Tak Ada Laporan ,Program Kotaku diProtes Ketua BPD

KABUPATEN BEKASI, KR - Program Kotaku ( Kota Tanpa Kumuh) Kembali dikomplain Masyarakat, Kali ini Program tersebut yang dilaksanakan di Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan menuai komplain dari Ketua BPD Desa Lambang Sari yang sekaligus mewakili masyarakat diwilayahnya manakala dinilai mereka tidak komunikatif dan Kooperatif terkait adanya kegiatan Program Kementerian yang dilaksanakan tanpa adanya laporan dan keterlibatan BPD didalamnya, (30/1/2020).

Hal tersebut dikemukakan oleh Ketua BPD Lambang Sari Tuti pada Awak Media Usai Acara Minggon Kecamatan Tambun Selatan pada ( 22/1/2020), Tuti mengatakan,"Kalau yang kita ketahui pelaksanaan kegiatan mah..bagus..pak..artinya rapi..untuk titik keseluruhannya saya tidak diketahui..memang kalau pelaksana kegiatan tidak ada yang datang keBPD..dari semua kegiatan program kotaku diDesa Lambang sari tidak ada yang datang untuk melaporkan hasil kegiatan," Ungkap Tuti pada Media Hukum Indonesia dan Koran Republik.

Menurut Tuti," Ya Harusnya ketika ada kegiatan seperti itu..ya..paling engga ada tembusan keBPD..mungkin kalau untuk pemerintahan Desa Mungkin ada..tapi untuk keBPD memang..apa komunikasinya kurang..kita engga tau juga ya..sampai saat ini belum ada yang dateng kekantor BPD..,Harusnya mereka tau Kantor BPDkan adanya disamping Kantor Desa..,ya Harusnya paling engga ada tembusan bahwa ada kegiatan..tapi sebagai fungsi pengawas sih sudah kita lakukan..kita lihat pekerjaannya juga sudah dilakukan..bagus tidak masalah sih..cuman kalau untuk sekian-sekiannya memang tidak ada tembusan," Jelasnya.

" Saat dikerjakan memang ada plang dipasang cuma tidak adanya laporan hasil kegiatan program kotaku..kalau pihak Desa mengetahui secara detilmah tidak..tapi untuk kegiatan dilakukan..iya..karenakan kita ada minggon yang disampaikan disitu..kayaknya Rt-Rw dilibatkan juga..kalau Rt-Rw bicara secara kedinasan kekami sih tidak ada..sebenarnya kalau dibilang proyek siluman tidak juga ..ya..karena itukan terstruktur..ya.., Cuma kedepannya biar ada kerja sama aja..ya paling engga ada tembusan keBPD..terutama yang punya wilayahlah..sebenernya tugas kitakan ..punya tugas masing-masing gitu..ya..jadi jangan khawatir juga kalau pemborong ..misalkan kalau ada kegiatan takut bagaimana-bagaimana gitukan,"Ujar Ketua BPD.

Tuti berharap,:"Ya..harapannya pelaksana itu harus profesional..terus sesuai dengan harapan jangan asal jadi..terus dengan pemerintahan setempat..ya harus ada kerja sama..kan lebih baik..lebih enak dipandang oleh masyarakat..ada komunikasilah paling engga gitu dan transparan,"Pungkasnya.

Wujudkan Transparansi

Aktifis Tingkat Nasional LT KPSKN - PIN RI (Lembaga Tinggi Komando Pengendalian Ketahanan Nasional - Pers Informasi Negara RI) Daniel Apollo saat dimintakan tanggapannya oleh Awak Awak Media mengatakan," Apa yang dikatanya ibu itu perlu diberi apresiasi agar dalam komunikasi terhadap staikholder singkron dalan mewujudkan good governence  yang demokrasi, akuntable dan transparan " dalam mewujudkan rentang kendali pusat sampai daerah," Tegasnya.


(JLambretta) KR

Tindakan Preventif, TNI Inspeksi Pelintas Batas RI-PNG di Papua

PAPUA , KR - Satgas Pamtas Yonif Raider 300/Bjw melaksanakan pemeriksaan rutin yang diawali pada  Minggu (26/01/2020) terhadap Pintu Gerbang perbatasan guna menjamin dan memastikan kepada para pelintas batas untuk tidak membawa barang terlarang masuk, pelaksanaan tersebut berlokasi di Kampung Paitenda, Distrik Waris, Kabupaten Keerom, Papua.

