakan kegiatan interaksi sosial ke masyarakat secara langsung, kegiatan ini di lakukan dengan cara  mendatangi rumah-rumah warga untuk menjalin silahturahmi dan juga untuk mengetahui kondisi masyarakat terkait akan hal itu Danpos Wambes Letda Czi M rahmat melaksanakan kegiatan memberikan tali asih berupa sembako kepada warga kurang mampu di desa Wambes Pir-V, Distrik Mannem, Kabupaten Kerom, Papua. Selasa (24/12).

"Perekonomian merupakan tolak ukur untuk kita melihat kesejahteraan di dalam suatu masyarakat tersebut, apakah ekonomi di suatu masyarakat dapat di katakan mencukupi atau kurang dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Masyarakat dikampung wambes sebagian perekonomian mereka masih di bawah rata-rata dimana kemampuan ekonominya hanya cukup dalam memenuhi kebutuhan untuk makan saja, sedangkan kebutuhan yang lainnya masih sangat jauh dikatakan mampu dan itu menjadi perhatian besar dari Personel Satgas Raider 300, Pos Wambes untuk berbagi memberikan sembako yang setidaknya dapat meringankan beban hidup masyarakat yang kurang mampu," Papar Danpos Wambes Letda Czi M rahmat pada Media Hukum Indonesia dan Koran Republik.

Sarlita Boseren salah satu warga kurang mampu yang menerima sembako mengucapkan banyak terima kasih kepada Personel Satgas Raider 300 yang begitu peduli terhadap warga desa binaan. Baginya pemberian sembako yang diterima begitu berarti bagi keluarganya, karena sangat membantu sekali ditengah himpitan ekonomi yang selama ini dirasakan keluarganya.


(DS/BD) KR

Disinyalir Paksakan Kehendak ,Ketua Rt Dikecam Warga

KABUPATEN BEKASI ,KR - Persoalan penanganan sampah diperumahan yang sejak awal tidak dikelola dengan baik menjadi semakin runyam manakala oknum ketua Rt setempat berulah dengan melakukan penyalahgunaan kewenangannya sehingga menimbulkan keresahan para warga perumahan, hal tersebut ditemukan di wilayah Perumahan Bumi Kahuripan Indah ( BKI) tepat nya di Gg Merpati 11 Rt 01 Rw 10 Desa Sukahurip Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi, (24/12).

Di mana para warga yang tinggal di Blok D 11 Rt 01/011 merasa sangat kecewa dengan ulah pengangkut sampah yang tidak mau mengangkut sampah di karenakan instruksi dari Ketua RT dengan dalih belum bayar iuran.

Menurut salah satu nara sumber Sebut aja Mamah Amel  menjelaskan kepada Awak Media" Bang kenapa sampah saya tidak di angkut!!! Bilang Pak RT dulu Bu ucap Pengkut sampah, padahal saya tidak nunggak bayar iuran sampahnya bulan ini saja yang belum karena belum ada yang datang kerumah biasa nya datang nagih," Jelasnya.

Berdasarkan keterangan warga perumahan setempat yang sampah nya tidak di angkut padahal iurannya tidak sampai menunggak di atas dua bulan mengungkapkan kepada Awak Media bahwa," Iuran di kutip dari warga uang sampah dan keamanan Rp 35000 / bulan, dan jumlah KK di RT 01/10 sekitar  kurang lebih 210 KK kalau di kalkulasikan 35000 x 210 = 7 350.000 per bulan...ini jelas masih ada uang kas untuk bisa menutupi dari beberapa warga yang belum bisa bayar iuran, Dan patut dipertanyakan kepada Ketua Rt kemana anggaran nya,"Ungkap mereka.

Rt Mempermudah Bukan Mempersulit Warga

Hal tersebutpun diperkuat dengan keterangan Ketua Rw setempat Herman yang turut kecewa atas ulah yang dilakukan oleh oknum ketua Rt 01, Dalam penjelasannya kepada Awak Media Herman mengatakan," Kalau belum ada pembayaran satubulan atau dua bulan ..kan itu ada toleransinya..walaupun empat bulan..seharusnya seorang pengurus..humasnya dan pak Rtnya datang kepihak tersebut..jadi jangan sampai masalah-masalah yang kecil mencuat menjadi besar..dan masalah iuran-iuran sampah digang ini ..Rp35.000,- itu..perinciannya itu..satu..sampah..kedua ..keamanan..keas gang..bakem dan TPU..jadi Rp 35.000,- itu kita globalkan untuk pembayaran, Sampah,Keamanan dan lain-lain..yang saya bicarakan itu tadi..seharusnya masalah sampah ini jangan sampai mencuat keMedia..pengen saya..pak Rtnya sudah saya bell untuk konfirmasi kepihak Media jangan sampai berlarut-larut..pengen saya jangan sampai diangkat keatas..jadi diredam pengen saya..ini selaku pak Rtnya juga engga datang kerumah..pemanggilan saya engga datang malah Hpnya engga aktif..kita minta pertanggung jawaban pak Rt  untuk meluruskan..mengClearkan supaya digang kita ini jangan sampai ada resah masalah sampah..mungkin itu yang bisa saya katakan, Papar Herman.

Masih kata Herman, "Sebenarnya dari pihak Rwpun engga disangkutkan masalah sampah ini..seharusnyakan apa-apa tuh bilangnya keRw dulu..jangan didekep sama Rtnya..pengennya saya begitu..ini masalah pembayaran..penarikan atau apa..terus hasilnya berapapun saya engga tau..harusnya ada layangan surat buat kita..ini hasil dari penarikan-penarikan sampah itu," Jelasnya.

Lanjut Herman,"Kalau masalah KK diRt01 ini mencapai 210 lebih..bisa mencapai 230..jadi kalau sampahkan sepuluh ribu nih..berarti kita masuknya Rp 2.300.000,- sampah saja..dan keamanan juga seharusnya Rw yang ngelola..jadi pengennya saya..antara Rt dan Rw itu kerja-sama jadi singkron..saya engga mau ada gontok-gontokan masalah sampah ini..saya engga mau ngambil keuntungan dari masalah sampah ini..terus terang saja saya pengen diwarga saya sampah itu bersih jangan sampai ada yang tergeletak,"Ujarnya.

