PAPUA , KR - Kegiatan memberikan sembako merupakan kegiatan interaksi sosial ke
masyarakat secara langsung, kegiatan ini di lakukan dengan cara
mendatangi rumah-rumah warga untuk menjalin silahturahmi dan juga untuk
mengetahui kondisi masyarakat terkait akan hal itu Danpos Wambes Letda Czi M rahmat melaksanakan kegiatan memberikan tali asih berupa sembako kepada warga kurang mampu di desa Wambes Pir-V, Distrik Mannem, Kabupaten Kerom, Papua. Selasa (24/12).
"Perekonomian merupakan tolak ukur untuk kita melihat kesejahteraan di dalam suatu masyarakat tersebut, apakah ekonomi di suatu masyarakat dapat di katakan mencukupi atau kurang dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Masyarakat dikampung wambes sebagian perekonomian mereka masih di bawah rata-rata dimana kemampuan ekonominya hanya cukup dalam memenuhi kebutuhan untuk makan saja, sedangkan kebutuhan yang lainnya masih sangat jauh dikatakan mampu dan itu menjadi perhatian besar dari Personel Satgas Raider 300, Pos Wambes untuk berbagi memberikan sembako yang setidaknya dapat meringankan beban hidup masyarakat yang kurang mampu," Papar Danpos Wambes Letda Czi M rahmat pada Media Hukum Indonesia dan Koran Republik.
Sarlita Boseren salah satu warga kurang mampu yang menerima sembako mengucapkan banyak terima kasih kepada Personel Satgas Raider 300 yang begitu peduli terhadap warga desa binaan. Baginya pemberian sembako yang diterima begitu berarti bagi keluarganya, karena sangat membantu sekali ditengah himpitan ekonomi yang selama ini dirasakan keluarganya.
KABUPATEN BEKASI ,KR - Persoalan penanganan sampah diperumahan yang sejak awal tidak dikelola dengan baik menjadi semakin runyam manakala oknum ketua Rt setempat berulah dengan melakukan penyalahgunaan kewenangannya sehingga menimbulkan keresahan para warga perumahan, hal tersebut ditemukan di wilayah Perumahan Bumi Kahuripan Indah ( BKI) tepat nya di Gg Merpati 11 Rt 01 Rw 10 Desa Sukahurip Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi, (24/12).
Di mana para warga yang tinggal di Blok D 11 Rt 01/011 merasa sangat kecewa dengan ulah pengangkut sampah yang tidak mau mengangkut sampah di karenakan instruksi dari Ketua RT dengan dalih belum bayar iuran.
Menurut salah satu nara sumber Sebut aja Mamah Amel menjelaskan kepada Awak Media" Bang kenapa sampah saya tidak di angkut!!! Bilang Pak RT dulu Bu ucap Pengkut sampah, padahal saya tidak nunggak bayar iuran sampahnya bulan ini saja yang belum karena belum ada yang datang kerumah biasa nya datang nagih," Jelasnya.
Berdasarkan keterangan warga perumahan setempat yang sampah nya tidak di angkut padahal iurannya tidak sampai menunggak di atas dua bulan mengungkapkan kepada Awak Media bahwa," Iuran di kutip dari warga uang sampah dan keamanan Rp 35000 / bulan, dan jumlah KK di RT 01/10 sekitar kurang lebih 210 KK kalau di kalkulasikan 35000 x 210 = 7 350.000 per bulan...ini jelas masih ada uang kas untuk bisa menutupi dari beberapa warga yang belum bisa bayar iuran, Dan patut dipertanyakan kepada Ketua Rt kemana anggaran nya,"Ungkap mereka.