Pelaksanaan Kegiatan ini di pimpin oleh Serda Rizal Maulana dengan adanya pemeriksaan di Pintu Lintas Batas maka diharapkan bahwa pelintas batas tersebut tidak membawa barang-barang yang terlarang juga dengan adanya pelaksanaan pemeriksaan meningkatkan ketertiban bagi setiap pelintas batas,(29/1/2020).

Serda Rizal Maulanapun memberikan penjelasan pada Koran Republik dan Media Hukum Indonesia bhwa ,"Setiap harinya memang selalu ada pelintas batas yang melewati Pintu Lintas Batas yang ada di Kampung Paitenda tersebut. Namun Pintu Lintas Batas tersebut tidak ada yang menjaga sehingga pelintas batas yang ada bebas berlalu-lalang di Pintu Lintas Batas tersebut. Dengan situasi yang ada Pos Waris yang merupakan Pos terdekat dari PLB tersebut berinisiatif untuk melaksanakan pemeriksaan rutin di pintu tersebut," Jelasnya.

Jauh-jauh hari sebelum melaksanakan kegiatan pemeriksaan di pintu batas, Kepala Kampung paitenda Bapak Elyas Amo telah menyampaikan bahwa penjagaan dan pemeriksaan perlu dilaksanakan sehingga dapat menertibkan kegiatan Lintas Batas. Karena memang peredaran ganja yang terkenal di Kota Jayapura banyak berasal dari perbatasan RI-PNG yang berada di Kampung Paitenda, hal tersebutpun disampaikan juga pada Awak Media saat awal pemeriksaan dimulai.

Kegiatan ini mendapat antusias yang tinggi dari para tokoh kampung dan juga masyarakat yang berada di sekitar Pintu Lintas Batas, Para Tokoh masyarakat mengungkapkan pada Awak Media disela-sela kegiatan pemeriksaan tengah berlangsung bahwa," Dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan agar pelintas batas dapat mentaati aturan-aturan yang berlaku sebagai Pelintas Batas antar negara," Ujar Mereka Penuh Harap.

(DS/BD) KR

Satu Desa Dihantam Banjir Lumpur di Bondowoso

BONDOWOSO, KR - Banjir bandang beserta lumpur yang menghantam wilayah Desa Sempol, Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur pada Rabu, 29 Januari 202,Pukul 13.00 WIB telah merendam ratusan rumah warga diwilayah tersebut dengan ketinggian muka air bercampur lumpur ± 60 Cm.

 
Banjir lumpur yang mengalir deras tanpa didahului hujan deras dan datang tiba-tiba diduga berasal dari Akibat hujan yang terjadi di wilayah hulu, dimana wilayah hulu adalah pegunungan Ijen, hal tersebut berdasarkan keterangan Kukuh Kepala Pelaksana BPBD Kab.Bondowoso yang menjelaskan kepada Awak Media bahwa," Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di tahun 2019, membuat hutan di pegunungan Ijen menjadi gundul sehingga Hutan yang gundul di wilayah pegunungan ijen menjadi faktor terjadinya banjir bandang di Desa. Sempol, Kecamatan. Ijen,"Jelasnya.

Kukuh kembali menegaskan bahwa ," Banjir Bandang Lumpur tersebut akibat hujan yang terjadi di wilayah hulu, dimana wilayah hulu adalah pegunungan Ijen," Terangnya.

Menurut Kukuh ,"Akibat terjadinya peristiwa tersebut ± 200 KK terdampak selanjutnya Terdapat korban mengungsi di rumah tetangga/saudara, sementara Kerugian Materiil masih dalam Pendataan," Pungkasnya.

(Marno) KR

Bubur Kacang Hijau Jadi Icon TNI Peringati Hari Gizi Nasional ke 60 diPapua

PAPUA , KR - Dalam rangka memperingati Hari Gizi Nasional ke 60 tahun 2020, yang jatuh setiap tahunnya pada tanggal 25 Januari. Pos Yabanda Satgas Pamtas Yonif Raider 300/Bjw pada Jumat (24/01/2020) melaksanakan kegiatan dengan memberikan Bubur Kacang Hijau kepada siswa/siswi SD Inpres Yabanda, Distrik Yaffi, Kabupaten Keerom, Papua.