"Harapan kita untuk warga yang dikomplek janganlah kita langsung meluncurkan keMedia-media sosial..WA atau apa..pengennya ..datang kerumah saya..saya selaku Rw untuk sosialisasi jangan sampai meledak diatas dulu..jadi jangan sampai ada kericuhan-kericuhan untuk kedepannya..pengen saya Clear terus..mungkin ini cambuk buat saya untuk mengoreksi para Rtnya nanti dan saya akan dudukan lagi untuk mempertanggung jawabkan nasalah ini," Tegas Herman kepada Media Hukum Indonesia dan Koran Republik.

"Dan ini jelas  sangat memberatkan dan merugikan warga, selain sampah yang makin hari menumpuk dan menimbulkan bau, akan menambah masalah baru. Peraturan yang sepihak tanpa di sosialisasikan kepada warga terlebih dahulu", Imbuhnya.

Sebelumnya A selaku ketua RT menjelaskan kepada awak media melalui pesan Whatsapp bahwa "kejadian ini atas laporan pengurus RT di gang masing masing dan kesepakatan Ketua RT dan pengurus, jelasnya.
Menanggapi pesan Whatsapp tersebut para warga mengatakan," Seharusnya Ketua Rt menjadi tempat pelayanan warga, bukan malah sebaliknya, mempersulit warga karena sampah yang tidak di angkut, Tukis Para warga dengan penuh emosi.


( Suryo S/ JLambretta) KR

Proyek Disbudpora Kab.Bekasi diKecam Warga Taman Raya

KABUPATEN BEKASI, KR - Pemkab Bekasi menggelontorkan Anggaran yang bersumber dari APBD 2019 ini untuk Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah raga yang dilaksanakan melalui Dinas Budaya,Pemuda dan Olah Raga (Disbudpora) Kabupaten Bekasi sebagai salah satu bentuk program pembinaan olahraga masyarakat diKabupaten Bekasi, Namun permasalahan mulai muncul manakala proses pengerjaan pembangunan Sarana Olah Raga tersebut menuai kecaman keras dari masyarakat Perumahan Taman Raya, Desa Mangun Jaya, Kecamatan Tambun Selatan ,(17/12).

Pasalnya didalam proses pengerjaan sarana olah raga diRt 004 dan Rt 006, Rw 022 Perum.Taman Raya tersebut masyarakat setempat menilai kegiatan tersebut selain tidak sesuai dengan RAK dan RAB ditambah dengan hasil pekerjaan yang amburadul , tidak diselesaikan dan asal-jadi sehingga masyarakat mengganggap Pemborong yang mengerjakan Proyek tersebut adalah Pemborong Abal-abal dengan menghasilkan pekerjaan proyek yang belum berselang satu minggu sudah pada Pecah-pecah serta pekerjaan separuh jalan sudah ditinggalkan begitu saja yang menyebabkan masyarakat setempat menjadi Berang pada (16/11/2019)

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Rt 004, Eko Sunyoto yang mewakili masyarakat Rw 022 beserta Ketua Rt 006,Perum.Taman Raya Pada Media Hukum Indonesia dan Koran Republik mengatakan,"Ini pekerjaan dari Disbudpora..kebetulan ada lahan untuk lapangan Badminton..terus terang..dimulai dari awal..kita ada planing untuk itu kita sudah persiapkan lahan..lahan kita persiapkan kira-kira satu bulan setengah atau dua bulan..baru mendadak disitu ada sirtu yang datang kesini malem-malem..pekerjaan ini dikerjakan kira-kira satu minggu sampe dua minggu..mengenai ini pecah-pecah..ketika saya melihat keadaannya ketika itu memang hujan gede..dikondisikan..tapi sebelum diratain semua..kok langsung ditutup..mungkin karena hujan gede.., setelah itu baru beberapa hari saya lihat..ada yang laporan warga kepada saya..pak itu kok corcoran pada Pecah-pecah..dan Pecah-pecah itu sekitar tiga harian..menjelang pekerjaan selesai dikerjakan," Ungkap Eko Sunyoto.

Menurut Eko Sunyoto,"Kalau saya pribadi kecenderungannya ini oplosannya engga bener..campurannya sudah engga bener", Tegas Eko.

Tidak Ada Pengawas dan Konsultan dilokasi

 
"Tidak ada Plang Pengerjaan sama sekali..pengawas dari dinas tidak ada..konsultan waktu itu katanya sih..Bang Mandor yang diGabus..tapi setelah saya inikan..dia bilang..ooh saya itu cuman gawasin aja..jadi konsultannya tidak ada ..speknya juga engga dikasih..baru beberapa hari sudah Pecah-pecah..terus terang saya kecewa..kecewa berat..walaupun istilahnya ini sudah dibangun..saya mewakili warga semua diTaman Raya..khususnya Rt 004..yang didepan juga komplain menurut informasi yang saya dapat katanya ada pengecoran didepan kemaren..katanya ada digelar..apa namanya sebelum di ini katanya ada plastik ada beskos tapi kenyataannya begitu dibigisting langsung dicoor,"Jelas Ketua Rt 004.

Lanjut Eko," Bagi saya terutama warga..khususnya diwilayah bekasi..mohon bantuannya kepada bapak bupati..kalau memang..ada fasilitas yang untuk diberikan kepada warga..tolong kasihlah mereka penjelasan (Pengawas,Konsultan dan Pemborong-Red) speknya yang bener..kalau memang itu spek khusus untuk lapangan..iniloh speknya (ditunjukan Pada Warga-Red)..ini pekerjaan amburadul..saya bilang ini pekerjaan bukan kemauan masyarakat..ya..kami harap Bupati menindak tegas dan tidak menggunakan pemborong Abal-abal kalau mengerjakan proyek Pemerintah," Imbuhnya Menggerutu.