Rt Mempermudah Bukan Mempersulit Warga
Hal tersebutpun diperkuat dengan keterangan Ketua Rw setempat Herman yang turut kecewa atas ulah yang dilakukan oleh oknum ketua Rt 01, Dalam penjelasannya kepada Awak Media Herman mengatakan," Kalau belum ada pembayaran satubulan atau dua bulan ..kan itu ada toleransinya..walaupun empat bulan..seharusnya seorang pengurus..humasnya dan pak Rtnya datang kepihak tersebut..jadi jangan sampai masalah-masalah yang kecil mencuat menjadi besar..dan masalah iuran-iuran sampah digang ini ..Rp35.000,- itu..perinciannya itu..satu..sampah..kedua ..keamanan..keas gang..bakem dan TPU..jadi Rp 35.000,- itu kita globalkan untuk pembayaran, Sampah,Keamanan dan lain-lain..yang saya bicarakan itu tadi..seharusnya masalah sampah ini jangan sampai mencuat keMedia..pengen saya..pak Rtnya sudah saya bell untuk konfirmasi kepihak Media jangan sampai berlarut-larut..pengen saya jangan sampai diangkat keatas..jadi diredam pengen saya..ini selaku pak Rtnya juga engga datang kerumah..pemanggilan saya engga datang malah Hpnya engga aktif..kita minta pertanggung jawaban pak Rt untuk meluruskan..mengClearkan supaya digang kita ini jangan sampai ada resah masalah sampah..mungkin itu yang bisa saya katakan, Papar Herman.
Masih kata Herman, "Sebenarnya dari pihak Rwpun engga disangkutkan masalah sampah ini..seharusnyakan apa-apa tuh bilangnya keRw dulu..jangan didekep sama Rtnya..pengennya saya begitu..ini masalah pembayaran..penarikan atau apa..terus hasilnya berapapun saya engga tau..harusnya ada layangan surat buat kita..ini hasil dari penarikan-penarikan sampah itu," Jelasnya.
Lanjut Herman,"Kalau masalah KK diRt01 ini mencapai 210 lebih..bisa mencapai 230..jadi kalau sampahkan sepuluh ribu nih..berarti kita masuknya Rp 2.300.000,- sampah saja..dan keamanan juga seharusnya Rw yang ngelola..jadi pengennya saya..antara Rt dan Rw itu kerja-sama jadi singkron..saya engga mau ada gontok-gontokan masalah sampah ini..saya engga mau ngambil keuntungan dari masalah sampah ini..terus terang saja saya pengen diwarga saya sampah itu bersih jangan sampai ada yang tergeletak,"Ujarnya.
"Harapan kita untuk warga yang dikomplek janganlah kita langsung meluncurkan keMedia-media sosial..WA atau apa..pengennya ..datang kerumah saya..saya selaku Rw untuk sosialisasi jangan sampai meledak diatas dulu..jadi jangan sampai ada kericuhan-kericuhan untuk kedepannya..pengen saya Clear terus..mungkin ini cambuk buat saya untuk mengoreksi para Rtnya nanti dan saya akan dudukan lagi untuk mempertanggung jawabkan nasalah ini," Tegas Herman kepada Media Hukum Indonesia dan Koran Republik.
"Dan ini jelas sangat memberatkan dan merugikan warga, selain sampah yang makin hari menumpuk dan menimbulkan bau, akan menambah masalah baru. Peraturan yang sepihak tanpa di sosialisasikan kepada warga terlebih dahulu", Imbuhnya.
Sebelumnya A selaku ketua RT menjelaskan kepada awak media melalui pesan Whatsapp bahwa "kejadian ini atas laporan pengurus RT di gang masing masing dan kesepakatan Ketua RT dan pengurus, jelasnya.
Menanggapi pesan Whatsapp tersebut para warga mengatakan," Seharusnya Ketua Rt menjadi tempat pelayanan warga, bukan malah sebaliknya, mempersulit warga karena sampah yang tidak di angkut, Tukis Para warga dengan penuh emosi.