Hal tersebut yang di Sampaikan Dansatgas Yonif Raider 300/Bjw, Letkol Inf Ary Sutrisno S.I.P dalam release tertulisnya pada Koran Republik dan Media Hukum Indonesia di Kab. Keerom. Sabtu (25/01/2020) ,dalam tulisannya Dansatgas mengatakan , "Dengan adanya kegiatan memberikan makan bubur kacang hijau oleh Pos Yabanda kepada siswa/siswi SD Inpres Yabanda diharapkan generasi muda Indonesia dapat memenuhi gizi yang baik, Sehingga dapat tumbuh menjadi pemuda/pemudi Indonesia yang tangguh dan berdedikasi," Ungkapnya secara tertulis

Dan Pos Yabanda, Letda Inf Asep Nana mengungkapkan pada Awak Media ,"Adapun beragam keunggulan dan manfaat Kacang Hijau adalah merupakan sumber protein yang sangat baik, rendah lemak dan mengandung banyak serat serta antioksida yang bagus dikonsumsi oleh anak-anak usia dini," Ungkapnya.

Menurut penuturan Ibu Mita salah satu Guru SD Inpres Yabanda pada Awak Media mengatakan," Kami sangat berterima kasih sekali kepada Satgas Pamtas Yonif Raider 300/Bjw Pos Yabanda yang dipimpin oleh Letda Inf Asep Nana, karena sudah berupaya memberikan makan bubur kacang hijau gratis sehingga membuat siswa/siswi SD Inpres Yabanda sangat berantusias dan bersemangat dalam melaksanakan kegiatan belajar hari ini," Ungkapnya.

(BD/DS) KR

Komisi 1 (satu) Segera Panggil Disdukcapil Terkair Marak Komplain Warga

KABUPATEN BEKASI, KR - Polemik Permasalahan E-KTP dan Akte kelahiran yang diterbitkan melalui Disdukcapil Kabupaten Bekasi menuai berbagai Problematika yang berimbas pada kerugian besar bagi masyarakat diKabupaten Bekasi, hal tersebut terungkap dari komplain masyarakat yang diungkapkannya dihadapan Publik, (24/1/2020).

 
Salah satu dari banyak komplain masyarakat terkait pelayanan Disdukcapil dalam kepengurusan E-KTP yang sebelumnya menimpa Julham Harahap warga Perum Villa ,Cibitung (21/1/2020), kemudian pada (22/1/2020) warga bernama Yati dan Yunus warga Perum Papan Indah Rt 07-Rw 10 No.25 yang menyampaikan keluhannya pada Awak Media saat Kecamatan Tambun Selatan menggelar Minggon diDesa Mangun Jaya yang dihadiri Ketua dan Anggota DPRD Komisi 1 (satu) Kabupaten Bekasi, dimana didalam pembahasannyapun telah dikemukakan berbagai permasalahan yang menyangkut E-KTP.

Yati dalam keterangannya pada Awak Media merasa dipermainkan oleh pihak Disdukcapil yang sudah satu tahun berselang namun E-KTP yang diharapkan tak kunjung didapatkan, semantara Yunus sang suami mengungkapkan pada Media Hukum Indonesia dan Koran Republik mengatakan," Saya kecewa dengan pelayanan pemerintahan Kabupaten Bekasi ini..khususnya dibidang kependudukan..KTP..sedangkan untuk perpanjangan suket..suket..suket..terus ini sudah mau keempat kalinya ini," Ungkap Yunus.

Yunus menegaskan," Apa sih perbedaannya dengan kota Bekasi..sedangkan didaerah-daerah lain tidak seperti ini..harapannya terhadap Bupati..karena permasalahan KTP sangan penting itu tolong diperhatikan sekali.., ini kayaknya memang diindikasikan banyak oknum-oknum..tikus-tikus berdasilah..itu harus ditindak tegas itu..untuk apa itu pinya aparatr-aparatur seperti itu..supaya lebih digencarkanlah ini..ya..khususnya Bapak Bupati..diberikan sangsi-sangsi tegas terutama aparatur-aparatur ANSnya ini..oknum-oknumnyalah..ya ASN kok ANS itu ..untuk apa kita dilempar-lempar begitu..lempar sana lempar sini..ini sudah satu tahun tidak terealisasi..intinya saya kecewa berat..protes keras," Jelas Yunus

Yunus menegaskan kembali pada Bupati Eka Supriaatmaja," Bupati..Segera selesaikan E-KTP untuk Kabupaten Bekasi..kalau tidak terselesaikan mundur saja dari jabatannya.