Sebelumnya pada hari yang sama Warga Rt 006 ,Ucok yang mengaku sebagai warga setempat beserta yang lainnya saat Awak Media tinjau lokasi hasil pengecoran lapangan Bulu tangkis diRt 006 semalam menegaskan bahwa,"Kalau saya tahu masalah gini-ginian..ya..engga cocok aja..harusnyakan mantep..gitu lo..kayaknya campurannya ini ..liat aja ini (seraya menunjuk kebetonan lapangan yang baru selesai dikerjakan semalam)..nih gini aja sudah hancur..kan gampang..jangankan ditimpain..ini diginiin aja sudah pada gompal..saya engga tau ini tiba-tiba ada disini..plangnya..ini engga ada ini..kan kalau proyek pemerintahkan harusnya diawasin oleh masyarakat..kan begitu..pak..ini lihat kayak gini..mungkin kalau diangkat nanti rompal kayak gini..yah kalau saya..kalau begini..saya komplain..gak tau yang lain..saya pikir ..samalah," Jelas mereka.

Bupati Wajib Memenuhi Aspirasi Masyarakatnya

Ketua DPC AWI (Aliansi Wartawan Indonesia) Irwan A saat dimintakan tanggapannya oleh Awak Media dikantornya mengatakan,"Apa yang diungkapkan Ketua Rt 004 kepada media selaku mawakili masyarakat Perum Taman Raya adalah merupakan ungkapan kekesalan warga terhadap ulah Pengawas, konsultan dan pemborong pekerjaan tersebut dan permintaan untuk menindak tegas para oknum tersebut kapada Bupati Eka Supria Atmaja atas hasil pekerjaan yang dinilai Masyarakat merugikan Warga dan negara.. tentunya merupakan keharusan bagi Bupati untuk menindak lanjuti seruan masyarakat ini..sebab Bupati selaku pelayan masyarakat wajib memenuhi aspirasi masyarakatnya..bila tidak mampu melakukannya..ya..berhenti saja jadi Bupati..dan jangan mencalonkan lagi jadi Bupati...sebab..malu-maluin...Begitulah Kura-kura," Pungkas Irwan Kepada Media Hukum Indonesia dan Koran Republik.

Sebagai anggota BATIMSUS NASIONAL aktifis LTKPSKN (Lembaga Tinggi Komando Pengendalian Stabilitas Ketahanan Nasional) Daniel Apollo saat dimintai tanggapannya oleh Awak Media, menegaskan," Saya selaku aktifis diKabupaten Bekasi  menangapi " temuan warga yang ada itu hendaknya di respon cepat oleh pemerintah agar apa ? Pemerintah tau menindak para pelaku kontraktor beserta Konsultan dan Pengawas Dinas yang tidak becus bekerjanya..Karna dilapangan terkait adanya laporan masyarakat setingkat RT menemukan kejanggalan2 dalam pengerjaan proyek pembangunan sarana olah raga milik Disbudpora..dan saya harap bupati sesegera mungkin turun tangan dengan menindak tegas oknum-oknum yang bertanggung - jawab pada pekerjaan Proyek APBD itu agar masyarakat merasa nyaman dan aman," Tegas Daniel Pada Media Hukum Indonesia dan Koran Republik.

(JLambretta) KR

Warga Desa Srimahi Protes Hasil Kerja Program Kotaku

KABUPATEN BEKASI, KR - Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) adalah satu dari sejumlah upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia maka Program Kotaku dilaksanakan di 34 provinsi, yang tersebar di 269 kabupaten/kota, pada 11.067 desa/kelurahan. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kumuh yang ditetapkan oleh kepala daerah masing-masing kabupaten/kota, permukiman kumuh yang berada di lokasi sasaran Program Kotaku adalah seluas 23.656 Hektare,(15/12).

Sumber pembiayaan Program Kotaku berasal dari pinjaman luar negeri lembaga donor, yaitu Bank Dunia (World Bank), Islamic Development Bank, dan Asian Infrastructure Investment Bank. Selain itu kontribusi pemerintah daerah dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun swadaya masyarakat.

Tujuan umum program ini adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan, Penjabaran atas tujuan Program Kotaku adalah memperbaiki akses masyarakat terhadap infrastruktur permukiman salah satunya adalah Jalan Lingkungan.

Namun apa jadinya bila program Dunia yang dikelola oleh Kementerian PUPR tersebut justru menimbulkan permasalahan diMasyarakat terkait implementasi dari program tersebut secara tekhnis dinilai tidak memuaskan bagi warga akan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Team yang ditunjuk dari kementerian PUPR.

Hal tersebut ditemukan oleh Awak Media pada (18/11) diDesa Srimahi,Kecamatan Tambun-Utara,Kabupaten Bekasi, dimana Program Kotaku dalam bentuk infrastruktur jalan lingkungan yang dilaksanakan dilokasi Rt 03-Rw 02, Kampung Pulo Puter mendapat kecaman dari masyarakat setempat yang diwakili oleh Ketua Rt 03 Arman mengungkapkan bahwa," Kegiatan masalah pengecoran jalan-jalan ini..saya bilang belum kata bagus..jadi belon menentukan..jadi masalah berapa panjang dan luas meternya ini saya juga belon tau juga..jadi masalah tanda-tanda plang ini..belon ada plangnya..walaupun jadi saya sebagai Rt..belon ada apa teh ini kegiatan apa..RABnya juga tidak ada..pemborong ketemu cuma tibang ngobrol-ngobrol aja..engga ada keterangan jelas tentang pekerjaan ini..engga ada sama sekali," Ungkap Arman.

Lanjut Arman ,"Nah Jembatan rusak juga kemaren ini sampe modalin pak..sampe modalin dari masyarakat tuh..kaga diganti..kalau kerjaan ini ..katakan bagus ..ya..kurang bagus juga..jadi engga memuaskan kerjaan dari pemborong ini..nah itu yang pengen saya tanyakan yang begitu..supaya pemerintah Daerah ada sangsi tegas pada pemborongnya,"Jelas Ketua Rt 03 Kepada Media Hukum Indonesia dan Koran Republik.