KABUPATEN BEKASI, KR - Pemkab Bekasi menggelontorkan Anggaran yang
bersumber dari APBD 2019 ini untuk Proyek Pembangunan Sarana dan
Prasarana Olah raga yang dilaksanakan melalui Dinas Budaya,Pemuda dan
Olah Raga (Disbudpora) Kabupaten Bekasi sebagai salah satu bentuk
program pembinaan olahraga masyarakat diKabupaten Bekasi, Namun
permasalahan mulai muncul manakala proses pengerjaan pembangunan Sarana
Olah Raga tersebut menuai kecaman keras dari masyarakat Perumahan Taman
Raya, Desa Mangun Jaya, Kecamatan Tambun Selatan ,(17/12).
Pasalnya
didalam proses pengerjaan sarana olah raga diRt 004 dan Rt 006, Rw 022
Perum.Taman Raya tersebut masyarakat setempat menilai kegiatan tersebut
selain tidak sesuai dengan RAK dan RAB ditambah dengan hasil pekerjaan
yang amburadul , tidak diselesaikan dan asal-jadi sehingga masyarakat
mengganggap Pemborong yang mengerjakan Proyek tersebut adalah Pemborong
Abal-abal dengan menghasilkan pekerjaan proyek yang belum berselang satu
minggu sudah pada Pecah-pecah serta pekerjaan separuh jalan sudah
ditinggalkan begitu saja yang menyebabkan masyarakat setempat menjadi
Berang pada (16/11/2019)
Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Rt 004,
Eko Sunyoto yang mewakili masyarakat Rw 022 beserta Ketua Rt
006,Perum.Taman Raya Pada Media Hukum Indonesia dan Koran Republik
mengatakan,"Ini pekerjaan dari Disbudpora..kebetulan ada lahan untuk
lapangan Badminton..terus terang..dimulai dari awal..kita ada planing
untuk itu kita sudah persiapkan lahan..lahan kita persiapkan kira-kira
satu bulan setengah atau dua bulan..baru mendadak disitu ada sirtu yang
datang kesini malem-malem..pekerjaan ini dikerjakan kira-kira satu
minggu sampe dua minggu..mengenai ini pecah-pecah..ketika saya melihat
keadaannya ketika itu memang hujan gede..dikondisikan..tapi sebelum
diratain semua..kok langsung ditutup..mungkin karena hujan gede..,
setelah itu baru beberapa hari saya lihat..ada yang laporan warga kepada
saya..pak itu kok corcoran pada Pecah-pecah..dan Pecah-pecah itu
sekitar tiga harian..menjelang pekerjaan selesai dikerjakan," Ungkap Eko
Sunyoto.
Menurut Eko Sunyoto,"Kalau saya pribadi kecenderungannya ini oplosannya engga bener..campurannya sudah engga bener", Tegas Eko.
Tidak Ada Pengawas dan Konsultan dilokasi
"Tidak
ada Plang Pengerjaan sama sekali..pengawas dari dinas tidak
ada..konsultan waktu itu katanya sih..Bang Mandor yang diGabus..tapi
setelah saya inikan..dia bilang..ooh saya itu cuman gawasin aja..jadi
konsultannya tidak ada ..speknya juga engga dikasih..baru beberapa hari
sudah Pecah-pecah..terus terang saya kecewa..kecewa berat..walaupun
istilahnya ini sudah dibangun..saya mewakili warga semua diTaman
Raya..khususnya Rt 004..yang didepan juga komplain menurut informasi
yang saya dapat katanya ada pengecoran didepan kemaren..katanya ada
digelar..apa namanya sebelum di ini katanya ada plastik ada beskos tapi
kenyataannya begitu dibigisting langsung dicoor,"Jelas Ketua Rt 004.
Lanjut
Eko," Bagi saya terutama warga..khususnya diwilayah bekasi..mohon
bantuannya kepada bapak bupati..kalau memang..ada fasilitas yang untuk
diberikan kepada warga..tolong kasihlah mereka penjelasan
(Pengawas,Konsultan dan Pemborong-Red) speknya yang bener..kalau memang
itu spek khusus untuk lapangan..iniloh speknya (ditunjukan Pada
Warga-Red)..ini pekerjaan amburadul..saya bilang ini pekerjaan bukan
kemauan masyarakat..ya..kami harap Bupati menindak tegas dan tidak
menggunakan pemborong Abal-abal kalau mengerjakan proyek Pemerintah,"
Imbuhnya Menggerutu.