Komisi 1 (satu) Akan Panggil Disdukcapil Minggu Depan

Dewan Komisi 1 (Satu) Warja saat diminyakan tanggapan,solusi dan tindakannya terkait Polemik E-KTP dan Akte Kelahiran mengatakan," Anggaran ABT 2020..Kabupaten Bekasi akan mengganggarkan 3,5 Miliar untuk menghibahkan masalah KTP..sistemnya begitu dari Pemda menghibahkan ke Depdagri dan Depdagri kembali lagi kesini..insya allah di 2021 ini kendala E-KTP ini sudah tidak ada permasalahan lagi," Kata Warja.

Terkait permasalahan E-KTP masyarakat yang sdh dipegang tak dapat dipergunakan untuk pembuatan rekening Bank, Warja mengatakan," Coba nanti saya akan diskusikan dengan Dukcapil..seharusnya kalau ditambah dengan surat pengantar dari Desa itukan harus bisa..kalau begitu nanti saya akan panggil Dukcapil..Dukcapil nanti akan buat surat edaran keBank,,supaya masalah ini bisa terealisasi..jangan sampai ada kendala..saya pikir minggu depan saya akan panggil Disdukcapil..artinya Dukcapil akan saya panggil diruangan Komisi..nanti Dukcapil akan memanggil pembuat surat edaran," Tegas Warja.

Kemudian terkait permasalahan Akte catatan Sipil Program Jemput Bola yang dilaksanakan Disdukcapil melalui Desa-desa yang tidak ada kejelasannya dengan banyak berkas yang diambil dari masyarakat namun tidak ada realisasinya dengan memakan waktu sampai satu tahun , Komisi 1 (satu) Warja mengatakan," Keluhan-keluhan bapak ini akan saya sampaikan ..insya allah diminggu depan..entah hari apa..karena saya juga lagi banyak kegiatan kebawah..musrenbang..mungkin nanti setelah Musrenbang saya akan panggil Dukcapil terkait atas usulan bapak..untuk saat ini yang paling sulit adalah KTP ..karena disananya juga terbatas disananya juga..kalau masalah itu..itukan menjadi tugas Dukcapil kalau sayakan menyampaikan..kita dewankan hanya sebagai penekanan saja dan pengawasan..makanya saya akan memanggil Disdukcapil dan saya akan tekankan-tekanan kepada beliau terkait permasalahan yang dilaporkan ini," Pungkas Warja.

"System Management Balakasimunt"
 

Ketua DPC AWI (Aliansi Wartawan Indonesia ) Irwan A saat dimintakan tanggapannya oleh para Awak Media diKantornyapun, Angkat bicara," Apa yang dikeluhkan dan diungkapkan masyarakat terkait permasalahan E-KTP dan Akte Kelahiran yang minta dipublikasikan Media adalah wujud atau Refleksi kekesalan dan kekecewaan masyarakat pada kinerja para ASN yang dinilai masyarakat terlalu berbelit dan amburadul sehingga banyak merugikan masyarakat..ditambah lagi dengan metode kerja yang terkesan masuk kategory Pentium 1 (satu) atau ISO Nol Koma dalam bentuk (Gaya Tempoe Doeloe) yang masuk dalam daftar " Ekstra Ordinary Blokochot " dengan "System Management Balakasimunt"sehingga diduga dalam penyelesaian pembuatan E-KTP maupun Akte kelahiran ditargetkan oleh Disdukcapil dapat terselesaikan dalam kurun waktu satu Periode kepemimpinan...guna meraih " Blokochot Award "........Begitulah Kura-kura," Tukis Irwan.

(JLambretta) KR

Minggon Kecamatan Tamsel Bahas Problematika E-KTP dan Sampah Kiriman Kota

KABUPATEN BEKASI , KR - Musrenbangdes (Musyawarah Pembangunan Desa) Mangun Jaya, Kecamatan Tambun Selatan yang digelar pada (22/1/2020), bertempat diAula Desa Mangun Jaya mendapat kesempatan berbeda kali ini, dikarenakan dalam pelaksanaan acara tersebut bertepatan dengan kunjungan kerja Komisi 1 DPRD Kabupaten Bekasi keDesa Mangun Jaya.

Kunjungan kerja tersebut adalah menindak lanjuti hasil rapat internal DPRD pada (8/1/2020) dan Badan Musyawarah pada (13/1/2020) yang tertuang dalam surat bernomor :170/127 dan bersifat penting ditujukan pada Camat Tambun Selatan tertanggal (17/1/2020).