Pada (20/11) Awak Media menyambangi Desa Srimahi guna mengkonfirmasi terkait pekerjaan infrastruktur jalan lingkungan diRt 03-Rw02 yang diProtes warganya atas hasil pekerjaan yang dilakukan pemborong pekerjaan dinilai warga kurang memuaskan dan tanpa pengawasan dari dinas yang berkopenten, Pihak Desa Srimahi mengatakan bahwa," Itu masuk dalam program Kotaku dan Desa tidak dilibatkan dalam pengelolaannya..setahu kami program kotaku dikelola dan menjadi Tanggung Jawab BPD..coba hubungi ketua BPDnya Ramlih..kantornya disebelah Desa..(seraya menunjuk kantor yang tertutup)," Kata pihak Desa.

Berulang kali Awak Media menyambangi Kantor BPD guna bertemu dengan Ketua BPD Ramlih guna mendapatkan keterangan jelas tentang Program Kotaku kendati telah dihubungi melalui HandPhone dan buat janji namun tidak pernah bertemu dan Kantornyapun selalu tertutup.

Perlu Tindakan Tegas Dari Kementerian

 
Terkait akan hal itu Ketua Umum LSM LPKN (Lembaga Pemeriksa Keuangan Negara) Irwan Awaluddin.SH , Saat dimintai tanggapannya oleh Awak Media diKantornya (12/12) Mengatakan bahwa, "Seharusnya Program Dunia yang dikelola oleh kementerian PUPR benar-benar diawasi secara komprehensif dan accountable serta ada tindakan tegas dari kementerian kepada Steikholder yang menjadi kepanjangan tangan pihak kementerian dalam mengawasi jalannya pengelolaan Program mulia tersebut sehingga bilamana terjadi komplaint dibawah (Masyarakat-Red) dapat segera ditanggulangi dengan membentuk Posko-posko pengaduan masyarakat terkait hasil kinerja pihak ketiga yang dilibatkan dalam pengerjaan Proyek infrastruktur jalan lingkungan," Jelasnya.

"Terlebih lagi Program tersebut melibatkan Bank Dunia (World Bank), Islamic Development Bank, dan Asian Infrastructure Investment Bank yang sudah barang tentu membawa nama baik Indonesia dimata Dunia dan persoalan ini baru satu atau permulaan yang diketahui ..itupun karena ada kompalint dari warga langsung atas ketidak bertanggung jawabannya pihak pemborong pekerjaan dan Pengawasan dari Dinas terkait dengan ditimbulkannya kerusakan yang mereka lakukan terhadap properti warga..untuk itu perlu ada ketegasan dari pihak kementerian terhadap para pemborong pekerjaan termasuk pengawas dan konsultannya agar bertanggung jawab terhadap kinerja mereka..bila hal tersebut tidak dilakukan oleh kementerian terkait..lalu ..Apa Kata Dunia ," Pungkas Irwan Kepada Media Hukum Indonesia dan Koran Republik.

 
(JLambretta) KR

Dinilai Seperti Jelangkung, Proyek Pemkab Bekasi diKecam Desa Banjar Sari

KABUPATEN BEKASI, KR - Pekerjaan Pembangunan Proyek Air Bersih (PSDA) milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi yang dilaksanakan diDesa Banjar Sari berdasarkan hasil Musrenbang yang diajukan pihak Desa Tahun 2018 dan terealisasi pada 2019 sebanyak 12 Titik lokasi dikecam dan diProtes Masyarakat dan Desa Banjar Sari terkait dengan Pra Proses dan Pasca Proses Pengerjaan, (14/12).

Permasalahan yang timbul akibat dari ulah para pemborong pekerjaan yang melakukan kegiatan Proyek APBD Pemkab Bekasi tersebut ,selain hasil Air keluar yang tidak memuaskan (Kotor) dari beberapa Titik Lokasi yang ada ditambah lagi dengan tidak adanya keterangan jelas tentang Pekerjaan Proyek yang diupayakan Masyarakat beserta Desa Banjar Sari sejak lama.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Desa Banjar Sari Heri kepada Media Hukum Indonesia dan Koran Republik pada (10/12) dikediamannya mengatakan," Banjar Sari sendiri keluar Dua Belas Titik,,mengenai Anggarannya Saya sendiri belum tahu karena apa..Pertama karena siPemborong ini enggak masang plang..terus yang kedua dia dateng kerja itu enggak lapor lagi KeDesa..tidak ada laporan sama sekali dari semua titik.., PSDA sendiri muncul dari Mesrenbang pengajuan kita tahun 2018 dan tahun 2019 baru terealisasi..nah baru tahun ini," Ungkap Kades.

Lanjut Kades ,"Mengenai pekerjaannya ada yang sudah selesai dikerjakan ..ada yang laporan dari Kepala Dusun dan RK masih proses pengerjaan ada yang gagal juga..ya mungkin masih sedang proses memaksimalkan sesuai dengan harapan..air bersih itu..kita tidak tahu berapa lama pekerjaan itu dikerjakan..perusahaan yang mengerjakan siapa?..berapa nominal Anggarannya? karena tidak ada laporan sama sekali..andaikata melapor kitakan bisa menanyakan..mungkin kalau masalah Anggaran kita engga mau intervensi..inikan Proyek Pemerintah Daerah sendiri," Papar Heri.

Pemborong Pemda Dinilai Seperti Jelangkung

" Harapan saya ..ya begini..kita masing-masing sebagai personil ..kaitannya dengan pemborong..kaitannya dengan kegiatan Pemerintah Daerah..hubungannya dengan Pemerintah Daerah..saya harap ada etika mereka masuk wilayah kita..minimal harus melapor..karena kita juga harus Verfikasi untuk diwilayah atau lapangan yang akan dikerjakan..setidaknya seperti itu untuk menjaga Hal-hal yang tidak diinginkan..misalkan ada kesalah fahaman atau ada kehilangan dan lain-lain..sebetulnya itu nanti Desa yang akan ikut bertanggung jawab..kalau memang lapor..tapi kebanyakan selama ini ..ya Seperti Jelangkung..Dateng engga diundang dan pergi.. yang dateng juga orang lain..jadi tidak ada kejelasan..itu aja yang perlu diperbaiki..jadi harapan saya kepada Pemerintah Daerah..artinya tujuan saya memaksimalkan pekerjaan..bukan yang aneh-aneh..karena Pemerintahan Desa ..yang kaitannya dengan wilayah..semuakan harus Tahu..dari nol sampai selesai dengan tujuan mengarahkan..agar memudahkan dan mensukseskan program tersebut sesuai dengan ajuan kita dan ajuan masyarakat melalui Musrenbang..Seperti itu," Jelas Kades Banjar Sari Heri Kepada Koran Republik dan Media Hukum Indonesia.