Sebelumnya pada hari yang sama Warga Rt 006 ,Ucok yang mengaku sebagai warga setempat beserta yang lainnya saat Awak Media tinjau lokasi hasil pengecoran lapangan Bulu tangkis diRt 006 semalam menegaskan bahwa,"Kalau saya tahu masalah gini-ginian..ya..engga cocok aja..harusnyakan mantep..gitu lo..kayaknya campurannya ini ..liat aja ini (seraya menunjuk kebetonan lapangan yang baru selesai dikerjakan semalam)..nih gini aja sudah hancur..kan gampang..jangankan ditimpain..ini diginiin aja sudah pada gompal..saya engga tau ini tiba-tiba ada disini..plangnya..ini engga ada ini..kan kalau proyek pemerintahkan harusnya diawasin oleh masyarakat..kan begitu..pak..ini lihat kayak gini..mungkin kalau diangkat nanti rompal kayak gini..yah kalau saya..kalau begini..saya komplain..gak tau yang lain..saya pikir ..samalah," Jelas mereka.
Bupati Wajib Memenuhi Aspirasi Masyarakatnya
Ketua
DPC AWI (Aliansi Wartawan Indonesia) Irwan A saat dimintakan
tanggapannya oleh Awak Media dikantornya mengatakan,"Apa yang
diungkapkan Ketua Rt 004 kepada media selaku mawakili masyarakat Perum
Taman Raya adalah merupakan ungkapan kekesalan warga terhadap ulah
Pengawas, konsultan dan pemborong pekerjaan tersebut dan permintaan
untuk menindak tegas para oknum tersebut kapada Bupati Eka Supria Atmaja
atas hasil pekerjaan yang dinilai Masyarakat merugikan Warga dan
negara.. tentunya merupakan keharusan bagi Bupati untuk menindak lanjuti
seruan masyarakat ini..sebab Bupati selaku pelayan masyarakat wajib
memenuhi aspirasi masyarakatnya..bila tidak mampu
melakukannya..ya..berhenti saja jadi Bupati..dan jangan mencalonkan lagi
jadi Bupati...sebab..malu-maluin...Begitulah Kura-kura," Pungkas Irwan
Kepada Media Hukum Indonesia dan Koran Republik.
Sebagai anggota BATIMSUS NASIONAL aktifis LTKPSKN (Lembaga Tinggi
Komando Pengendalian Stabilitas Ketahanan Nasional) Daniel Apollo saat
dimintai tanggapannya oleh Awak Media, menegaskan," Saya selaku
aktifis diKabupaten Bekasi menangapi " temuan warga yang ada itu
hendaknya di respon cepat oleh pemerintah agar apa ? Pemerintah tau
menindak para pelaku kontraktor beserta Konsultan dan Pengawas Dinas
yang tidak becus bekerjanya..Karna dilapangan terkait adanya laporan
masyarakat setingkat RT menemukan kejanggalan2 dalam pengerjaan proyek
pembangunan sarana olah raga milik Disbudpora..dan saya harap bupati
sesegera mungkin turun tangan dengan menindak tegas oknum-oknum yang
bertanggung - jawab pada pekerjaan Proyek APBD itu agar masyarakat
merasa nyaman dan aman," Tegas Daniel Pada Media Hukum Indonesia dan
Koran Republik.
KABUPATEN BEKASI, KR - Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) adalah satu dari sejumlah upaya
strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di
Indonesia maka Program Kotaku dilaksanakan di 34 provinsi, yang tersebar di 269
kabupaten/kota, pada 11.067 desa/kelurahan. Berdasarkan Surat Keputusan
(SK) Kumuh yang ditetapkan oleh kepala daerah masing-masing
kabupaten/kota, permukiman kumuh yang berada di lokasi sasaran Program
Kotaku adalah seluas 23.656 Hektare,(15/12).