Dalam Acara yang dihadiri oleh Ketua Komisi 1 beserta anggota, Camat beserta Muspika, Perwakilan Polsek dan Koramil, PJS Kades Mangun Jaya beserta perangkat, beberapa Kepala Desa Ketua Forum BPD serta Ketua BPD dan  lainnya.

Pembahasan yang muncul dalam sesi interaksi terpaut pada permasalahan E-KTP yang banyak menuai polemik dan permasalahan sampah pasca banjir melanda diwilayah Mangun Jaya yang menyebabkan rusak Jembatan akibat longsor dimana kedua hal tersebut yang menjadi sorotan masyarakat terkait dengan kinerja ASN yang dinilai masyarakat tidak Profesional karena ulah para oknum-oknum yang bermain dalam kepengurusan E-KTP diKabupaten Bekasi sedangkan permasalahan sampah dikali jambe yang masuk dalam kategory sampah kiriman dari Kota Bekasi menyebabkan tersumbatnya aliran air diKali Jambe akibat menumpuknya sampah pada tiap-tiap jembatan sehingga meresahkan masyarakat sekitar aliran kali.

Bantuan Dewan Atasi Sampah Kiriman Bekasi Kota

Camat Tambun Selatan Junaefi saat diwawancarai Awak Media Usai acara digelar mengatakan,"Sekarang inikan kita rapat minggon berbarengan dengan kunjungan Dewan dalam rangka komisi satu melihat persiapan Pilkades..nah mumpung ada dewan ..kita antriin warga kita biar ngusulin apa-apa..lha iya warga kita mumpung ada Dewan..kapan kita mau didatengin Dewan..mangkanya mumpung dia hadir diminggon kita lanjutin..ya inikan komisinya komisi satu yang punya anggaran..yang dibawah keuangan sama pemerintahan..cocokkan..kalau keuangan die yang ngebawante..ya mudah-mudahan usulan kita yang kali jambe yang ini..ini..ini..minta kerjanya mudah-mudahan bisa direalisasikan..walaupun mereka-mereka adalah Dewan-dewan yang diDapil empat..beliau itukan Dewan-bewan kita," Ujar Camat.

Menurut Junaefi terkait masalah Sampah kiriman dari Bekasi Kota ," Ya..kita kalau menyalahkan..tidak ada berhenti-berhentinya..engga akan selesainya..marilah kita bareng-bareng jangan buang sampah kekali..ente biar liat juangkan..sekarang aje ini gue mau kekali jambe..no.longsor lagi..ambles..," Jelas Junaefi.

"Solusinya tadi..ya ..jembatan ini kita mohon tadi..kalau bisamah jangan ada lagi gorong-gorong ampe lima gorong-gorong itu ..ya disesuaikan, kita sudah komunikasi dengan pemerintah kota melalui camat mustika jaya..kita bareng-barenglah..satu menghimbau..kedua ya..memang..sampah inikan kalau diMangun Jaya inikan belum tentu sampah kiriman dari kota..bisa saja kiriman dari desa-desa sebelumnya..tetapi kalau yang dari Jati Mulya..Lambang Sari otomatiskan sampah ujung sana karena berbatesan dengan Kota dan tidak menutup kemungkinan juga sampah diMangun Jaya ini Sampah kiriman dari Kota Juga..ya itulah..marilah kita bareng-bareng aja..kita bareng-bareng mencari solusi yang terbaik..makanya ini dimusrenbang besok kita berharap untuk kali jambe..ya kalau bisa kita buat kayak banjir kanallah..kanan-kirinya jalan,"Papar Camat pada Media Hukum Indonesia dan Koran Republik.

Terkait Anggaran Junaefi mengatakan," Anggaran mah PUPR ajalah lebih kurangnya ..camatmah bisanya ngusulin aja..mengenai kontribusi kota..ya..kemaren mereka waktu itu..habis bencanakan pak Walikota di panggil Pak Presiden..salah satunyakan buat kali Bekasikan..ya..otomatiskan mengaeahnya keTambun Utara Juga..nanti dampaknya juga mungkin bisa kesana..sinyal kontribusi secara langsung kita belum tau..ya..tapi kalian tanya keDinas terkait..PUPR," Pungkas Camat Junaefi.

(JLambretta) KR

Dianggap Merugikan Warga ,Kinerja Disdukcapil Kab.Bekasi dipertanyakan

KABUPATEN BEKASI, KR - KTP-el berasal dari kata electronic-KTP, atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau sering disingkat KTP-el. Lebih rincinya, menurut situs resmi KTP-el, KTP elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan/pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada basis data kependudukan nasional.