Kegiatan Terselubung

Ketua DPC AWI (Aliansi Wartawan Indonesia) Irwan A, Angkat Bicara saat diminyakan tanggapannya oleh Awak Media diKantornya (12/12) mengatakan," Menurut dugaan saya dengan tidak adanya laporan sama sekali kepada Pihak Desa yang NotaBene sebagai ujung tombak Pemerintahan yang paling bawah..sudah tentu ada kesepakatan terselubung antara Pengawas Dinas terkait, Konsultan dan Pemborong terkait pekerjaan Proyek APBD Pemkab Bekasi..dimana kesemuanya sepakat untuk tidak melaporkan kegiatan sejak awal dan akhir pekerjaan tersebut agar tidak diketahui oleh Desa setempat dan kalau bisa juga termasuk masyarakat setempat..dengan menunjukan keprofesionalan dan keahlian mereka dalam menyembunyikan kegiatan mereka dari pantauan Desa dan Masyarakat Banjar Sari tentang keberadaan dan identitas kegiatan serta status mereka..dan terindikasi dengan sengaja dilakukan secara bersama-sama agar mereka leluasa melakukan apa saja sesuai dengan apa yang mereka inginkan..dan kalau seperti ini bisa disebut "Proyek Siluman Air Tawar"....Begitulah Kura-kura," Pungkasnya.

(JLambretta) KR

Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek II diResmikan Presiden

KABUPATEN BEKASI , KR - Presiden Joko Widodo meresmikan jalan tol layang Jakarta-Cikampek yang mulai dibangun sejak 2017 lalu. Pembangunan infrastruktur tersebut yang direncanakan untuk dapat digunakan pada liburan natal dan tahun baru tersebut dimaksudkan untuk mengurai kemacetan dari Jalan Tol Jakarta-Cikampek.

"Banyak keluhan-keluhan yang masuk kepada saya kalau sudah lewat yang namanya Cikampek-Jakarta atau Jakarta-Cikampek macetnya bisa berjam-jam. Kita harapkan dengan selesainya Jakarta-Cikampek II elevated ini persoalan itu sudah tidak kita dengar lagi," ujar Presiden dalam sambutan peresmian di Kilometer 38, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Kamis, 12 Desember 2019.

Jalan tol layang sepanjang 36,4 kilometer tersebut merupakan jalan tol bertingkat yang dibangun di atas jalan tol Jakarta-Cikampek. Tol layang ini dibangun untuk memisahkan kepadatan kendaraan di jalur perjalanan Jakarta-Bekasi-Cikarang dengan jalur perjalanan jarak jauh seperti tujuan Cirebon, Bandung, Semarang, dan Surabaya sehingga diharapkan dapat mengurangi kemacetan.

Presiden dalam kesempatan tersebut mengapresiasi penyelesaian pembangunan jalan tol layang tersebut. Sebab, pembangunan yang dilakukan di sekitar jalan aktif serta berdekatan dengan proyek pembangunan lintas rel terpadu (LRT) dan kereta cepat tentu menjadi tantangan tersendiri.

"Saya memberikan apresiasi atas selesainya pembangunan jalan tol ini. Saya tahu, prosesnya sangat rumit. Jalan yang ada harus tetap dibuka dan berjalan, di dekatnya ada pembangunan LRT, di dekatnya lagi ada pembangunan kereta cepat sehingga bukan sesuatu yang gampang untuk diselesaikan karena berada di tengah lalu lintas yang sangat padat," kata Presiden.

"Bayangkan ada 200 ribu kendaraan yang lalu-lalang per hari, mondar-mandir sangat padat, dan pembangunannya ada di atasnya. Tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar sehingga kita harapkan ini bisa mengurai kemacetan," imbuhnya.

Dapat diLalui Gratis Pada Natal dan Tahun Baru

Untuk diketahui, dalam waktu dekat jalan tol yang membentang dari Cikunir hingga Karawang Barat tersebut dapat dilalui kendaraan khususnya saat libur perayaan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 secara gratis hingga tahun baru.

"Akan digratiskan sampai nanti tahun baru. Kita harapkan dengan dibukanya silang ini, kemacetan yang setiap hari sudah empat tahun ini kita rasakan, sejak 2016, nanti betul-betul bisa terkurangi dengan baik. Kalau dari hitung-hitungan, bisa mengurangi kemacetan 30 persen," ucapnya.

Hadir dalam peresmian tersebut di antaranya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Bupati Bekasi Eka Supriaatmaja, Wakil Walikota Bekasi Try dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

(JLambretta) KR 

Sumber : Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Partisipasi TNI Dalam Melatih Volly Para Pelajar diPapua

PAPUA, KR - Menciptakan Para Pemain Volly handal serta menjaga kesehatan dan Kebugaran Satgas Pamtas Yonif Raider/Bjw, Pos Kotis Memberikan Pelatihan Olah Raga Bola Volly kepada siswa-siswi SMPN 5 Arso Pir IV, Kampung Wonorejo, Distrik Mannem, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua. Senen (09/12).

Pelatihan yang diPimpin oleh Serda Afdal diantaranya adalah passing bawah maupun atas, servis, smash dan tehnik lompatan yang baik dan benar.

Saat kegiatan tersebut berlangsung Serda Afdal memberikan keterangan kepada Awak Media bahwa ," Pelatihan yang di berikan agar para siswa-siswi bisa bermain Bola Volly dengan baik dan benar serta membiasakan untuk bisa menjaga kekompakan dalam suatu tim,"Ujarnya.

"Bila suatu tim bisa berjalan dengan kompak, maka permainan yang akan ditampilkan akan baik juga, selain itu olah raga bermain bola volly akan membuat tubuh tetap sehat, sehingga dalam kegiatan belajar tetap fit," Imbuhnya Kepada Media Hukum Indonesia dan Koran Republik.