Sumber pembiayaan Program Kotaku berasal dari pinjaman luar negeri
lembaga donor, yaitu Bank Dunia (World Bank), Islamic Development Bank,
dan Asian Infrastructure Investment Bank. Selain itu kontribusi
pemerintah daerah dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah maupun swadaya masyarakat.
Tujuan umum program ini
adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di
permukiman kumuh perkotaan, Penjabaran atas tujuan Program Kotaku adalah
memperbaiki akses masyarakat terhadap infrastruktur permukiman salah
satunya adalah Jalan Lingkungan.
Namun apa jadinya bila
program Dunia yang dikelola oleh Kementerian PUPR tersebut justru
menimbulkan permasalahan diMasyarakat terkait implementasi dari program
tersebut secara tekhnis dinilai tidak memuaskan bagi warga akan hasil
pekerjaan yang dilakukan oleh Team yang ditunjuk dari kementerian PUPR.
Hal
tersebut ditemukan oleh Awak Media pada (18/11) diDesa
Srimahi,Kecamatan Tambun-Utara,Kabupaten Bekasi, dimana Program Kotaku
dalam bentuk infrastruktur jalan lingkungan yang dilaksanakan dilokasi
Rt 03-Rw 02, Kampung Pulo Puter mendapat kecaman dari masyarakat
setempat yang diwakili oleh Ketua Rt 03 Arman mengungkapkan bahwa,"
Kegiatan masalah pengecoran jalan-jalan ini..saya bilang belum kata
bagus..jadi belon menentukan..jadi masalah berapa panjang dan luas
meternya ini saya juga belon tau juga..jadi masalah tanda-tanda plang
ini..belon ada plangnya..walaupun jadi saya sebagai Rt..belon ada apa
teh ini kegiatan apa..RABnya juga tidak ada..pemborong ketemu cuma
tibang ngobrol-ngobrol aja..engga ada keterangan jelas tentang pekerjaan
ini..engga ada sama sekali," Ungkap Arman.
Lanjut
Arman ,"Nah Jembatan rusak juga kemaren ini sampe modalin pak..sampe
modalin dari masyarakat tuh..kaga diganti..kalau kerjaan ini ..katakan
bagus ..ya..kurang bagus juga..jadi engga memuaskan kerjaan dari
pemborong ini..nah itu yang pengen saya tanyakan yang begitu..supaya
pemerintah Daerah ada sangsi tegas pada pemborongnya,"Jelas Ketua Rt 03
Kepada Media Hukum Indonesia dan Koran Republik.
Pada
(20/11) Awak Media menyambangi Desa Srimahi guna mengkonfirmasi terkait
pekerjaan infrastruktur jalan lingkungan diRt 03-Rw02 yang diProtes
warganya atas hasil pekerjaan yang dilakukan pemborong pekerjaan dinilai
warga kurang memuaskan dan tanpa pengawasan dari dinas yang
berkopenten, Pihak Desa Srimahi mengatakan bahwa," Itu masuk dalam
program Kotaku dan Desa tidak dilibatkan dalam pengelolaannya..setahu
kami program kotaku dikelola dan menjadi Tanggung Jawab BPD..coba
hubungi ketua BPDnya Ramlih..kantornya disebelah Desa..(seraya menunjuk
kantor yang tertutup)," Kata pihak Desa.
Berulang kali
Awak Media menyambangi Kantor BPD guna bertemu dengan Ketua BPD Ramlih
guna mendapatkan keterangan jelas tentang Program Kotaku kendati telah
dihubungi melalui HandPhone dan buat janji namun tidak pernah bertemu
dan Kantornyapun selalu tertutup.