Program KTP-el dilatarbelakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional/nasional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Hal ini disebabkan belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Fakta tersebut memberi peluang penduduk yang ingin berbuat curang dalam hal-hal tertentu dengan manggandakan KTP-nya. Misalnya dapat digunakan untuk: Menghindari pajak ,Memudahkan pembuatan paspor yang tidak dapat dibuat diseluruh kota ,Mengamankan korupsi atau kejahatan/kriminalitas lainnya ,Menyembunyikan identitas (seperti teroris) dan Memalsukan dan menggandakan ktp,dll.

Oleh karena itu, didorong oleh pelaksanaan pemerintahan elektronik (e-Government) serta untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menerapkan suatu sistem informasi kependudukan yang berbasiskan teknologi yaitu Kartu Tanda Penduduk elektronik atau KTP-el, (21/1/2020).

Namun apa jadinya bila KTP-el yang menjadi icon sistem informasi kependudukan yang berbasiskan teknologi justru malah merugikan bagi penggunanya (WNI-Red), sehingga memunculkan berbagai pertanyaan besar terkait akan hal itu, apakah Human Error atau ada sindikat terselubung dibalik Program pemerintahan elektronik (e-Government)? mengingat program tersebut sarat dengan unsur tindak pidana korupsi serta kental dengan aroma politik dalam negeri.

Permasalahan yang cukup unik dan mengejutkan ini muncul diKabupaten Bekasi dimana hal tersebut menimpa warga Cibitung ,Perum Mutiara Gading bernama Julham Harahap yang sudah barang tentu sangat merugikan dirinya, manakala KTP-el yang sudah lama dipegangnya tidak dapat dipergunakan untuk membuat rekening baru pada salah satu Bank Swasta diIndonesia.

Hal tersebut diketahuinya setelah mendapatkan keterangan dari pihak Bank bahwa KTP-el miliknya tidak terdaftar diDisdukcapil setelah dilakukan verifikasi pihak Bank dengan Disdukcapil Pusat seperti yang dilakukan pihak Bank terhadap para nasabah baru pada umumnya.

Julham Harahap mengungkapkan pada Media Hukum Indonesia dan Koran Republik diKecamatan Tambun Selatan, bahwa, "KTP yang Saya  miliki sudah bertahun-tahun KTP di pegang, ternyata saat pembuatan Kartu Rekening Bank, saat diperiksa No.NIK KTP oleh pihak perbankkan ternyata tidak terdaftar di Dinas Catatan Sipil," Ungkapnya.

Menurut Julham, "Dengan tidak terdafatar KTP Saya di Dinas Catatan Sipil, bahwa diduga Pegawai ASN Kecamatan dan Dinas Catatan Sipil tidak Profesional bekerja serta Makan Gaji Buta saat melakukan pendataan Kependudukan kepada Masyarakat, karena KTP adalah suatu legalitas dan Indititas Kependukan Masyarakat," Tegasnya dengan nada tinggi.

Julham menambahkan ,"Dengan tidak terdafatarnya Indititas KTP yang saya miliki, dapat diduga keras Pegawai ASN Kecamatan dan Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bekasi bekerja hanya makan gaji buta dan tidak profesioal melakukan pendataan Kependudukan," Imbuhnya penuh emosi.

Disdukcapil Tidak Profesional

Aktifis Nasional Lembaga Tinggi Komando Pengendalian Stabilitas Ketahanan Nasional - Pers Informasi Negara RI (LTKPSKN-PIN RI), Daniel Apollo saat dimintai tanggapannya oleh Awak Media menegaskan, "Bila benar terjadi warga Masyarakat yang bersangkutan tidak terdafatar KTP nya di Dinas Catatan Sipil, tentu sudah merugikan warga yang bersangkutan dan untuk itu para pihak yang terkait agar segera bertanggung jawab untuk masalah ini...pada prinsipnya lembaga Kami akan membantu untuk membuat pelaporan bila yang bersangkutan menyerahkan permasalahannya kepada Lembaga Kami," Tegas Daniel Apollo.

Menurut Daniel," Denga tidak terdaftaranya KTP warga di Dinas Catatan Sipil..bahwa ini sudah merugikan dan mengkecewakan warga serta  membahayakan...karena diduga kuat semua ini adalah perbuatan Pegawai ASN Kecamatan dan Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bekasi yang tidak Profesional dan hanya Makan Gaji Buta," Pungkas Daniel.

(JLambretta) KR