Dalam kegiatan pelatihan olahraga bola volly yang diberikan oleh Satgas Raider 300, para siswa-siswi sangat antusias dan mempunyai motivasi untuk bisa dalam kegiatan ini.

 
Kepala sekolah SMPN 5 Arso Dra. Yanti Minaningrum beserta Guru mengucapkan ,"Terima kasih kepada Satgas Raider 300, Pos Kotis yang sudah memberikan pelatihan Bola Volly kepada siswa-siswi semoga dapat diserap apa yang telah di latihkan oleh anggota satgas dan tak lupa kepada para Media yang meliput kegiatan ini," Ucapnya Kepada Awak Media.

(DS/NB) KR

Sarat Kecurangan, Proyek Jaling Pemkab Bekasi diProtes Warga

KABUPATEN BEKASI, KR-  kegiatan Pembangunan jalan lingkungan yang dilaksanakan diDesa pantai harapan jaya kp.bulak, RT 01 / RW 011, Kecamatan muara gembong,kabupaten- Bekasi,diDuga sarat dengan penyimpangan yang dilakukan secara Sistematis, Terstruktur dan Masif (STM) , hal tersebut terkuak Saat Core drill dilakukan pihak Dinas terkait dilokasi ,namun didalam implementasinya tidak sesuai dengan mekanisme yang seharusnya dilaksanakan secara transparan dan accountable sehingga menimbulkan berbagai dugaan akan adanya korupsi berjamaah yang dilakukan oleh Dinas terkait, Konsultan dan Pemborong Pekerjaan Pembangunan JalanLingkungan tersebut, Sabtu 7/11/2019.

Berdasarkan Pengamatan dan Penelusuran Team Awak Media dilapangan pada (30/11) ketebalan pengecoran Jalan lingkungan tersebut hanya 8 cm ( Standar RAB 15 cm untuk Jaling) dan belum lama berselang selesai dikerjakan kondisi jalan lingkungan tersebut sudah mulai retak-retak, kemungkinan hal tersebut berhubungan dengan mutu beton yang digunakan ditambah lagi dengan Lubang Core Drill yang terlihat dilokasi sangat beraturan sehingga terkesan masuk dalam pengaturan yang memang diduga telah disiapkan sebelumnya dengan Kerja - sama yang baik dan intensif pihak Dinas terkait. Konsultan dan Pemborong guna melakukan kecurangan.

Terkait akan hasil pekerjaan tersebut masyarakat setempat protes dengan hasil pekerjaan Proyek APBD Pemkab Bekasi yang dilakukan oleh pamborong jalan yang dinilai masyarakat setempat dibuat asal-jadi dan banyak kekurangan Volume pekerjaannya, Hal tersebut diungkapkan Ketua Rw 011, Sobari mewakili masyarakat setempat dengan mengatakan kepada Team Awak Media Bahwa, "
Proyek tersebut tidak ada terpasang papan anggaran, dari keterangan pemborong tebal volume 15 cm dan lebar 3M dan panjang kurang lebih 250 M, tetapi kenyataan dilapangan berubah menjadi lebar badan jaling 2,5 M dan tebal volume tidak sesuai dengan yang di core drill, sementara tebal yang lain tidak sesuai dengan tebal yang hanya 8-12 cm rata-rata, saya sangat menyayangkan kerjaan ini belum sebulan baru hitungan hari sudah pecah dan retak, "Ungkapnya.

"Harusnya sebelum di core drill perlu dilaksanakan pemeliharaan, dikarenakan yang retak belum ada perawatan, pihak core drill kenapa langsung membor tanpa mempertanyakan hasil kerja apa sudah baik untuk dipergunakan masyarakat nanti, seingat kejadian yang sama tanpa mekanisme proyek, selaku warga ada yang menyampaikan, bahwa waktu Kemaren juga ada, yang coran jaling diujung sana di core drill dilaksanakan pada jam dua malam lewat, tanpa tidak ada yang tahu izin pelaksanaan dengan warga setempat, hal itu sangat lah melanggar aturan tidak sesuai dengan petunjuk teknis, untuk itu pihak dinas terkait perlu menyikapi dengan memberikan teguran dan sanksi tegas, agar hal ini tidak menjadi polemik kembali saat waktu adanya proyek-proyek yang lain berlangsung kedepannya," Jelasnya.

Kemudian Team media mengkomfirmasi pak Nurwahyi selaku kabid permukiman pada tanggal 5/12/2019, terkait adanya pekerjaan pemborong di desa pantai Harapan jaya ditanggapi dengan baik dan "meminta Team Awak Media kembali lagi besok,"ucapnya.

Team Awak Mediapun mendatangi kembali untuk bertemu Kabid Nurwahyi sesuai arahannya, saat dijumpai sesuai permintaan Kabid, akan tetapi Nurwahyi tidak mau duduk bersama menjelaskan permasalahan tersebut saat dikomfirmasi dengan dalih sudah diserahkan kepada pak Bariman selaku PPTK,Katanya.

Saat Barisman dikomfirmasi guna menjelaskan tentang hasil pekerjaan proyek Pemkab Bekasi yang dikomplain masyarakat sebagai pekerjaan Asal- jadi dan mengecewakan itu mengatakan, Berikut petikan wawancara Team Awak Media dengan Barisman;

Team Awak Media menanyakan terkait saat dilaksnakan core drill, mengapa PPTK tidak hadir? jawabnya ; karna saya ada acara jadi saya sudah izin ke pimpinan, tidak ada izin tertulis PPTK saat core drill, hanya ada pengawas dan consultan sebagai perwakilan, begitu juga Wasdal tidak ada ditempat.dengan tidak adanya izin tertulis, Katanya.

Team Awak Media menanyakan kepada PPTK pak Bariman, dengan ada nya penambahan volume tiap rumah warga jalannya boleh dicor dan indikasi warga membayar pekerjaan proyek boleh tidak? jawabnya, "Aduh itu nanti saya mau mastiin dulu benar atau tidaknya seperti itu ,"Ucapnya.