Perlu Tindakan Tegas Dari Kementerian
Terkait akan hal itu Ketua Umum LSM LPKN (Lembaga Pemeriksa Keuangan Negara) Irwan
Awaluddin.SH , Saat dimintai tanggapannya oleh Awak Media diKantornya
(12/12) Mengatakan bahwa, "Seharusnya Program Dunia yang dikelola oleh kementerian PUPR
benar-benar diawasi secara komprehensif dan accountable serta ada
tindakan tegas dari kementerian kepada Steikholder yang menjadi
kepanjangan tangan pihak kementerian dalam mengawasi jalannya
pengelolaan Program mulia tersebut sehingga bilamana terjadi komplaint
dibawah (Masyarakat-Red) dapat segera ditanggulangi dengan membentuk
Posko-posko pengaduan masyarakat terkait hasil kinerja pihak ketiga yang
dilibatkan dalam pengerjaan Proyek infrastruktur jalan lingkungan,"
Jelasnya.
"Terlebih lagi Program tersebut melibatkan Bank Dunia
(World Bank), Islamic Development Bank,
dan Asian Infrastructure Investment Bank yang sudah barang tentu membawa
nama baik Indonesia dimata Dunia dan persoalan ini baru satu atau
permulaan yang diketahui ..itupun karena ada kompalint dari warga
langsung atas ketidak bertanggung jawabannya pihak pemborong pekerjaan
dan Pengawasan dari Dinas terkait dengan ditimbulkannya kerusakan yang mereka lakukan terhadap properti
warga..untuk itu perlu ada ketegasan dari pihak kementerian terhadap
para pemborong pekerjaan termasuk pengawas dan konsultannya agar
bertanggung jawab terhadap kinerja mereka..bila hal tersebut tidak
dilakukan oleh kementerian terkait..lalu ..Apa Kata Dunia ," Pungkas Irwan Kepada Media Hukum Indonesia dan Koran
Republik. (JLambretta) KR
KABUPATEN BEKASI, KR - Pekerjaan Pembangunan Proyek Air Bersih
(PSDA) milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi yang dilaksanakan diDesa
Banjar Sari berdasarkan hasil Musrenbang yang diajukan pihak Desa Tahun
2018 dan terealisasi pada 2019 sebanyak 12 Titik lokasi dikecam dan
diProtes Masyarakat dan Desa Banjar Sari terkait dengan Pra Proses dan
Pasca Proses Pengerjaan, (14/12).
Permasalahan
yang timbul akibat dari ulah para pemborong pekerjaan yang melakukan
kegiatan Proyek APBD Pemkab Bekasi tersebut ,selain hasil Air keluar
yang tidak memuaskan (Kotor) dari beberapa Titik Lokasi yang ada
ditambah lagi dengan tidak adanya keterangan jelas tentang Pekerjaan
Proyek yang diupayakan Masyarakat beserta Desa Banjar Sari sejak lama.
Hal
tersebut diungkapkan oleh Kepala Desa Banjar Sari Heri kepada Media
Hukum Indonesia dan Koran Republik pada (10/12) dikediamannya
mengatakan," Banjar Sari sendiri keluar Dua Belas Titik,,mengenai
Anggarannya Saya sendiri belum tahu karena apa..Pertama karena
siPemborong ini enggak masang plang..terus yang kedua dia dateng kerja
itu enggak lapor lagi KeDesa..tidak ada laporan sama sekali dari semua
titik.., PSDA sendiri muncul dari Mesrenbang pengajuan kita tahun 2018
dan tahun 2019 baru terealisasi..nah baru tahun ini," Ungkap Kades.
Lanjut
Kades ,"Mengenai pekerjaannya ada yang sudah selesai dikerjakan ..ada
yang laporan dari Kepala Dusun dan RK masih proses pengerjaan ada yang
gagal juga..ya mungkin masih sedang proses memaksimalkan sesuai dengan
harapan..air bersih itu..kita tidak tahu berapa lama pekerjaan itu
dikerjakan..perusahaan yang mengerjakan siapa?..berapa nominal
Anggarannya? karena tidak ada laporan sama sekali..andaikata melapor
kitakan bisa menanyakan..mungkin kalau masalah Anggaran kita engga mau
intervensi..inikan Proyek Pemerintah Daerah sendiri," Papar Heri.