Team Awak Media menanyakan ke PPTK Bariman dengan ketebalan volume coran?  PPTK 15 cm sesuai dengan R.A.B, Kalau hanya 8-12 cm, apa itu dibenarkan buat volume proyek," tidak boleh. " ujarnya.

Team Awak Media menanyakan boleh tidak pak lebar 3 meter di rubah menjadi 2,5 meter, Karena jalan yang di lalui mobil ketika berpapasan dengan motor tidak dapat di lewati, PPTK Barisman tidak mau jawab, ia intinya begini aja... saya belum sempat cek kesana ke lapangan sama semua yakni konsultan, pengawas, Jelasnya.

Team Awak Media menanyakan lagi ke pada PPTK apa boleh pak bescoss di campur tanah? .. jawab PPTK intinya begini saja, saya belum sempat  cek kelapangan, sebelum di buat B.A, saya akan kelapangan untuk opname dan bescoss di campur tanah..ya gak boleh harus sesui R,A,B," Terang Barisman pada Team Media.

Team Awak Media menanyakan lagi apa boleh dalam kegiatan proyek tidak dipasang papan pagu anggaran... Jawab PPTK tidak boleh harus di pasang, Tegasnya.

Berdasarkan Hasil wawancara Team Awak Media dan PPTK terkait proyek APBD Pemkab Bekasi yang Notabene menggunakan uang rakyat, Diduga kuat sarat akan permainan kotor dan Kolaborasi menyimpang Dinas,Konsultan dan Pemborong.

PUPR dan Tarkim Pemkab Bekasi "Ora Mudeng" 

Terkait Permasalahan tersebut Ketua DPC AWI Irwan A, Saat dimintai tanggapannya oleh Team Awak Media mengatakan.bahwa, " Hal tersebut sebenarnya sudah merupakan budaya yang mengakar diKabupaten Bekasi..bisa dikatakan Lagu lama , Gitar Tua , Kecrekan Kerop..Gendang Butut..sebab bagaimana tidak..walaupun sudah ada yang dijebloskan kepenjara..baik itu Bupati Neneng Hasanah Yasin beserta kroninya termasuk Jamaluddin selaku Kadin PUPR yang dicokok dan digelandang masuk kandang Prodeo..masih saja hal memalukan itu dilakukan bila memang sesuai situasi dan kondisi yang dilaporkan Team Awak Media...ditambah lagi PUPR sendiri masih memelihara ASN yang tidak dapat bekerja dengan baik..apalagi Strategis dan Fungsional yang justru dapat menghambat Perkembangan Kemajuan Pemkab Bekasi serta merugikan negara dengan menggaji orang-orang yang tidak Berkompetent dan Komitment didalam menjalankan Tupoksinya, " Papar Irwan.

" Bila memang hasil temuan dan wawancaranya seperti itu, PUPR atau Tarkim Pemkab Bekasi kalau orang Bekasi Bilang " Ora Mudeng" atau " PUPR Pemkab Bekasi " Ora Batoka", Saya juga minta kepada Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja agar menindak tegas para ASN dilingkungan PUPR dan Tarkim termasuk Konsultan yang sudah dibayar mahal oleh pemerintah namun tak bekerja dengan optimal dimana dalam melakukan Tupoksinya justru menghambat pembangunan dan membuat malu Pemkab Bekasi pada masyarakat yang merasa kecewa dan Protes atas hasil Kerja Dinas terkait,Konsultan dan Pemborongnya...., Begitulah Kura-kura," Jelas Irwan Kepada Team Awak Media.


(JLambretta/Mariam) KR

Pelaku Ilegal Loging diBekuk TNI Saat Inspeksi Trans Papua

PAPUA , KR -Pelaksanaan rutinitas pemeriksaan kendaraan yang dilakukan oleh Satgas Pamtas Yonif Raider 300/Bjw, Pos Wembi yang di pimpin Lettu Inf Maswardi melaksanakan pemeriksaan di jalan trans papua, Distrik Mannem, Kabupaten Keerom, Papua. (06/12).

Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh anggota satgas memeriksa kendaraan roda 4 dengan nomor polisi PA 8949 JA jenis TOYOTA HILUX dan dari hasil pemeriksaan didapat 10 karung berisikan kulit kayu masohi, berat kurang lebih 400 kg. Dengan nama pemilik KW (30), alamat jln. Pasis sentani, pekerjaan petani.

"Dengan didapatnya kulit kayu masohi oleh anggota satgas, kemudian anggota satgas melaksanakan pemeriksaan kelengkapan surat-surat atau dokumen resmi kulit kayu masohi tersebut yang ternyata tidak dapat ditunjukkan oleh pemilik barang tersebut," Ungkap Lettu Inf Maswardi kepada Awak Media dilokasi penangkapan.

Meminimalisir Masuk Barang Ilegal

Dansatgas Raider 300/Bjw Letkol Inf Ary Sutrisno S.I.P mengungkapkan kepada Media Hukum Indonesia dan Koran Republik bahwa " Kami akan terus melaksanakan kegiatan pemeriksaan terhadap jajaran Satgas Raider 300 secara acak terhadap pos-pos yang tergelar di kabupaten keerom, agar dapat meminimalisir barang-barang terlarang atau barang yang tanpa dokumen resmi dari pemerintah setempat," Tegasnya.

"Tindakan awal yang dilakukan kami dengan melaksanakan penahanan terhadap barang bukti tersebut lalu kemudian melaporkan ke komando atas, Hal tersebut rutinitas kami lakukan agar menumbuhkan efek jera terhadap oknum-oknum yang sering membawa barang-barang ilegal," Imbuhnya.

Dengan rutinnya pemeriksaan yang di lakukan oleh Satgas Pamtas Yonif Raider 300/Bjw, Pos Wembi dapat meminimalisir dan mencegah barang-barang terlarang dari perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

(DS/NB) KR

FPII : Surat Edaran Dewan Pers Bukan Lembaran Negara

JAKARTA, KR - Kekuatan Jaringan Media, Kekompakan, Kesolidan dan instruksi "satu komando" yang dibangun oleh Organisasi Forum Pers Independent Indonesia (FPII) menjadi modal besar yang tidak bisa dianggap sepele. Bahkan, Organisasi Pers FPII yang akan berumur 4 tahun semakin diperhitungkan baik  oleh teman-teman Organisasi Pers lainnya maupun oleh Dewan Pers,(6/12/2019).

 
Pasalnya, walaupun dianggap Dewan Pers sebagai Organisasi dan media Ilegal atau abal-abal karena tidak menjadi konstituen Dewan Pers, FPII terus mengembangkan sayapnya.

Dalam minggu ini saja dua Kepengurusan tingkat Provinsi, Lampung dan Sulawesi Tengah (Sulteng) dan puluhan Kordinator Wilayah (Korwil) Kota/Kabupaten dikukuhkan.

Selebaran Dewan Pers yang meminta Pejabat Daerah untuk tidak bekerjasama dengan media-media yang tidak menjadi konstituen Dewan Pers dianggap ilegal tidak digubris Pejabat Pemda.

Buktinya, setiap Pelantikan/Pengukuhan baik tingkat Provinsi, Kota maupun Kabupaten FPII justru mendapat apresiasi yang tinggi dari Pejabat Daerah setempat.

Paling anyar adalah pada saat Pelantikan Pengurus FPII Prov. Sulteng dan Pengurus enam Kota/Kabupaten se-Sulteng dihadiri oleh Kepala Dinas Kominfo Sulteng, Ketua DPRD Kota Palu, Wakil Walikota Kota Palu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Palu, Perwakilan BPKP, Perwakilan Kejaksaan Negeri, Ketua Kadin Kota Palu, Wakapolres Kota Palu dan stakholder lainnya.

Bahkan, dalam sambutannya, Kepala Dinas Kominfo Prov. Sulteng, Farida Lamarauna sangat mengapresiasi kehadiran FPII di Sulteng. Ia juga mempesilahkan FPII untuk datang ke Dinas Kominfo." Pintu Dinas Kominfo terbuka untuk FPII, " katanya usai membacakan sambutan tertulis dari Gubernur Sulteng.

Tidak hanya Farida, Wakil Walikota Kota Palu, Sigit Purnomo Said (Pasha Ungu) membuka pintu kantornya bila FPII datang bersilahturami dan diskusi.


" Media berperan penting dalam sektor apapun. Termasuk jaringan media yang tergabung di FPII punya peranan penting kedepannya untuk menuju Sulteng Bangkit, " ungkap Pasha Ungu saat Pelantikan Pengurus FPII Sulteng di Tanaris Cafe Palu, Selasa, (03/12).

Ia juga mengajak stakholder lainnya untuk tidak alergi dengan Wartawan. Dan kepada wartawan yang bergabung dibawah naungan FPII, Sigit Purnomo Said berpesan agar dalam bekerja  menyajikan berita-berita yang faktual, menghindari berita-berita yang sumbernya tidak jelas (hoax).


Surat Edaran Dewan Pers Bukan Lembaran Negara

Sementara itu, Ketua Presidium FPII, Kasihhati dalam sambutannya meminta kepada jajaran FPII baik tingkat Provinsi, Kota/Kabupaten di Sulteng agar ikut berpartisipasi, bekerjasama dengan Pemda dan stakeholder lainnya bersama-sama menuju Sulteng Bangkit .

" Kita sebagai Kontrol Sosial, bekerjalah secara profesional. Kedepankan Kode Etik Jurnalistik, UU PERS No. 40 thn. 1999. dalam bentuk sosial, bantu masyarakat, bantu Pemerintah Daerah, jangan hanya mengontrol doang tapi melupakan sosialnya, " ungkapnya.

Dihadapan para Pejabat Pemda, Kasihhati mempertanyakan apakah media yang sudah berbadan hukum namun tidak menjadi konstituen Dewan Pers dianggap ilegal?

" Dengan demikian Kemenkumham yang mengeluarkan Badan Hukum Media secara tidak langsung dianggap ilegal oleh Dewan Pers, " jelas Kasihhati.

Ia juga menduga arahan yang di keluarkan Dewan Pers  ke Pejabat Daerah untuk tidak melakukan kerjasama dengan media yang bukan konstituennya, hanya untuk menguasai belanja iklan di daerah.

." Kehadiran beliau-beliau ini (Pejabat Daerah-red) sebagai langkah awal FPII di Sulteng agar dapat berkontribusi membantu Pemda. Dan yang terpenting, membuktikan bahwa Organisasi FPII dan Jariingan media yang tergabung di dalamnya diterima dengan baik walaupun bukan konstituen Dewan Pers," jelasnya

Wanita yang dipanggil dengan sebutan Bunda ini mengharapkan seluruh Pejabat Pemda di Indonesia tidak mengkotak-kotakkan media antara non konstituen dan konstituen Dewan Pers,
apalagi sampai mengeluarkan Perda hanya melakukan kerjasama dengan konstituen Dewan Pers.

" Ini akan berakibat kompleks. Penggaguran, kehidupan sosial dan bahkan akan meningkatkan angka kriminalitas di daerah tersebut. Untuk itu Pemda harus jeli dan tidak asal menerima saja surat edaran Dewan Pers yang bukan Lembaga Negara ini, " imbaunya.

Dengan tema memantapkan peran pers dan jaringan media pers bersama-sama memberikan kontribusi untuk Sulteng Bangkit, prosesi pengukuhan, pemberiaan Pataka, pemberian SK mepengurusan dilakukan oleh Ketua Presidium yang didampingi Seknas FPII kepada Jajaran Pengurus FPII Setwil Sulteng yang di Ketuai Irfan Pontoh. Dilanjutkan dengan Prosesi Pengukuhan Enam Kota/Kabupaten se-Sulteng yang dilakukan oleh Ketua Setwil Sulteng didampingi Ketua Presidium dan Seknas FPII.

Anggota Paskibraka yang membawa bendera Merah Putih, bendera Pataka Setwil dan Korwil menambah hikmad dan sakralnya prosesi yang dihadiri sekitar 200 org tamu undangan ini.


(JLambretta) KR

Sumber : Presidium FPII/Seknas.