Pemborong Pemda Dinilai Seperti Jelangkung
"
Harapan saya ..ya begini..kita masing-masing sebagai personil
..kaitannya dengan pemborong..kaitannya dengan kegiatan Pemerintah
Daerah..hubungannya dengan Pemerintah Daerah..saya harap ada etika
mereka masuk wilayah kita..minimal harus melapor..karena kita juga harus
Verfikasi untuk diwilayah atau lapangan yang akan
dikerjakan..setidaknya seperti itu untuk menjaga Hal-hal yang tidak
diinginkan..misalkan ada kesalah fahaman atau ada kehilangan dan
lain-lain..sebetulnya itu nanti Desa yang akan ikut bertanggung
jawab..kalau memang lapor..tapi kebanyakan selama ini ..ya Seperti
Jelangkung..Dateng engga diundang dan pergi.. yang dateng juga orang
lain..jadi tidak ada kejelasan..itu aja yang perlu diperbaiki..jadi
harapan saya kepada Pemerintah Daerah..artinya tujuan saya memaksimalkan
pekerjaan..bukan yang aneh-aneh..karena Pemerintahan Desa ..yang
kaitannya dengan wilayah..semuakan harus Tahu..dari nol sampai selesai
dengan tujuan mengarahkan..agar memudahkan dan mensukseskan program
tersebut sesuai dengan ajuan kita dan ajuan masyarakat melalui
Musrenbang..Seperti itu," Jelas Kades Banjar Sari Heri Kepada Koran Republik dan Media Hukum Indonesia.
Kegiatan Terselubung
Ketua DPC AWI (Aliansi Wartawan Indonesia) Irwan A, Angkat Bicara saat
diminyakan tanggapannya oleh Awak Media diKantornya (12/12) mengatakan,"
Menurut dugaan saya dengan tidak adanya laporan sama sekali kepada
Pihak Desa yang NotaBene sebagai ujung tombak Pemerintahan yang
paling bawah..sudah tentu ada kesepakatan terselubung antara Pengawas
Dinas terkait, Konsultan dan Pemborong terkait pekerjaan Proyek APBD
Pemkab Bekasi..dimana kesemuanya sepakat untuk tidak melaporkan kegiatan
sejak awal dan akhir pekerjaan tersebut agar tidak diketahui oleh Desa
setempat dan kalau bisa juga termasuk masyarakat setempat..dengan
menunjukan keprofesionalan dan keahlian mereka dalam menyembunyikan
kegiatan mereka dari pantauan Desa dan Masyarakat Banjar Sari tentang
keberadaan dan identitas kegiatan serta status mereka..dan terindikasi dengan sengaja dilakukan secara bersama-sama agar mereka
leluasa melakukan apa saja sesuai dengan apa yang mereka inginkan..dan
kalau seperti ini bisa disebut "Proyek Siluman Air Tawar"....Begitulah
Kura-kura," Pungkasnya.
KABUPATEN BEKASI , KR - Presiden Joko Widodo meresmikan jalan tol layang Jakarta-Cikampek yang mulai dibangun sejak 2017 lalu. Pembangunan infrastruktur tersebut yang direncanakan untuk dapat digunakan pada liburan natal dan tahun baru tersebut dimaksudkan untuk mengurai kemacetan dari Jalan Tol Jakarta-Cikampek.
"Banyak keluhan-keluhan yang masuk kepada saya kalau sudah lewat yang namanya Cikampek-Jakarta atau Jakarta-Cikampek macetnya bisa berjam-jam. Kita harapkan dengan selesainya Jakarta-Cikampek II elevated ini persoalan itu sudah tidak kita dengar lagi," ujar Presiden dalam sambutan peresmian di Kilometer 38, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Kamis, 12 Desember 2019.
Jalan tol layang sepanjang 36,4 kilometer tersebut merupakan jalan tol bertingkat yang dibangun di atas jalan tol Jakarta-Cikampek. Tol layang ini dibangun untuk memisahkan kepadatan kendaraan di jalur perjalanan Jakarta-Bekasi-Cikarang dengan jalur perjalanan jarak jauh seperti tujuan Cirebon, Bandung, Semarang, dan Surabaya sehingga diharapkan dapat mengurangi kemacetan.
Presiden dalam kesempatan tersebut mengapresiasi penyelesaian pembangunan jalan tol layang tersebut. Sebab, pembangunan yang dilakukan di sekitar jalan aktif serta berdekatan dengan proyek pembangunan lintas rel terpadu (LRT) dan kereta cepat tentu menjadi tantangan tersendiri.
"Saya memberikan apresiasi atas selesainya pembangunan jalan tol ini. Saya tahu, prosesnya sangat rumit. Jalan yang ada harus tetap dibuka dan berjalan, di dekatnya ada pembangunan LRT, di dekatnya lagi ada pembangunan kereta cepat sehingga bukan sesuatu yang gampang untuk diselesaikan karena berada di tengah lalu lintas yang sangat padat," kata Presiden.
"Bayangkan ada 200 ribu kendaraan yang lalu-lalang per hari, mondar-mandir sangat padat, dan pembangunannya ada di atasnya. Tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar sehingga kita harapkan ini bisa mengurai kemacetan," imbuhnya.
Dapat diLalui Gratis Pada Natal dan Tahun Baru
Untuk diketahui, dalam waktu dekat jalan tol yang membentang dari Cikunir hingga Karawang Barat tersebut dapat dilalui kendaraan khususnya saat libur perayaan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 secara gratis hingga tahun baru.
"Akan digratiskan sampai nanti tahun baru. Kita harapkan dengan dibukanya silang ini, kemacetan yang setiap hari sudah empat tahun ini kita rasakan, sejak 2016, nanti betul-betul bisa terkurangi dengan baik. Kalau dari hitung-hitungan, bisa mengurangi kemacetan 30 persen," ucapnya.
Hadir dalam peresmian tersebut di antaranya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Bupati Bekasi Eka Supriaatmaja, Wakil Walikota Bekasi Try dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
(JLambretta) KR Sumber : Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden
PAPUA, KR - Menciptakan Para Pemain Volly handal serta menjaga kesehatan dan Kebugaran Satgas Pamtas Yonif Raider/Bjw, Pos Kotis Memberikan Pelatihan Olah Raga Bola Volly kepada siswa-siswi SMPN 5 Arso Pir IV, Kampung Wonorejo, Distrik Mannem, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua. Senen (09/12).
Pelatihan yang diPimpin oleh Serda
Afdal diantaranya adalah passing bawah maupun atas, servis, smash dan
tehnik lompatan yang baik dan benar.
Saat kegiatan tersebut
berlangsung Serda Afdal memberikan keterangan kepada Awak Media bahwa ,"
Pelatihan yang di berikan agar para siswa-siswi bisa bermain Bola Volly
dengan baik dan benar serta membiasakan untuk bisa menjaga kekompakan
dalam suatu tim,"Ujarnya.
"Bila suatu tim bisa berjalan dengan
kompak, maka permainan yang akan ditampilkan akan baik juga, selain itu
olah raga bermain bola volly akan membuat tubuh tetap sehat, sehingga
dalam kegiatan belajar tetap fit," Imbuhnya Kepada Media Hukum Indonesia
dan Koran Republik.
Dalam kegiatan pelatihan olahraga bola volly
yang diberikan oleh Satgas Raider 300, para siswa-siswi sangat antusias
dan mempunyai motivasi untuk bisa dalam kegiatan ini.
Kepala
sekolah SMPN 5 Arso Dra. Yanti Minaningrum beserta Guru mengucapkan
,"Terima kasih kepada Satgas Raider 300, Pos Kotis yang sudah memberikan
pelatihan Bola Volly kepada siswa-siswi semoga dapat diserap apa yang
telah di latihkan oleh anggota satgas dan tak lupa kepada para Media
yang meliput kegiatan ini," Ucapnya Kepada Awak Media.
